Oleh: TIM RISET KPU SULAWESI TENGAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BADAN LEGISLASI DPR-RI TAHUN LATAR BELAKANG PERUBAHAN  Program Prolegnas Prioritas tahun 2010  Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik  Peningkatan.
Advertisements

HASIL SURVEI REFORMASI BIROKRASI : REFLEKSI SATU TAHUN PEMERINTAHAN ATUT-RANO (Studi Kasus Kota Serang Tahun 2012) Laboratorium Administrasi Negara Fakultas.
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen. SUBSTANSI KAMPANYE Dasar Hukum: UU 10 /2008 PEMILU -Kampanye Pasal 76 – 140 UU 10/2008 -Peraturan KPU No.19/2008.
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden TAHUN (Berdasarkan UU No
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
Lembaga Survei Indonesia - IFES Indonesia Survei Nasional Pasca Pemilihan Umum Presiden 2014 Oktober 2014.
KONFLIK-KONFLIK PILKADA YANG TERJADI SELAMA INI
Kesiapan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu 2014
Oleh Juri Ardiantoro Komisi Pemilihan Umum RI
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PARTISIPASI PEMILIH MUDA dalam PEMILUKADA
REFLEKSI PEMILU 2014 DAN PERSIAPAN PILKADA 2015 DI JAWA TENGAH
SALAM ADHYAKSA.
EVALUASI Pelaksanaan Pemilu dengan Undang-Undang yang Berbeda
LATAR BELAKANG Pada tahun 2015 akan diselenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak di beberapa daerah yaitu 9 provinsi dan 224 kabupaten.
Regulasi Kampanye Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati dan/atau Walikota & Wakil Walikota SUHARDI SOUD, SE.
Pikada Serentak Jawa Timur 2018 & Pemilu Legislatif & Presiden 2019
Pilkada serentak: Peluang dan tantangan
PENYELENGGARAAN PEMILU
PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015 HARIYANTO. S.E.
Peta kekuatan kandidat BUPATI dan aspirasi publik Menjelang
Pelatihan Saksi Peserta Pemilukada
EKSPOSE HASIL SURVEI NASIONAL
PERATURAN KPU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA.
KETENTUAN TENTANG POLITIK UANG dalam UU No. 10 Tahun 2016
LAPORAN HASIL SURVEI DI PILKADA BANGKA BELITUNG 2017
FAKTOR-FAKTOR KEHADIRAN DAN KETIDAKHADIRAN PEMILIH DI TPS
Lanjut….
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI WILAYAH ACEH,
Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN
Pendekatan Partisipasi
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
KODIFIKASI PKPU TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNBUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
Tugas dan kewenangan KPU Provinsi dPerwakilan alam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan.
PELATIHAN SAKSI TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN.
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
Pilkada Serentak dan Penguatan Demokrasi
ISU-ISU LAIN.
Peran KPU Dalam Upaya Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
Menjadi Perempuan Cerdas Berpolitik
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
Catatan Terhadap Hasil Survei Persepsi Publik Tentang RUU Pemilu
PEMILIHAN UMUM KELASA VI SEMESTER 1 PROFIL PETUNJUK KURIKULUM MATERI
BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG
SEMINAR PROFOSAL PENGARUH KOMPETENSI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA GURU PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 MAKASSAR Muh.Kasim NIM : PP
Peran perempuan dalam pengawasan partisipatif dalam rangka pilbup
PEMILU KEPALA DAERAH DAN UPAYA PENGUATAN DEMOKRASI
MENGAPA HARUS ADA PEMILU
PERSOALAN HUKUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018
Oleh : Reza Fahmi Sultan Ahmad Riko Adriyan Putra
PEDOMAN TEKNIS TATAKERJA PPK, PPS, dan KPPS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
KPU KAB. KARANGANYAR DALAM MENGANTISIPASI KECURANGAN PEMILU
Pemilu di Indonesia Tahun 2004
JADWAL DAN TAHAPAN PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD 2014
Aturan dan Larangan Kampanye
1 1 LAPORAN SURVEI DKI JAKARTA PERSEPSI PUBLIK TERHADAP PILKADA DKI JAKARTA OKTOBER 2016.
disusun oleh: Nona Liviana
Oleh ERNA AL MAGHFIROH PANWASLU KOTA MALANG
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
“Menuju Pemilu Serentak 2019 Di Jawa Tengah yang aman dan damai”
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.
TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
Disampaikan dalam SOSIALISASI SMA 1 N BUNGURAN UTARA 02 Februari 2019 RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN NATUNA 2019.
Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan.
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.
PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN KPU KABUPATEN BULUNGAN KABUPATEN BULUNGAN
Transcript presentasi:

Oleh: TIM RISET KPU SULAWESI TENGAH LAPORAN HASIL RISET TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 Oleh: TIM RISET KPU SULAWESI TENGAH

LATAR BELAKANG Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, maka Undang-Undang ini menjadi Instrumen pranata hukum dalam pelaksanaan Demokrasi di Daerah melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam kurun waktu tahun 2015, dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah secara serentak di Indonesia terhitung 265 Daerah yang melaksanakan hajatan pemilihan Kepala Daerah sebagai momentum demokrasi di aras lokal termasuk di Sulawesi Tengah dengan menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Beserta 8 Daerah Kab/Kota se Sulawesi Tengah.

