LIMA TAHUN PELAKSANAAN

Presentasi berjudul: "LIMA TAHUN PELAKSANAAN"— Transcript presentasi:

1 LIMA TAHUN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 DAN ROADMAP PEMERINTAHAN TERBUKA INDONESIA 30 April 2015 Gedung Joeng 45, Jakarta

2 TRANSPARANSI menjadi arah perubahan dalam bernegara (UU KIP)
Sebelum UU KIP Sesudah UU KIP Informasi adalah hak institusi Semua informasi adalah rahasia kecuali yang dipublikasikan Untuk mempublikasikan informasi harus melalui serangkaian proses Informasi diberikan hanya apabila diminta. Stakeholder tidak diminta peran untuk membantu capaian institusi Hak warga negara untuk meminta informasi tidak ditekankan Warga negara bergerak sendiri apabila hendak menuntut ke pengadilan mengenai buruknya pelayanan informasi yg didapatnya Informasi adalah hak individu warga Semua informasi bukan rahasia kecuali yang dirahasiakan Untuk mempublikasikan informasi tidak harus melalui serangkaian proses Informasi disediakan tanpa diminta. Stakeholder berperan aktif membantu capaian institusi Hak warga negara untuk meminta informasi ditekankan Warga negara bergerak bersama-sama apabila hendak menuntut ke pengadilan mengenai buruknya pelayanan informasi yg didapatnya

3 TRANSPARANSI yang MEMBERDAYAKAN
Narasi yang perlu dipahami adalah Transparansi tidak sekedar dilakukan untuk transpransi saja. Tapi bagaimana transparansi tersebut bisa dirancang agar menjadi transparansi yang memberdayakan masyarakat. Hal ini yang akan menjadi kerangka pikir dalam menaikkan tahap Pemerintahan Terbuka Indonesia ke tahap selanjutnya. Hubungan Pemerintah terbuka Indonesia (OGI) dengan UU no.14 Tahun 2008. Dasar suatu negara mengadopsi azas – azas open Government salah satunya adalah bentuk pemanfaatan informasi. Ada kekhawatiran beberapa instansi pemerintah terlalu terbuka, membuka banyak informasi diluar yang dimandatkan oleh UU KIP sebelum melalui uji konsekuensi. Niat transparansi harus disambut dengan kerangka pikir baru. Transparansi tidak hanyak berjalan for the sake of transparency, tetapi transparansi haruslah bisa membawa manfaat.

4 KEMANFAATAN & PEMBERDAYAAN
KEPENTINGAN NASIONAL PERTAHANAN & KEAMANAN KEMANFAATAN & PEMBERDAYAAN KETERBUKAAN

5 PEMERINTAH MASYARAKAT KOLABORASI
Pemerintah Indonesia tidak ingin selalu menjadi pemerintahan yang sendiri, ada komponen masyarakat di dalamnya dan masyarakat luas memiliki peran yang besar dalam pembangunan. Sudah bukan zamannya lagi pemerintah yang bergerak secara top-down, harus ada kolaborasi nyata dan aktif antara Pemerintah dan Masyarakat. Hal ini sekarang dimungkinkan dengan adanya transparansi. Tapi transparansi seperti apa yang memungkinkan kolaborasi ini terjadi? Apakah akses informasi saja cukup? Tentu tidak. Kita harus melangkah satu langkah lebih maju untuk membuat transparansi ini menjadi sesuatu yang memberdayakan masyarakat. Dan Transparansi yang Memberdayakan itu adalah transparansi yang memungkinkan informasi untuk bisa dimanfaatkan kembali Sangat penting peran serta masyarakat, terlebih lagi diwakili oleh CSO untuk menjadi sejenis mekanisme check and balance, Dan untuk mewujudkan itu kita harus memahami dulu bahwa menjadi transparan saja tidak cukup PEMERINTAH MASYARAKAT

6 4 MAKNA PENTING OPEN GOVERNMENT
MAKNA OPEN GOVERNMENT Pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel 4 MAKNA PENTING OPEN GOVERNMENT Public Trust Mengurangi korupsi Pemerintahan yang lebih responsif terhadap publik Meningkatkan pelayanan publik Mendorong inovasi baru untuk meningkatkan efisiensi LANGKAH AWAL !!! Kolaborasi Partisipasi Transparansi OPEN GOVERNMENT

