STRATEGI PENETAPAN PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) DAERAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
Advertisements

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Advokasi : Peserta PBI BPJS Kesehatan disiapkan oleh dr Yahmin Setiawan, MARS (Ketua Bidang Sinergi Kesehatan Forum Zakat) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK.
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
SEPUTAR KARTU INDONESIA SEHAT MENUJU KELUARGA PRODUKTIF
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
MEKANISME AKREDITASI SD / MI
SOSIALISASI PERMENKES RI 889/MENKES/PER/V/2011
PER-24/PJ/2012 TGL 22 NOVEMBER 2012 (MULAI BERLAKU TGL 1 APRIL 2013) 32 1 SOSIALISASI PENOMORAN FAKTUR PAJAK PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG.
Penghapusan Piutang Negara
Wacana Perubahan Kebijakan BOS Tahun 2015
Surat Keterangan Keimigrasian
Sosialisasi Standard Operating Procedures (SOP) Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Oleh : Nur Syarifah, SH, LLM Kepala Biro Sekretariat.
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
Peraturan Menkeu No 118/PMK.03/2016
No. Kab./Kota Total PUS HAMIL (A) UNMETNEED (B) POTENSIAL A+B % THD.
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
1 SOSIALISASO PROGRAM KARTU MADIUN SEHAT BAGI MASYARAKAT KOTA MADIUN Madiun, 27 APRIL 2017.
Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI DALAM PENINGKATAN KEPESERTAAN JKN/JKN MANDIRI KEPALA DINAS SOSIAL PRO.SUMBAR 2017.
Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi
RAPAT KOORDINASI MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM)
Bimtek Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan PBI-JK
Kab. Jepara PEMANFAATAN PBDT 2015 UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAB. JEPARA.
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-31/PB/2016
TATA KELOLA SEKOLAH LABORATORIUM UPI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PMK- 70 /PMK
Knowledge Sharing Pemanfaatan Blockchains
PERTEMUAN 16.
IMPLEMENTASI SJSN Rapat Pakar tentang Jaminan Sosial dan Landasan Perlindungan Sosial: Belajar dari Pengalaman Regional DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL Jakarta,
STRATEGI INTEGRASI JAMKESDA (JKBM) KE JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN SASARAN PROGRAM BSM MENGGUNAKAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) Perbaikan Penetapan Sasaran Program BSM dari berbasis sekolah.
Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2016
Daftar Informasi Publik
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
MEKANISME PELAYANAN PASPOR HAJI TAHUN 2016
Oleh : Drs. Purwadi, Apt., MM, ME
PRINSIP DASAR PENGATURAN PERKA BKPM NO. 13 TAHUN 2009
KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN BALI MANDARA (JKBM) KE JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) Disosialisasikan pd toma dan provider.
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) PPKP (Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
PER-24/PJ/2012, TANGGAL 22 NOVEMBER 2012
Sesi 2 Organisasi, Mekanisme dan Tata Tertib Pengelolaan BOS
MATERI KULIAH PRINSIP DASAR PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENINGKATAN KINERJA TKSK
SOSIALISASI KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN)
AKTIFITAS ANGGOTA KELOMPOK BKR
Ria Anggreiny Permenkes No.9 Thn 2017 Tentang Apotek  Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
SOP Aplikasi Sapa & Ppid kemendagri
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
PENGATURAN TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
PERMENSOS NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PP 76 TAHUN 2015
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018
Kantor Bappeda Litbang Provinsi Bali Senin, 9 Juli 2018
KEMENTERIAN KESEHATAN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK)
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,
Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi Paten Dra
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH BANSOS DAN BELANJA TAK TERDUGA KABUPATEN BANJAR Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Drs. ACHMAD ZULYADAINI,M.Si.
SINERGI BPJS KESEHATAN DENGAN FASKES TINGKAT PERTAMA
Transcript presentasi:

STRATEGI PENETAPAN PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) DAERAH DISAMPAIKAN OLEH : KEPALA DINAS SOSIAL PROPINSI BALI DRS. I NYOMAN WENTEN

PENDAHULUAN Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta Program minan Kesehatan. Fakir Miskin sesuai amanat UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pada Ketentuan Umum pasal 1 menyebutkan bahwa Fakir Miskin adalah : orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Orang Tidak Mampu : orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji/upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya

KARTU KIS DITERBITKAN UNTUK PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Bukan Penerima Bantuan Iuran (Bukan PBI) Pekerja Penerima Upah (PPU) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Bukan Pekerja Penerima Bantuan Iuran (PBI) Fakir Miskin Orang Tidak Mampu Untuk kartu Eks Askes, Eks Jamkesmas, KJS, Kartu JKN BPJS Kesehatan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan KIS

