RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016-2021 DISAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BOYOLALI PADA FORUM MUSRENBANG RPJMD KAB.BOYOLALI.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
VISI – MISI DAN PROGRAM IR. DJAMALUDDIN MAKNUN, MP DR. MASJKUR, SP., M.SI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA PERIODE 2015 – 2020.
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Deputi Bidang Pengembangan Regional
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN BADAN KESBANGPOL DIY TAHUN ANGGARAN 2017
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2017
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU BAPPEDA PROVINSI BENGKULU
Pemerintah Kota Lubuklinggau
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Proses kebijakan publik dalam pembangunan
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
PEREKONOMIAN INDONESIA
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
Logical Framework Penyusunan RPJMD
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
SOSIALISASI TEMA RISET BALITBANG – KABUPATEN GORONTALO
Latihan Penyusunan RPJMD
PENGARUS UTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN AMPL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
AKUNTABILITAS KINERJA
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
PENYELARASAN KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH PADA ACARA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 IKHA PURNAMASARI, ST Direktorat Perencanaan Evaluasi.
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD diy terhadap rkpd diy tahun 2020 H
UJI PUBLIK 1 KLHS RPJMD BARITO UTARA 2018
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
FORUM KONSULTASI PUBLIK
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
PERUBAHAN RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016-2021 DISAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BOYOLALI PADA FORUM MUSRENBANG RPJMD KAB.BOYOLALI TAHUN 2016-2021 Pendopo Alit, 3 MEI 2016

SISTEMATIKA RPJMD Bab I Pendahuluan  Latar Belakang, Dasar Hukum, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan, Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah  Aspek geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah  Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, Kerangka Pendanaan Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis  Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis Bab V Penyajian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan Umum Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Bab VIII Indikasi Rencana Proram yang Disertai dengan Kerangka Pendanaan BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Bab XI Penutup

DASAR HUKUM Passel 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah dinyatakan bahwa: ”RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya juga telah dinyatakan bahwa: “Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik”.

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DI KAB. BOYOLALI TAHUN 2016-2021 (1) Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan : Belum optimalnya implementasi standar pelayanan; Belum optimalnya harmonisasi dan implementasi regulasi; Belum optimalnya Rasio kecukupan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dengan kompetensi khusus sesuai fungsi yang dibutuhkan masih kurang; Belum optimalnya tingkat kemandiriaan keuangan daerah; Belum optimalnya sinergitas dan integrasi sistem perecanaan dan penganggaran; Belum optimalnya kemampuan SKPD dalam mengartikulasikan kebutuhan masyarakat masih kurang; Belum optimalnya implementasi dokumen kajian untuk kebijakan teknis masih rendah; Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan; Belum optimalnya ketersediaan data dasar yang akurat dan tepat waktu; Belum optimalnya sistem pengelolaan arsip

Permasalahan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah Belum optimalnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar, penunjang, sosial dan Ruang Terbuka Hijau (RTH); Belum optimalnya pengelolaan tata guna lahan sesuai dengan peruntukkannya; Belum optimalnya pemanfaatan pengembangan energi terbarukan; Permasalahan Tingkat Kesejahteraan Belum optimalnya penanganan kemiskinan dan penganguran; Belum optimalnya kuantitas dan kualitas pelayanan pendidikan, dan kesejahteraan; Belum optimalnya pemanfaatan peran perempuan, dan pelindungan ibu dan anak; Belum optimalnya penanganan kerawanan sosial

Permasalahan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur dan pemanfaatan Teknologi Informasi Belum optimalnya pelestarian budaya dan pengembangan potensi wisata; Belum optimalnya fungsi kelembagaan masyarakat; Belum optimalnya pengembangan UMKM; Belum optimalnya tingkat keragaman konsumsi pangan masyarakat; Belum optimalnya produktivitas pertanian, masih rendahnya pemasaran produk pertanian serta masih maraknya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian; Belum optimalnya ketersediaan sarpras perdagangan, pengembangan nilai tambah produk unggulan dan akses permodalan

ISU STARTEGIS PEMBANGUNAN DI KAB. BOYOLALI TAHUN 2016-2021 Isu pembangunan infrastruktur Isu Strategis Peningkatan Daya Saing Daerah Isu Strategis Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Isu Strategis Perlindungan Lingkungan Hidup Implementasi Green economy

FOKUS UNGGULAN PEMBANGUNAN tata kelola pemerintahan & pelayan publik yang berintegritas, responsif & akuntabel

"Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera " Visi "Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera "

Misi Boyolali, melanjutkan semangat Pro Investasi Boyolali membangun untuk perubahan Boyolali, bersih, berintegritas, sejahtera Boyolali, sehat, produktif dan berdaya saing Boyolali, lumbung padi dan pangan nasional Boyolali kota susu, produsen daging dan hasil ternak/perikanan Boyolali, lebih maju dan berteknologi

Strategi Pembangunan Daerah (1) Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Ramah Investasi dan Berbasis Teknologi Informasi Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif dan Berwawasan Pembangunan Berkelanjutan Pemenuhan dan Pemerataan Akses Infrastruktur Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Pro Kesejahteraan Rakyat Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Peningkatan Kondusivitas Sosial Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia yang Setara dan Adil Gender

Strategi Pembangunan Daerah (2) 8. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan 9. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Peningkatan Kesetaraan Akses Memperoleh Pendapatan Peningkatan Produksi dan Industri Berbasis Pertanian Peningkatan Produksi dan Industri Berbasis Hasil Peternakan dan Perikanan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi Dan Kolaboratif Peningkatan Partisipasi Masyarakat Membangun Daya Saing dan Demokratisasi Pembangunan Berbasis Teknologi Informasi

