Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

LKPP  NIP:19770601 200312 1 003  Jabatan: Kasie Karir Pengelola PBJ  Pagol: Penata Tk.I / IIId  Pendidikan: S2 Manajemen Konstruksi.  No telp: 081578103560.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "LKPP  NIP:19770601 200312 1 003  Jabatan: Kasie Karir Pengelola PBJ  Pagol: Penata Tk.I / IIId  Pendidikan: S2 Manajemen Konstruksi.  No telp: 081578103560."— Transcript presentasi:

1 LKPP  NIP:  Jabatan: Kasie Karir Pengelola PBJ  Pagol: Penata Tk.I / IIId  Pendidikan: S2 Manajemen Konstruksi.  No telp:  Alamat kantor: Gedung Smesco UKM lantai 7, Jalan Gatot Subroto kav.94, Jakarta. Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya

2 LKPP LKPP- Credible Procurement for National Prosperity Kepangkatan / Golongan. Jabatan Struktural. Jenis Diklat NO.PANGKATGOLONGAN TMT GOL. 01 Penata Muda IIIa Penata Muda Tingkat 1 IIIb Penata IIIc Penata Tk I IIId NO. Nama Jabatan TAHUN MULAITAHUN AKHIR 01 Kepala Seksi Sistim Pengujian Kepala Materi Pelatihan Kepala seksi Karir Pengelola Pengadaan2015 sekarang Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan IV di Kementerian Pertaniaan, 2011 Short Course Project Management, Manila, 2012 Pelatihan Assesor LPP Akreditasi BAN PNF,2013

3 JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

4 POKOK MATERI II. Latar Belakang dan Perkembangan Pelaksanaan JF Pengelola PBJ III. Sistem Insentif JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 4 I. Kedudukan Jabatan Fungsional Dalam UU No 5 Tahun 2014

5 5 Kedudukan Jabatan Fungsional Dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

6 (Pasal 13 UU No. 5 Tahun 2014 ttg ASN)  ASN diangkat dalam jabatan PENGANGKATAN DALAM JABATAN ASN Pimpinan Tinggi AdministrasiFungsionalKeahlianKeterampilan

7 Jabatan Administrasi Jabatan Fungsional Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrator memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan JF Keahlian : a) Ahli Utama; b) Ahli Madya; c) Ahli Muda; dan d) Ahli Pertama. JF Keterampilan: a) penyelia; b) mahir; c) terampil; dan d) pemula Jabatan Pengawas mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana Jabatan Pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan Jabatan pimpinan tinggi utama; Jabatan pimpinan tinggi madya; dan Jabatan pimpinan tinggi pratama DIISI DARI PEGAWAI ASN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA (UU NO. 5/2014) rvz

8 Faktor-Faktor Yang Harus Dipertimbangkan Dalam Pengangkatan Pejabat Fungsional: 1.Kebutuhan instansi/unit kerja  tersedia formasi 2.Beban kerja 3.Memenuhi persyaratan jabfung tingkat keahlian 4.Kompetensi 5.Memahami peraturan – peraturan terkait jabfung  pengumpulan AK dan bukti, penilaian AK, prosedur dan persyaratan kenaikan pangkat/jabatan, dll 6.Syarat-syarat objektif lainnya

9 Peraturan – Peraturan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 1. Permen PAN-RB No. 77/2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya 2. Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN No. 1/2013 dan No. 14/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Permen PAN-RB No.77/ Perka LKPP No. 14/2013 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 4. Perka LKPP No. 15/2013 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Penyesuaian ( Inpassing ) 5. Perka LKPP No. 7/2014 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola pengadaan Barang/Jasa 9

10 UU No 5 Tahun 2014 ttg Aparatur Sipil Negara (ASN): Jabatan Fungsional: Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu Pejabat Fungsional: Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. UU No 5 Tahun 2014 ttg Aparatur Sipil Negara (ASN): Jabatan Fungsional: Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu Pejabat Fungsional: Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. PERMENPAN-RB No. 77 Tahun 2012 ttg JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa: Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa: Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa: Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset. PERMENPAN-RB No. 77 Tahun 2012 ttg JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa: Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa: Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa: Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset. rvz

