PERENCANAAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK DENGAN METODE BALANCED SCORECARD Oleh: Otto Baka Pana Nim. P056153063.20 EK Komisi pembimbing: Dr Ir Idqan Fahmi, MEc Dr Ir Ario Damar, MSi PROGRAM PASCASARJANA SB IPB | MANAJEMEN KEKHUSUSAN PORT, SHIPPING AND LOGISTIC MANAGEMENT 29/04/2017

LATAR BELAKANG 1 2 3 4 5 6 Pengertian Pelabuhan Indikator Kinerja Pelabuhan Trend Perkembangan Yang Mempengaruhi Pengelolaan Pelabuhan Tantangan Pengelolaan Pelabuhan di Indonesia Legislasi UU Pelayaran dan Cikal Bakal Lahirnya Otoritas Pelabuhan Manajemen Strategik dan Pengukuran kinerja 1 2 3 4 5 6 29/04/2017

1. PELABUHAN Pelabuhan adalah “Tempat yang terdiri atas daratan dan/atau peraiaran dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi “. sumber : diolah dari UU No. 17 Thn 2008 jo. PP No.61 Thn 2009 29/04/2017

2. Indikator Kinerja Pelabuhan Informasi mengenai besarnya throughput lalu-lintas barang (daya lalu) yang melalui suatu peralatan atau fasilitas pelabuhan dalam periode waktu tertentu; Indikator Output informasi  mengenai lamanya waktu pelayanan kapal selama di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan; Service informasi  mengenai sejauh mana fasilitas dermaga dan sarana penunjang dimanfaatkan secara intensif. Utilisasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan UM.002/38/18/DJM-11 terdiri dari :   Waiting Time ( WT ) Approach Time ( AT ) Effektive Time dibanding Berth Time ( ET : BT ) Produktivitas Kerja ( T/G/J dan B/C/H ) Receiving/Delivery Petikemas Berth Occupancy Ratio ( BOR ) Shed Occupancy Ratio ( SOR ) Yard Occupancy Ratio ( YOR ) Kesiapan operasi peralatan 29/04/2017

3. Trend Perkembangan Yang Mempengaruhi Pengelolaan Pelabuhan Fenomena globalisasi yang terus berlanjut Konsolidasi industri yang pesat dan bersaing Skala kapal dan arus lalu lintas pelayaran yang meningkat Aturan dan regulasi Internasional yang semakin ditentukan khususnya International Maritime Organization Meningkatnya tuntutan keamanan Semakin terbatasnya lahan dan meningkatnya isu lingkungan hidup Kualitas ekonomi dan tenaga kerja regional sumber : Biro Riset LMFEUI 29/04/2017

Proyeksi Pelabuhan Tanjung Priok Tabel. Periraan Arus Petikemas Total di Pelabuhan Tanjung Priok “diperkirakan jumlah permintaan terminal peti kemas di tanjung priok hingga tahun 2030 akan mencapai 2-3 kali lipat dari pada kapasitas yang tersedia di tahun 2016” (Susanto 2014) 29/04/2017

4. Tantangan Pengelolaan Pelabuhan di Indonesia * Perangkat Daya Saing Indonesia Menurut Global Competitiveness Report 29/04/2017

Cot: Penyusunan Masterplan Hirarki: OP Esalon II b (dibawah Dirjen) * Belum Membaiknya Kinerja Pelayanan Pelabuhan Kinerja bongkar muat pada terminal konvensional pada tahun 2010 < (12 box/CC/jam), ( sedangkan TPK yang hanya ada di Belawan, Tg Priok, Tg Emas, Tg. Perak, Banjarmasin dan Makassar hanya sedikit di bawah standar (25 box/CC/jam)); Waiting time (lebih tinggi dari waktu standar yang berkisar 1 – 2 jam) Effective time-berthing time < 70- 80% Penggunaan gudang (shade) < 65% Penggunaan dermaga < 70% occupancy (Kecuali belawan & Tenau) sumber : Naskah Teknokrat RPJMN Sektor Transportasi dan Bacgraund Study Renstra Kemenhub 2015-2019 * Keluhan para pengusaha bidang Kepelabuhanan Antrean kapal dalam bongkar muat; Waktu tunggu untuk berlabuh lama. sumber : Balitbanghub 2014 * Tumpang Tindih Kewenangan Otoritas Pelabuhan Vs Operator Pelabuhan Cot: Penyusunan Masterplan Hirarki: OP Esalon II b (dibawah Dirjen) Direktur Utama PT. Pelindo (Persero) Esalon I (dibawah menteri BUMN) Sumber : Balitbanghub 2014 29/04/2017

