RPJMN 2015 – 2019 dan Strategi Pembangunan Kesehatan dan Gizi Masyarakat Nina Sardjunani Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Disampaikan pada Sosialisasi Renstra Kementerian Kesehatan Jakarta, 2 April 2015

“Pembangunan adalah upaya sistematis dan terencana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel.” 3 ARTI PEMBANGUNAN

Strategi Pembangunan Nasional 1. 3

RPJMN Terdiri dari: Buku Imemuat kebijakan umum pembangunan, kerangka ekonomi makro, dan agenda pembangunan nasional yang memuat kegiatan prioritas nasional selama lima tahun ke depan. Buku IImemuat arah sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan yang dijabarkan menjadi kegiatan prioritas untuk masing- masing bidang pembangunan Buku IIImemuat arah pembangunan kewilayahan 4

VISI MISI PEMBANGUNAN VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun adalah: Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: 1.Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2.Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3.Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4.Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5.Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6.Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7.Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 5

SEMBILAN AGENDA PEMBANGUNAN 1.Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2.Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3.Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4.Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5.Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6.Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7.Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8.Melakukan revolusi karakter bangsa. 9.Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 6

Menuju Indonesia yang Jauh Lebih Baik 1.Mengejar peningkatan daya saing 2.Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui pembangunan mental 3.Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan 4.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 5.Mengurangi ketimpangan antarwilayah 6.Memulihkan kerusakan lingkungan 7.Memajukan kehidupan bermasyarakat 7

STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA 3 DIMENSI PEMBANGUNAN QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum Keamanan dan Ketertiban Politik & DemokrasiTata Kelola & RB Pendidikan Kesehatan Perumahan Antarkelompok Pendapatan Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata dan Industri 1)Membangun untuk manusia dan masyarakat; 2)Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. 3)Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan; 4)Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem Mental / Karakter 8

SASARAN MAKRO(1) Indikator 2014* (Baseline) 2019 Pembangunan Manusia dan Masyarakat  Indeks Pembangunan Manusia (IPM)73,83 76,3  Indeks Pembangunan Masyarakat 1 0,55Meningkat  Indeks Gini0,41 0,36  Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan 51,8% (Oktober 2014) Min. 95%  Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan Pekerja formal Pekerja informal 29,5 juta 1,3 juta 62,4 juta 3,5 juta *Perkiraan **Maret Indeks pembangunan masyarakat merupakan indeks komposit yang mengukur sifat kegotongroyongan, toleransi, dan rasa aman masyarakat 9

SASARAN MAKRO(2) Indikator 2014* (Baseline) 2019  Pertumbuhan ekonomi5,1%8,0 %  PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010  PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar  Tingkat Kemiskinan 10,96 % *) 7,0-8,0%  Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)5,94%4,0-5,0% *) Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Bulan November

PERKUATAN DIMENSI Pembangunan Manusia dan Masyarakat 2. 11

Tubuh SEHAT FISIK Otak CERDAS BERPIKIR Emosi/Mental MENTAL POSITIF, PROGRESIF DAN KONSTRUKTIF MENUJU MANUSIA INDONESIA (SEHAT) SEUTUHNYA

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT 13 Membangun manusia secara utuh, sebagai insan dan sebagai sumber daya baik dari kualitas individu maupun masyarakat. Individu: pendidikan, kesehatan, kependudukan dan KB, karakter Masyarakat: kebhinekaan, restorasi sosial, jaminan sosial,

REVOLUSI MENTAL 14 Revolusi Mental melalui pendidikan, penegakan hukum, reformasi birokrasi, modal budaya Peningkatan jati diri bangsa dan kelembagaan

Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat 15 Indikator 2014 (Baseline) 2019 Pendidikan  Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun 8,1 (tahun)8,8 (tahun)  Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun 94,1%96,1 (%)  Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B 50,4% 68,4 (%)  Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 68,7% 84,2%  Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B 62,5% 81,0%  Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B 73,5% 84,6%  Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B 48,2% 65,0%  Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya 0,85 (2012) 0,90  Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya 0,53 (2012) 0,60 Arah Kebijakan Pendidikan 1.Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas 2.Meningkatkan akses Pendidikan Menengah yang berkualitas 3.Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas 4.Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja 5.Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan 6.Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Pendidikan

16 Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat NoIndikator 2014 (Baseline) Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat 1. Angka kematian ibu per kelahiran346 (SDKI 2012) Angka kematian bayi per kelahiran hidup32 (2012/2013) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) 19,6 (2013)17 4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen) 32,9 (2013)28 2Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular 1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per penduduk 297 (2013) Prevalensi HIV (persen)0,46 (2013)<0,5 3. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)25,8 (2013)23,4 4. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen) 15,4(2013)15,4 5. Persentase merokok penduduk usia tahun7,2 (2013)5,4 3Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan 1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan Pembangunan Kesehatan Arah Kebijakan 1.Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas 2.Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat 3.Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 4.Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan 5.Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas 6.Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas 7.Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 8.Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan 9.Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan

