Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya

Presentasi berjudul: "Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya"— Transcript presentasi:

1 Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya
NIP : Jabatan : Kasie Karir Pengelola PBJ Pagol : Penata Tk.I / IIId Pendidikan : S2 Manajemen Konstruksi. No telp : Alamat kantor : Gedung Smesco UKM lantai 7, Jalan Gatot Subroto kav.94, Jakarta.

2 Kepangkatan / Golongan.
NO. PANGKAT GOLONGAN TMT GOL. 01 Penata Muda IIIa 02 Penata Muda Tingkat 1 IIIb 03 Penata IIIc 04 Penata Tk I IIId Jabatan Struktural. NO. Nama Jabatan TAHUN MULAI TAHUN AKHIR 01 Kepala Seksi Sistim Pengujian 2009 2013 02 Kepala Materi Pelatihan 2015 03 Kepala seksi Karir Pengelola Pengadaan sekarang Jenis Diklat Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan IV di Kementerian Pertaniaan, 2011 Short Course Project Management, Manila, 2012 Pelatihan Assesor LPP Akreditasi BAN PNF,2013 LKPP- Credible Procurement for National Prosperity

3 JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM Direktorat Pengembangan Profesi 2015

4 POKOK MATERI I. Kedudukan Jabatan Fungsional Dalam UU No 5 Tahun 2014
II. Latar Belakang dan Perkembangan Pelaksanaan JF Pengelola PBJ III. Sistem Insentif JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

5 MATERI I Kedudukan Jabatan Fungsional Dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

6 PENGANGKATAN DALAM JABATAN
(Pasal 13 UU No. 5 Tahun 2014 ttg ASN) ASN diangkat dalam jabatan ASN Pimpinan Tinggi Administrasi Fungsional Keahlian Keterampilan

7 JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA (UU NO. 5/2014) Jabatan Pimpinan Tinggi
Jabatan Administrator memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan Jabatan Pengawas mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana Jabatan Pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan Jabatan Administrasi DIISI DARI PEGAWAI ASN Jabatan Fungsional JF Keahlian: a) Ahli Utama; b) Ahli Madya; c) Ahli Muda; dan d) Ahli Pertama. JF Keterampilan: a) penyelia; b) mahir; c) terampil; dan d) pemula Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan pimpinan tinggi utama; Jabatan pimpinan tinggi madya; dan Jabatan pimpinan tinggi pratama rvz

8 Faktor-Faktor Yang Harus Dipertimbangkan Dalam Pengangkatan Pejabat Fungsional:
Kebutuhan instansi/unit kerja  tersedia formasi Beban kerja Memenuhi persyaratan jabfung tingkat keahlian Kompetensi Memahami peraturan – peraturan terkait jabfung  pengumpulan AK dan bukti, penilaian AK, prosedur dan persyaratan kenaikan pangkat/jabatan, dll Syarat-syarat objektif lainnya

9 Peraturan – Peraturan Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Permen PAN-RB No. 77/2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN No. 1/2013 dan No. 14/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Permen PAN-RB No.77/2012 Perka LKPP No. 14/2013 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Perka LKPP No. 15/2013 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Penyesuaian (Inpassing) Perka LKPP No. 7/2014 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola pengadaan Barang/Jasa KURANG 1. PERKA PERPINDAHAN DALAM JABATAN 2. PERKA KUALIFIKASI PENDIDIKAN

10 UU No 5 Tahun 2014 ttg Aparatur Sipil Negara (ASN):
Jabatan Fungsional: Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu Pejabat Fungsional: Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. PERMENPAN-RB No. 77 Tahun 2012 ttg JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa: Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa: Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa: Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset. rvz

11 MATERI II Latar Belakang dan Perkembangan Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

12 KONDISI SDM PENGELOLA PBJ SAAT INI DAN YANG DIHARAPKAN
Kondisi Sekarang Kondisi yang Diharapkan (Pelaksana oleh Pejabat Fungsional) 1. Pelaksana ditunjuk secara adhoc,bisa berganti setiap tahun; 2. Rawan pengaruh kepentingan dan intervensi; 3. Kemampuan dan kompetensi pelaksana pengadaan sangat beragam; 4. Profesionalitas tidak terjamin dan tidak terukur; 5. Pelaksanaan kurang fokus karena pelaksana masih merangkap jabatan/ kegiatan lain; 6. Akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana tidak terdokumentasi; 7. Tidak ada jaminan peningkatan karier di bidang Pengelola PBJ. 1. Pelaksana ditunjuk untuk jangka waktu tertentu atau permanen; 2. Mandiri/independen dari pengaruh kepentingan dan intervensi; 3. Kemampuan dan kompetensi pelaksana berjenjang sesuai kualifikasi; 4. Profesionalitas lebih terjamin dan terukur; 5. Pelaksanaan lebih fokus karena tidak ada perangkapan jabatan/ kegiatan lain; 6. Akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana terdokumentasi ; 7. Ada jaminan peningkatan karier di bidang Pengelolaan Pengadaan B/J. KONDISI SDM PENGELOLA PBJ SAAT INI DAN YANG DIHARAPKAN

