Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA."— Transcript presentasi:

1 PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

2 POKOK MATERI 2 I. Pengangkatan Dalam Jabatan II. Diklat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang /Jasa III. Tim Penilai JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa IV. Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

3 rvz

4 4 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktural antara lain dimaksudkan untuk membina karier PNS dalam jabatan struktural dan kepangkatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

5 5 Inpassing / PenyesuaianPengangkatan Pertama Perpindahan Jabatan/ Alih Jabatan

6 Mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bagi PNS yang telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah pada saat Permenpan tentang jabfung Pengelola Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan. rvz

7 Mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui jalur CPNS untuk melaksanakan tugas di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah setelah ada keputusan dari Permenpan-RB rvz

8 Mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dari jabatan fungsional/ struktural lain.

9 InpassingPerpindahan Pengangkatan Pertama SK Jabatan SK Kenaikan Pangkat PAK Bertugas 2011 – 2013 Bertugas setelah terbit Permenpan Sebelumnya Struktural/Jabfung lain Kenaikan Jabfung Min. 1 tahun dalam Jabatan Min. 2 tahun dalam Pangkat terakhir MEKANISME DALAM PENGANGAKATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

10 SURAT DARI PERMENPAN INPASSING TELAH BERAKHIR Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV; Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; Prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (1 Januari 2013 s.d 31 Desember 2014)

11 (Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan struktural atau fungsional lain) Persyaratan: a. memenuhi persyaratan: Pendidikan S1/ D/IV Pangkat paling rendah Penata Muda/ Golongan III.a Memiliki Sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat pertama b. memiliki pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa paling kurang 2 (dua) tahun sebagai salah satu pejabat dibawah ini: 1.Pejabat Pembuat komitmen (PPK); 2.Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP); 3.Pejabat Pengadaaan; 4.Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP); 5.Panitia pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

12 (Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan struktural atau fungsional lain) c. Telah mengikuti dan lulus diklat ahli pengadaan barang/jasa tingkat pertama; d. Usia paling tinggi 50 tahun; e. Tersedia formasi f. prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

13 JFU Struktural/JFT SK Pemberhentian dari Struktural/JFT Biro/Bagian Kepegawaian atau BKD Biro/Bagian Kepegawaian atau BKD Penerbitan SK Perpindahan Jabatan Usulan dari K/L/D/I atau ULP atau Satker PAK

14 Persyaratan: a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV; b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c. Memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat pertama; d. Prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir Paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat sebagai PNS harus mengikuti dan lulus diklat fungsional pengadaan barang/jasa Paling lambat 1 (satu) tahun setelah mengikuti dan lulus diklat fungsional pengadaan barang/jasa harus diangkat dalam jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

15 rvz

16 1Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2 Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama 3 Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Muda 4 Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Madya DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

17 SKEMA PEMBIAYAAN DIKLAT LKPP BIAYA DIKLAT (MATERI & NARSUM) PENGINAPAN LKPP SPD PESERTA UANG SAKU PESERTA INSTANSI ASAL

18 SKEMA PEMBIAYAAN DIKLAT COST SHARING ATAS PERMINTAAN INSTANSI BIAYA DIKLAT (MATERI & NARSUM) LKPP AKOMODASI TEMPAT PELAKSANAAN KONSUMSI INSTANSI ASAL

19 19 Tim Penilai JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

20 Susunan Keanggotaan Tim Penilai: 1.Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis yang membidangi pengadaan barang/jasa; 2.Seorang Wakil Ketua merangkap anggota; 3.Seorang Sekretaris merangkap anggota, berasal dari unsur kepegawaian; dan 4.Paling sedikit 4 (empat) orang anggota (min. 2 orang dari unsur JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa). 5.Dalam hal komposisi jumlah anggota pada no. 4 diatas tidak dapat dipenuhi  dapat diangkat pejabat lain yg dianggap mempunyai kompetensi penilaian prestasi kerja JF Pengelola PBJ Susunan Keanggotaan Tim Penilai: 1.Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis yang membidangi pengadaan barang/jasa; 2.Seorang Wakil Ketua merangkap anggota; 3.Seorang Sekretaris merangkap anggota, berasal dari unsur kepegawaian; dan 4.Paling sedikit 4 (empat) orang anggota (min. 2 orang dari unsur JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa). 5.Dalam hal komposisi jumlah anggota pada no. 4 diatas tidak dapat dipenuhi  dapat diangkat pejabat lain yg dianggap mempunyai kompetensi penilaian prestasi kerja JF Pengelola PBJ Tim Penilai Jabfung Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yang bertugas menilai prestasi kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa rvz

