Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PANGKAT DAN JABATAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Oleh : Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Yulina Setiawati N.N., S.H., M.M. Semarang, 05 Februari.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PANGKAT DAN JABATAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Oleh : Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Yulina Setiawati N.N., S.H., M.M. Semarang, 05 Februari."— Transcript presentasi:

1 PANGKAT DAN JABATAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Oleh : Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Yulina Setiawati N.N., S.H., M.M. Semarang, 05 Februari 2015

2 OUTLINE JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA 2 PANGKAT 1

3 1

4 Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggungjawab, dampak dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. PANGKAT

5 Pangkat dan Jabatan PNS No.JabatanPangkatPeringkat Jabatan JABATAN PIMPINAN TINGGI 1. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama JPT-I Jabatan Pimpinan Tinggi Madya JPT-II Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama JPT-III JPT-IV JPT-V 17 JPT-VI16

6 Pangkat dan Jabatan PNS (2) No.JabatanPangkatPeringkat Jabatan JABATAN ADMINISTRASI & JABATAN FUNGSIONAL 4.JA -15, JF JA -14, JF JA -13, JF JA -12, JF JA -11, JF JA -10, JF JA -9, JF JA -8, JF JA -7, JF JA -6, JF JA-5, JF JA-4, JF JA-3, JF JA-2, JF JA-1, JF-11

7 JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA 2

8 JABATAN ASN JABATAN ADMINISTRASIJABATAN FUNGSIONAL JABATAN PIMPINAN TINGGI Jabatan Administrator memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi Jabatan Pengawas mengendalikan pelaksanaan kegiatan Jabatan Pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan dan administrasi pemerintahan dan pembangunan Jabatan fungsional keahlian, terdiri atas: a.ahli utama; b.ahli madya; c.ahli muda; dan d.ahli pertama. Jabatan fungsional keterampilan, terdiri atas: a.penyelia; b.mahir; c.terampil; dan d.pemula. JPT utama; JPT madya; dan JPT pratama. Berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN melalui: kepeloporan pengembangan kerja sama; dan keteladanan.

9  Nomenklatur jabatan dan pangkat Pimpinan Tinggi Utama dan jabatan Pimpinan Tinggi Madya ditetapkan oleh Presiden atas usul instansi pemerintah terkait setelah mendapat pertimbangan Menteri.  Nomenklatur jabatan dan pangkat Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional untuk masing- masing satuan organisasi ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah setelah mendapat persetujuan Menteri. KEWENANGANKEWENANGAN

10 JABATAN ADMINISTRASI

11 PERSYARATANPERSYARATAN JABATAN ADMINISTRATORJABATAN PENGAWASJABATAN PELAKSANA o berstatus PNS; o tingkat pendidikan min. S1; o memiliki integritas dan moral yang baik; o memiliki pengalaman pada jabatan pengawas min. 3 th atau jabatan fungsional yang setingkat sesuai bidang tugas; o setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 3 tahun terakhir; o Memiliki kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural sesuai standar kompetensi dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja di instansinya; o sehat jasmani dan rohani; dan o syarat-syarat obyektif lain.  berstatus PNS;  tingkat pendidikan min. D3;  memiliki integritas dan moral yang baik;  memiliki pengalaman pada jabatan pelaksana min. 4 th atau jabatan fungsional yang setingkat sesuai bidang tugas;  setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 3 tahun terakhir;  Memiliki kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural sesuai standar kompetensi dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja di instansinya;  sehat jasmani dan rohani; dan  syarat-syarat obyektif lain. berstatus PNS; tingkat pendidikan min. SLTA atau setara; memiliki integritas dan moral yang baik; telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/atau lulus diklat terintegrasi; Memiliki kompetensi teknis dan sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan; sehat jasmani dan rohani; dan syarat-syarat obyektif lain.

12 1.Kompetensi manajerial, diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. 2.Kompetensi Teknis, diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. 3.Kompetensi Sosial Kultural, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. KOMPETENSIKOMPETENSI

13 Mekanisme Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi  Setiap Instansi melaksanakan pemetaan potensi dan penilaian kompetensi PNS;  Apabila ada lowongan formasi maka Tim Penilai Kinerja menyiapkan pertimbangan kepada PPK;  Pertimbangan tersebut berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi penilaian prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama dan kreatifitas;  Membangun kelompok suksesi/talent pool;  Apabila Instansi belum mempunyai talent pool maka dilakukan dengan seleksi dengan seleksi internal;  PPK menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.