KRITERIA FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU adalah rumah tangga yang : PERMENSOS NO.146 TAHUN 2013 KRITERIA FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU adalah rumah tangga yang : Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana Tidak mampu / mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan SLTP Mempunyai dinding rumah terbuat dari bamboo/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah using/berlumut da tembok tidak diplester Kondisi lantai terbuat dari tanah dan kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran Luas lantai rumah kecil kurang dari 8m²/orang Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya

TAHAP & MEKANISME VERIFIKASI

DATA PBI PROPINSI BALI TAHUN 2016 NO KABUPATEN / KOTA JUMLAH 1 DENPASAR 70.567 2 BADUNG 65.938 3 TABANAN 110.717 KC DENPASAR 247.222 GIANYAR 139.893 KLUNGKUNG 52.913 BANGLI 64.290 4 KARANGASEM 135.240 KC KLUNGKUNG 392.336 BULELENG 257.709 JEMBRANA 52.059 KC SINGARAJA 309.768 PROPINSI BALI 949.326 SK KEMENSOS NO.170/HUK/2015

DATA PBI PROPINSI BALI PERTUMBUHAN PER SEGMEN PESERTA SAMPAI DENGAN AGUSTUS TAHUN 2016 NO KABUPATEN / KOTA JUMLAH 1 DENPASAR 69.444 2 BADUNG 63.004 3 TABANAN 109.459 KC DENPASAR 241.907 GIANYAR 138.323 KLUNGKUNG 52.590 BANGLI 59.759 4 KARANGASEM 134.831 KC KLUNGKUNG 385.503 BULELENG 256.224 JEMBRANA 51.556 KC SINGARAJA 307.780 PROPINSI BALI 935.190 Data BPJS Kesehatan

DATA KIS - PBI NON AKTIF 2016 NO KABUPATEN / KOTA NON AKTIF GANDA MAMPU MENINGGAL JUMLAH 1 DENPASAR 32 1.948 40 2.020 2 BADUNG 14 5.373 248 5.635 3 TABANAN 38 3.702 87 3.827 KC DENPASAR 84 11.023 375 11.482 GIANYAR 195 9.402 632 10.229 KLUNGKUNG 64 199 103 366 BANGLI - 4 KARANGASEM 58 59 KC KLUNGKUNG 260 9.601 793 10.654 BULELENG JEMBRANA 125 165 KC SINGARAJA PROPINSI BALI 344 20.664 1.293 22.301 SK KEMENSOS NO.170/HUK/2015

Melaksanakan konsultasi ke Pusat tgl 16 s/d 18 Juni 2016 : Konsultasi ke Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), sedang melaksanakan proses data terpadu. Konsultasi ke Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, dijelaskan bahwa mengenai data saat ini akan satu pintu, sehingga tidak ada data kemiskinan yang berbeda-beda antara Kementerian yang menangani masalah kemiskinan. Pengelolaannya di Kementerian Sosial RI. Koordinasi ke Kementerian Sosial RI terkait dengan proses data khususnya ke Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin memberikan penjelasan : Bila sudah selesai system di Pusdatin Kemensos, seluruh data akan dipusatkan pengolahannya di Pusdatin. Untuk memperoleh data yg diperlukan, harus melalui Nota Kesepahaman antara Kementerian Sosial RI dengan TNP2K dengan permohonan sesuai Peraturan Menteri Sosial RI No. 10 Tahun 2016 tgl 3 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

Telah pula ditetapkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 24/HUK/ 2016 tgl 16 Maret 2016 tentang Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Dan Keputusan Menteri Sosial RI No. 32/HUK/2016 tgl 1 April 2016 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. 4. Menindak lanjuti konsultasi tersebut, kami telah mengirim surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali ke Menteri Sosial untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam persiapan pelaksanaan integrasi JKBM ke JKN. Informasi terakhir yang kami terima hari Sabtu, tgl 30 Juli 2016 dari Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, bahwa data sudah dikirim ke email jkbm@gmail.com, tinggal mendownload tetapi membukanya menggunakan password, untuk mendapatkan password sudah ada tanda menerimanya dari Bapak Sekda.

Keputusan Menteri Sosial RI No Keputusan Menteri Sosial RI No. 24/HUK/2016 tgl 16 Maret 2016 tentang Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin menyebutkan : Membentuk Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Kelompok Kerja mengelola data fakir miskin yang meliputi penghapusan, penggantian, penambahan dan peringkatan. Penghapusan, penggantian, penambahan dan pemeringkatan didasarkan pada hasil verifikasi dan validasi dilakukan oleh Kelompok Kerja, dilanjutkan mendapat penetapan dari Menteri Sosial. Setelah ditetapkan Menteri Sosial maka Ketua Kelompok Kerja menyampaikan data tersebut kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial untuk dijadikan sebagai basis data fakir miskin.

