PENINGKATAN MATURITAS SPIP DAN KAPABILITAS APIP BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PENINGKATAN MATURITAS SPIP DAN KAPABILITAS APIP Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Rapat Koordinasi Nasional APIP Tahun 2016 Jakarta, 23 AGUSTUS 2016 1

Peningkatan Maturitas SPIP Peningkatan Kapabilitas APIP AGENDA PEMBAHASAN Peningkatan Maturitas SPIP Peningkatan Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah 2

Peran SPIP DAN APIP Dalam Mengawal NAWACITA KONDISI Kesenjangan Korupsi Kemiskinan Toleransi Utang Hukum KONDISI BANGSA Penindakan RPJMN 2015-2019 PROGRAM/ PROYEK PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT APIP BPK AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA Nawa Cita Risiko Penyerapan Rendah .Tidak Efektif Terlambat KKN Pencegahan SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH BANGSA RESPON/MITIGASI RISIKO Penguatan SPIP Penguatan Kapabilitas APIP 3

Independent & Objective Assurance Lines of Defence External Auditor APH 5 4 3 2 1 Independent & Objective Assurance (Internal Auditor) BPK I N T E R A L APIP Management Oversight Manajemen Risiko dan Internal Control SPIP Sumber: Association of Chartered Certified Accountants, UK: Four Lines of Defence, (dimodifikasi) 4

Target Maturitas Level SPIP RPJMN 2015-2019 BILATERAL MEETING DENGAN BAPPENAS Maret 2016 Target K/L Prov. Kab/ Kota Prov Kab/Kota 2015 50 % 43 17 254 NA 2016 60 % 52 20 355 2017 70 % 60 23 45% 30% 2018 80 % 66 27 406 75% * 50% * 2019 85% 70% Populasi 86 34 508 GAP Kondisi 2015 L0 L1 L2 L3 Blm K/L 2 84 Prov 1 4 29 Kab/Kota 5 54 34 413 * Hasil mapping target K/L/Pemda dg BPKP

JML 86 45% 38 85% 73 Target Tahun 2019 Level 3 34 15 28 508 30% 152 TARGET RPJMN 2015 – 2019 PENINGKATAN MATURITAS SPIP SPIP JML BILATERAL MEETING DENGAN BAPPENAS Maret 2016 PP 2/2015: RPJMN 2015-2019 BUKU 2 RPJMN: TABEL 7.1 Indikator Kinerja Bidang Aparatur Negara Target L3 2017 2019 KL 86 45% 38 85% 73 Target Tahun 2019 Level 3 PROV 34 15 28 KAB KOTA 508 30% 152 70% 356 6

JML Target Tahun 2019 Level 3 86 38% 33 85% 73 34 40% 14 28 508 30% TARGET RPJMN 2015 – 2019 PENINGKATAN KAPABILITAS APIP APIP JML Grand Design PK APIP Perka BPKP Nomor 6 Tahun 2015 (Ref: Arahan Presiden dan Bilateral Bappenas) PP 2/2015: RPJMN 2015-2019 BUKU 2 RPJMN: TABEL 7.1 Indikator Kinerja Bidang Aparatur Negara Target L3 2017 2019 Target Tahun 2019 Level 3 KL 86 38% 33 85% 73 PROV 34 40% 14 28 KAB KOTA 508 30% 152 70% 356 7

PENINGKATAN MATURITAS SPIP 8

Landasan Hukum, Tujuan, dan Unsur SPIP Pasal 58 UU 1/2004 tentang Perbend. Negara Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Paket UU Keuangan Negara PENGATURAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 PP 60/2008 KEWAJIBAN MELAKUKAN PENGENDALIAN INTERN Pasal 2 PP 60/2008 tentang SPIP Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. KEWAJIBAN MENCAPAI TARGET TINGKAT MATURITAS SPIP LEVEL 3 TAHUN 2019 Perpres 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019: Buku II RPJMN Baba 1 Pengausutamaan dan Pembangunan Lintas bidang, angka 1.1.2 Pengarusutamaan Tata Kelola yang Baik Indikator: % jumlah K/L/D yang menerapkan SPIP Sasaran 2019: 100% Buku UU, Bab 7 Bidang Aparatur Negara, angka 7.2.2. sub bidang aparatur: Indikator: Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Target 2019: 3 dari skor 1-5 SUB UNSUR Pasal 59 PP 60/2008 tentang SPIP (1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b meliputi: a. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP; b. sosialisasi SPIP; c. pendidikan dan pelatihan SPIP; d. pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan e. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. (2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPKP. MANDAT KEPADA BPKP SELAKU PEMBINA SPIP

