Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH BANK INDONESIA Rifki Ismal Lokakarya Peran dan Fungsi Komisaris, Direksi dan DPS dalam Kepengurusan Bank Syariah.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH BANK INDONESIA Rifki Ismal Lokakarya Peran dan Fungsi Komisaris, Direksi dan DPS dalam Kepengurusan Bank Syariah."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH BANK INDONESIA Rifki Ismal Lokakarya Peran dan Fungsi Komisaris, Direksi dan DPS dalam Kepengurusan Bank Syariah Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Jakarta, 22 Juni

2 SEKILAS KONDISI EKONOMI GLOBAL DAN DOMESTIK 2

3 Tantangan utama perekonomian makro: keseimbangan eksternal dalam rangka menjaga kesinambungan perekonomian… State of the EconomyRespons Kebijakan Keseimb internal relatif terjaga: Inflasi terkedali (4,3%) PDB cukup tinggi (6,3%); Permintaan domestik (C, I) kuat Ekonomi global melemah (3.1%): AS, Euro, China Harga komoditas global menurun (- 14%), harga minyak msh tinggi. Bauran Kebijakan BI Respon kebijakan suku bunga Kebijakan nilai tukar Keb.makroprudensial untuk menjaga keseimb internal dan eksternal Koordinasi kebijakan Komunikasi Kebijakan Fiskal Penyesuaian harga BBM Pengendalian penggunaan BBM Insentif fiskal substitusi impor Kebijakan Struktural; Kebijakan industri mengurangi ketergantungan impor Risiko Ke depan Risiko kenaikan inflasi jangka pendek msh tinggi, terkait kenaikan TTL, UMP Persepsi risiko dan ekspektasi depresiasi NT rupiah msh tinggi Downside risk perekonomian global; Harga komoditas msh dlm kecenderungan turun Menekan ekspor Indonesia dan defisit TB Keseimb ekternal terganggu: CA negatif signifikan Tekanan NT persisten Dinamika arus modal asing tinggi Konsumsi BBM membesar, Impor Migas naik; tekanan defisit TB naik Membengkaknya subsidi BBM ; persepsi kesinambungan fiskal – inflow

4 Reformasi Keuangan Global 1.Penguatan rejim permodalan global dan standar likuiditas perbankan serta mitigasi procyclicality. 2.Reformasi skim kompensasi bagi eksekutif di lembaga keuangan. 3.Penguatan pasar OTC derivative markets. 4.Pengaturan resolusi untuk lembaga keuangan yang berdampak sistemik. 5.Penguatan kepatuhan terhadap standard internasional. 6.Penguatan standard akuntansi. 1.Penguatan rejim permodalan global dan standar likuiditas perbankan serta mitigasi procyclicality. 2.Reformasi skim kompensasi bagi eksekutif di lembaga keuangan. 3.Penguatan pasar OTC derivative markets. 4.Pengaturan resolusi untuk lembaga keuangan yang berdampak sistemik. 5.Penguatan kepatuhan terhadap standard internasional. 6.Penguatan standard akuntansi. 7.Pengembangan kerangka kebijakan makroprudensial 8.Harmonisasi regulasi pasar dan lembaga keuangan 9.Pengaturan Hedge Funds 10.Pengaturan Lembaga Pemeringkat 11.Pendirian Supervisory Colleges 12.Reaktivasi pasar sekuritisasi dengan landasan prudensial yang lebih kuat 7.Pengembangan kerangka kebijakan makroprudensial 8.Harmonisasi regulasi pasar dan lembaga keuangan 9.Pengaturan Hedge Funds 10.Pengaturan Lembaga Pemeringkat 11.Pendirian Supervisory Colleges 12.Reaktivasi pasar sekuritisasi dengan landasan prudensial yang lebih kuat “We will amend our regulatory systems to ensure authorities are able to identify and take account of macro-prudential risks across the financial system” -- G20 declaration on strengthening the financial system, 2 April 2009

5 Kinerja Ekonomi Domestik P 1) Pertumbuhan PDB 6.0%4.5%6.1%6.5%6.2%6.5% 2) Inflasi (akhir tahun) 11.1%2.8%7.0%7.0%3.8%4.3%5.5% 3) Inflasi (rata-rata) 9.8%4.9%5.1%5.4%4.3%4.6% 4) USD/IDR (akhir tahun) 11,129,4048,9969,0699,7939,500 5) USD/IDR (rata-rata) 9,77810,3599,0788,7689,4109,829 6) BI rate (akhir tahun) 9.25%6.50% 6.00%5.75% 7) Neraca perdagangan (USD milyar) ) Neraca transaksi berjalan (USD milyar) ) Cadangan devisa (USD milyar) Sumber: Badan Pusat Statistik, Bloomberg, Standard Chartered Research