21 TIM PENILAITUGAS PENGELOLA PENGADAAN YANG DINILAI LINGKUP TUGAS 1 TIM PENILAI PUSAT Membantu Kepala LKPP atau Pejabat Eselon I yang ditunjuk yang membidangi pembinaan JF Pengelola PBJ Pengelola Pengadaan Madya: Pembina Tingkat I, IV/b Pembina utama Muda, IV/c di lingkungan LKPP instansi pusat diluar LKPP Provinsi Kabupaten Kota 2 TIM PENILAI UNIT KERJA Membantu Pejabat Eselon II yang membidangi pembinaan JF Pengelola PBJ Pengelola Pengadaan Pertama (Penata Muda, III/a) s.d Pengelola Pengadaan Madya (Pembina, IV/a) di lingkungan LKPP Tim Penilai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa rvz

22 TIM PENILAITUGAS PENGELOLA PENGADAAN YANG DINILAI LINGKUP TUGAS 3 TIM PENILAI INSTANSI Membantu Pejabat Eselon II yang membidangi pengadaan barang/jasa Pengelola Pengadaan Pertama (Penata Muda, III/a) s.d Pengelola Pengadaan Madya (Pembina, IV/a) di lingkungan instansi pusat diluar LKPP 4 TIM PENILAI PROVINSI Membantu Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk yang mebidangi pengadaan barang/jasa Pengelola Pengadaan Pertama (Penata Muda, III/a) s.d Pengelola Pengadaan Madya (Pembina, IV/a) Provinsi 5 TIM PENILAI KABUPATEN/ KOTA Membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk yang mebidangi pengadaan barang/jasa Pengelola Pengadaan Pertama (Penata Muda, III/a) s.d Pengelola Pengadaan Madya (Pembina, IV/a) Kabupaten/Kota Tim Penilai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa rvz

23 PENGELOLA PENGADAAN YANG DINILAI LINGKUP TUGAS PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT Pengelola Pengadaan Madya: Pembina Tingkat I, IV/b Pembina utama Muda, IV/c di lingkungan LKPP instansi pusat diluar LKPP Provinsi Kabupaten Kota Kepala LKPP / Pejabat Eselon I yang membidangi pembinaan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pengelola Pengadaan Pertama (Penata Muda, III/a) s.d Pengelola Pengadaan Madya (Pembina, IV/a) di lingkungan LKPP di lingkungan LKPP Pejabat Eselon II yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

24 PENGELOLA PENGADAAN YANG DINILAI LINGKUP TUGAS PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT Pengelola Pengadaan Pertama (Penata Muda, III/a) s.d Pengelola Pengadaan Madya (Pembina, IV/a) di lingkungan instansi pusat diluar LKPP Pejabat Eselon II yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pengelola Pengadaan Pertama (Penata Muda, III/a) s.d Pengelola Pengadaan Madya (Pembina, IV/a) ProvinsiSekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk membidangi pengadaan barang/jasa Pengelola Pengadaan Pertama (Penata Muda, III/a) s.d Pengelola Pengadaan Madya (Pembina, IV/a) Kabupaten/KotaSekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk membidangi pengadaan barang/jasa

25 Penetapan Angka Kredit Jika Tim Penilai instansi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotan maka penilaian dan penetapan AK dapat dimintakan kepada Tim Penilai Pusat; Jika Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, karena belum memenuhi syarat keanggotan maka penilaian dan penetapan AK dapat dimintakan kepada Kab/Kota lain terdekat atau Provinsi atau Pusat; Jika Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotan maka penilaian dan penetapan AK dapat dimintakan kepada Provinsi lain terdekat atau Pusat.

26 rvz Mekanisme DUPAK/PAK Online di Unit Kerja ( Yang Memiliki Tim Penilai)

27 rvz Mekanisme DUPAK/PAK Online di Unit Kerja ( Yang Tidak Memiliki Tim Penilai)

28 28 Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

29 Unsur Kegiatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Yang Dinilai Angka Kreditnya : I.Unsur Utama: A.PENDIDIKAN B.PERENCANAAN PENGADAAN C.PEMILIHAN PENYEDIA D.MANAJEMEN KONTRAK E.MANAJEMEN INFORMASI ASET F.PENGEMBANGAN PROFESI PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA a.Pembuatan Karya Tulis b.Penyusunan Juknis pengelolaan pengadaan c.Penerjemahan buku dan bahan lain di bidang pengadaan II.Unsur Penunjang A.Pengajar/Pelatih/Fasilitator dibidang pengadaan barang/jasa B.Pemberian keterangan ahli C.Peranserta dalam seminar/lokakarya/konferensi pengadaan D.Peran serta dalam ekspose pengadaan barang/jasa E.Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang pengadaan  IAPI F.Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit G.Perolehan penghargaan/tanda jasa H.Perolehan gelar kesarjanaan lainnya Tugas Pokok 29

