Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

LIMA TAHUN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 DAN ROADMAP PEMERINTAHAN TERBUKA INDONESIA 30 April 2015 Gedung Joeng 45, Jakarta 30 April 2015.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "LIMA TAHUN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 DAN ROADMAP PEMERINTAHAN TERBUKA INDONESIA 30 April 2015 Gedung Joeng 45, Jakarta 30 April 2015."— Transcript presentasi:

1 LIMA TAHUN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 DAN ROADMAP PEMERINTAHAN TERBUKA INDONESIA 30 April 2015 Gedung Joeng 45, Jakarta 30 April 2015 Gedung Joeng 45, Jakarta

2 TRANSPARANSI MENJADI ARAH PERUBAHAN DALAM BERNEGARA (UU KIP) Informasi adalah hak institusi Semua informasi adalah rahasia kecuali yang dipublikasikan Untuk mempublikasikan informasi harus melalui serangkaian proses Informasi diberikan hanya apabila diminta. Stakeholder tidak diminta peran untuk membantu capaian institusi Hak warga negara untuk meminta informasi tidak ditekankan Warga negara bergerak sendiri apabila hendak menuntut ke pengadilan mengenai buruknya pelayanan informasi yg didapatnya Informasi adalah hak individu warga Semua informasi bukan rahasia kecuali yang dirahasiakan Untuk mempublikasikan informasi tidak harus melalui serangkaian proses Informasi disediakan tanpa diminta. Stakeholder berperan aktif membantu capaian institusi Hak warga negara untuk meminta informasi ditekankan Warga negara bergerak bersama-sama apabila hendak menuntut ke pengadilan mengenai buruknya pelayanan informasi yg didapatnya Sesudah UU KIP Sebelum UU KIP

3 TRANSPARANSI YANG MEMBERDAYAKAN

4 KEPENTINGAN NASIONAL PERTAHANAN & KEAMANAN KEMANFAATAN & PEMBERDAYAAN KETERBUKAAN

5 PEMERINTAHMASYARAKAT KOLABORASI

6 Transparansi Partisipasi Kolaborasi OPEN GOVERNMENT 1.Mengurangi korupsi 2.Pemerintahan yang lebih responsif terhadap publik 3.Meningkatkan pelayanan publik 4.Mendorong inovasi baru untuk meningkatkan efisiensi 1.Mengurangi korupsi 2.Pemerintahan yang lebih responsif terhadap publik 3.Meningkatkan pelayanan publik 4.Mendorong inovasi baru untuk meningkatkan efisiensi 4 MAKNA PENTING OPEN GOVERNMENT Pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel Public Trust LANGKAH AWAL !!! MAKNA OPEN GOVERNMENT

7 KETERBUKAAN MENJADI KATALIS * ) REFORMASI BIROKRASI SECARA MENYELURUH Open Government mendorong....kemajuan dalam Koordinasi & pengambilan keputusan..kemajuan dalam kinerja pelayanan birokrasi..kemajuan dalam partisipasi publik dan rasa memiliki bersama..kemajuan dalam akuntabilitas dan pencegahan korupsi Pemerintahan dengan kinerja tinggi Program pembangunan efektif Kesejahteraan rakyat lebih baik * ) Pembelajaran dari Pemkot Yogya, Solo, dan Surabaya

8 PRODUK PERUNDANGAN DAN PERATURAN MENJADIKAN PEMERINTAHAN LEBIH TERBUKA UU No. 14/2008 Keterbukaan Informasi Publik UU No. 14/2008 Keterbukaan Informasi Publik PP No. 61/2010 – Keterbukaan Informasi Publik UU No. 25/2009 Pelayanan Publik UU No. 25/2009 Pelayanan Publik Perpres No. 26/2010 Industri Ekstraktif Perpres No. 26/2010 Industri Ekstraktif Permendagri No. 35/2010 Pelayanan di Daerah UU No. 37/2008 Ombudsman Republik Indonesia UU No. 37/2008 Ombudsman Republik Indonesia

9 2015 onwards Laying the foundation and fostering early breakthrough Enhancing transparency and building public awareness Expanding private sector participation and driving creative use of information Realizing Open Government as a 'way of life' in Indonesia OPEN GOV impact & reach Critical year to build momentum for future impact PETA JALAN KETERBUKAAN STRAIGHTENING EXISTING TRANPARENCY PROGRAM STRAIGHTENING EXISTING TRANPARENCY PROGRAM DEVELOPMENT OF OPEN DATA ECOSYSTEM 1 1 NEW INITIATIVES AND PILOT PROJECT

10 CAPAIAN AKSI OPEN GOVERNMENT Tempat Mengadu

11 LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT Sarana aspirasi, pengaduan, dan permintaan informasi berbasis media sosial pertama berprinsip mudah, terpadu, dan tuntas untuk pengawasan program pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.