6 MASALAH SOSIAL EKONOMI INDONESIA 6

7 Kondisi Ekonomi dan Sosial Jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi (+/-30 juta jiwa-12,6% dari total penduduk) Angka pengangguran terbuka masih sekitar +/-15, juta orang (6,5% dari total penduduk) Distribusi pendapatan yang belum merata 40 juta orang Indonesia belum terlayani oleh perbankan. 27 juta usaha mikro dari 54 juta UMKM belum mendapatkan kredit perbankan.

8 Kondisi Ekonomi dan Sosial Ekses likuiditas berupa penempatan dana di Bank Indonesia tercatat sekitar Rp triliun Rasio M2/PDB masih rendah karena: (i)rendahnya intermediasi sektor keuangan; (ii)rendahnya pemanfaatan pasar modal dan; (iii)terbatasnya instrumen investasi di pasar keuangan

9 What Do We Need to Do? 9 Peningkatan fungsi intermediasi sektor keuangan kepada sektor riil Integrasi lembaga keuangan bank dan nonbank Penurunan biaya dana (cost of fund) Financial inclusion Social safety net Monetary Policies, Fiscal Policies dan Financial Sector Policies yang pro Growth, Pro Distribution of income, Increase Social Welfare, Mitigate the Poors

10 KEBIJAKAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN 10

11 “Lingkaran Setan” Permasalahan

12 Kerangka Kebijakan Moneter Krisis keuangan global 2008/09 memberikan pelajaran bahwa kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan harus bersinergi... “Krisis keuangan global tidak mengubah prinsip-prinsip dasar kebijakan moneter dan kerangka ITF yang tetap relevan”… (Mishkin 2011)

13 Bauran Kebijakan Sasaran Akhir Stabilitas Harga untuk Pertumbuhan Sasaran Pendukung Stabilitas Sistem Keuangan Domestik Stabilitas Nilai Tukar (dan Capital Flow) Instrumen Kebijakan Instrumen Kebijakan Makroprudensial: *Permodalan *Rasio LTV *Liquidity Requirements Intervensi Valas; Kebijakan Aliran Modal masuk Kebijakan- Kebijakan Kebijakan Makroprudensial Domestik Instrumen Kebijakan Moneter : *Kebijakan Tk. Bunga *Didukung kebijakan likuditas yang tepat Kebijakan Moneter Kebijakan Nilai Tukar (dan Aliran Modal) Efek utama dari instrumen kebijakan Efek silang dari instrumen kebijakan pada kestabilan sistem keuangan Efek silang instrumen kebijakan pada kestabilan harga Efek silang dari instrumen kebijakan pada nilai tukar Dukungan pada pencapaian stabilitas Masing-masing kebijakan memiliki tujuan masing-masing namun ketiganya saling mendukung dan terintegrasi...

14 Financial Institutions Macro Economic Condition Financial Markets Financial Infrastructures ASSESSMENT Inside financial stability corridor Outside financial stability corridor Near boundary stability corridor PREVENTION RESOLUTION REMEDIAL ACTION FINANCIAL STABILITY Sources: Schinasi (2006); Houben, Kakes, and Schinasi (2004). General Framework SSK MONITORING & ANALYSIS

15 Komponen Utama SSK Efficient financial market Well managed financial institutions Sound framework of prudential supervision Safe & robust payment system Financial Stability Financial Resilience Financial Resilience Avoiding Imbalance/Excesses Avoiding Imbalance/Excesses Sound framework of macroprudential supervision Stable macroeconomic environment SSK adalah tanggung-jawab semua pihak, baik BI, Pemerintah (Kemenkeu), OJK, LPS, market,.... Cross section risks Time dimesion risks 15

16 Penguatan Koordinasi - FKSSK 1.Chairman: Finance Minister 2.Member: - Governor of Bank Indonesia Chairman of OJK Chairman of LPS Financial System Stability Forum 1.Coordinator: Vice Minister of Finance II 2.Member: - Deputy Governor of BI Vice Chairman of OJK Chief Executive Officer of LPS DEPUTIES MEETING Pemerintah (Depkeu) Forum Secretariat Bank IndonesiaLPSOJK