PERKEMBANGAN CAPAIAN MATURITAS SPIP PER 23 AGUSTUS 2016 Uraian K/L Pemda Populasi 86 542 Dinilai 7 186 (8%) (34%) C. Hasil Penilaian 0. Belum ada - 4 Rintisan 93 Berkembang 83 Terdefinisi 3 6 4. Terkelola dan Terukur 5. Optimum Kemenkeu, BNP2TKI, BPKP Prov DI Yogyakarta, Kota Lhokseumawe, Kab Tanah Datar, Kab Banyuwangi, Kota Yogyakarta, Kota Tangerang 1010

KARAKTERISTIK LEVEL MATURITAS SPIP Menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan. Pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer Level 5 Optimum Ada praktik pengendalian internal yang efektif. Evaluasi formal dan terdokumentasi. Level 4 Terkelola & Terukur Ada praktik pengendalian intern yg terdokumentasi dengan baik. Evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Level 3 Terdefinisi Ada praktik pengendalian intern tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Pelaksanaan tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi Level 2 Berkembang Target 2019 Ada praktik pengendalian intern – ada kebijakan dan prosedur tertulis, namun masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik. Tanpa komunikasi dan pemantauan Level 1 Rintisan Belum memiliki kebijakan dan prosedur Level 0 Belum Ada 11

Maturitas SPIP Lingkungan Pengendalian Penilaian Risiko UNSUR SUB UNSUR / FOKUS PENILAIAN SUBSTANSI PENGUJIAN LEVEL Penegakan I ntegritas dan Etika Aturan Perilaku (Kode Etik) yg ditetapkan secara formal L5: OPTIMUM Adanya pemantauan/ pengembangan berkelanjutan Ps. 4 Komitmen terhadap Kompetensi Standar kompetensi atas setiap tugas dan fungsi Lingkungan Pengendalian Kepemimpinan yang Kondusif Kebijakan/prosedur Sistem Manajemen Kinerja Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan SO beserta uraian tata laksananya sesuai UU Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Prosedur pendelegasian wwnang yg dibuat scr formal L4: TERKELOLA & TERUKUR Adanya evaluasi formal, berkala dan terdokumentasi Kebijakan yang Sehat t entang Pembinaan SDM Kbijakan/aturan pembinaan SDM sejak rekrutmen sd. pemberhentian Peran APIP yang Efektif Piagam audit /jakwas/dokumen formal lainnya Ps. 13 Hubungan Kerja yang Baik Kebijakan/prosedur mekanisme saling uji data Penilaian Risiko Identifikasi Risiko Kebijakan/pedoman penilaian risiko (identifikasi risiko) Analisis Risiko Kebijakan/pedoman penilaian risiko (analisis risiko) L3: TERDEFINISI Adanya implementasi kebijakan & prosedur ; Adanya Dokumentasi Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah Dokumen penetapan kinerja (PK/ Tapkin) Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebijakan/SOP terkait pembinaan SDM Maturitas SPIP Ps. 18 Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi Pengendalian umum & pengend. aplikasi sisinfo Kegiatan Pengendalian Pengendalian Fisik atas Aset Pengendalian Fisik atas Aset L2:BERKEMBANG Adanya Pengkomunikasian Kebijakan & Prosedur Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja Indikator kinerja utama (IKU) Pemisahan Fungsi Pemisahan tanggung jawab dan tugas Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting Aturan/pdmn otorisasi atas transaksi & kejadian penting Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Pencatatan trans. & kejadian secara akurat & tepat wkt Pembatasan Akses atas Sumber Daya Pembatasan akses atas sumber daya dan catatan Akuntabilitas terhadap Sumber Daya Pertanggungjawaban atas sumber daya dan catatan L1: RINTISAN Adanya Kebijakan & Prosedur Tertulis Ps. 41 Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern Dokumentasi atas implementasi SPI srta transaksi & kejadian penting Informasi & Komunikasi Sarana Komunikasi Kebijakan / prosedur/pedoman infokom / kehumasan Manajemen Sistem Informasi Kebijakan/ SOP/pedoman kom. internal & eksternal Ps. 43 L0: BELUM ADA Belum Ada Kebijakan & Prosedur Tertulis Pemantauan Pemantauan Berkelanjutan Strategi/kebijakan/prosedur pemantauan berkelanjutan Evaluasi Terpisah Kebijakan/pedoman/prosedur untuk evaluasi PI scr terpisah