13 Tujuan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ
Membina tenaga pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah agar menjadi tenaga profesional sehingga pelaksanaan pengadaan dapat berjalan sesuai dengan prinsip pengadaan (efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel ) Cek Di perpres tujuan pengadaan?

14 Apakah Jabatan Fungsional Pengelola
Profesional Pengadaan yang bekerja di organisasi/instansi pemerintah Pejabat Fungsional Pengelola PBJ ruang lingkup tugasnya yaitu: Perencanaan Pengadaan, 2. Pemilihan Penyedia, 3. Manajemen Kontrak, 4. Manajemen Informasi Aset Apakah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa? JF Pengelola PBJ ini adalah jabatan keahlian yang terdiri dari Pengelola Pengadaan Pertama, Pengelola Pengadaan Muda, dan Pengelola Pengadaan Madya Pejabat Fungsional Pengelola PBJ dapat bertugas sebagai Pokja ULP, Pejabat Pengadaan, PPK/Staf PPK, Staf PA/KPA Untuk menjamin kompetensinya, Pejabat Fungsional akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang kurikulumnya mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pengadaan Barang/Jasa, serta harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

15 Keuntungan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ
Bagi Organisasi Pemerintah: Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang diperoleh sekaligus menekan biaya pengadaan (value for money) Memudahkan pembinaan karier SDM pengadaan Bagi Pejabat Fungsional Pengelola PBJ: - Hanya fokus pada tusi pengadaan Adanya jenjang karir dan insentif yang jelas  dapat meningkatkan profesionalisme Manfaat/ Keuntungan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Bagi Penyedia Barang/Jasa: Proses lebih jelas dan transparan karena berhadapan dengan profesional pengadaan Bagi Masyarakat: Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang diperoleh untuk kepentingan publik (value for money)

16 Penempatan Pejabat Fungsional Pengelola PBJ
Perencanaan Pengadaan Pemilihan Penyedia Manajemen Kontrak Manajemen Informasi Aset ORGANISASI PENGADAAN SATKER/SKPD JABFUNG PPBJ Staf PA/KPA PPK/ Staf PPK PPHP JABFUNG PPBJ ULP

17 KEDUDUKAN JABFUNG PENGELOLA PENGADAAN DI ULP
Kepala ULP Sekretariat KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA Pokja Pokja Pokja Pokja

18 Organisasi ULP– Hubungan dengan PA/KPA
Kepala Daerah PA / KPA Membentuk Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Tim Teknis Tim Ahli/Juri Proses Pemilihan dan Penetapan Kepala Kontrak dan Pelaksanaan Pekerjaan Hasil Pekerjaan Fungsi TU/Sekretariat Pokja Pejabat Pengadaan < 200jt: B/PK/JL < 50jt: JK Staf Pendukung Penyedia Barang/Jasa > 200jt: B/PK/JL > 50jt: JK Kontrak

19 Jumlah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
LAPORAN PELAKSANAAN JABFUNG PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA hingga Maret 2015 Jumlah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Jalur Inpassing 1019 Jalur Pengangkatan Pertama (CPNS) 4 Total 1023 JENJANG JUMLAH PENGELOLA PERTAMA 597 PENGELOLA MUDA 363 PENGELOLA MADYA 45 Total 1019 Update terbaru jumlah terbaru, Formasi CPNS update ke BKN (Direktur Pengadaan BKN dan Pak Yuyud)

20 Kementerian/Lembaga/Institusi Kementerian/Lembaga/Institusi
SEBARAN JABFUNG PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI KEMENTERIAN, LEMBAGA DAN INSTITUSI No Kementerian/Lembaga/Institusi Jumlah 1 Kemenag 223 2 Kemenhub 74 3 Kemenkes 55 4 Kemen ESDM 28 5 Kementan 23 6 Kemendikbud 31 7 BPOM 14 8 BKN 9 LAPAN No Kementerian/Lembaga/Institusi Jumlah 10 Kemen Kelautan dan Perikanan 4 11 Perpusnas 12 BMKG 13 Kemen LH dan Kehutanan 68 14 ANRI 1 15 Kominfo 3 16 BIG 5 17 LKPP* TOTAL 626 Update informasi terkini * CPNS