7 KETERBUKAAN menjadi katalis *) reformasi birokrasi SECARA menyeluruh
Open Government mendorong.. ..kemajuan dalam Koordinasi & pengambilan keputusan ..kemajuan dalam kinerja pelayanan birokrasi ..kemajuan dalam partisipasi publik dan rasa memiliki bersama ..kemajuan dalam akuntabilitas dan pencegahan korupsi Pemerintahan dengan kinerja tinggi Program pembangunan efektif Kesejahteraan rakyat lebih baik *) Pembelajaran dari Pemkot Yogya, Solo, dan Surabaya

8 PRODUK PERUNDANGAN DAN PERATURAN MENJADIKAN PEMERINTAHAN LEBIH TERBUKA
PP No. 61/2010 – Keterbukaan Informasi Publik Perpres No. 26/2010 Industri Ekstraktif UU No. 14/2008 Keterbukaan Informasi Publik UU No. 25/2009 Pelayanan Publik Permendagri No. 35/2010 Pelayanan di Daerah UU No. 37/2008 Ombudsman Republik Indonesia

9 PETA JALAN KETERBUKAAN
OPEN GOV impact & reach Realizing Open Government as a 'way of life' in Indonesia Expanding private sector participation and driving creative use of information Enhancing transparency and building public awareness Laying the foundation and fostering early breakthrough Critical year to build momentum for future impact 2013 2014 2015 onwards 1 STRAIGHTENING EXISTING TRANPARENCY PROGRAM 2 DEVELOPMENT OF OPEN DATA ECOSYSTEM 3 NEW INITIATIVES AND PILOT PROJECT

10 CAPAIan aksi open government
Tempat Mengadu

11 LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
Sarana aspirasi, pengaduan, dan permintaan informasi berbasis media sosial pertama berprinsip mudah, terpadu, dan tuntas untuk pengawasan program pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.

12 PRINSIP LAPOR! MUDAH TERPADU TUNTAS Mudah Diakses
SMS 1708, Apps Fitur interaktif Dapat melampirkan data dukung Keamanan data dan perlindungan terhadap pelapor Mudah Dikelola Layanan berbasis IT Klasifikasi dan dokumentasi digital Tersedia notifikasi berkala Terhubung dengan K/L/D 81 K/L, 5 Pemda, 44 BUMN (Total: 800+ unit kerja) Menghubungkan berbagai instansi No Wrong Door Policy Disposisi dan Tindak Lanjut Digital Mempercepat koordinasi Laporan dapat disalinkan Integrasi dengan Kanal Existing Mudah diadopsi Layanan software as a service Akuntabilitas Proses Laporan mudah ditelusuri Status penanganan terlacak #ID Membuka ruang diskusi publik Indikator Tindak Lanjut Ketuntasan termonitor Indikator “Merah, Kuning, Hijau” Publikasi Statistik Masyarakat menilai langsung Audit kinerja partisipatif

13 Terhubung dengan 81 K/L, 5 Pemda, 44 BUMN (800+ Unit Kerja)
Website Mobile Apps Blackberry & Android SMS 1708 Social Media Apps @LAPOR1708 April 2015: Mencapai pengguna 825 laporan per hari Terhubung dengan 81 K/L, 5 Pemda, 44 BUMN (800+ Unit Kerja)

14 Siklus Pengelolaan Digital
MEMPERCEPAT KOORDINASI MENDORONG PENUNTASAN Interaktif, Transparan MASYARAKAT SMS 1708 BDG/BJN/JKT/KUMHAM <spasi> aduan Mobile Apps Instansi 1 2 Keterangan: Administrator : Mengelola laporan masyarakat dan memantau tindak lanjut Penghubung : Mewakili instansi untuk menindaklanjuti laporan masyarakat

15 LAPOR! dan Keterbukaan Informasi Publik
Mendukung Pemenuhan Hak atas Informasi Publik Memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik.

16 Mengedukasi Masyarakat mengenai Keterbukaan Informasi
Permintaan informasi oleh masyarakat Pemerintah menindaklanjuti dengan pemberian tautan untuk mengakses informasi tsb. Masyarakat meminta dokumen dengan format lain. Pemerintah menjelaskan bahwa data dengan format tersebut adalah data yang dikecualikan.