17 Policy Objective Ultimate goal (level of impact) Micro-prudential Monetary Policy Price Stability Stable economic growth (economic system) Macro-prudential Financial Stability Soundness of financial institutions Protection of consumers (individual institution) Conduct of business Adapted dari Kremers & Schoenmaker, “Twin Peaks: Experiences in the Netherlands”, 2010 Makroprudensial, Mikroprudensial, Moneter & Fiskal BI OJK Orderly markets and fair treatment of consumers Government Fiscal Policy Increasing growth & employment Increasing Wealth

18 COMPETITIVENESS BANK SYARIAH INDONESIA 18

19 Aspek Syariah Sharia Based with Selected Sharia Compliance contracts. An independent National Sharia Board Fatwa yang dirumuskan bersama (Ijma) di DSN Mengutamakan akad klasik ketimbang mengsyariahkan akad konvensional Kerjasama antara DSN, DPS dan KPS Komposisi anggota DSN (pakar fiqh, ekonomi dan ulama) Komposisi anggota DSN (wakil-wakil ormas Islam) “Tawwasuth”

20 Operasional Bank Syariah Orientasi pembiayaan ke sektor riil (80% ke SMEs). Orientasi pasar domestik Coopetion dengan bank konvensional Retail Banking dan tidak Investment Banking Struktur perbankan yang komprehensif Aplikasi hanya kontrak klasik Minim penempatan di pasar keuangan Minimnya penempatan di instrument moneter Fasilitas office channeling, executing, delivering, dll Pembiayaan investasi yang cukup besar Ragam Linkage dengan non bank Islamic financial institutions

21 Aspek Lain More than 200 million are Moslem Population Bonus demografi Supportive Social and Political Situations Public Support on Islamic Banks A High Annual Growth of Islamic Banking Industry (+/- 40% per year). An Average of 101% Financing to Deposit Ratio in the last 2 Decades Robust Domestic Economy (Less Affected by Global Financial Crisis) Rendahnya potensi tekanan ekonomi global Dukungan induk (parent company) Dukungan pemerintah (bank BUMN baru, dana haji, sukuk proyek, dll) Low Non Perfoming Financing (2%-4% NPF) Rendahnya potensi beberapa risiko strategis Potential “boom” SDM keuangan syariah (organisasi, univ, dll) Integrasi kebijakan keuangan syariah

22 FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA 22

23 Central Bank Act No. 23 of 1999 (amended by Act No. 3 of 2004). Banking Act No 7 of 1992 (amended by Act No. 10 of 1998). Deposit Insurance Act No. 24 of 2004 Islamic Banking Act No. 21 of Islamic Sovereign Bond (Sukuk) Act No. 19 of Government Law No. 25 of 2009 (income tax for sharia transactions). Tax Neutrality in Government Law no. 42 of Aspek Hukum

24 National Sharia Board National Islamic Arbitrage Board Indonesian Institute of Accountants Certification Institutions for Microfinance Professionals BANK INDONESIA Fatwas Regulations: licensing & supervision Capicity Building TA, advocacy & Participation in Policy Dialogue Statement of Financial Accounting Standard Dispute Mediation A wholesale Apex for Financing MSMEs Projects Certification for BoD Deposit Insurance Corporation Infrastruktur Keuangan Syariah Financial Service Authority (OJK)

25 REGULASI BANK INDONESIA UNTUK MENGEMBANGANKAN PERBANKAN SYARIAH 25

26 Visi Terwujudnya perbankan syariah yang mampu mendukung sektor riil melalui pembiayaan berbagi hasil dan transaksi riil, serta menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Menjadikan perbankan syariah sebagai jasa perbankan pilihan yang kredibel, efisien dan prudent, serta berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan. Misi Visi dan Misi