14 PNS diberhentikan dari jabatan administrasi apabila: o Mencapai batas usia pensiun (BUP); o Diberhentikan sementara sebagai PNS; o Menjalani cuti di luar tanggungan negara; o Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau o Ditugaskan secara penuh di luar jabatan administrasi. PNS diberhentikan dari jabatan administrasi apabila: o Mencapai batas usia pensiun (BUP); o Diberhentikan sementara sebagai PNS; o Menjalani cuti di luar tanggungan negara; o Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau o Ditugaskan secara penuh di luar jabatan administrasi. PEMBERHENTIAN

15 Rangkap Jabatan Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Pejabat Administrasi dilarang rangkap jabatan dengan jabatan fungsional.

16 JABATAN FUNGSIONAL (JF)

17 Jabatan Fungsional ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut: o mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi dan/atau penilaian tertentu; o dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi; o pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri dalam menjalankan tugas profesinya; dan o berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi dan tugas pokok organisasi. KRITERIA JABATAN

18 Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Keahlian dan Keterampilan dapat dilakukan melalui: 1.pengangkatan pertama, Pengangkatan pertama adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional yang telah ditetapkan melalui pengadaan CPNS 2.pengangkatan perpindahan dari jabatan lain, 3.pengangkatan penyesuaian (inpassing), dan promosi. Penyesuaian (inpassing) dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak penetapan jabatan fungsional dengan mempertimbangkan formasi jabatan. PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN

19 PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN JF KEAHLIAN PENGANGKATAN PERTAMAPERPINDAHAN JABATANPENYESUAIAN (INPASSING) o berstatus PNS; o memiliki integritas dan moral yang baik; o sehat jasmani dan rohani; o Berijazah min. S1 atau D-IV sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; o memenuhi persyaratan kompetensi sesuai jabatan yang akan diduduki; o nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; o syarat lainnya yang diatur dalam peraturan Menteri.  berstatus PNS;  memiliki integritas dan moral yang baik;  sehat jasmani dan rohani;  Berijazah min. S1 atau D-IV sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;  mengikuti dan lulus uji kompetensi;  memiliki pengalaman di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 tahun  nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;  usia paling tinggi : o 50 tahun untuk Pejabat Fungsional Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya. o 55 tahun untuk Fungsional. o 60 tahun untuk ahli utama dari JPT, untuk Jabfung tertentu yg ditetapkan Menteri  syarat lainnya. berstatus PNS; memiliki integritas dan moral yang baik; sehat jasmani dan rohani; Berijazah min. S1 atau D-IV; mengikuti dan lulus uji kompetensi; memiliki pengalaman di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 tahun nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; usia paling tinggi : 55 tahun untuk Pejabat Fungsional Ahli Pertama dan Ahli Muda. 57 tahun untuk Pejabat Fungsional Ahli Utama. syarat lainnya.

20 PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN JF KETERAMPILAN PENGANGKATAN PERTAMAPERPINDAHAN JABATANPENYESUAIAN (INPASSING) o berstatus PNS; o memiliki integritas dan moral yang baik; o sehat jasmani dan rohani; o Berijazah min. SLTA atau setara sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; o memenuhi persyaratan kompetensi sesuai jabatan yang akan diduduki; o nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; o syarat lainnya yang diatur dalam peraturan Menteri.  berstatus PNS;  memiliki integritas dan moral yang baik;  sehat jasmani dan rohani;  Berijazah min. SLTA atau setara sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;  mengikuti dan lulus uji kompetensi;  memiliki pengalaman di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 tahun  nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;  usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;  syarat lainnya. berstatus PNS; memiliki integritas dan moral yang baik; sehat jasmani dan rohani; Berijazah min. SLTA atau setara; mengikuti dan lulus uji kompetensi; memiliki pengalaman di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 tahun (bersifat kumulatif) nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; usia paling tinggi : o 55 (lima puluh lima) tahun untuk Pejabat Fungsional Pemula, Terampil, dan Mahir. o 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk Pejabat Fungsional Penyelia. syarat lainnya.

21 Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional keahlian dan keterampilan melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: o mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki; o nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan o syarat lainnya yang diatur dalam peraturan Menteri. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional keahlian dan keterampilan melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: o mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki; o nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan o syarat lainnya yang diatur dalam peraturan Menteri. PROMOSIPROMOSI

22 PENILAIAN KINERJA Pejabat fungsional yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Dalam hal pejabat fungsional tidak menunjukan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali. Berdasarkan hasil uji kompetensi pejabat fungsional dimaksud dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Pejabat fungsional yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Dalam hal pejabat fungsional tidak menunjukan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali. Berdasarkan hasil uji kompetensi pejabat fungsional dimaksud dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

23 PEMBERHENTIANPEMBERHENTIAN PNS diberhentikan dari jabatan fungsional apabila: o mencapai Batas Usia Pensiun (BUP); o diberhentikan sementara sebagai PNS; o menjalani cuti di luar tanggungan negara; o menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau o ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya. PNS diberhentikan dari jabatan fungsional apabila: o mencapai Batas Usia Pensiun (BUP); o diberhentikan sementara sebagai PNS; o menjalani cuti di luar tanggungan negara; o menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau o ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya.