21 Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi/Kabupaten/Kota
SEBARAN JABFUNG PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA No Provinsi/Kabupaten/Kota Jumlah 1 KABUPATEN BADUNG* 39 2 KABUPATEN BANJAR 3 KABUPATEN BANJARNEGARA 4 KABUPATEN BANYUASIN 6 5 KABUPATEN BEKASI 19 KABUPATEN BOGOR 7 KABUPATEN CIREBON 9 8 KABUPATEN GORONTALO KABUPATEN KENDAL 24 10 KABUPATEN KARAWANG 11 KABUPATEN MAMUJU 12 KABUPATEN MUARA JAMBI 13 KABUPATEN OKU SELATAN 14 KABUPATEN NGAWI 15 KABUPATEN SOPPENG 16 KABUPATEN SUMBAWA BARAT 17 KABUPATEN SUKABUMI 20 18 KABUPATEN WONOSOBO KABUPATEN SLEMAN No Provinsi/Kabupaten/Kota Jumlah 21 KABUPATEN SOLOK 6 22 KABUPATEN TANAH LAUT 11 23 KABUPATEN PEMALANG 12 24 KOTA BALIKPAPAN 10 25 KOTA CILEGON 17 26 KOTA DEPOK 27 KOTA MEDAN 14 28 KOTA METRO 2 29 KOTA YOGYAKARTA 1 30 PROVINSI BALI 31 PROVINSI JAWA TENGAH* 13 32 PROVINSI JAWA TIMUR 33 PROVINSI KALIMANTAN BARAT 34 PROVISI KALIMANTAN TENGAH 35 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 3 36 PROVINSI KEPULAUAN RIAU 37 PROVINSI LAMPUNG 38 PROVINSI NTB 15 39 PROVINSI SUMATERA SELATAN TOTAL 289

22 MATERI III Sistem Insentif Jabfung Pengelola PBJ

23 Perkembangan Proses Pengajuan Tunjangan
Jabfung Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Hingga Agustus 2014 Surat Menteri PAN-RB tanggal 13 Mei 2014 Kepada 10 pimpinan K/L tentang Penyampaian Kembali Usulan Tunjangan Jabatan Fungsional.  Sehubungan dengan telah diterbitkannya UU No.5 Tahun 2014 Tentang ASN, maka: Pasal 79, dan 80  PNS mendapat gaji yang adil dan layak. PNS juga menerima tunjangan (tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan) dan fasilitas. Pasal 81  ketentuan lebih lanjut tentang gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan dan fasilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah Pasal 134  peraturan pelaksanaan UU ASN harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan  paling lambat Januari 2016 Kementerian PAN-RB sedang merumuskan Rancangan Peraturan Pemerintah ttg Gaji dan Tunjangan PNS sebagai tindak lanjut Pasal 81 UU ASN.

24 Implikasi UU ASN dan Belum Ditetapkannya Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Menunggu pemberlakuan PP yang mengatur gaji dan tunjangan PNS, maka Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan: Pasal 2 Perpres No. 12/2006 tentang Tunjangan Umum Bagi PNS; dan Perka BKN No. 18/2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan PenghentianTunjangan Umum Bagi PNS dapat diberikan tunjangan umum setiap bulan* Selain tunjangan umum, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa tetap dapat diberikan honorarium sampai ada ketentuan lebih lanjut. Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat menentukan sendiri skema dan besaran honor Pengelola Pengadaan, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kepatutan. Honor Pengelola pengadaan di intansi pusat (K/L) mengikuti Standar Biaya Masukan Kemenkeu Lihat ketentuan pembayaran tunjangan fungsional ttt, honor PPK Pokja di SBM (APBN), APBD?