27 1.Kurangnya SDM baik secara kualitas maupun kuantitas. 2.Peraturan dan infrastruktur pengawasan yang belum sepenuhnya mengakomodasi kegiatan operasional bank syariah. 3.Keberadaan infrastruktur yang belum efisien. 4.Tingkat integrasi pasar keuangan syariah yang masih rendah. 5.Inovasi dan positioning produk masih rendah. 6.Pelayanan perbankan syariah yang belum efisien. 7.Masih terjadi mispersepsi masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan syariah. 8.Belum tercapainya kesamaan persepsi antar stake-holders (a.l. DSN, BI, IAI dan pengelola bank syariah) mengenai implementasi prinsip syariah dalam kegiatan perbankan syariah. Identifikasi Masalah 1.SDM yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. 2.Peraturan dan infrastruktur pengawasan telah sepenuhnya mengakomodasi kegiatan operasional bank syariah. 3.Keberadaan infrastruktur yang efisien. 4.Terwujudnya integrasi pasar keuangan syariah. 5.Tingginya tingkat variasi dan tingkat daya saing produk. 6.Pelayanan perbankan syariah yang Prima. 7.Pemahaman yang cukup baik dari masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan syariah. 8.Terwujudnya kesamaan persepsi antar stake-holders (a.l. DSN, BI, IAI dan pengelola bank syariah) mengenai direction & destination pengembangan perbankan syariah. Sasaran Pengembangan Struktur perbankan yang efektif Pemberdayaan nasabah yang efektif Regulasi dan supervisi yang efektif Blueprint Perbankan Syariah SDM berkualitas tinggi Pengembangan produk dan pasar yg innovative Aliansi strategis yg sinergis Infrastruktur yang mendukung Masalah, Sasaran dan Fokus Pengembangan

28 Human capital investment; Mendukung pembangunan sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas, kompetensi dan akhlak yang baik Expansive and prudent; Mempersiapkan ketentuan kondusif yang mendukung pertumbuhan dengan memperhatikan prinsip syariah dan kehati-hatian serta didukung oleh sistem pengawasan yang efektif; Innovative, educative and comprehensive; Memberikan jasa pelayanan keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui pengembangan produk dengan dukungan edukasi publik yang memadai; Internationally qualified and domestic oriented; Mengarahkan kepada penguasaan pasar domestik dengan kualitas operasional internasional; Beneficial Investors; Mendukung pembangunan ekonomi nasional dengan mengundang investor internasional disamping investor domestik dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan. Sumber: Blue Print Perbankan Syariah 2010 Human Capital Strategic Plan Dimensi Spasial (regionalisasi) Dimensi Kedalaman Finansial: Micro Finance, UKM, Korporat Dimensi Kedalaman Finansial: Micro Finance, UKM, Korporat Akselerasi Dimensi Komuniikasi yang inklusif Indonesia Sebagai Platform Pusat Keuangan Syariah Dunia Fokus ke pasar domestik Terbuka namun selektif Arah Umum Kebijakan Pengembangan

29 1.Professional, setiap upaya pengembangan didasarkan kepada pertimbangan keahlian dan tata kelola yang baik. 2.Strike the right balance; mengarahkan preferensi pasar kearah penerapan prinsip bagi-hasil dan berorientasi sektor riil, termasuk microfinance, sehingga terbangun industri perbankan syariah yang sehat dan kuat. 3.Fair Treatment, membangun kerangka pengaturan industri perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya (no speculation) dan sesuai dengan pace of development (promosi industri dan edukasi). 4.Gradual & Sustainable Approach, prioritas dan fokus pengembangan berdasarkan situasi dan kondisi serta dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. 5.Sharia Compliance, pengaturan industri dan pengembangan infrastruktur yang beretika dan berkualitas Paradigma Kebijakan

30 SDM yang memadai dan berkualitas tinggi Struktur perbankan yang efektif Aliansi strategis yang sinergis Aliansi strategis yang sinergis Mewujudkan perbankan syariah yang sehat, kredibel dan menjadi pilihan utama masyarakat serta berkontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan (visi 2020) Pemberdayaan nasabah yang efektif Pemberdayaan nasabah yang efektif Regulasi dan supervisi yang efektif Infrastruktur yang mendukung Landasan Hukum, Ketentuan, Standar dan Fatwa Hukum Ketuhanan yang Maha Esa Faith Norma, Etika & Moralitas Pengembangan produk dan pasar yang unggul Blue Print Perbankan Syariah Indonesia

31 Quick Win Tax incentives plus dividend policy and remuneration scheme Competitive ness Capital acc’ion Establishing Sharia State owned banks: BUMNs, BPD Holding, Conversion Economic of scale Cross-sectorial financing: e.g. voluntary sector Support to create new Industrial Branding Lower risk premium Higher preference Long-Mid Term Impact Supporting the development of Human resources and service excellence Higher efficiency Developing Infrastructure: liquidity market, market information Prudential regulation and supervision Regulatory synchronization (AKSI) Fin & Op’nal s’ness positioning High growth LEGEND: Market creation Willingness to utilize iBs in government projects and activities, and relaxation on NOP, GWM, Modal Strategi Mendorong Pertumbuhan Industri Perbankan Syariah