5. Legislasi UU Pelayaran dan Cikal Bakal Lahirnya Otoritas Pelabuhan Sebelum UU 17 Tahun 2008 …… sumber : diolah dari UU No. 21 Thn 1992 29/04/2017

VISI Otoritas Pelabuhan UU 17 Tahun 2008 …… (Penyelenggaraan Pelabuhan yang Diusahakan secara Komersial) Pengaturan Pembinaan Pengendalian Pengawasan VISI Otoritas Pelabuhan “ terselenggaranya tata kelola pelabuhan yang memiki daya saing tinggi dalam rangka menunjang perekonomian nasional di era globalisasi “ sumber : diolah dari UU No. 17 Thn 2008 jo. PP No.61 Thn 2009 29/04/2017

6. Manajemen Strategik dan Pengukuran Kinerja Wheelen and Hunger (2012); “serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang yang terdiri dari; Pengamatan Lingkungan, Formulasi Strategi, Implementasi Strategi Evaluasi Strategi Mengontrol Pelaksanaan Strategi Tersebut “ Pengukuran kinerja organisasi publik “alat perencanaan dan sistem pengendalian manajemen yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial (Narutomo 2012).” Tujuannya yaitu; Fokus pada tujuan & sasaran program unit kerja; Pengalokasian sumber daya & Pembuatan keputusan; Pertanggungjawaban publik dan Perbaikan komunikasi pelanggan. 29/04/2017

BALANCED SCORECARD… 29/04/2017

Komprehensif Koheren Berimbang Terukur KEUANGGULAN BSC : Bagan sederhana BSC pada pada Organisasi Publik. Sumber: Rohm (2003) 29/04/2017

Hubungan Sebab – Akibat Hubungan Perspektif Keuangan dan Non Keuangan Peta Strategi BSC … Menjelaskan Hipotesis Strategi Hubungan Sebab – Akibat Hubungan Perspektif Keuangan dan Non Keuangan Bagan sederhana Peta BSC pada pada Organisasi Publik Sumber: Rohm (2003) 29/04/2017

PERMASALAHAN PENGELOLAAN PELABUHAN PERUMUSAN MASALAH SISTIM AKIP DAN LKIP PERMASALAHAN PENGELOLAAN PELABUHAN Pendekatan Manajemen Secara KOMPREHENSIF Proses Bisnis Koordinasi Antara Stakeholders KONDISI YANG DIHARAPAKAN OP menjadi organisasi yang mandiri dan fleksibel dalam mengakomodasi perubahan lingkungan stratejik SDM yang memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk melaksanakan peran sebagai penyelenggara pelabuhan komersial PERMASALAHAN PENGELOLAAN PELABUHAN Kinerja Pelabuhan FasilitasPelabuhan Devolusi service port menjadi landlordport 29/04/2017

Kepercayaan Publik (peningkatan pelayanan publik) Keunggulan penerapan BSC PADA OP Tanjung Priok SISTEMATIS OBYEKTIF KOMPREHENSIF TERUKUR JELAS AKUNTABILITAS TRANSPARANSI GOOD GOVERNANCE ( tata kelola keuangan negara yang profesional, amanah, dan tepat arah ) Kepercayaan Publik (peningkatan pelayanan publik) KEMENTERIAN KEUANGAN Sejak 2008 KMK No. 012/KMK.01/2010 KMK No. 454/KMK.01/2011 KMK No. 467/KMK.01/2014 KMK No. 556/KMK.01/2015 BADAN PENGAWAS KEUANGAN INSTANSI PEMERINTAH YANG mengimplementasikan BSC 29/04/2017

Rumasan Masalah … Bagaimana menjabarkan komponen – komponen strategi (Visi, Misi) ke dalam sasaran – sasaran strategi pada keempat perspektif BSC OP Tanjung Priok ? (perspektif financial, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan) Faktor – faktor apa saja yang menjadi Key Performance Indicators (KPI) dalam perancangan kinerja yang dibutuhkan oleh OP Utama Tanjung Priuk ? Bagaimana bobot dari masing – masing perspektif dan KPI dalam perancangan BSC OP Tanjung Priok ? Bagaimana bentuk peta strategi OP Tanjung Priok terhadap empat perspektif yang terdapat pada BSC? 29/04/2017

TUJUAN PENELITIAN Menjabarkan komponen – komponen strategi (Visi, Misi) ke dalam sasaran – sasaran strategi pada keempat perspektif BSC. Merumuskan ukuran – ukuran kinerja yang dibutuhkan oleh OP Tanjung Priok. Menetapkan indikator pengukuran kinerja OP Tanjung Priok sesuai dengan keempat perspektif BSC. Menyusun peta strategi OP Tanjung Priok dengan mengidentifikasi sasaran strategik pada setiap perspektif BSC 29/04/2017