Lanjutan....... Salah satu masalah krusial dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yakni menurunnya tingkat Partisipasi masyarakat dalam memilih pada saat hari pemungutan suara di TPS. Menurunnya tingkat partisipasi pemilih di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya dengan tingkat partisipasi politik pemilih tertinggi78,73 % pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menjadi 69,71 % pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015,menunjukkan potensi ketidakhadiran Pemilih saat di TPS yang besar berkisar 30%.

Lanjutan........ Realitas tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi apatisme di kalangan pemilih, disaat arus demokratisasi dan kebebasan berpolitik masyarakat sedang marak-maraknya di Indonesia serta penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi eforia berdemokrasi di tingkat lokal.

Tabel Perkembangan tingkat partisipasi Pemilih di Sulteng Pelaksanaan Tingkat Partisipasi Pemilu 2004 87,64 % Pemilu 2006 76,83 % Pemilu 2009 78,31 % Pemilu 2011 72,37 % Pemilu 2014 78,73 % Pemilu 2015 69,71

Tingkat Kehadiran Pemilih Tingkat partisipasi pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2015 No Tahun Pemilihan Jumlah Daftar Pemilih Tingkat Kehadiran Pemilih Prosentasi Parmas Suara sah Suara tdk sah 1 Tahun 2006 1.502.877 1.137.257 27.550 76,83 % 2 Tahun 2011 1.785.763 1.275.507 16.889 72,37 % 3 Tahun 2015 1.996.754 1.362.722 29.391 69,71 %

permasalahan Berdasarkan masaah di atas, maka rumusan masalah dalam riset ini yakni : Mengapa pemilih tidak hadir untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2015.? Mengapa Tingkat partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah menurun pada tahun 2015 dibandingkan pemilu sebelumnya?

Tujuan penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis pemilih tidak hadir menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2015 Untuk Mengetahui dan menganalisis menurunnya Tingkat partisipasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

Manfaat penelitian Manfaat Akademik, bahwa riset ini dapat menjadi bahan referensi semua pihak dalam memberikan masukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta dapat dijadikan bahan pengetahuan baru dan wawasan luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap even kepemiluan Manfaat Praktis, bahwa riset ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan kajian/penelitian lebih lanjut tentang strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu ataupun masalah lain yang berkaitan;

Metode penelitian 1. jenis penelitian Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Menurut Moleong bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, untuk itu peneliti dibatasi hanya mengungkapkan fakta-fakta dan tidak menggunakan hipotesa. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan sosial yang timbul dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai obyek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menitik beratkan pada obyek ketidakhadiran pemilih pada saat pemungutan suara di TPS pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

Tehnik pengumpulan data Studi Kepustakaan, yaitu menggunakan referensi tentang pemilu dan pembangunan demokrasi di Indonesia. Kuesioner atau daftar pertanyaan yang ditujukan langsung kepada TPS yang tinggi ketidakhadiran pemilih Wawancara yang ditujukan kepada para PPK, PPS dan KPPS sebagai penyelenggara di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Populasi dan sampel Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah populasi Daftar Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan ( DPTb1) dan DPTb2 serta DPPH pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemungutan Suara dengan jumlah 604.641 orang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah sebahagian orang yang tidak menggunakan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara dengan pengambilan sampel berjumlah 600 orang responden dengan perhitungan 1 : 100, yang dilakukan dengan tekhnik random sampling atau acak sederhana.

Lokasi penelitian Kota Palu terdapat jumlah pemilih terbanyak namun pemilih yang menggunakan hak pilihnya sangat rendah sekali. Selain itu, pada tahun 2015 Kota Palu melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sealigus melaksanakan pemilihan Walikota Palu dan Wakil Walikota Palu. Kabupaten Donggala dikenal sebagai Kabupaten tertua di Sulawesi Tengah pada tahun 2015 lalu hanya melakasakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Namun berdasarkan data KPU Sulawesi Tengah jumlah wajib pilih yang tidak menggunakan hak pilihnya juga cukup banyak.