32 ROADMAP & PROYEKSI PENGEMBANGAN PASAR Sumber: MDSP , Markplus Asset Growth Opportunity 2015 Time AGRESIF Nilai aset: 127 T Pertumbuhan aset: 41% MODERAT Nilai aset: 117 T Pertumbuhan aset: 30% KONSERVATIF Nilai aset: 108 T Pertumbuhan aset: 20% AGRESIF Nilai aset: 179 T Pertumbuhan aset: 41% MODERAT Nilai aset: 152 T Pertumbuhan aset: 30% KONSERVATIF Nilai aset: 129 T Pertumbuhan aset: 20% AGRESIF Nilai aset: 252 T Pertumbuhan aset: 41% MODERAT Nilai aset: 197 T Pertumbuhan aset: 30% KONSERVATIF Nilai aset: 155 T Pertumbuhan aset: 20% AGRESIF Nilai aset: 355 T Pertumbuhan aset: 41% MODERAT Nilai aset: 257 T Pertumbuhan aset: 30% KONSERVATIF Nilai aset: 186 T Pertumbuhan aset: 20% AGRESIF Nilai aset: 500 T Pertumbuhan aset: 41% MODERAT Nilai aset: 334 T Pertumbuhan aset: 30% KONSERVATIF Nilai aset: 223 T Pertumbuhan aset: 20% Asumsi utama: Indonesia berhasil melakukan ekspansi Investor asing menjadi motor utama dalam pengembangan Perkembangan nasabah korporat Nasabah korporat semakin banyak Partisipasi dalam mega proyek Partisipasi dalam mega proyek semakin besar Proporsi bisnis korporasi dan mega proyek dominan Roadmap & Proyeksi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah

33 VISI PENGEMBANGAN PASAR DAN TARGET PROGRAM PENCITRAAN BARU PEMETAAN BARU SEGMENTASI PASAR PERBANKAN SYARIAH PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK PROGRAM PENINGKATAN SERVIS PROGRAM SOSIALISASI DAN KOMUNIKASI INDUSTRI Fase I (2008): “Membangun Pemahaman Perbankan Syariah Sebagai Beyond Banking ” Pencapaian target aset sebesar Rp 50 T; Pencapaian angka pertumbuhan industri sebesar 40%. Fase II (2009): “Menjadikan Perbankan Syariah Indonesia Sebagai Perbankan Syariah Paling Attractive di ASEAN”, Pencapaian target aset sebesar Rp 87 T; Pencapaian angka pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III (2010): “Menjadikan Perbankan syariah Indonesia Sebagai Perbankan Syariah Terkemuka di ASEAN” Pencapaian target aset sebesar Rp 124 T; Pencapaian angka pertumbuhan industri sebesar 81 %. POSITIONING: Perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak DIFERENSIASI: Content: Beragam produk dengan skema variatif Context: Transparan agar adil bagi kedua belah pihak People: Kompeten dalam keuangan & beretika Technology: IT system yg update & user friendly Facility: Ahli investasi, keuangan dan syariah BRAND: LEBIH DARI SEKEDAR BANK (BEYOND BANKING) Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah: Target Market, Branding, Communication, Product, Service Concept Sumber: MarkPlus&Co / Bank Indonesia / Direktorat Perbankan Syariah / Mei 2008

34 Content: Beragam produk dengan skema variatif Context: Transparan agar adil bagi kedua belah pihak People: Kompeten dalam keuangan & beretika Technology: IT system yg update & user friendly Facility: Ahli investasi, keuangan dan syariah “Perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak” LEBIH DARI SEKEDAR BANK (BEYOND BANKING) POSITIONING DIFFERENTIATION BRAND Bank Syariah memosisikan diri sebagai lembaga keuangan yang merupakan business entity, yang memberikan manfaat & keuntungan kepada nasabah maupun bank Apa yang membedakan Bank Syariah dgn yang lain? Apa keunikan Bank Syariah? Keberagaman Produk ! Produk LEBIH beragam Skema Keuangan LEBIH variatif Penempatan dana LEBIH selektif Kompetensi SDM LEBIH multi disiplin ilmu/multi dimensi Memperkuat Branding: Perbankan Syariah Lebih Dari Sekedar Bank (Beyond Banking)

