RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
Advertisements

PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
Selamat Datang di Badan PPSDM Kesehatan
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Tabel Sandingan Agenda Pembangunan Nasional - Arah Kebijakan Strategis
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat
Wakil Presiden RI Drs. H . Muhammad Jusuf Kalla
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
RPJMN 2015 – 2019 dan Strategi Pembangunan Kesehatan dan Gizi Masyarakat Nina Sardjunani Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN.
RPJMN 2015 – 2019 dan Strategi Pembangunan Kesehatan dan Gizi Masyarakat DIREKTUR KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Oleh : KADISKES PROV. KALTENG 3 Desember 2016.
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
PENYELARASAN INDIKATOR RPJMN BIDANG KESEHATAN DENGAN RPJMD
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
POKOK-POKOK PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA
Keterkaitan RenStra OPD
RANCANGAN AWAL RKP 2016 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
Pemerintah Kota Lubuklinggau
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
Disampaikan pada: RAPAT KOORDINASI NASIONAL
Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
KEBIJAKAN INVESTASI INFRASTRUKTUR
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL PADA RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA Jakarta, 2 Desember 2015 BIRO PERENCANAAN.
Aktualisasi Revolusi Mental dalam Inovasi Pelayanan Publik
Draft Modul Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Bidang Kesehatan
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
KERANGKA REGULASI RKP 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN NAWACITA
PROGRAM PRIORITAS DAN INOVATIF DITJEN KEFARMASIAN DAN ALKES
Disampaikan Oleh: MY ESTI WIJAYATI ANGGOTA DPR RI KOMISI X
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DEPARTEMEN KESEHATAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
Hj. Juraida Roito Hrp, SKM, M.Kes MATA KULIAH KESEHATAN MASYARAKAT
Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Implementasi UUD 1945)
“Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan“
RPJMN Bidang Tata Ruang
JENIS DAN PROGRAM KESEHATAN DI INDONESIA
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
PENYELARASAN KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH PADA ACARA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 IKHA PURNAMASARI, ST Direktorat Perencanaan Evaluasi.
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK)
SINERGITAS PELAKSANAAN Program prioritas kesehatan
 Tahun 2019 AKADEMI KEPERAWATAN POLITEKNIS KESEHATAN KEMENTRIAN KESEHATAN ACEH BANDA ACEH.
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Upaya akselerasi pencapaiaN SDGs. SDGs ( Sustainable Development Goals ) sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan.
PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN PROVINSI BANTEN
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN 2015-2019 SEKRETARIS JENDERAL Disampaikan pada: SOSIALISASI RENSTRA KEMENKES 2015-2019 JAKARTA, 2 April 2015

ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019

NAWA CITA MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF,DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI,BERMARTABAT DAN TERPERCAYA MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKAN SEKTOR SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA MEMPERTEGUH KE-BHINEKA-AN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA

STRATEGI PEMBANGUNAN NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA Pendidikan Membangun untuk manusia dan masyarakat Mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan ekologi yang berkelanjutan Memulihkan dan menjaga keseimbangan antarsektor, antarwilayah dan antarkelompok sosial dalam pembangunan Mewujudkan perekonomian yang inklusif, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keunggulan sumber daya manusia 3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA Pendidikan Kesehatan Perumahan DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman Pariwisata dan Industri DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN Antarkelompok Pendapatan Antarwilayah KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum Keamanan dan Ketertiban Politik & Demokrasi Tata Kelola & RB QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019 (1) Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019 (2) Meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Meningkatkan Ketersediaan, Persebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan

TANTANGAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

PROYEKSI PENDUDUK INDONESIA 2010 – 2035 1971 PROYEKSI PENDUDUK INDONESIA 2010 – 2035 BERTAMBAH Mencapai 305 juta di 2035 Proporsi remaja besar Proporsi lanjut usia naik 1980 MASUK PADA ERA DIGITAL DAN TEKNOLOGI TANTANGAN Ketahanan Pangan dan Energi Penyediaan lapangan kerja. Pergeseran pola penyakit dan komposisi penduduk Pelestarian Lingkungan 2010 Usia produktif adalah Kelompok ‘rentan’