11 Latar Belakang dan Perkembangan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 11

12 Kondisi Sekarang Kondisi yang Diharapkan (Pelaksana oleh Pejabat Fungsional) Kondisi yang Diharapkan (Pelaksana oleh Pejabat Fungsional) 1. Pelaksana ditunjuk secara adhoc,bisa berganti setiap tahun; 2.Rawan pengaruh kepentingan dan intervensi; 3.Kemampuan dan kompetensi pelaksana pengadaan sangat beragam; 4.Profesionalitas tidak terjamin dan tidak terukur; 5.Pelaksanaan kurang fokus karena pelaksana masih merangkap jabatan/ kegiatan lain; 6.Akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana tidak terdokumentasi; 7.Tidak ada jaminan peningkatan karier di bidang Pengelola PBJ. 1. Pelaksana ditunjuk untuk jangka waktu tertentu atau permanen; 2.Mandiri/independen dari pengaruh kepentingan dan intervensi; 3.Kemampuan dan kompetensi pelaksana berjenjang sesuai kualifikasi; 4.Profesionalitas lebih terjamin dan terukur; 5.Pelaksanaan lebih fokus karena tidak ada perangkapan jabatan/ kegiatan lain; 6.Akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana terdokumentasi ; 7.Ada jaminan peningkatan karier di bidang Pengelolaan Pengadaan B/J. KONDISI SDM PENGELOLA PBJ SAAT INI DAN YANG DIHARAPKAN 12

13 Membina tenaga pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah agar menjadi tenaga profesional sehingga pelaksanaan pengadaan dapat berjalan sesuai dengan prinsip pengadaan (efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel ) Tujuan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ 13

14 Profesional Pengadaan yang bekerja di organisasi/instansi pemerintah Apakah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa? Pejabat Fungsional Pengelola PBJ ruang lingkup tugasnya yaitu: 1.Perencanaan Pengadaan, 2. Pemilihan Penyedia, 3. Manajemen Kontrak, 4. Manajemen Informasi Aset JF Pengelola PBJ ini adalah jabatan keahlian yang terdiri dari Pengelola Pengadaan Pertama, Pengelola Pengadaan Muda, dan Pengelola Pengadaan Madya Untuk menjamin kompetensinya, Pejabat Fungsional akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang kurikulumnya mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pengadaan Barang/Jasa, serta harus mengikuti dan lulus uji kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola PBJ dapat bertugas sebagai Pokja ULP, Pejabat Pengadaan, PPK/Staf PPK, Staf PA/KPA

15 Manfaat/ Keuntungan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Bagi Organisasi Pemerintah: - Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang diperoleh sekaligus menekan biaya pengadaan (value for money) - Memudahkan pembinaan karier SDM pengadaan Bagi Pejabat Fungsional Pengelola PBJ: - Hanya fokus pada tusi pengadaan - Adanya jenjang karir dan insentif yang jelas  dapat meningkatkan profesionalisme Bagi Penyedia Barang/Jasa: Proses lebih jelas dan transparan karena berhadapan dengan profesional pengadaan Bagi Masyarakat: Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang diperoleh untuk kepentingan publik (value for money) 15

16 Penempatan Pejabat Fungsional Pengelola PBJ PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PBJ Perencanaan Pengadaan Pemilihan Penyedia Manajemen Kontrak Manajemen Informasi Aset JABFUNG PPBJ ULP JABFUNG PPBJ Staf PA/KPA JABFUNG PPBJ PPK/ Staf PPK JABFUNG PPBJ PPHP SATKER/SKPD ORGANISASI PENGADAAN 16

17 KEDUDUKAN JABFUNG PENGELOLA PENGADAAN DI ULP Kepala ULP Pokja Sekretariat 17

18 Organisasi ULP– Hubungan dengan PA/KPA PA / KPA Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kepala Pokja Fungsi TU/Sekretariat Staf Pendukung Kontrak < 200jt: B/PK/JL < 50jt: JK Kepala Daerah > 200jt: B/PK/JL > 50jt: JK Membentuk Tim Teknis Tim Ahli/Juri Tim Teknis Tim Ahli/Juri Proses Pemilihan dan Penetapan Kontrak dan Pelaksanaan Pekerjaan Hasil Pekerjaan Penyedia Barang/Jasa Menetapkan 18