Sasaran angket dan wawancara Ketidakhadiran pemilih di TPS saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 disebabkan oleh berbagai alasan. Alasan-alasan tersebut dapat direkam dari penyebaran angket yang langsung ditujukan pada 3 (tiga) Kecamatan di Kota Palu dan 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Donggala. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Kota palu 1. MANTIKOLORE 48.385 27.555 20.830 43.05 2. PALU BARAT NO KECAMATAN DATA PEMILIH PENGGUNA HAK PILIH TIDAK MEMILIH PRESENTASI (%) 1. MANTIKOLORE 48.385 27.555 20.830 43.05 2. PALU BARAT 42.305 21.884 20.421 48.27 3. PALU TIMUR 34.271 19.649 14.622 42.67 JUMLAH 124.961 69.088 55.873 44,71

Kabupaten donggala NO KECAMATAN DATA PEMILIH PENGGUNA HAK PILIH TIDAK MEMILIH PRESENTASI (%) 1. BANAWA 22.684 14.793 7.891 34.79 2. SINDUE TOMBUSABORA 8.238 5.261 2.977 36.14 3. SIRENJA 14.884 9.582 5.302 35.62 JUMLAH 45.806 29.636 16.170 35,24

KARAKTERISTIK RESPONDEN Karakteristik responden yang menjadi sasaran penyebaran angkat dan wawancara diklasifikasikan berdasarkan kelompok, umur/usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan perbandingan pekerjaan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat produktifitas pemilih, kesadaran dan kedewasaan dalam menentukan pilihan dan profesi atau tingkat kesibukan responden atau pemilih terutama pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2015

Usia responden Umur Jumlah Responden Presentasi (%) 17 – 30 Tahun 85 orang 18,24 31 – 40 Tahun 167 orang 35,84 41 – 50 Tahun 133 orang 28,55 51 – 60 Tahun 46 orang 9,87 61 – 80 Tahun 32 orang 6,86 81 – 100 Tahun 3 orang 0,64 Jumlah 466 orang 100

Jenis kelamin responden Jumlah Responden Presentasi (%) Laki-Laki 287 orang 61,58 Perempuan 179 orang 38,42 Jumlah 466 orang 100

Tingkat pendidikan responden Jumlah Responden Presentasi (%) SD/MI 148 orang 31,76 SLTP 121 orang 25,97 SLTA 153 orang 32,84 Diploma 16 orang 3,43 Sarjana 28 orang 6.00 Jumlah 466 orang 100

Perbandingan pekerjaan responden Jumlah Responden Presentasi (%) PNS 17 orang 3,64 Pegawai Swasta 71 orang 15,23 Nelayan 82 orang 17,60 Pedagang 45 orang 9,66 Petani 86 orang 18,46 Ibu R. Tangga 113 orang 24,25 Lainnya 52 orang 11,16 Jumlah 466 orang 100

Hasil pengambilan data Dalam pengambilan data di lapangan, peneliti lebih fokus pada TPS yang sangat tinggi angka ketidakhadiran pemilih. Hal ini dimaksudkan agar data-data dan informasi yang diperoleh lebih akurat. Selanjutnya dari angket yang disebarkan dapat diperoleh tanggapan responden terhadap tingkat partisipasi masyarakat atau angka ketidakhadiran pemilih di TPS. Tanggapan responden tersebut dapat dilihat pada lima pertanyaan berikut ini:

Apa alasan anda tidak memilih saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015: No Pernyataan/Pertanyaan Jumlah Frekuensi Presentasi (%) 1. Tidak terdaftar 53 11,38 2. Tidak mengetahui ada pilkada 15 3,21 3. Bekerja/Sibuk 137 29,39 4. Malas/Tidak ada gunanya 17 3,64 5. Tidak ada calon yang sesuai 92 19,75 6. Tidak ada yang memberi imbalan 19 4,08 7. Tidak ada pemberitahuan/Undangan 20 4,30 8. Lain-lain (tidak ada jawaban) 113 24,25 Jumlah 466 100

Lanjutan... Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa alasan ketidakhadiran pemilih di TPS saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 sebabkan oleh kesibukan bekerja. Alasan bekerja atau sibuk ini mencapai angka 137 frekuensi atau (29,39 %) bila dibanding dengan alasan-alasannyanya seperti tidak ada calon yang sesuai (19,75 %) atau 92 frekuensi dan tidak terdaftar sebagai pemilih. Hasil angket menunjukkan bahwa untuk pertanyaan pertama (asalasan tidak memilih) terlihat kosong atau banyak yang tidak menjawab Peneliti menduga bahwa mereka tidak memahami makna pilkada bagi keuntungan pribadi mereka (pemilih).