MDGs yang belum seluruhnya tercapai Tantangan: Rancangan Agenda Pembangunan Pasca-2015 MDGs yang belum seluruhnya tercapai 1 Mengakhiri Kemiskinan 2 Memberdayakan Anak Perempuan, Kaum Perempuan dan Pencapaian Kesetaraan Gender 3 Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Penerapan Belajar Seumur Hidup  4 Menjamin Hidup Sehat 5 Menjamin Ketahanan Pangan dan Gizi Baik 6 Menjamin Tersedianya Akses Air Bersih dan Sanitasi 7 Membangun Ketahanan Energi Berkelanjutan  8 Menciptakan Lapangan Kerja, Penghidupan Berkelanjutan, dan Pertumbuhan Berkeadilan 9 Mengelola Aset Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan 10 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan efektif  11 Menjamin Kehidupan Bermasyarakat yang Aman dan Damai   12 Menciptakan Lingkungan Global yang Kondusif sebagai Katalisator Pembiayaan Jangka panjang +

ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANGKA KEMATIAN BAYI SASARAN INDIKATOR PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN BAYI Penurunan tingkat kematian Ibu (AKI) Penurunan tingkat kematian bayi (AKB) ANGKA KEMATIAN IBU ANGKA KEMATIAN BAYI Target dan Capaian Target dan Capaian Masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI dan AKB) terutama karena : Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih sudah mencapai 88,64 persen namun kualitas pelayanan dan kompetensi tenaga kesehatan belum sepenuhnya sesuai standar pelayanan. Cakupan imunisasi dasar lengkap meliputi HBV, BCG, DPT, Polio, dan Campak baru mencapai 66 persen, meskipun khusus imunisasi campak sudah mencapai 80,1 persen. 10

SITUASI KONDISI INDONESIA

BEBAN PENYAKIT DI INDONESIA

PERUBAHAN BEBAN PENYAKIT 1990 –2010 DAN 2015 Saudara-saudara, Adanya perubahan beban penyakit sejak periode tahun 1990 sampai tahun 2015, perlu kita sikapi bersama. Saat ini penyakit tidak menular menempati peringkat teratas. Untuk itu, kita perlu mengoptimalkan program-program kesehatan dalam mengantisipasi dan mengendalikan penyakit tidak menular yang banyak terjadi masyarakat

RENCANA STRATEGIS 5 TAHUN

BAGAN ALUR PENYUSUNAN RENSTRA Platform Presiden RENSTRA K/L Rancangan Renstra K/L Pedoman Penyesuaian 4 Hasil Evaluasi Renstra RPJPN 2005-2025 Hasil Evaluasi RPJMN Aspirasi Masyarakat Pedoman Penyusunan RPJMD Bahan penyusunan dan Perbaikan Rancangan Teknokratik Renstra K/L RPJMN Background Study RANCANGAN RPJMN Koordinasi Musrenbang Jangka Menengah Nasional SIDANG KABINET 5 6 1 RANCANGAN AWAL RPJMN 3 RANCANGAN RPJMN RANCANGAN AKHIR RPJMN RPJMN 2015-2019 SIDANG KABINET Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L TRILATERAL MEETING Penelaahan 2 Pembagian Tugas PEMERINTAH DAERAH Bilateral Meeting Penyesuaian RPJMD

ARAH KEBIJAKAN KEMENKES 2015-2019 Penguatan pelayanan kesehatan primer (primary health care) di Puskesmas Penerapan pendekatan keberkelanjutan pelayanan mengikuti siklus hidup manusia (continuum of care) Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk)

Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat TUJUAN KEMENKES 1 Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat 1. Menurunnya angka kematian ibu per 100.000 kelahiran 359 306 2. Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 32 24 3. Menurunnya BBLR 10,2 8 4. Meningkatnya persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 32.3 % 70 %

TUJUAN KEMENKES 2 Meningkatnya Responsiveness dan Perlindungan Masyarakat Terhadap Risiko Sosial dan Finansial di Bidang Kesehatan Meningkatnya jumlah penduduk yang mempunyai jaminan terhadap pelayanan kesehatan yg komprehensif dan bermutu 37 % 10 % Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan 6,80 8,00 .