MANFAAT PENELITIAN Bagi OP Utama Tanjung Priuk, akan diperoleh masukan tentang perancangan BSC yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja organisasi yang lengkap dan komperhensif guna merencanakan pengembangan dan perbaikan – perbaikan yang berkelanjutan di masa mendatang. Bagi penulis, mendapatkan pengalaman praktis tentang perancangan sebuah BSC pada instansi pemerintah. Bagi pembaca, dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya mengenai manajemen strategik berbasis BSC pada instansi pemerintah. 29/04/2017

RUANG LINGKUP Lokasi : Kantor OP Utama Tanjung Priuk dengan melibatkan pihak internal dan pihak eksternal terkait. Batasan Penelitian: Perumusan strategi, Peta strategi, s.d Perancangan pengukuran kinerja BSC. Pembobotan dilakukan pada sasaran strategi sampai KPI. Tahapan BSC berikutnya: seperti penyusunan anggaran, implementasi serta pemantauan diserahkan pada OP Tanjung Priuk. 29/04/2017

TINJAUAN PUSTAKA UU No. 17 Thn 2008 Pelayaran ASPEK LEGALITAS … Kepelabuhanan PP No. 61 Tahun 2009 Organisasi &Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama PM No. 35 Tahun 2012 Gand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 Pepres No.81 Tahun 2010 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kemenhub PM No. 68 Tahun 2012 29/04/2017

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU 29/04/2017

KERANGKA PEMIKIRAN RENSTRA Keterangan …….. = Ruang Lingkup Penelitian 29/04/2017

METODE PENELITIAN Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Jl. Palmas No. 1 Tanjung Priok. Dimulai November 2016 s.d Januari 2017. LOKASI & WAKTU No Jenis Data Sumber Data A Data Primer: Wawancara Kuesioner Pimpinan dan karyawan OP Tanjung Priok (Kriteria: Pengalaman kerja ≥ 5thn, Latar Belakang Pendidikan min. S1, dengan jumlah responden berjumlah 40 orang dimana diambil 30% dari total pegawai yang berjumlah 126 orang) Operator dan pemangku kepentingan dalam pelabuhan dari unit kerja Pelindo, Syahbandar, Imigrasi, Bea Cukai, TPK Koja, JICT, TKBM, Perusahaan Pelayaran dll. (Kriteria : Pengalaman kerja ≥ 5thn, Latar Belakang Pendidikan min. S1, dengan jumlah responden berjumlah 60 orang dimana responden tersebut memiliki kemampuan serta pengetahuan tentang kepelabuhanan) B Data Sekunder Studi Literatur Laporan Tesis/buku/artikel Renstra LKIP Laporan Tahunan Perpustakaan/Buku JENIS & SUMBER DATA 29/04/2017

No Jabatan 1 2 3 4 5 No Unit Kerja 1 2 3 4 5 6 7 8 TEKNIK PENGAMBILAN CONTOH * Metode purposive sampling dimana pihak-pihak yang menjadi responden dipilih dengan asumsi bahwa responden memiliki kompetensi dan kapasitas untuk memberikan masukan terhadap rancangan BSC OP Tanjung Priok PIHAK INTERNAL OP TANJUNG PRIOK PIHAK EKSTERNAL No Jabatan 1 Kepala Kantor OP Tanjung Priok 2 Kepala Bagian Tata Usaha 3 Kabid Perencanaan dan Pembangunan 4 Kabid LALA, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan 5 Kasi dan Staf OP Tanjung Priok No Unit Kerja 1 PT. Pelindo II (persero) 2 TPK Koja 3 JICT 4 TKBM 5 Perusahaan Pelayaran 6 Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok 7 Kantor Imigrasi Tanjung Priok 8 Kantor Bea Cukai Tanjung Priok 29/04/2017

TEKNIK PENGELOLAAN DAN ANALISIS DATA PERANCANGAN MODEL BALANCED SCORECARD Penjabaran Visi dan Misi Penyusunan Peta Strategi Identifikasi Indikator Kinerja, Penentuan Ukuran, Target Strategis , Perumusan Inisiatif Strategis Penentuan bobot indikator kinerja (Menggunakan Metode AHP analytical hierarchy process yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty). Tiga Prinsip; Penyusunan Hirarki,Penentuan Prioritas, Konsistensi Logika) 29/04/2017

IMPLEMENTASI SIMULASI RANCANGAN BALANCED SCORECARD Penentuan Skor KPI dengan Metode OMAX (objective matrix) Simulasi Rancangan BSC Evaluasi dan Perbandingan Hasil Pengukuran Implikasi Manajerial 29/04/2017

TERIMA KASIH 29/04/2017