25 Usulan Tunjangan Jabatan
Status Pengusulan Kembali Tunjangan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : LKPP saat ini memproses pengajuan Tunjangan Fungsional JFPBJP Usulan Besaran Tunjangan JABATAN Fungsional JFPBJP NB : DILUAR TUNJANGAN/HONOR LAINNYA No Jabatan Kelas Jabatan Total Nilai Usulan Tunjangan Jabatan 1 Pengelola Pengadaan Madya 11 1.960 Rp 2 Pengelola Pengadaan Muda 9 1.480 Rp 3 Pengelola Pengadaan Pertama 8 1.105 Rp Tambahkan Isi Naskah Akademik …. Grade dan nilai tunjangan

26 Perbandingan Usulan Tunjangan JFPBJP dengan Jabatan Struktural Setara
No Jabatan Struktural Tunjangan Berdasarkan Perpres 26/2007 Usulan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan barang/jasa 1 Eselon I A - 2 Eselon I B 3 Eselon II A (Madya) 4 Eselon II B 5 Eselon III A (Muda) 6 Eselon III B 7 Eselon IV A (Pertama) 8 Eselon IV B 9 Eselon V A Tambahkan Isi Naskah Akademik …. Grade dan nilai tunjangan

27 Nilai Pagu (Rp) Per Paket
Honor OP Sesuai Permenkeu 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya TA Tahun 2013 No Nilai Pagu (Rp) Per Paket Panitia PBJK Panitia PBNK Panitia PJNK PPHP 1 s/d 100 juta 2 100 juta s/d 250 juta 3 250 juta s/d 500 juta 4 500 juta s/d 1 miliar 5 1 miliar s/d 2,5 miliar 6 2,5 miliar s/d 5 miliar 7 5 miliar s/d 10 miliar 8 10 miliar s/d 25 miliar 9 25 miliar s/d 50 miliar 10 50 miliar s/d 75 miliar 11 75 miliar s/d 100 miliar 12 100 miliar s/d 250 miliar 13 250 miliar s/d 500 miliar 14 500 miliar s/d 750 miliar 15 750 miliar s/d 1 triliun 16 di atas 1 triliun

28 Honor ULP Kota Balikpapan
Jabatan Satuan Besaran (Rp) 1 POKJA OB Tambahkan Isi Naskah Akademik …. Grade dan nilai tunjangan

29 Honor ULP Kota Balikpapan Jenis Pekerjaan dan Nilai Paket
Jabatan Ketua Sekretaris Anggota 1 Pekerjaan Barang a. 200 s/d 300 juta b. 300 s/d 500 juta 2 Pekerjaan Konstruksi 3 Jasa lainnya 4 Jasa Konsultansi Tambahkan Isi Naskah Akademik …. Grade dan nilai tunjangan

30 Honor ULP Kabupaten Lombok Barat
Jabatan Satuan Besaran (Rp) 1 Kepala OB 2 Sekretaris 3 Anggota/ Seksi Layanan 4 Pokja/Pelayanan Teknis : Ketua per Paket - Anggota 5 Layanan administrasi Tambahkan Isi Naskah Akademik …. Grade dan nilai tunjangan

31 Honor ULP Kota Bogor No Jabatan Satuan Besaran (Rp) 1 Pokja OB
Tambahkan Isi Naskah Akademik …. Grade dan nilai tunjangan

32 Honor ULP Kabupaten Sumbawa
Jabatan Satuan Besaran (Rp) 1 Kepala OB 2 Pokja - Ketua - Sekretaris - Anggota 3 Sekretariat Sekretaris Tim Pendukung Tambahkan Isi Naskah Akademik …. Grade dan nilai tunjangan

33 Honor ULP Kabupaten Badung
Jabatan Satuan Besaran (Rp) 1 Pokja OB Tambahkan Isi Naskah Akademik …. Grade dan nilai tunjangan

34 Honor ULP Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jabatan Satuan Besaran (Rp) 1 Pokja OB Tambahkan Isi Naskah Akademik …. Grade dan nilai tunjangan

35 Statistik Honorarium Pokja ULP Per Tahun
Kategori Rentang Median Rata-rata Honor Tertinggi Rp s/d Rp Rp Rp Honor Terendah Rp s/d Rp Ro Tambahkan Isi Naskah Akademik …. Grade dan nilai tunjangan

36 Perbandingan Usulan Tunjangan JFPBJP dengan Pemberian Honorarium Pokja ULP Per Bulan OB yang sudah berjalan Berdasarkan selisih tersebut, LKPP mengusulkan agar kebijakan pemberian honorarium yang telah berjalan saat ini tetap dipertahankan dengan besaran yang perlu disesuaikan. No Kategori Usulan Tunjangan Fungsional per Bulan Rata-rata Honorarium yang sudah berjalan (OB) Selisih Honorarium yang sudah berjalan dengan usulan 1 Tertinggi Rp Rp Rp 2 Terendah Rp Rp Rp Tambahkan Isi Naskah Akademik …. Grade dan nilai tunjangan

37 Terimakasih