35 ASPEKCITRA DULUCITRA SEKARANG POSITIONIN G Bank untuk kalangan muslim / orang yang mau naik haji Untuk semua kalangan yang menginginkan keuntungan kedua belah pihak: bank & nasabah ATRIBUT Lebih menekankan ke simbol keislaman Lebih menekankan ke substansi/ values seperti ‘rahmatan lil alamin’ PRODUK Tabungan bagi hasil Pinjaman tanpa bunga tapi serupa dengan perbankan konvensional Produk dengan skema keuangan perbankan yang variatif CARA PENAWARAN Banyak menggunakan istilah Arab yang sebetulnya tidak banyak dimengerti oleh pelanggan atau calon pelanggan Selain tetap menggunakan istilah bahasa Arab sebagai ciri khas juga menggunakan istilah lain selain istilah Arab yang lebih mudah dimengerti SERVIS Jaringan terbatas Fasilitas layanan sering tidak bisa digunakan Jaringannya luas Fasilitas layanan bisa diandalkan BRANDING Bank yang adil dan menentramkan Lebih dari sekedar bank Sumber: (1) Hasil riset focus group dicsussions (FGD); Analisa MarkPlus&Co (2) Hasil riset FGD In-depth Interview, dan Desk Research; Analisa MarkPlus&Co Program Pencitraan Baru 35

36 36 Pembiayaan Perbankan Syariah yang Lebih Mengarah kepada Sektor Ekonomi Produktif dan Masyarakat yang Lebih Luas Pengembangan Produk yang Lebih Memenuhi Kebutuhan Masyarakat dan Sektor Produktif Transisi Pengawasan yang Tetap Menjaga Kesinambungan Pengembangan Perbankan Syariah Revitalisasi Peningkatan Sinergi Dengan Bank Induk Peningkatan Edukasi dan Komunikasi dengan Terus Mendorong Peningkatan Kapasitas Perbankan Syariah pada Sektor Produktif serta Komunikasi “parity” dan “distinctiveness” Produk Perbankan Syariah Arah Kebijakan 2013

37 PROSPEK INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA 37

38 38 Retail Konsumtif Retail Produktif (SMEs) Corporate Government Unbankable (micro) Bisnis Model  Investment Banking  Development/ Infrastructure Banking  Special Purpose Banking for Hajj  Agriculture Banking  Infrastructure Banking  Corporate/Wholesale Banking  Investment Banking  Commercial Banking  Retail Business Banking  Consumer Banking  Retail Banking  Micro Banking  Branchless Banking  Community Banking (for women) Potensial Market Sektor usaha di Indonesia diidominasi UMKM dg pangsa 99.9% ( unit) Pangsa Kredit Perbankan ke sektor UMKM 20.7% (481.2 T) 50% populasi dewasa belum memiliki akses finansial formal Total penyaluran dana KUR Pemerintah T(2011) Target populasi Buruh Migran domestik & internasional dan masyarakat terpencil Dana Haji  Daftar tunggu Calon Haji mencapai sekitar 1 juta orang (Mei 2012). Potensi dana haji sekitar Rp 25 T, 19% dikelola bank syariah (4,5 T). Dana pembangunan infrastruktur yang disalurkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum Rp 75,15 triliun Kebutuhan dana pembangunan infrastruktur untuk mendukung MP3EI sd 2025 sebesar Rp triliun Sektor Pertambangan 150 T Pembiayaan IDB untuk swasta dalam negeri senilai US$1,1 miliar hingga High net worth individual (HNWI) Indonesia Oktober 2011 mencapai 112 ribu orang (Credit Suisse Research Institute) Investor lokal di Indonesia (Juni 2012) sebanyak orang atau 0,2 persen dari total penduduk Indonesia  Middle Class meningkat  GDP meningkat, angka kemiskinan menurun, konsumsi masy meningkat  Nasabah Mass Affluent dengan Layanan 24/7  Peningkatan kelas menengah 9 juta jiwa/tahun+baglock perumahan 13,6 juta unit  Total kebutuhan rumah per tahun bisa mencapai 2,6 juta rumah (REI)  Proyeksi penjualan mobil tahun 2012 mencapai 875,000 unit (GAIKINDO) Potensi Pengembangan Bisnis Bank Syariah

39 Outlook Bank Syariah Indonesia

40 Terima kasih


Download ppt "KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH BANK INDONESIA Rifki Ismal Lokakarya Peran dan Fungsi Komisaris, Direksi dan DPS dalam Kepengurusan Bank Syariah."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google