Keputusan Menteri Sosial RI No Keputusan Menteri Sosial RI No. 32/HUK/2016 tgl 1 April 2016 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin menyebutkan : Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sebanyak 92.994.742 jiwa di Indonesia digunakan sebagai basis data dalam pelaksanaan Program Penanganan Fakir Miskin yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, baik yang menggunakan APBN maupun APBD. Data tersebut dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh pihak yang menggunakan Data Terpadu, wajib melaporkan hasil pelaksanaan program secara tertulis kepada Menteri Sosial. Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin di Provinsi Bali melalui Rekapitulasi 40% Data Kemiskinan Tahun 2015 sebanyak 801.758 jiwa.

REKAPITULASI 40% DATA KEMISKINAN PER KABUPATEN/KOTA SE-BALI NO. KABUPATEN/KOTA JUMLAH MASYARAKAT 1 JEMBRANA 59.008 2 TABANAN 113.394 3 BADUNG 53.885 4 GIANYAR 91.409 5 KLUNGKUNG 38.528 6 BANGLI 63.542 7 KARANGASEM 139.205 8 BULELENG 221.713 9 DENPASAR 21.074 BALI 801.758

Keputusan Menteri Sosial RI No Keputusan Menteri Sosial RI No. 10 Tahun 2016 tgl 3 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin menyebutkan : Pasal 1 point 1 menyebutkan : Data Terpadu adalah Sistem Data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. Pasal 2 menyebutkan : Data Terpadu digunakan sebagai sumber data utama Penanganan Fakir Miskin agar program Penanganan Fakir Miskin dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Keputusan Menteri Sosial RI No Keputusan Menteri Sosial RI No. 10 Tahun 2016 tgl 3 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin menyebutkan : Bab II Mekanisme Penggunaan Data Terpadu, pasal 3 ayat 1 pada point : Kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat mengajukan surat permohonan kepada Menteri Sosial cq. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) dengan Tembusan kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K; Menyiapkan data sesuai dengan surat permohonan oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu; Data yg telah disiapkan diajukan kepada Dirjen PFM untuk mendapat persetujuan; Penandatanganan nota kesepahaman oleh Dirjen PFM, Sekretaris Eksekutim TNP2K dan Pemohon data;

Keputusan Menteri Sosial RI No Keputusan Menteri Sosial RI No. 10 Tahun 2016 tgl 3 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin menyebutkan : Bab II Mekanisme Penggunaan Data Terpadu, pasal 3 ayat (1) pada point : Penyerahan data dari Dirjen PFM kepada Pemohon Data berupa Softcopy dan manual data; dan Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin melaksanakan Pendampingan terhadap pengguna an data. Pasal 3 ayat (2) menyebutkan : Jangka waktu nota kesepahaman pada ayat (1) huruf d untuk kementerian/lembaga dan pemerintah daerah paling lama 5(lima) tahun. Pasal 3 ayat (3) menyebutkan : untuk warga negara atau badan hukum Indonesia paling lama 1(satu)tahun.

Keputusan Menteri Sosial RI No Keputusan Menteri Sosial RI No. 10 Tahun 2016 tgl 3 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin menyebutkan : Bab II Mekanisme Penggunaan Data Terpadu. Pada Pasal 5 ayat : (1) Data terpadu hanya dapat digunakan paling lama 1(satu) tahun sejak nota kesepahaman ditandatangani. (2) Permohon wajib memperbaharui data dengan mengajukan permohonan secara tertulis setiap 1(satu) tahun. (3) Permohonan terdiri dari Variabel data, spesifikasi data, serta jumlah data dan perincian lainnya yg dibutuhkan oleh Pemohon.

Keputusan Menteri Sosial RI No Keputusan Menteri Sosial RI No. 10 Tahun 2016 tgl 3 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin menyebutkan : Bab II Mekanisme Penggunaan Data Terpadu. Pada Pasal 6 menyebutkan, Pelaksanaan pelayanan pemberian data terpadu oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program PFM dengan ketentuan : Pembuatan akun permintaan data; Analisis kebutuhan data dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permintaan data dengan penanggung jawab pemohon data; Penerbitan formulir tindak lanjut; Pengecekan dan persetujuan formulir tindak lanjut; Pengolahan data; Kendali mutu; Penyiapan data dalam format compact disc, penyiapan surat balasan, dan penyiapan kata kunci untuk mengakses data; dan penutupan

