ANALISA HASIL SURVEI HARGA DAN KETERSEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) Studi di 6 ibukota propinsi (Jakarta, Denpasar, Lombok, Pontianak, Bandar Lampung dan Manado) (Desember 2014 - Januari 2015)

Latar Belakang Penelitian Kebijakan pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu bensin (premium) dan solar merupakan pilihan kebijakan yang tidak populer, kebijakan ini menimbulkan opini pro dan kontra di masyarakat. Pengurangan subsidi BBM dengan menaikkan harga jual diyakini sebagian masyarakat mempunyai dampak yang dapat menurunkan daya beli masyarakat. Dampak kenaikan harga kebutuhan pokok misalnya, disebabkan karena meningkatnya biaya distribusi. Naiknya tarif angkutan umum juga otomatis terjadi karena biaya operasional yang semakin bertambah

Survey Dilakukan saat Kenaikan harga Premium yang sebelumnya sebesar Rp.6500/liter menjadi Rp. 8500/liter, Solar yang sebelumnya sebesar Rp. 5500/liter menjadi 7500/liter

Pasca kenaikan BBM ini diasumsikan juga memicu kelangkaan ketersediaan BBM subsidi utamanya di luar pulau Jawa. Media-media sudah mengangkat persoalan ini ke permukaan. Bukan hanya masalah harga BBM subsidi yang melampaui ketentuan tetapi juga masalah ketersediaan antara lain antrean panjang dan mengular, habisnya persediaan di Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU), dan meroketnya harga di penjual eceran.

METODOLOGI survei Lokasi Pendekatan Penelitian ini dilakukan di enam kota di Indonesia yakni Jakarta, Bandar Lampung, Mataram, Denpasar, Manado dan Pontianak. Pemilihan keenam kota tersebut dilakukan dengan pertimbangan representasi tipe kota (besar, sedang dan kecil) sekaligus merepresentasikan perbedaan tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik dalam hal ini adalah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). Pendekatan Penelitian ini menggunakan gabungan pendekatan kuantitatif dan dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan kuesioner dan tahap kedua dilakukan dengan menggunakan metode polling.

METODOLOGI survei Sampel Metode Pengumpulan Data Sampel dalam penelitian ini terdiri dari berbagai kalangan yang merupakan beneficiaries langsung kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan BBM yakni pemilik kendaraan bermotor (baik roda dua maupun empat), pengecer BBM, petugas SPBU, dan sopir angkotan kota. Jumlah sampel yang diambil dalam metode survai sebanyak 589 orang, yang terdiri dari 298 pemilik kendaraan bermotor, 61 petugas SPBU, 122 sopir angkot dan 108 pengecer. Sementara jumlah sampel dalam polling sebanyak 100 orang untuk masing-masing kota atau total sebanyak 600 orang. Proses pemilihan sampel baik akan dilakukan melalui metode cluster random sampling Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data survai dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Sementara itu metode polling digunakan metode pengumpulan data melalui wawancara via telepon

METODOLOGI survei Metode Pengolahan dan Analisis Data Data yang telah dikumpulkan dari lapangan yang berasal dari survai maupun polling diolah baik secara manual maupun menggunakan bantuan program pengolahan data SPSS PC+. Untuk mendeskripsikan masing-masing variabel penelitian, dilakukan dengan analisis tabel distribusi (tunggal).

KARAKTERISTIK SOSIO DEMOGRAFI RESPONDEN . Jumlah keseluruhan responden dalam survai ini adalah 589 orang, yang terdiri dari 298 pengguna BBM, 61 petugas SPBU, 122 sopir angkot dan 108 pengecer. Pengguna BBM sebanyak 298 orang terdiri dari 218 laki-laki dan 80 orang perempuan Komposisi Pengguna BBM berdasarkan Kelompok Umur

KARAKTERISTIK SOSIO DEMOGRAFI RESPONDEN Dari aspek pendidikan, pengguna BBM separoh diantaranya berpendidikan SMA (51%), kemudian berturut-turut diikuti S1 (21%), SMP (11%), SD (10%), tidak lulus SD (6%) dan S2 (1%). Dari aspek pekerjaan, pengguna BBM sebagian besar merupakan wirausaha. Selanjutnya gambaran mengenai pekerjaan responden pengguna BBM terlihat dalam gambar berikut ini