17 INDIKATOR 2014 (BASELINE) 2019 Akses Air Minum Layak70%100% Akses Sanitasi Layak60,9%100% Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Ha0 Ha Kekurangan Tempat Tinggal (Backlog) Berdasarkan Perspektif Menghuni 7,6 Juta5 Juta Arah Kebijakan: 1.Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai 2.Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi 3.Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen asset 4.Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat 5.Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi Pembangunan Perumahan, Air Minum dan Sanitasi Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat

18 Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat NoIndikator 2014 (Baseline) Indeks gotong royong (mengukur keperca-yaan kepada lingkungan tempat tinggal, ke-mudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan bakti sosial, serta jejaring sosial) 0,55 (2012)Meningkat 2 Indeks toleransi (mengukur nilai toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal) 0,49 (2012)Meningkat 3 Indeks rasa aman (mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal) 0,61 (2012)Meningkat 4 Jumlah konflik sosial (per tahun)164 (2013)Menurun Arah Kebijakan 1.Memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga 2.Membangun kembali modal sosial dalam rangka memperkukuh karakter dan jati diri bangsa 3.Meningkatkan Peran Kelembagaan Sosial 4.Meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan penghormatan terhadap lembaga penegakan hukum 5.Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan, 6.Meningkatkan kerukunan umat beragama 7.Meningkatkan pembudayaan kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan perlindungan sosial Pembangunan Masyarakat

Pembangunan Kesehatan dan Gizi Masyarakat 3. 19

KESEHATAN IBU DAN ANAK Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih cukup tinggi walaupun dalam beberapa dekade terakhir AKI dan AKB telah mengalami penurunan. DISPARITAS MASIH LEBAR AKI Tahun dan Target RPJMN 2019 Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%) Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (%) Tertinggi Nasional Terendah MALUKU DIY PAPUA DIY Pada pelayanan kesehatan rujukan, banyak rumah sakit yang belum memenuhi standar ketenagaan. Persentase RSU Pemerintah Menurut Ketersediaan Dokter Spesialis pada RSU Tipe C dan Tipe D, 2011 Sumber: Riskesdas, 2013 Sumber: Risfaskes, 2011 Status kesehatan ibu dan anak belum membaik secara signifikan dan kesenjangan masih cukup lebar

STUNTING (PENDEK) : Terjadi pada hampir seluruh wilayah STATUS GIZI MASYARAKAT ANEMIA PADA IBU HAMIL WASTING (KURUS) Sebanyak Ibu hamil di Indonesia mengalami anemia 37,1% Balita tergolong Kurus 12,1% Sebanyak BAYI DENGAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) DisparitasPrevalensi TertinggiSulteng : 16,9% TerendahSumut : 7,2% Nasional10,2% Riskesdas <20 Permasalahan kekurangan gizi, terutama pendek (stunting), terjadi secara luas tetapi dengan disparitas yang tinggi

22 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita Menurut Provinsi Stunting IndikatorBaseline Target 2019 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (di bawah 2 tahun) (persen) 32,928 RPJMN DISPARITAS ANTARPROVINSI Sumber: Riskesdas, 2013 NoProvinsiData Dasar (2013) 1 DIY 27,3 2 Jawa Timur 35,8 3 Bali 35,8 4 Nusa Tenggara Barat 45,2 5 Nusa Tenggara Timur 51,7 6 Kalimantan Barat 38,6 7 Kalimantan Tengah 41,3 8 Kalimantan Selatan 44,2 9 Kalimantan Timur 27,6 10 Kalimantan Utara INDONESIA 37,2

Ketimpangan antar wilayah masih cukup besar misalnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi Target 2019: Meningkatkan Persentasi kab/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi dari 71,2 % menjadi 95% Target tsb untuk menjawab ketimpangan imunisasi dasar antar daerah yang sangat tinggi yaitu terendah adalah Papua (29,2) dan tertinggi di DI Yogya (83,2%) Variasi cakupan imunisasi dasar lengkap (%) pada bayi antar propinsi tahun 2013