Kesimpulan Rapat Tgl 30 Agustus 2016 dengan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota di Wiswa Sabha Utama sebagai berikut : Integrasi program JKBM ke JKN dilaksanakan tahun 2017. Dari 4 model pembiayaan yang ditawarkan maka 8 Kab/Kota memilih model nomor 3 yaitu : “Premi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah ditanggung bersama ( Provinsi dan Kabupaten/ Kota) sesuai konsep sharing JKBM yg ditentukan secara propor sional berdasarkan jumlah penduduk miskin dan pendapatan daerah Kabupaten/Kota”. Kabupaten Badung tidak memilih skema 1 s/d 4, tetapi menggunakan model sendiri maka diberikan kemandirian dalam pengelolaan Integrasi JKBM ke JKN. Dengan telah dipilihnya alternatif pembiayaan dan masyarakat yang akan di biayai PBI Daerah, maka yang perlu mendapat perhatian kepada para Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial se – Bali adalah melaksanakan Validasi data yang akan menjadi dasar dalam Integrasi JKBM ke JKN yang Non JKN sebanyak 428.957 jiwa, adapun rinciannya terlampir.

STATUS KEPESERTAAN 40% TERMISKIN MASYARAKAT BALI NO. KABUPATEN/KOTA PESERTA JKN NON JKN TANPA NIK JUMLAH 1. JEMBRANA 28.651 25.326 827 54.804 2. TABANAN 49.826 56.240 1.799 107.865 3. BADUNG 21.426 28.208 1.098 50.732 4. GIANYAR 36.231 48.467 1.811 86.449 5. BANGLI 14.238 38.465 8.707 61.410 6. KLUNGKUNG 15.279 19.907 1.765 36.961 7. KARANGASEM 34.724 84.323 13.547 132.594 8. BULELENG 71.751 117.439 12.018 201.258 9. DENPASAR 12.236 10.592 1.616 24.444 T O T A L 284.362 428.957 43.188 756.507

KESIMPULAN : Hasil sanding data yang didapat dari Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementrian Sosial RI yaitu 40% masyarakat miskin untuk melihat berapa yang sudah dijamin Penerima Biaya Iuran (PBI) berapa yang belum, telah dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan Kantor Devisi Regional XI. Dari Sanding data tersebut didapat Kepesertaan JKN sebanyak 284.362 jiwa, dimana status kepesertaannya sedang dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan ke Pusat. Sesuai Kesepakatan dalam Rapat tgl 30 Agustus 2016 maka yang menjadi Fokus Verifikasi data di Kabupaten / Kota adalah sebanyak 428.957 jiwa untuk mendapatkan data yang Valid sebagai dasar menentukan PBI Daerah masing-masing Kabupaten/Kota Sesuai Perencanaan Aksi Integrasi JKBM ke JKN – KIS yang telah direncanakan oleh BPJS Kesehatan Kantor Devisi Regional XI sebagai berikut :

Data Non JKN yang telah diverifikasi akan ditetapkan sebagai PBI APBD (by name by address by NIK) melalui Surat Keputusan Bupati / Walikota di jadwalkan pada minggu ke III dan IV di Bulan Oktober 2016. Pengisian data Calon peserta ke dalam Form Mig 34 oleh Kabupaten / Kota ( Dinas Sosial Kabupaten/Kota) di jadwalkan minggu ke V bulan Oktober 2016 dan minggu I bulan Nopember 2016. Penyerahan data PBI APBD (Form 34) dari Dinas Sosial Kab/Kota ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan, di jadwalkan pada minggu I bulan Nopember 2016. Setelah data diserahkan maka akan dilaksanakan Cleansing dan purifikasi data oleh BPJS Kesehatan pada minggu II bulan Nopember 2016.

Bila ditemukan masalah terhadap data yang di Cleansing maka akan dilaksanakan Feedback terhadap data bermasalah yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan dengan Dinas Sosial Kab/Kota pada minggu III bulan Nopember 2016. Penerimaan kembali data hasil feedback antara BPJS Kesehatan dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota di jadwalkan pada minggu III bulan Nopember 2016. Penanda Tanganan PKS Kepesertaan JKN (PBI APBD) serentak di 9 Kabupaten/Kota se-Bali antara BPJS Kesehatan Provinsi/Kab./Kota di jadwalkan pada minggu I bulan Desember 2016. Distribusi kartu KIS oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota di jadwalkan pada minggu III, IV dan V bulan Desember 2016. Pembayaran Iuran Awal PBI APBD pada bulan Januari dan Pebruari 2017 oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota.

Terima Kasih