MENUJU LEVEL 3 maturitas spip “tiga langkah” MENUJU LEVEL 3 maturitas spip Membuat kebijakan penerapan SPIP (Permen/Perka/ Pergub/Perbup/Perwali) Menyusun Juklak/Desain/Roadmap Penyelenggaraan SPIP Membentuk SATGAS/POKJA SPIP di tingkat K/L/D dan satuan/unit kerja Melakukan komunikasi aktif dg SATGAS PEMBINAAN SPIP di BPKP Step 1 Melakukan internalisasi/sosialisasi SPIP di setiap level manajemen Melakukan penilaian LINGKUNGAN PENGENDALIAN dg pendekatan CSA/CEE Melakukan RISK WORKSHOP dg pendekatan CSA untuk identifikasi dan analisis risiko, serta respon/mitigasi risiko Menyusun Dokumen RTP lengkap ditandatangani oleh setiap level Risk Owner Melaksanakan RTP dan melakukan pemantauan Step 2 Melakukan pengukuran dg pendekatan MATURITAS SPIP Mengidentifikasi AOI hasil pengukuran Merumuskan, melaksanakan, dan memantau strategi spesifik pemenuhan AOI Melakukan REASSESSMENT maturitas SPIP Step 3 1313

Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 14

Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015 Arahan Presiden RI Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015 Jakarta, 13 Mei 2015 Kapabilitas APIP: Lima tahun kedepan, level Kapabilitas APIP ditargetkan mencapai 85% Level-3; dan 1% Level-1. APIP menjadi sistem peringatan dini. APIP memberikan solusi atas berbagai masalah. Tingkatkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah. 15

KEBUTUHAN PENINGKATKAN LEVEL KAPABILITAS APIP 1 Pemerintahan Berkelas Dunia (World Class) Visi RB (Perpres 81 Tahun 2010) Tujuan RB pada Area Pengawasan: Terwujudnya pemerintahan yg bersih, bebas dari KKN 2 Untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik Semua Instansi Pemerintah berbenah diri melakukan RB & SPIP APIP melakukan Peran yang Efektif (Psl 11, 59 PP 60 Th 2008) Third Line of Defense First & Second Lines of Defense Mengintensifkan peran APIP untuk meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional serta meningkatkan upaya pencegahan korupsi (Inpres 9 Tahun 2014) APIP perlu meningkatkan kualitas hasil audit intern dan meningkatkan kapabilitas organisasinya Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP Kondisi Yang diharapkan RPJMN 2015-2019 KONDISI SAAT INI 630 APIP NASIONAL (KL 88+ PEMDA 542) sd 30 Juni 2016 CAPAIAN: 453 APIP (71,91 % ) berada di level 1 (initial), 170 APIP (26,98%) (infrastructured)) dan 7 APIP (1,11%) berada di level 3 (integrated) Kapabilitas APIP di level 3, Outcome: reasonable assurance atas ketaatan, 3E dan advisory services untuk perbaikan GRC 16

TINGKATAN OUTCOME LEVEL APIP APIP menjadi agen perubahan LEVEL 5 Optimizing APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern LEVEL 4 Managed APIP mampu menilai efisiensi,efektivitas ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern LEVEL 3 Integrated APIP yang efektif (Ps. 11 PP 60) APIP mampu memberikan keyakinan bahwa proses yang dilakukan sesuai dengan peraturan, dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi LEVEL 2 Infrastructure APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi LEVEL 1 Initial 17