Indonesia menghadapi beban ganda penyakit, yaitu kondisi penyakit menular masih muncul sedangkan penyakit tidak menular semakin meningkat Jumlah Kasus HIV-AIDS (kumulatif) 2013 Prevalensi HIV dan AIDS di Indonesia hingga tahun 2013 adalah 0,43 persen dengan sebaran seperti grafis diatas TB Prevalensi 297 per penduduk Jumlah penderita kasus (2013) DBD Angka kesakitan 45,85 per penduduk Jumlah penderita sebanyak penduduk (2013) Malaria Angka kesakitan 1,14 per penduduk Jumlah kasus sebanyak kasus (2013) Filariasis Jumlah kasus sebanyak kasus (2013) Merokok pada penduduk - usia < 18 tahun (7,2 %) - usia > 15 tahun (36,3%) Penduduk Kurang Aktivitas Fisik (26,1 % penduduk) Penduduk >10 th Kurang Konsumsi Buah dan Sayur (93,5%) Faktor ResikoPerilaku PTM

TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN dan GIZI MASYARAKAT Mendukung Program Indonesia Sehat meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat meningkatkan pemeratan pelayanan kesehatan. meningkatkan perlindungan finansial Dimensi pembangunan manusia Dimensi pemerataan antar wilayah Dimensi pemerataan antarkelompok sosial ekonomi

Arah Kebijakan RPJMN Pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat bertujuan untuk mendukung program Indonesia sehat dengan meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga maupun masyarakat. Reformasi terutama difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (primary health care) yang berkualitas terutama melalui penguatan upaya promotif dan preventif serta pengembangan sistem jaminan kesehatan nasional, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan, serta penurunan kematian ibu dan kematian bayi 26

SASARAN RPJMN (Buku II) 27 NoIndikatorStatus AwalTarget Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak 1. Angka kematian ibu per kelahiran346 (SP 2010) Angka kematian bayi per kelahiran hidup32 (2012/2013) 24 2Meningkatnya Status Gizi Masyarakat 1. Prevalensi anemia pada ibu hamil (persen)37,1 (2013) Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) (persen)10,2 (2013) 8 3. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif38,0 (2013) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)19,6 (2013) Prevalensi wasting (kurus) anak balita (persen) 12 (2012) 9,5 6. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen)32,9 (2013) 28

NoIndikatorStatus AwalTarget Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Meningkatnya Penyehatan Lingkungan 1.Prevalensi Tuberkulosis (TB) per penduduk297 (2013) Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen)0,43 (2013) <0,5 3.Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria212 (2013) Jumlah provinsi mencapai eliminasi kusta20 (2013) 34 5.Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi Filariasis035 6.Persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan 15, Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)25,8 (2013) 23,4 8.Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen) 15,4 (2013) 15,4 9.Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun7,2 (2013) 5,4 10.Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu dari tahun Sasaran RPJMN

29 NoIndikatorStatus AwalTarget Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan berkualitas 1.Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang terakreditasi Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi10 (2013) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi 71,295 5 Meningkatnya Perlindungan Finansial 1.Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta) 86,4107,2 2. Unmet need pelayanan kesehatan71 6Meningkatnya Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 1.Jumlah puskemas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan Persentase RSU Kab/Kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif) Sasaran RPJMN

30 Sasaran RPJMN Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatnya pembiayaan kegiatan promotif dan preventif; 9.Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat 10.Meningkatnya perlindungan finansial termasuk menurunnya pengeluaran katastropik akibat pelayanan kesehatan; dan 11.Meningkatnya responsifitas sistem kesehatan (health system responsiveness). 12.Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan nasional NoIndikatorStatus AwalTarget Memastikan Ketersediaan Obat dan Mutu Obat dan Makanan 1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas75,5 (2014) Persentase obat yang memenuhi syarat92 (2014) Presentase makanan yang memenuhi syarat87,6 (2013) 90,1

Target yang terkait dengan ketimpangan sosial-ekonomi Indikator Target cakupan pada 40% berpendapatan terbawah Rasio akses kelompok penduduk berpendapatan terbawah dan tertinggi (Rasio kuintil 1: kuintil 5) Kepemilikan akte kelahiran (%)77,40,77 Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan (%) 700,62 Cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia bulan (%) 630,74 CPR all methos pada perempuan usia tahun (%) 650,92 Selain bertujuan meningkatkan cakupan secara nasional (national leverage), target pembangunan kesehatan juga di arahkan untuk mengatasi kesenjangan (equity)

Arah Kebijakan 32 1.Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas 2.Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat 3.Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 4.Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas 5.Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas 6.Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan 7.Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan 8.Meningkatkan Ketersediaan, Persebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 9.Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 10.Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi 11.Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan 12.Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan

Kerangka Pelaksanaan Kerangka Pendanaan Meningkatkan pendanaan untuk pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat Meningkatkan efektifitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat Kerangka Regulasi Penyusunan peraturan perundangan terkait kesehatan: 4 RUU, JKN, SDMK, rekam medis & pembiayaan PPP Kerangka Kelembagaan Nomenklatur kelembagaan dalam rangka sinergitas perencanaan, monev, penguatan POM, Health Technology Assesment 33

Terima Kasih 34