PETA STRATEGI KEMENTERIAN KESEHATAN 2015-2019 T1. MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN MASYARAKAT VISI PRESIDEN T2. MENINGKATNYA RESPONSIVENESS & PERLIN-DUNGAN MASY THD RISIKO SOSIAL & FINANSIAL DI BIDANG KESEHATAN ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI NASIONAL (RPJMN 2015-2019) SASARAN STRATEGIS KERANGKA REGULASI: (8) Meningkatnya Kesehatan masyarakat Meningkatnya Pengendalian Penyakit (9) Meningkatnya Akses & Mutu Fasyankes (10) Percepatan Regulasi Penyempur- naan Sistem JKN ARAH KEBIJAKAN KEMENKES: Penguatan primary health care (UKP dan UKM) Continum of care thru life cycle Intervensi berbasis health risk Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas, dan Pemerataan Tenaga Kesehatan (11) Meningkatnya Kemandirian, Akses & Mutu Sediaan Farmasi (Obat, Vaksin, Biosimilar) & Alkes (12) KERANGKA PENDANAAN Peningkatan Pendanaan Preventif & Promotif Peningkatan Efektivitas Pembiayaan Kesehatan PROGRAM GENERIK & TEKNIS KEMENTERIAN Meningkatnya Dayaguna Kemitraan (DN & LN) (5) Meningkatnya Sinergitas Antar K/L Pusat & Daerah (4) Meningkatnya Efektivitas Litbangkes (7) Meningkatnya Integrasi Perencanaan, Bimtek & Monev (6) KERANGKA KELEMBAGAAN: Peningkatan Efektivitas Organisasi (3) Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (1) Meningkatnya Kom-petensi & Kinerja Aparatur Kemenkes (2) Meningkatnya Sistem Informasi Kes. Terintegrasi LINGKUNGAN STRATEGIS: GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Pengendalian Penyakit Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan Meningkatnya Akses, Kemandirian, Dan Mutu Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga Meningkatnya Daya Guna Kemitraan Dalam dan Luar Negeri Meningkatnya Integrasi Perencanaan, Bimbingan Teknis dan Pemantauan-Evaluasi Meningkatnya Efektivitas Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik dan Bersih Meningkatnya Kompetensi dan Kinerja Aparatur Kementerian Kesehatan Meningkatkan Sistem Informasi Kesehatan Integrasi

Program Kementerian Kesehatan A. Program generik meliputi: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS). Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Lanjutan B. Program teknis meliputi: Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan dan Lingkungan. Program Pembinaan Upaya Kesehatan. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

PENEKANAN

FAKTOR DETERMINAN SOSIAL KESEHATAN Pangan ( laut,darat) Air (air bersih, sanitasi, irigasi) Perumahan dan lingkung-an sehat Energi (fosil, terbarukan)

SINERGI DAN HARMONISASI DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN Pemerintah Prov – Kab/Kota Nilai Sosial Bersama komunitas Sektor Swasta Akademisi & Masy. Madani

LANGKAH – LANGKAH PAHAMI secara utuh konsep pembangunan nasional dan pembangunan kesehatan SINKRONISASI dan SINERGIKAN sumberdaya pembangunan Nasional dan Daerah sesuai kewenangan yang ada. Cari PELUANG – KESEMPATAN untuk pengembangan INOVASI pendayagunaan sumberdaya yang ada. Semangat MELAYANI dan INTEGRITAS PROFESI Kesehatan; hindari FRAUD dan pastikan TATAKELOLA PROGRAM, TATAKELOLA KEUANGAN dilakukan dengan BAIK dan BENAR. Daerah wajib melaksanakan SPM, tanpa meninggalkan program prioritas nasional. IMPLEMENTASIKAN penguatan layanan kesehatan berdasarkan prinsip continuum of care sesuai dengan program Indonesia Sehat.

SALAM PERUBAHAN TERIMA KASIH