326 69,96 129 27,68 11 2,36 466 100 No Pernyataan/ Pertanyaan Apakah anda pernah mendengar atau mengikuti sosialisasi berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 dari KPU (Penyelenggara Pilkada) setempat: No Pernyataan/ Pertanyaan Jumlah Frekuensi Pressentasi (%) 1. Pernah 326 69,96 2. Tidak pernah 129 27,68 3. Lain-lain 11 2,36 Jumlah 466 100

lanjutan Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih (69,96 %) atau 326 frekuensi telah mendapatkan sosialisasi tentang pilkada dari penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU bersama jajarannya, bila dibanding dengan jumlah masyarakat yang belum dapat sosialisasi (27,68 %) atau 129 frekuensi. Hal ini menunjukkan bahwa KPU telah bekerja maksimal sesuai tahapan dan ketentuan yang ada.

Sosialisasi dalam bentuk apa yang lebih efektif kepada pemilih: No Pernyataan/Pertanyaan Jumlah Frekuensi Presentasi (%) 1. Media TV 81 17,39 2. Koran 16 3,43 3. Baliho/spanduk/poster 108 23,18 4. Pengumuman di rumah ibadah 43 9,22 5. Dalog/Tatap muka langsung 208 44,64 6. Lain-lain 10 2,14 Jumlah 466 100

lanjutan Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa sosialisasi pemilu atau pilkada lebih efektif jika dilakukan dalam bentuk dialog atau tatap muka langsung. Bentuk sosialisasi dialog dan tatap muka langsung ini mencapai angka (44,64 %) atau 208 frekuensi bila dibanding dengan bentuk lainnya seperti baliho (23,18 %) atau 108 frekuensi dan media Televisi (17,39 %) atau 81 frekuensi.

No Pernyataan/ Pertanyaan Jumlah Frekuensi Presentasi (%) 466 100 Apakah anda percaya kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 dapat meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat: No Pernyataan/ Pertanyaan Jumlah Frekuensi Presentasi (%) 1. Sangat percaya 60 12,88 2. Percaya 172 36,90 3. Kurang percaya 92 19,75 4. Tidak percaya 55 11,80 5. Tidak tahu 78 16,73 6. Lain-lain 9 1,94 Jumlah 466 100

lanjutan Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa masyarakat Sulawesi Tengah masih percaya dan menaruh harapan untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat kepada calon Gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah yang tampil pada pilkada tahun 2015. Angka kepercayaan ini mencapai (36,90 %) atau 172 frekuensi bila dibanding kurang percaya (19,75 %) atau 92 frekuensi.

Jumlah Frekuensi Presentasi (%) 466 100 Apakah kenerja tim kampanye masing-masing calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 telah memberikan informasi yang baik mengenai calonnya masing-masing: No Pernyataan/ Pertanyaan Jumlah Frekuensi Presentasi (%) 1. Sangat baik 24 5,15 2. Baik 233 50 3. Kurang baik 123 26,39 4. Tidak baik 61 13,09 5. Tidak bekerja 3 0,65 6. Lain-lain 22 4,72 Jumlah 466 100

Lanjutan... Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa kenerja tim kampenye calon gubernur dan wakil gubernur masih dinilai positif oleh masyarakat. Hal ini terlihat pada tingginya angka penilaian baik (50 %) atau 233 frekuensi bila dibanding dengan bentuk penilaian lainnya seperti kurang baik (26,39 %) atau 123 frekuensi. Meskipun selisih antara penilaian baik dan kurang baik tidak signifikan atau sangat tipis perbedaannya. Hal ini menunjukkan bahwa tim kampanye harus lebih maksimal lagi bekerja dalam memperkenalkan kandidatnya.

penutup Pelaksanaan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Sulawesi Tengah Tahun 2015 berlangsung sesuai dengan mekanise dan atauran yang ada. Meskipun angka partisipasi masyarakat cenderung menurun karena beberapa faktor yang telah disebutkan pada pembahasan terdahulu, namun mayarakat masih manuruh kepercayaan dan harapan terhadap calon terpilih dalam membangun daerah ini. Hal ini menunjukkan bahwa peran serta penyelenggara pemilu, partai politik dan semua pihak harus terus dilakukan dalam memberkan pendidikan politik pada masyarakat

Membangun kesadaran masyarakat mengenai pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah merupakan suatu keharusan. Masyarakat harus diberi education mengenai berbagai hal yang bersangkutan mengenai Pemilu, tidak hanya mengenai teknis pelaksanaan Pemilu namun juga mengenai bagaimana menentukan pilihan dalam Pemilu, sehingga masyarakat mengetahui arti penting diselenggarakannya Pemilu.

lanjutan Hal ini sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berpolitik. Masyarakat yang telah sadar untuk berpolitik adalah masyarakat yang berpolitik berdasarkan kesadaranya sendiri, tanpa pengaruh pihak luar ataupun money politik. Karena bagaimanapun arti benarnya demokrasi adalah partisipasi dan kedaulatan rakyat yang hakiki di mana masyarakat bebas menentukan partisipasinya.

Terima Kasih & Sampai Jumpa