30 Jenjang Jabatan Setara Dengan AK Untuk Pengangkatan AK Untuk Kenaikan Jabatan/ Pangkat Berikutnya Pangkat Golongan Ruang Pengelola Pengadaan Pertama Penata MudaIII/a10050 Penata Muda Tingkat I III/b15050 Pengelola Pengadaan Muda PenataIII/c Penata Tingkat IIII/d Pengelola Pengadaan Madya PembinaIV/a Pembina Tingkat IIV/b Pembina Utama Muda IV/c700- Angka Kredit (AK) Untuk Pengangkatan dan Kenaikan Jabatan/Pangkat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa rvz

31

32

33

34 PERSYARATAN KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT Kenaikan Jabatan dapat dipertimbangkan setiap kali dengan ketentuan : 1.Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir 2.Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi 3.Prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir Kenaikan Pangkat dapat dipertimbangkan setiap kali dengan ketentuan : 1.Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir 2.Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. 3.Prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir

35 PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK) UNTUK KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat- lambatnya pada bulan Januari, tahun yang bersangkutan. Kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli, tahun yang bersangkutan.

36 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa mencatat/memasukkan sendiri ( self assesment ) semua kegiatan yang dilakukan pada Sistem Informasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (SiJabfung) dengan domain pak.lkpp.go.id  DUPAK DUPAK selanjutnya diverifikasi oleh Sekretariat Tim Penilai dan selanjutnya dinilai oleh Tim Penilai  PAK

37 TATA CARA PENILAIAN 1. Pemeriksaan Ulang Kelengkapan Administrasi DUPAK 2. Pencocokan Kegiatan dengan Bukti Kegiatan yang diajukan 3. Pelaksanaan Penilaian 4. Pemberian Angka Kredit 5. Pembuatan Catatan pada DUPAK 6. Pembuatan PAK 7. Penetapan AK oleh PBAK

38 KENAIKAN PANGKAT KENAIKAN PANGKAT PENETAPAN ANGKA KREDIT PENETAPAN ANGKA KREDIT Sidang PLENO 1. PERTANGGUNG JAWABAN HASIL PENILAIAN MASING - MASING PENILAI 2. KEPUTUSAN TIM PENILAI PERSIAPAN SIDANG PLENO 1.REKAPITULASI HASIL PENILAIAN AK 2.NOTULEN SIDANG 3.CATATAN HASIL SIDANG DUPAK PEJABAT FUNGSIONAL : 1.Unsur Utama TUGAS POKOK PENGEMBANGAN PROFESI 2.Unsur Penunjang HASIL SIDANG MS/TMS HASIL SIDANG MS/TMS Seleksi administrasi Usulan penilaian angka kredit TIM PENILAI PERATURAN JABATAN FUNGSIONAL PERMENPAN RB PETUNJUK PELAKSANAAN PETUNJUK TEKNIS

39 1. Belum mencapai pangkat maksimal : Pengelola Pertama (III/a) s.d Pengelola Madya (IV/b) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan AK yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. 2. Sudah mencapai pangkat maksimal : Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak dapat mengumpulkan AK dari tugas pokok dan pengembangan profesi : Pengelola Madya (IV/c) - 20 AK PEMBEBASAN SEMENTARA

40 3.Karena Alasan lain : a.diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; b.ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; c.menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau d.menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan PEMBEBASAN SEMENTARA (2)

41 .. Karena angka kredit Setelah mengumpulkan AK yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat (dalam jangka 1 tahun sejak dibebaskan sementara) .. Karena alasan lain, selesai melaksanakan :  ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (usia paling tinggi 54 tahun)  Cuti diluar Tanggungan Negara.  Pembebasan Sementara sebagai PNS (PP No. 4 Th. 1966) berdasarkan pemeriksaan pengadilan yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dinyatakan tidak bersalah.  Tugas Belajar lebih dari 6 ( enam ) bulan. PENGANGKATAN KEMBALI

42 PEMBERHENTIAN A. Apabila tidak dapat memenuhi AK  Belum mencapai pangkat maksimal Dalam jangka 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Pembebasan sementara, tidak dapat mengumpulkan AK kumulatif minimal untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.  Sudah mencapai pangkat maksimal Dalam jangka watu 1 (satu) tahun sejak pembebasan sementara, tidak dapat mengumpulkan AK sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) yang berasal dari tugas pokok dan pengembangan profesi. B. Karena alasan lain Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan jabatan (PP 53 tahun 2010, pasal 7 ayat (4))

43 Kepala LKPP (Madya) Kepala LKPP (Madya) Biro/ Bagian Kepegawaian atau BKD (Pertama dan Muda) Biro/ Bagian Kepegawaian atau BKD (Pertama dan Muda) Usul dari K/L/D/I MEKANISME PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL SK JABATAN FUNGSIONAL

44 rvz


Download ppt "PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google