19 LAPORAN PELAKSANAAN JABFUNG PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA hingga Maret 2015 JENJANGJUMLAH PENGELOLA PERTAMA 597 PENGELOLA MUDA 363 PENGELOLA MADYA 45 Total 1019 Jumlah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Jalur Inpassing1019 Jalur Pengangkatan Pertama (CPNS)4 Total1023

20 SEBARAN JABFUNG PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI KEMENTERIAN, LEMBAGA DAN INSTITUSI NoKementerian/Lembaga/InstitusiJumlah 1Kemenag223 2Kemenhub74 3Kemenkes 55 4Kemen ESDM28 5Kementan23 6Kemendikbud31 7BPOM14 8BKN9 9LAPAN7 NoKementerian/Lembaga/InstitusiJumlah 10Kemen Kelautan dan Perikanan 4 11Perpusnas4 12BMKG4 13Kemen LH dan Kehutanan68 14ANRI1 15Kominfo3 16BIG5 17LKPP*1 TOTAL626 * CPNS

21 SEBARAN JABFUNG PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA NoProvinsi/Kabupaten/KotaJumlah 1 KABUPATEN BADUNG*39 2 KABUPATEN BANJAR3 3 KABUPATEN BANJARNEGARA1 4 KABUPATEN BANYUASIN6 5 KABUPATEN BEKASI19 6 KABUPATEN BOGOR1 7 KABUPATEN CIREBON9 8 KABUPATEN GORONTALO9 9 KABUPATEN KENDAL24 10 KABUPATEN KARAWANG4 11 KABUPATEN MAMUJU1 12 KABUPATEN MUARA JAMBI3 13 KABUPATEN OKU SELATAN2 14 KABUPATEN NGAWI10 15 KABUPATEN SOPPENG1 16 KABUPATEN SUMBAWA BARAT1 17 KABUPATEN SUKABUMI20 18 KABUPATEN WONOSOBO1 19 KABUPATEN SLEMAN7 NoProvinsi/Kabupaten/KotaJumlah 21 KABUPATEN SOLOK6 22 KABUPATEN TANAH LAUT11 23 KABUPATEN PEMALANG12 24 KOTA BALIKPAPAN10 25 KOTA CILEGON17 26 KOTA DEPOK6 27 KOTA MEDAN14 28 KOTA METRO2 29 KOTA YOGYAKARTA1 30 PROVINSI BALI11 31 PROVINSI JAWA TENGAH*13 32 PROVINSI JAWA TIMUR1 33 PROVINSI KALIMANTAN BARAT1 34 PROVISI KALIMANTAN TENGAH1 35 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 3 36 PROVINSI KEPULAUAN RIAU2 37 PROVINSI LAMPUNG1 38 PROVINSI NTB15 39 PROVINSI SUMATERA SELATAN1 TOTAL289

22 Sistem Insentif Jabfung Pengelola PBJ 22

23 Perkembangan Proses Pengajuan Tunjangan Jabfung Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Hingga Agustus 2014 Surat Menteri PAN-RB tanggal 13 Mei 2014 Kepada 10 pimpinan K/L tentang Penyampaian Kembali Usulan Tunjangan Jabatan Fungsional.  Sehubungan dengan telah diterbitkannya UU No.5 Tahun 2014 Tentang ASN, maka: Pasal 79, dan 80  PNS mendapat gaji yang adil dan layak. PNS juga menerima tunjangan (tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan) dan fasilitas. Pasal 81  ketentuan lebih lanjut tentang gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan dan fasilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah Pasal 134  peraturan pelaksanaan UU ASN harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan  paling lambat Januari 2016  Kementerian PAN-RB sedang merumuskan Rancangan Peraturan Pemerintah ttg Gaji dan Tunjangan PNS sebagai tindak lanjut Pasal 81 UU ASN.

24 Implikasi UU ASN dan Belum Ditetapkannya Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 1.Menunggu pemberlakuan PP yang mengatur gaji dan tunjangan PNS, maka Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan: Pasal 2 Perpres No. 12/2006 tentang Tunjangan Umum Bagi PNS; dan Perka BKN No. 18/2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan PenghentianTunjangan Umum Bagi PNS  dapat diberikan tunjangan umum setiap bulan* 2.Selain tunjangan umum, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa tetap dapat diberikan honorarium sampai ada ketentuan lebih lanjut.  Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat menentukan sendiri skema dan besaran honor Pengelola Pengadaan, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kepatutan.  Honor Pengelola pengadaan di intansi pusat (K/L) mengikuti Standar Biaya Masukan Kemenkeu