17 Memfasilitasi Interaksi Masyarakat dan Pemerintah
Faturahman – 31 Januari 2015 Permohonan informasi ttg Perizinan Pengangkutan Kayu Rakyat. Admin disposisi ke Kementerian LHK interaktif

18 Memudahkan Pengelolaan oleh PPID/Instansi
Semua laporan terdokumentasi secara digital. Pemerintah dan masyarakat dapat menyertakan data pendukung atas laporannya. Laporan terklasifikasi dan dapat berisi aspirasi, pengaduan, permintaan informasi, atau kasus whistleblower.

19 Mendorong Transparansi & Akuntabilitas
Statistik kinerja dapat diakses publik Laporan masyarakat terdokumentasi dan mudah dilacak

20 Menyediakan Executive Dashboard
Menteri/Kepala Daerah/Pimpinan Instansi dapat memantau langsung kinerja jajarannya melalui *Teguran dari Menteri Huum dan HAM *Apresiasi dari Walikota Bandung Rekapitulasi kinerja di Kemenkumham Akun khusus untuk Menteri & Kepala Daerah

21 Menuju Pemerintahan yang Bersih dan Terbuka
Disdukcapil – 27 November ‘13 Disdukcapil akan mengklarifikasi masalah ini. Beberapa jam kemudian .... Pemerintah Indonesia tidak ingin selalu menjadi pemerintahan yang sendiri, ada komponen masyarakat di dalamnya dan masyarakat luas memiliki peran yang besar dalam pembangunan. Sudah bukan zamannya lagi pemerintah yang bergerak secara top-down, harus ada kolaborasi nyata dan aktif antara Pemerintah dan Masyarakat. Hal ini sekarang dimungkinkan dengan adanya transparansi. Tapi transparansi seperti apa yang memungkinkan kolaborasi ini terjadi? Apakah akses informasi saja cukup? Tentu tidak. Kita harus melangkah satu langkah lebih maju untuk membuat transparansi ini menjadi sesuatu yang memberdayakan masyarakat. Dan Transparansi yang Memberdayakan itu adalah transparansi yang memungkinkan informasi untuk bisa dimanfaatkan kembali Sangat penting peran serta masyarakat, terlebih lagi diwakili oleh CSO untuk menjadi sejenis mekanisme check and balance, Dan untuk mewujudkan itu kita harus memahami dulu bahwa menjadi transparan saja tidak cukup Juliani – 27 November ’13 Pelapor dihubungi Pak Lurah. Pak Lurah meminta maaf atas pungli yang dilakukan jajarannya. Uang pungli Rp ,- dikembalikan kepada pelapor, Pelaku dikenai sanksi teguran.

22 “ ” Data Terbuka INDONESIA Data yang dapat digunakan
DATA TERBUKA / OPEN DATA Data Terbuka INDONESIA “ Data yang dapat digunakan dan disebarkan secara bebas, Oleh siapapun – dengan syarat pencantuman sumber Dan karena itu, di sini lah konsep Open Data masuk untuk mengisi kekosongan dari keinginan kita semua untuk mencapai transpransi yang memberdayakan ” Open Definition

23 Karena kami percaya bahwa, Open Data sungguh membawa manfaat dan membawa konsep transparansi ke tahap selanjutnya. Transparansi yang bisa membuat masyarakat semakin berdaya dan menumbuhkan nilai ekonomi di masyarakat

24 Portal Data Indonesia adalah platform untuk keterbukaan informasi publik, data pemerintah tersedia dalam format yang terbuka, mudah diakses dan mudah digunakan kembali. Open data & portal data indonesia sebagai sarana untuk mempermudah proactive disclosure yang diatur dalam UU KIP. Image source:

25 penciptaan lapangan kerja kebijakan berlandaskan data
VISI Menjadikan data terbuka sebagai pendorong terciptanya pemerintah yang akuntabel dan pertumbuhan dunia usaha di Indonesia Dan karena alasan-alasan tersebut, Pemerintah Indonesia mencoba memformulasikan menjadi sebuah visi. Ada dua komponen dalam visi mengapa Pemerintah Indonesia melakukan Open Data: Akuntabiltas Pemerintah dan Pertumbuhan Dunia Usaha. Pemerintah Indonesia percaya bahwa transaparansi jika hanya sekedar transparan tidak akan bermanfaat. Transparansi harus membawa akuntabilitas, dan juga memberdayakan. Kedua hal ini dipenuhi dalam Open Data. penciptaan lapangan kerja kebijakan berlandaskan data akses informasi publik

26 Portal Data Indonesia www.data.go.id
1000 dataset dari 27 instansi CSV free & open source < /> pengunjung Integrasi Satu Peta unduh & akses API Pengembangan sejak Feb. 2014 Keberjalanan Portal Data Hingga sekarang. < />

27 36 52 Pencapaian selama satu tahun terakhir untuk keterbukaan data di Indonesia: Inisiatif yang baru seperti ini sudah menuai antusiasme yang luar biasa. Tidak lupa juga bahwa pada pemeringkatan Open Data Barometer Index tahun 2014 lalu, Indonesia berhasil naik 16 peringkat. Dari peringkat 52 menjadi peringkat 36. Hal ini tidak hanya terjadi karena adanya Portal Data semata, tapi adanya peran dari teman-teman yang menjadikan Indonesia sebagai tempat yang dinamis bagi Open Data untuk berkembang Tahun 2014 Tahun 2013

28    2014-2016 2017-2018 2018-2019 Pengembangan Portal Data FONDASI
Roadmap Open Data FONDASI PENUMBUHAN PEMANTAPAN  Penataan Regulasi Data &Kelembagaan Roadmap Open Data 4 main activities of Open Data: 1) Ensuring the creation of open data friendly regulations 2) developing Open Data Portal 3) Improving data management within the government 4) empowering users (both government and non-government actors) to use open data. These four activities span over 5-year period and 3 phases: Fondasi, Penumbuhan, dan Pemantapan  Pengembangan Portal Data  Penataan Pengelolaan Data Pemberdayaan Pengguna & Pemanfaatan Data

29 Isu Utama Keselarasan inisiatif data terbuka dengan UU KIP dan kepentingan nasional 1 Koordinasi dengan K/L strategis dalam perumusan kebijakan keterbukaan data yang berkesinambungan 2 Kualitas dan penguasaan data & informasi dalam badan publik 3 Mekanisme uji konsekuensi dan kebutuhan kanal diseminasi terpadu 4

30 PENYELARASAN DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Memperkuat komitmen keterbukaan dengan perluasan cakupan informasi publik dan proactive disclosure 1 Perbaikan kualitas layanan informasi publik melalui kebijakan kepemilikan dan produksi data & informasi publik 2 Bekerja sama dalam perumusan kerangka kerja atas aspek reusability / Hak Guna Pakai dari data & informasi publik 3 Penitikberatan terhadap peluasan cakupan informasi publik yang tersedia setiap saat, terutama dari segi kedalaman. Sebagai contoh: Pemprov DKI dan publik mengungkap kejanggalan karena anggaran dibuka secara rinci. Peningkatan peran pusdatin dalam produksi data sesuai prinsip one data, penekanan bahwa data yang diproduksi menggunakan anggaran negara harus dikuasai oleh negara demi meningkatkan layanan informasi publik Reusability (terutama dalam aspek format elektronik) menjadi kunci untuk melangkah beyond transparency Memaksimalkan pemberdayaan tanpa mengkompromikan posisi pemerintah Mendefinisikan secara eksplisit tanggung jawab dan batas kewenangan pemerintah atas penggunaan data & informasi publik 4 5 Pendalaman potensi data.go.id sebagai kanal diseminasi

31 The best way to predict the future is to invent it
Akhir kata, kalau ditanya “Open Data ke depannya gimana” maka saya menjawab dengan kutipan ini. Open Data adalah usaha kita sendiri,kerja kita sendiri. Oleh karena itu, untuk tahu ke depannya seperti apa, perlu dipikirkan dengan baik apa yang benar-benar dibangun terkait Open Data ini. Karena kita sendiri yang menentukan ke mana Open Data ini akan dibawa dalam agenda pembangunan Indonesia. Alan Kay

32 TERIMA KASIH