TEMA TAHAPAN PEMBANGUNAN

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2016-2021 Penyediaan regulasi daerah ramah investasi; Melanjutkan Reformasi sistem pelayanan perijinan ramah investasi; Penegakan Regulasi pengembangan bisnis/usaha ramah lingkungan; Peningkatan skema KPS (kerjasama Pemerintah -Swasta) untuk peningkatan kapasitas pembangunan daerah; Pengembangan kerjasama multi pihak untuk pembangunan infrastruktur, termasuk partisipasi masyarakat; Pengemb infrastruktur yang mengungkit pencapaian daya saing ekonomi, kabupaten hijau, kabupaten cerdas; Pengemb infrastruktur mendasarkan rasio kebutuhan pelayanan publik; 8. Pengemb infrastruktur memperhatikan kebutuhan untuk mengurangi kesenjangan wilayah; 9. Pengaturan struktur org pemerintah beserta infrastruktur pendukungnya sesuai rasionalitas tuntutan kebutuhan; Peningkatan kualitas tatalaksana perenc, penganggaran,& pengelolaan keuangan daerah; 11. Pengemb pelayanan publik berbasis teknologi informasi;

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2016-2021 12. Optimalisasi kemadirian wilayah utk meningkatkan pelayanan masy; 13. Penyediaan ruang monev, & komplain dari masy pengguna layanan; Peningkatan upaya pemeliharaan keaman, ketertib,&kebersihan lingk; 15. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; Pengendalian dan evaluasi integrasi program penanggulangan kemiskinan; 17. Mengembang sektor industri untuk meningkatkan daya saing daerah; 18. Mengembang sistem perdagangan utk meningkatkan daya saing daerah; 19. Pemerataan infrastruktur pendidikan formal dan non formal; Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan; Peningkatan partisipasi masyarakat penyelenggaraan ketrampilan kecakapan hidup bersertifikasi; Peningkatan kualitas daya saing pencari kerja; Peningkatan produktivitas UMK, kualitas prod & jangkauan pemasarannya;

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2016-2021 24. Peningkatan kemampuan berusaha bagi perempuan; 25. Peningkatan peluang kerja ; 26. Peningkatan produksi peternakan/perikanan & pemasaran hasil; Pengemb tekno utk peningkatan nilai tambah hsl peternak/perikanan; Pengemb kebijakan daerah yg kondusif bagi pening-katan produksi peternak/perikanan & pemasaran hasil; Pengembtekno utk peningkatan nilai tambah hsl peternak/perikanan; 30. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur pengembangan E-governance; 31. Peningkatan ketrampilan aparat memberikan pelayanan berbasis teknologi (smart governance); 32. Pengembangan sistem reward dan punishment bagi perangkat daerah untuk menyelenggarakan e-governance; 33. Mendorong masyarakat berkolaborasi dengan pemerintah memasarkan citra kabupaten boyolali (branding); 34. Mengefektifkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan melalui aplikasi teknologi informasi; 35. Mendorong masyarakat mengembangkan usaha/bisnis berbasis teknologi informasi;

INDIKATOR KINERJA MAKRO PEMBANGUNAN KAB.BOYOLALI TH.2016-2021 NO Uraian Tahun  2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 A ASPEK KESEJAHTERAAN Pertumbuhan PDRB (%) 5,5 -5,7 5,6 - 5,8 5,7 - 6 5,8-6,1 Laju Inflasi (%) 5,3 - 5,5 5,2 - 5,5 5,0 - 5,3 4,9-5,2 Indeks Gini 0,3 - 0,4 Indeks Wiliamson 0,30 – 0,35 0,30 - 0,35 Penduduk Miskin (%) 11,55 11,05 10,55 10,05 9,55 IPM (Indeks Pemb Manusia) 71,69 72,14 72,59 73,04 73,49 IPG (Indeks Pemb Gender) 71,18 71,65 72,12 75,09 8 IDG (Indeks Pemberdayan Gender) 70,77 71,14 71,51 71,88 72.25 9 Tingkat Pengangguran Terbuka(%) 4,08 3,79 3,5 3,21 3,15 Company Logo www.themegallery.com

INDIKATOR KINERJA MAKRO PEMBANGUNAN KAB.BOYOLALI TH.2016-2021 NO Uraian   2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 B. ASPEK LAYANAN UMUM Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 79 79,25 79,5 79,75 80 Cakupan pelayanan bidang kepend & pencatatan sipil 100 Indek Kepuasan Masy thdp pelayanan perijinan 82,17 82,18 82,19 82,2 82,21 C. ASPEK DAYA SAING Peroduktivitas total daerah (juta rupiah) 13.465.837 14.575.194 15.684.552 16.793.910 17.903.267 Nilai Tukar Petani 105 - 107 106 - 108 107 -108 107-109 108-110 Lama Perijinan Investasi (hari) Company Logo www.themegallery.com

SEKIAN TERIMA KASIH bappeda.boyolalikab.go.id Materi Paparan Dapat Di Download di Website Bappeda : bappeda.boyolalikab.go.id Menu Unduh, Bidang Satu (1)

Menu Unduh, Bidang Satu (1) Materi Paparan Dapat Di Download di Website Bappeda : bappeda.boyolalikab.go.id Menu Unduh, Bidang Satu (1)