25 Status Pengusulan Kembali Tunjangan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : 1.LKPP saat ini memproses pengajuan Tunjangan Fungsional JFPBJP 2.Usulan Besaran Tunjangan JABATAN Fungsional JFPBJP NB : DILUAR TUNJANGAN/HONOR LAINNYA NoJabatanKelas Jabatan Total Nilai Usulan Tunjangan Jabatan 1Pengelola Pengadaan Madya Rp Pengelola Pengadaan Muda Rp Pengelola Pengadaan Pertama Rp

26 Perbandingan Usulan Tunjangan JFPBJP dengan Jabatan Struktural Setara NoJabatan StrukturalTunjangan Berdasarkan Perpres 26/2007 Usulan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan barang/jasa 1Eselon I A Eselon I B Eselon II A (Madya) 4Eselon II B Eselon III A (Muda) 6Eselon III B Eselon IV A (Pertama) 8Eselon IV B Eselon V A

27 Honor OP Sesuai Permenkeu 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA Tahun 2013 NoNilai Pagu (Rp) Per PaketPanitia PBJKPanitia PBNKPanitia PJNK PPHP 1s/d 100 juta juta s/d 250 juta juta s/d 500 juta juta s/d 1 miliar miliar s/d 2,5 miliar ,5 miliar s/d 5 miliar miliar s/d 10 miliar miliar s/d 25 miliar miliar s/d 50 miliar miliar s/d 75 miliar miliar s/d 100 miliar miliar s/d 250 miliar miliar s/d 500 miliar miliar s/d 750 miliar miliar s/d 1 triliun di atas 1 triliun

28 Honor ULP Kota Balikpapan NoJabatanSatuanBesaran (Rp) 1POKJAOB

29 Honor ULP Kota Balikpapan NoJenis Pekerjaan dan Nilai Paket Jabatan KetuaSekretarisAnggota 1Pekerjaan Barang a. 200 s/d 300 juta b. 300 s/d 500 juta Pekerjaan Konstruksi a. 200 s/d 300 juta b. 300 s/d 500 juta Jasa lainnya a. 200 s/d 300 juta b. 300 s/d 500 juta Jasa Konsultansi a. 200 s/d 300 juta b. 300 s/d 500 juta

30 Honor ULP Kabupaten Lombok Barat NoJabatanSatuanBesaran (Rp) 1KepalaOB SekretarisOB Anggota/ Seksi LayananOB Pokja/Pelayanan Teknis : -Ketuaper Paket Sekretarisper Paket Anggotaper Paket Layanan administrasiOB

31 Honor ULP Kota Bogor NoJabatanSatuanBesaran (Rp) 1PokjaOB

32 Honor ULP Kabupaten Sumbawa NoJabatanSatuanBesaran (Rp) 1KepalaOB Pokja - KetuaOB SekretarisOB AnggotaOB Sekretariat SekretarisOB Tim PendukungOB

33 Honor ULP Kabupaten Badung NoJabatanSatuanBesaran (Rp) 1PokjaOB

34 Honor ULP Provinsi Nusa Tenggara Barat NoJabatanSatuanBesaran (Rp) 1PokjaOB

35 Statistik Honorarium Pokja ULP Per Tahun KategoriRentangMedianRata-rata Honor TertinggiRp s/d Rp Rp Rp Honor TerendahRp s/d Rp Rp Ro

36 Perbandingan Usulan Tunjangan JFPBJP dengan Pemberian Honorarium Pokja ULP Per Bulan OB yang sudah berjalan Berdasarkan selisih tersebut, LKPP mengusulkan agar kebijakan pemberian honorarium yang telah berjalan saat ini tetap dipertahankan dengan besaran yang perlu disesuaikan. NoKategoriUsulan Tunjangan Fungsional per Bulan Rata-rata Honorarium yang sudah berjalan (OB) Selisih Honorarium yang sudah berjalan dengan usulan 1TertinggiRp Rp Rp TerendahRp Rp Rp

37


Download ppt "LKPP  NIP:19770601 200312 1 003  Jabatan: Kasie Karir Pengelola PBJ  Pagol: Penata Tk.I / IIId  Pendidikan: S2 Manajemen Konstruksi.  No telp: 081578103560."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google