Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

ETIKA BIROKRASI Resista Vikaliana, S. Si. MM. HUBUNGAN SINERGI STRATA BIROKRASI DALAM ETIKA PEMERINTAHAN BIROKRASI PEMERINTAH PUSAT BIROKRASI PEMERINTAH.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "ETIKA BIROKRASI Resista Vikaliana, S. Si. MM. HUBUNGAN SINERGI STRATA BIROKRASI DALAM ETIKA PEMERINTAHAN BIROKRASI PEMERINTAH PUSAT BIROKRASI PEMERINTAH."— Transcript presentasi:

1 ETIKA BIROKRASI Resista Vikaliana, S. Si. MM

2 HUBUNGAN SINERGI STRATA BIROKRASI DALAM ETIKA PEMERINTAHAN BIROKRASI PEMERINTAH PUSAT BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI BIROKRASI PEMERINTAH KAB/KOTA BIMBINGAN PEMBINAAN, PERENCANAAN, FASILITASI, KOORDINASI, DIKLAT, PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DLL KECAMATAN DAN DESA/KEL

3  Fungsi dari staf pegawai administrasi memiliki cara- cara yang spesifik agar lebih efektif dan efisien, yaitu :  a. Kerja yang ketat pada peraturan (rule)  b. Tugas yang khusus (spesialisasi)  c. Kaku dan sederhana (zakelijk)  d. Penyelenggaraan yang resmi (formal)  e. Pengaturan dari atas ke bawah (hirarki)  f. Berdasarkan logika (rasional)  g. Tersentralistis (otoritas)  h. Taat dan patuh (obedience)  i. Disiplin (dicipline)  j. Tersruktur (sistematis)  k. Tanpa pandang bulu (impersonal).

4  Inilah prinsip dasar dan karakteristik yang ideal dari birokrasi yang pertama kali ditulis Max Weber (Max Weber : 1946). Namun prinsip ideal yang dikemukakan Weber tidak memperhatikan aspek manusia itu sendiri dalam birokrasi. Padahal efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat dipengaruhi oleh etika dan moralitas dari pegawainya.

5  Etika jabatan atau etika birokrasi adalah etika yang berkaitan dengan tugas-tugas yang dilakukan seseorang yang ditunjukkan oleh kewajiban- kewajiban dan tanggung jawab tertentu yang membutuhkan waktu dan perhatian penuh yang dilakukan oleh pemegang jabatan tersebut ( Simorangkir,1978 ).

6  Dengan demikian etika birokrasi adalah suatu kebiasaan yang baik dalam birokrasi, yang kemudian mengendap menjadi norma-norma atau kaidah atau dengan kata lain yang menjadi normatif dalam perikehidupan manusia dan penyelenggaraan administrasi negara.

7 Karakteristik Hambatan Birokrasi Pemerintahan Negara  Birokrasi yang Formalism, Nevotism and Corruption ( KKN )  Intervensi Birokrasi Politik terhadap Birokrasi Pemerintahan  Orientasi kekuasaan (Powership ) bukan pada Pelayanan Publik  Sentralisasi Pemerintahan bukan desentralisasi  Berorientasi pada produk ( output ) bukan pada manfaat dan dampak Kesra ( benefit and infact )  Cenderung untuk Kepentingan Birokrasi ( kawan, Partai, dan Golongan ) bukan kepentingan publik  Organisasi yang besar dan birokratis tidak ramping dan prefesional, fungsional dan proporsional  Inefensiensi/pemborosan sumberdaya organisasi dan birokrasi pemerintahan

8 PEMBAHARUAN PERILAKU ETIKA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN  Redifinisi, reorientasi dan revitalisasi perilaku birokrasi politik dan administrasi pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan negara, bangsa dan masyarakat.  Pembaharuan sistem kelembagaan pemerintahan yang berorientasi pada kinerja organisasi;  Pembaharuan manajemen pemerintahan yang memiliki kepemimpinan visoner dan akuntabilitas pemerintahan  Perilaku individu Aparatur birokrasi Pemerintahan pada standar berkualifikasi, kompetensi dan profesional dan berbudaya

9 PEMBAHARUAN KELEMBAGAAN BIROKRASI DALAM ETIKA PEMERINTAHAN  STRUKTUR KELEMBAGAAN BIROKRASI PEMERINTAHAN BERBASIS KOMPETENSI  FUNGSI BIROKRASI PEMERINTAHAN ( Kebijakan, pelayanan, kemitraan, kerjasama, pemberdayaan dan lain-lain )  PROSES BIROKRASI PEMERINTAHAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN STRATEGIS  PERILAKU BIROKRASI PEMERINTAHAN BERORIENTASI NILAI, NORMA, ATURAN, ETIKA, MORAL, ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA BIROKRASI

10 KOMPETENSI PERILAKU INDIVIDU BIROKRASI PEMERINTAHAN  Kualifikasi,  Kompetensi  Profesionalisme  Proporsionalisme  Dan sebagainya Carrier system Pendidikan formal, informal dan non formal SDM APARATUR SISTEM, STRUKTUR DAN KULTUR ORGANISASI PEMERINTA- HAN

11 Contoh Kasus 1  Banyaknya kasus penyuapan dan gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara kepada anggota DPR untuk melancarkan urusan administrasinya seperti meminta pemberian izin dan pengalihan pengurusan pengelolaan sumber daya alam tertentu kepada daerah.  Contoh kasusnya yaitu adanya kasus penyuapan dan gratifikasi yang dilakukan oleh Sekertaris Daerah Bintan kepada Komisi IV DPR dalam pengalihan fungsi hutan lindung di Bintan.

12 Contoh Kasus 2  Adanya mafia kasus dalam peradilan yang melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Contoh kasus yang terjadi antara lain kasus penyuapan Jaksa Urip oleh Artalyta Suryani untuk penanganan kasus Anggodo Widjojo. Kemudian kasus penyuapan Kabareskrim Komjen Susno Duadji serta adanya kasus penyuapan dan pemerasan anggota KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah.

13 Referensi  Wahyudi, Kumorotomo, Etika Administrasi Negara Rajawali Press, Jakarta.  Referensi lain (diunduh tanggal 31 Mei 2015) arokhman.blog.unsoed.ac.id/.../etika-administrasi-publik-ali-rokhman.pp... anahuraki.lecture.ub.ac.id/files/2014/02/pengertian-etika.4.ppt.ppt https://asuprojo.files.wordpress.com/2012/.../etika-administrasi-negara.pp...


Download ppt "ETIKA BIROKRASI Resista Vikaliana, S. Si. MM. HUBUNGAN SINERGI STRATA BIROKRASI DALAM ETIKA PEMERINTAHAN BIROKRASI PEMERINTAH PUSAT BIROKRASI PEMERINTAH."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google