KARAKTERISTIK SOSIO DEMOGRAFI RESPONDEN Berdasarkan moda transportasi yang digunakan, sebagian besar responden menggunakan roda dua (sepeda motor) sebagai moda transportasi andalan yang digunakan setiap hari. Berikut data mengenai moda transportasi responden Kota Moda Transportasi Jumlah Roda 2 (sepeda motor) Roda 4 (mobil) Keduanya Bandar Lampung 25,9 % 10,8% 45,0% 21,1% Jakarta 13,3 % 23,3% 5,0% 16,8% Manado 17,1 % 17,5% 10,0% Mataram 13,9 % 14,2% 0,0% 13,1% Pontianak 20,3 % 11,7% 20,0% Denpasar 9,5 % 22,5% 15,4% 100 % 100% 100,0%

KARAKTERISTIK SOSIO DEMOGRAFI RESPONDEN Berkaitan dengan jenis BBM yang dikonsumsi, pengguna BBM kendaraan pribadi umumnya menggunakan jenis premium sebagai bahan bakar bagi kendarannya, sementara solar lebih banyak digunakan kendaraan angkutan transportasi sebagaimana terlihat dalam tabel berikut: Kota Jenis & Jumlah BBM yang Dikonsumsi Premium Rerata Jml Konsumsi Premium (liter/minggu) Solar Keduanya (premium dan solar) Rerata Jml Konsumsi Solar Bandar Lampung 23,7% 7,7 10,6% 37,5% 34,3 Jakarta 14,3% 13,1 27,3% 0,0% 46,2 Manado 17,9% 14,4 15,2% 20,3 Mataram 12,9% 11,9 13,6% 12,5% 17,2 Pontianak 21,1 24,2% 25,0% 40,2 Denpasar 17,0% 12,2 9,1% 47,7

Tentang HARGA BBM   Kebijakan Pemerintah, Harga BBM Sama di seluruh SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Resmi Perbedaan harga terjadi ketika konsumen membeli BBM di pengecer

Jenis BBM Premium (rp) Solar (rp) Para pengecer ini umumnya beroperasi pada daerah-daerah yang jauh dari SPBU. Semakin jauh dari SPBU, umumnya harga eceran BBM semakin mahal. Untuk daerah-daerah di luar Jawa, dimana aksesibilitas masyarakat terhadap SPBU rendah maka akibatnya harga BBM menjadi sangat mahal. Margin Harga BBM Antara harga di SPBU dan di Tingkat Pengecer Berdasarkan Kota Kota Jenis BBM Premium (rp) Solar (rp) Denpasar 500 Pontianak 1.000 -6.500 500-3.500 Mataram 500-1.500 1.500 Lampung Jakarta 500-1500 1.000-2500 Manado 1.000-2.500

Dampak Kenaikan Harga BBM Kenaikan harga BBM selalu mempunyai dampak luas oleh karena secara langsung akan menaikkan harga barang-barang yang disebabkan naiknya ongkos transportasi. Bagi sopir angkot kenaikan harga BBM mempunyai dampak penurunan pendapatan. Dari sebanak 112 responden yang merupakan sopir angkot 79 responden diantaranya ( 70%) mengaku mengalami penurunan pendapatan dan sisanya sebanyak 33 responden mengaku tidak mengalami penurunan pendapatan. Besarnya penurunan pendapatan tersebut bervariasi antara 10% hingga 80%.

Persentase Penurunan Pendapatan di Kalangan Sopir Angkot Berdasarkan Kota Frekuensi % dari sampel Pontianak < 15% 8 47 15 – 30% 5 29 >30% 4 24 Jumlah 17 100 Denpasar 33,5 3 12,5 13 54 Manado 2 10 16 80 20 Jakarta 12 59 Lampung 60 Mataram 7 35 25 40

KETERSEDIAAN BBM Maysarakat yang mendapat kesulitan dalam hal memperoleh BBM Kota Segmen Masyarakat Pengguna BBM Petugas SPBU Sopir Angkot % Bandar Lampung 14 27 5 Jakarta 10 90 21 Manado 34 100 26 Mataram 41 40 16 Pontianak 18 80 Denpasar 15 20 Jumlah Rerata 22 73