24 INSTANSI PEMBINA TUGAS: o menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional; o menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional; o menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional; o menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional; o menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional; o menyusun kurikulum pelatihan fungsional Jabatan Fungsional; o menyelenggarakan pelatihan fungsional Jabatan Fungsional; o membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan; o menyelenggarakan uji kompetensi; TUGAS: o menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional; o menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional; o menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional; o menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional; o menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional; o menyusun kurikulum pelatihan fungsional Jabatan Fungsional; o menyelenggarakan pelatihan fungsional Jabatan Fungsional; o membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan; o menyelenggarakan uji kompetensi;

25 o menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional; o melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional; o mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional; o memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional; o memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional; o memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional; o melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh LAN; o melakukan monitoring dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional di seluruh instansi yang menggunakan jabatan tersebut; dan o melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier pejabat fungsional. o menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional; o melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional; o mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional; o memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional; o memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional; o memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional; o melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh LAN; o melakukan monitoring dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional di seluruh instansi yang menggunakan jabatan tersebut; dan o melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier pejabat fungsional. LANJUTAN

26 ORGANISASI PROFESI  Setiap jabatan fungsional yang sudah ditetapkan wajib memiliki organisasi profesi.  Pembentukan organisasi profesi dilakukan dan ditetapkan oleh pejabat fungsional, dikukuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan difasilitasi oleh instansi pembina.  Organisasi profesi wajib menyusun dan menetapkan kode etik dan kode perilaku profesi.  Setiap jabatan fungsional yang sudah ditetapkan wajib memiliki organisasi profesi.  Pembentukan organisasi profesi dilakukan dan ditetapkan oleh pejabat fungsional, dikukuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan difasilitasi oleh instansi pembina.  Organisasi profesi wajib menyusun dan menetapkan kode etik dan kode perilaku profesi.

27 JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT)

28 AKUNTABILITAS JPT UTAMAJPT MADYAJPT PRATAMA o tersusunnya kebijakan yang mendukung pelaksanaan pembangunan; o peningkatan kapabilitas organisasi; o terwujudnya sinergi antar instansi dalam mencapai tujuan pembangunan; dan o terselesaikannya masalah yang memiliki kompleksitas dan resiko tinggi yang berdampak politis.  terwujudnya perumusan kebijakan yang memberikan solusi;  terlaksananya pendayagunaan sumber daya untuk menjamin produktivitas unit kerja;  terlaksananya penerapan kebijakan dengan resiko yang minimal;  tersusunnya program yang dapat menjamin pencapaian tujuan organisasi;  terlaksananya penerapan program organisasi yang berkesinambungan; dan  terwujudnya sinergi antar pimpinan di dalam dan antar organisasi untuk mencapai tujuan pembangunan yang efektif dan efisien. tersusunnya rumusan alternatif kebijakan yang memberikan solusi; tercapainya hasil kerja unit selaras dengan tujuan organisasi; terwujudnya pengembangan strategi yang terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi; dan terwujudnya kapabilitas pada unit kerja untuk mencapai outcome organisasi.

29 PERSYARATAN PNS JPT UTAMAJPT MADYAJPT PRATAMA o kualifikasi pendidikan min. S1 atau D-IV; o memiliki kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan; o memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 10 tahun; o sedang atau pernah menduduki JPT Madya atau jabatan fungsional jenjang ahli utama; o memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; o usia paling tinggi 58 tahun; dan o sehat jasmani dan rohani. o kualifikasi pendidikan min. S1 atau D-IV; o memiliki kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan; o memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 7 tahun; o sedang atau pernah menduduki JPT Pratama atau jabatan fungsional jenjang ahli utama; o memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; o usia paling tinggi 58 tahun; dan o sehat jasmani dan rohani. o kualifikasi pendidikan min. S1 atau D-IV; o memiliki kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan; o memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 tahun; o sedang menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya; o memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; o usia paling tinggi 57 tahun; dan o sehat jasmani dan rohani.

30 PERSYARATAN NON PNS JPT UTAMAJPT MADYA o kualifikasi pendidikan min. S1 atau D-IV; o memiliki kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan; o memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 15 tahun; o tidak sedang menjadi anggota/pengurus partai politik; o memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; o usia paling tinggi 58 tahun; dan o sehat jasmani dan rohani. o kualifikasi pendidikan min. S1 atau D-IV; o memiliki kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang dibutuhkan; o memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 10 tahun; o tidak sedang menjadi anggota/pengurus partai politik; o memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; o usia paling tinggi 58 tahun; dan o sehat jasmani dan rohani.