12 PRINSIP LAPOR! MUDAH TERPADUTUNTAS Mudah Diakses SMS 1708, Apps Fitur interaktif Dapat melampirkan data dukung Keamanan data dan perlindungan terhadap pelapor Mudah Dikelola Layanan berbasis IT Klasifikasi dan dokumentasi digital Tersedia notifikasi berkala Terhubung dengan K/L/D 81 K/L, 5 Pemda, 44 BUMN (Total: 800+ unit kerja) Menghubungkan berbagai instansi No Wrong Door Policy Disposisi dan Tindak Lanjut Digital Mempercepat koordinasi Laporan dapat disalinkan Integrasi dengan Kanal Existing Mudah diadopsi Layanan software as a service Akuntabilitas Proses Laporan mudah ditelusuri Status penanganan terlacak #ID Membuka ruang diskusi publik Indikator Tindak Lanjut Ketuntasan termonitor Indikator “Merah, Kuning, Hijau” Publikasi Statistik Masyarakat menilai langsung Audit kinerja partisipatif

13 SMS 1708 Mobile Apps Blackberry & Android Social Media Website April 2015: -Mencapai pengguna -825 laporan per hari -Terhubung dengan 81 K/L, 5 Pemda, 44 BUMN (800+ Unit Kerja)

14 SIKLUS PENGELOLAAN DIGITAL MEMPERCEPAT KOORDINASI MENDORONG PENUNTASAN Interaktif, Transparan MASYARAKAT  SMS 1708 BDG/BJN/JKT/KUMHAM aduan   Mobile Apps Instansi 1 2 Keterangan: 1.Administrator: Mengelola laporan masyarakat dan memantau tindak lanjut 2.Penghubung: Mewakili instansi untuk menindaklanjuti laporan masyarakat

15 LAPOR! DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Mendukung Pemenuhan Hak atas Informasi Publik Memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik.

16 MENGEDUKASI MASYARAKAT MENGENAI KETERBUKAAN INFORMASI Permintaan informasi oleh masyarakat Pemerintah menindaklanjuti dengan pemberian tautan untuk mengakses informasi tsb. Masyarakat meminta dokumen dengan format lain. Pemerintah menjelaskan bahwa data dengan format tersebut adalah data yang dikecualikan. https://www.lapor.go.id/id/

17 MEMFASILITASI INTERAKSI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH Faturahman – 31 Januari 2015 Permohonan informasi ttg Perizinan Pengangkutan Kayu Rakyat. Admin disposisi ke Kementerian LHK Admin disposisi ke Kementerian LHK interaktifinteraktif https://www.lapor.go.id/id/

18 MEMUDAHKAN PENGELOLAAN OLEH PPID/INSTANSI Semua laporan terdokumentasi secara digital. Pemerintah dan masyarakat dapat menyertakan data pendukung atas laporannya. Laporan terklasifikasi dan dapat berisi aspirasi, pengaduan, permintaan informasi, atau kasus whistleblower.

19 MENDORONG TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS Statistik kinerja dapat diakses publik Laporan masyarakat terdokumentasi dan mudah dilacak

20 MENYEDIAKAN EXECUTIVE DASHBOARD Menteri/Kepala Daerah/Pimpinan Instansi dapat memantau langsung kinerja jajarannya melalui *Teguran dari Menteri Huum dan HAM *Apresiasi dari Walikota Bandung Rekapitulasi kinerja di Kemenkumham Akun khusus untuk Menteri & Kepala Daerah

21 MENUJU PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA Disdukcapil – 27 November ‘13 Disdukcapil akan mengklarifikasi masalah ini. Disdukcapil – 27 November ‘13 Disdukcapil akan mengklarifikasi masalah ini. Beberapa jam kemudian.... Juliani – 27 November ’13 Pelapor dihubungi Pak Lurah. Pak Lurah meminta maaf atas pungli yang dilakukan jajarannya. Uang pungli Rp ,- dikembalikan kepada pelapor, Pelaku dikenai sanksi teguran. Juliani – 27 November ’13 Pelapor dihubungi Pak Lurah. Pak Lurah meminta maaf atas pungli yang dilakukan jajarannya. Uang pungli Rp ,- dikembalikan kepada pelapor, Pelaku dikenai sanksi teguran.

22 Data Terbuka INDONESIA DATA TERBUKA / OPEN DATA Data yang dapat digunakan dan disebarkan secara bebas, Oleh siapapun – dengan syarat pencantuman sumber “ ” Open Definition

23

24 Image source:

25 VISI Menjadikan data terbuka sebagai pendorong terciptanya pemerintah yang akuntabel dan pertumbuhan dunia usaha di Indonesia penciptaan lapangan kerja kebijakan berlandaskan data akses informasi publik

26 PORTAL DATA INDONESIA dataset dari 27 instansi CSV free & open source pengunjung Integrasi Satu Peta unduh & akses API Pengembangan sejak Feb. 2014

27 52 36 Tahun 2013 Tahun 2014

28 ROADMAP OPEN DATA FONDASI PENUMBUHAN PEMANTAPAN  Pengembangan Portal Data  Penataan Regulasi Data &Kelembagaan  Penataan Pengelolaan Data Pemberdayaan Pengguna & Pemanfaatan Data 

29 ISU UTAMA 1234 Keselarasan inisiatif data terbuka dengan UU KIP dan kepentingan nasional Koordinasi dengan K/L strategis dalam perumusan kebijakan keterbukaan data yang berkesinambungan Kualitas dan penguasaan data & informasi dalam badan publik Mekanisme uji konsekuensi dan kebutuhan kanal diseminasi terpadu

30 PENYELARASAN DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Memperkuat komitmen keterbukaan dengan perluasan cakupan informasi publik dan proactive disclosure Perbaikan kualitas layanan informasi publik melalui kebijakan kepemilikan dan produksi data & informasi publik Bekerja sama dalam perumusan kerangka kerja atas aspek reusability / Hak Guna Pakai dari data & informasi publik Mendefinisikan secara eksplisit tanggung jawab dan batas kewenangan pemerintah atas penggunaan data & informasi publik Pendalaman potensi data.go.id sebagai kanal diseminasi

31 The best way to predict the future is to invent it Alan Kay

32 TERIMA KASIH


Download ppt "LIMA TAHUN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 DAN ROADMAP PEMERINTAHAN TERBUKA INDONESIA 30 April 2015 Gedung Joeng 45, Jakarta 30 April 2015."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google