Jenis Kesulitan Yang Dihadapi Masyarakat Kaitannya dalam Pembelian BBM Segmen Masyarakat Jenis Kesulitan n Pengguna BBM Harus antri untuk waktu yang lama 44 Harus membayar diatas harga yang ditetapkan 8 Tidak tersedia BBM Bersubsidi 4 Lain-lain 7 Jumlah 63 Sopir Angkot 13 Stock kosong 6 19 Petugas SPBU Pembelian dibatasi oleh Pertamnina Keterlambatan pasokan 15 Kendala finansial dalam membeli DO 5 17 Bagi pengguna BBM, antri yang lama merupakan bentuk kesulitan yang paling sering dihadapi. Rentang waktu yang diperlukan untuk mendapatkan BBM menurut pengguna BBM ini adalah antara 5-60 menit dengan rata-rata selama 22,23 menit lama antriannya. Kesulitan tersebut juga dialami umumnya oleh sopir angkot dan kesulitan ini berkaitan dengan jenis kesulitan berikutnya yakni stock yang kosong. Seringkali setelah sekian lama antri, ternyata stock BBM yang tersedia telah habis. Kendala tersebut nampaknya konsisten dengan kesulitan yang dirasakan oleh petugas SPBU yang sering mengalami keterlambatan pasokan dari Pertamina.

Tentang Pengecer BBM Ada margin harga cukup besar antara harga BBM di SPBU dengan harga BBM di pengecer, sementara seringkali stok BBM di SPBU habis, sementara BBm di tingkat pengecer selalu tersedia, diduga ada kerjasama (negatif) antara petugas SPBU dengan penjual BBM eceran, atau petugas SPBU melayani pedagang eceran BBM dibawah tekanan, atau pedagang BBM eceran melakukan modifikasi kendaraan untuk membeli BBM di SPBU. Ketika stok BBM di SPBU kosong atau panjangnya antrian, masyarakat pengguna BBM biasanya beralih ke pedagang BBM eceran walaupun selisih harga BBM dipengecer lebih tinggi dari SPBU resmi Para pengecer selain itu juga menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang terpencil. Pada umumnya, para pengecer memperoleh BBM dengan membeli di SPBU dengan menggunakan jirigen, meskipun ada juga yang menggunakan mobil modifikasi. Dari sebanyak 108 responden yang merupakan pengecer, sebanyak 52 orang menggunakan jirigen ketika membeli pasokan BBM dari SPBU. Sebanyak 26 menggunakan mobil modifikasi dan 30 menggunakan cara lain

Para pengecer ini menjual BBM bervariasi mulai dari 5 liter/minggu hingga ada yang dapat menjual 600 liter /minggu. Rata-rata BBM yang dijual oleh keseluruhan responden pengecer adalah 131,5 liter/minggu. Umumnya margin keuntungan pengecer sebesar Rp. 1000/liter, maka rata-rata keuntungan yang diperoleh para pengecer ini adalah sebesar Rp. 131.500/minggu atau sekitar Rp. 520.000 per bulan Dari aspek legilitas usaha dagangnya, sebagian besar para pengecer menjual BBM tanpa izin. Dari sebanyak 108 pengecer, hanya terdapat 38 responden yang mengantongi ijin penjualan, sisanya sebanyak 100 pengecer mengaku tidak memiliki izin. Asal izin penjualan tersebut, umumnya berasal dari kantor kecamatan (15 responden), kantor kepolisian (2 responden), kantor kelurahan (6 responden) dan sisanya sebanyak 14 responden mengantongi izin dari instansi lain.

KEBIJAKAN SUBSIDI BBM Kebijakan pemerintah termasuk dalam hal subsidi BBM, bagaimanapun sempurnyanya struktur rasionalisasi yang mendasarinya, tidak sepenuhnya dapat dipahami masyarakat. Dalam penelitian ini juga dapat diketahui, bahwa tidak semua responden mengetahui bahwa harga BBM di Indonesia disubdisi oleh pemerintah. Sebanyak 12,4% (37 responden) dalam hal ini tidak mengetahui bahwa harga BBM disubsidi pemerintah. Kota Mengetahui Jumlah Ya Tidak Bandar Lampung 50 13 63 Jakarta 39 11 Manado Mataram Pontianak 47 3 Denpasar 36 10 46 261 37 298

Aspirasi masyarakat, menyatakan bahwa sebaiknya kompensasi BBM tidak langsung diberikan kepada masyarakat melainkan diwujudkan dalam bentuk lain seperti penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi umum yang lebih besar No Alternatif Penggunaan Dana Kompensasi BBM Jumlah 1 Pengeluaran pemerintah yang lebih besar untuk pendidikan 36,2% 2 Pengeluaran pemerintah yang lebih besar pada kesehatan 18,1% 3 Pengeluaran pemerintah yang lebih besar pada infrastruktur 9,7% 4 Pengeluaran pemerintah yang lebih besar pada trasportasi umum 5,0% 5 Dana tunai 18,5% 6 Hibah untuk masyarakat atau desa 2,0% 7 Lain-lain 10,4% 100%