31 Persyaratan Prajurit TNI dan Anggota Kepolisian 1.Syarat umum sama dengan persyaratan dari PNS 2.Wajib mengundurkan diri dari TNI/POLRI

32 PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DARI PRAJURIT TNI 1. Jabatan Aparatur Sipil Negara tertentu pada kantor yang membidangi koordinator politik hukum dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, narkotika nasional, dan Mahkamah Agung, dapat diisi oleh Prajurit TNI/anggota POLRI 2. Selain dapat mengisi JPT di Instansi tersebut diatas, prajurit TNI dapat mengisi JPT di Instansi Pusat lainnya sepanjang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 3. Nama jabatan, kompetensi jabatan, persyaratan jabatan ditetapkan oleh PPK setelah disetujui oleh Menpan. 4. Tidak dapat beralih status menjadi PNS 1. Jabatan Aparatur Sipil Negara tertentu pada kantor yang membidangi koordinator politik hukum dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, narkotika nasional, dan Mahkamah Agung, dapat diisi oleh Prajurit TNI/anggota POLRI 2. Selain dapat mengisi JPT di Instansi tersebut diatas, prajurit TNI dapat mengisi JPT di Instansi Pusat lainnya sepanjang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 3. Nama jabatan, kompetensi jabatan, persyaratan jabatan ditetapkan oleh PPK setelah disetujui oleh Menpan. 4. Tidak dapat beralih status menjadi PNS

33 1.Jabatan Pimpinan Tinggi tertentu pada Instansi yang membidangi koordinasi politik, hukum, dan keamanan negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelegen Negara, Lembaga Sandi Negara, Lemhanas, Dewan Ketahanan Nasional, Basarnas, PPATK, BNN, Bakorkamla, BNPPTKI, BNPT, Mahkamah Agung dapat diisi anggota Polri. 2.Dapat mengisi di instansi selain tersebut diatas selama sesuai peraturan perundang undangan. 3. Nama jabatan, kompetensi jabatan, persyaratan jabatan ditetapkan oleh PPK setelah disetujui oleh Menpan. 4. Tidak dapat beralih status menjadi PNS 1.Jabatan Pimpinan Tinggi tertentu pada Instansi yang membidangi koordinasi politik, hukum, dan keamanan negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelegen Negara, Lembaga Sandi Negara, Lemhanas, Dewan Ketahanan Nasional, Basarnas, PPATK, BNN, Bakorkamla, BNPPTKI, BNPT, Mahkamah Agung dapat diisi anggota Polri. 2.Dapat mengisi di instansi selain tersebut diatas selama sesuai peraturan perundang undangan. 3. Nama jabatan, kompetensi jabatan, persyaratan jabatan ditetapkan oleh PPK setelah disetujui oleh Menpan. 4. Tidak dapat beralih status menjadi PNS PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DARI ANGGOTA POLRI

34 TATA CARA PENGISIAN  Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat nasional.  Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat administrasi dan syarat kompetensi.  Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.  Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat nasional.  Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat administrasi dan syarat kompetensi.  Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

35 MEKANISME SELEKSI JPT UTAMA DAN MADYA K/L PUSAT 3 3 PIMP K/L/PPK MEMBENTUK PANSEL MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT Laporan PRESIDEN KEPUTUSAN PRESIDEN JPT TERPILIH PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT MEMASTIKAN SISTEM MERIT KASN 8 8 MENYAMPAIKAN 3 CALON 4 4 KOORDINASI Tim Penilai

36 MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA K/L PUSAT PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT MEMBENTUK PANSEL MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT Laporan MEMASTIKAN SISTEM MERIT Pembatalan, Peringatan dan Teguran PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT KOORDINASI MEMILIH & MENETAPKAN 8 8 PRESIDEN KASN PPK PyB

37 GUBERNUR/ PPK MEMBENTUK PANSEL MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT Laporan PRESIDEN KEPUTUSAN PRESIDEN JPT TERPILIH MEMASTIKAN SISTEM MERIT MEKANISME SELEKSI JPT MADYA DI DAERAH KASN 9 9 MENYAMPAIKAN 3 CALON MENDAGRI PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT PENGAWASAN DAN KEPUTUSAN MENGIKAT 7 7 KOORDINASI BKN

38 Bupati/Walikota MEMBENTUK PANSEL MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT LAPORAN PRESIDEN MEMASTIKAN SISTEM MERIT MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA DI DAERAH 7 7 Pembatalan, Peringatan dan Teguran MENETAPKAN JPT 6 6 KASN PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT PyB/sekda KOORDINASI BKN

39 SEMOGA BERMANFAAT BKN


Download ppt "PANGKAT DAN JABATAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Oleh : Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Yulina Setiawati N.N., S.H., M.M. Semarang, 05 Februari."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google