Capaian Level s.d.Triwulan I Tahun 2016 Capaian Kapabilitas APIP s.d. Triwulan I 2016 vs Target 2016 No APIP Capaian vs Target 2016 Capaian Level s.d.Triwulan I Tahun 2016 Jumlah APIP Level 1 Level 2 Level 3 Belum Assesmen 1  K/L: Capaian 88 41 15 5 27   Target 2016 34 43 9  2 Provinsi: 17 16 1 21 4  3 Kabupaten/Kota: 508 303 139 2 64 188 290 30 Total Capaian 630 361 170 7 92 Total Target 2016 381 175 74 % Total Capaian terhadap Jumlah APIP 57,30% 26,98% 1,11% 14,61% % Total Capaian Terhadap Total Target 2016 192,02% 58,62% 23,33% 18

Capaian Peningkatan Kapabilitas APIP s.d Triwulan I 2016 19

CAPAIAN PENINGKATAN KAPABILITAS APIP S.D. TRIWULAN I 2016 NO. APIP Jml APIP Kondisi s.d. 2014 628 APIP Capaian Level 2015 Capaian s.d. Triwulan 1 2016 630 APIP 1 2 3 K/L 88 66 19 62 21 41 15 5 Provinsi 34 28 6 13 17 16 Kabupaten/ Kota 508 464 44 408 100 367 139   J U M L A H 630 558 69 491 134 453 170 7 Prosentase 88,85% 10,99% 0,16% 78,18% 21,34% 0,48% 71,91% 26,98% 1,11% Delta / Capaian Kemajuan Tahun 2015 dibanding Tahun 2014 -10,67% 10,35% 0,32% Delta / Capaian Kemajuan TW I Tahun 2016 dibanding Tahun 2014 -16,94% 15,99% 0,95% Delta / Capaian Kemajuan TW I Tahun 2016 dibanding Tahun 2015 -6,27% 5,64% 0,63% 20

IACM: KPA DAN PERNYATAAN PERAN DAN LAYANAN 30 PERNYATAAN PENGELOLAAN SDM 55 PERNYATAAN PRAKTIK PROFESIONAL 43 PERNYATAAN IACM KPA 40 PERNYA TAAN 240 AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA 43 PERNYATAAN BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI 35 PERNYATAAN STRUKTUR TATA KELOLA 34 PERNYATAAN

STRATEGI PENINGKATAN KAPABILITAS APIP Penyediaan Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP Peningkatan kesadaran untuk memiliki tingkat kapabilitas berkelas dunia Penilaian secara mandiri (self assessment) oleh APIP kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional (IACM) Proses penjaminan kualitas (quality assurance) oleh BPKP Peningkatan secara mandiri (self improvement) kapabilitas APIP oleh APIP Peningkatan kompetensi SDM APIP melalui e-Learning oleh BPKP 1 2 3 4 5 6 22

STRATEGI PENINGKATAN KAPABILITAS APIP Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP acuan bersama bagi seluruh APIP K/L/Pemda dalam peningkatan kapabilitasnya (memuat strategi dan target-target peningkatan Kapabilitas APIP) Perka BPKP No. 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP 1 23

STRATEGI PENINGKATAN KAPABILITAS APIP Peningkatan Kesadaran Pentingnya Memiliki Kapabilitas Berkelas Dunia diperlukan dukungan dan komitmen dari seluruh Pimpinan K/L/Pemda sebagai shareholders APIP serta pimpinan APIP sendiri 2 24

STRATEGI PENINGKATAN KAPABILITAS APIP Self Assessment Kapabilitas APIP berdasarkan Internal Audit Capability Model (IA-CM) penilaian mandiri terhadap Key Process Area yang harus dipenuhi sehingga diketahui Area of Improvement untuk menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi BPKP menyediakan pedoman teknis self assessment yang akan didukung dengan sistem aplikasi 3 25

STRATEGI PENINGKATAN KAPABILITAS APIP Quality Assurance oleh BPKP terhadap Proses Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP menyediakan bantuan dalam proses peningkatan kapabilitas APIP, khususnya dalam melakukan self assessment 4 26

STRATEGI PENINGKATAN KAPABILITAS APIP Self Improvement Kapabilitas APIP Sesuai Hasil Self Assessment pengembangan secara mandiri Kapabilitas APIP berdasarkan hasil self assessment BPKP menyediakan pedoman teknis self improvement bagaimana meningkatkan dari Level-1 ke Level-2; dan dari Level-2 ke Level-3 5 27

STRATEGI PENINGKATAN KAPABILITAS APIP Self Improvement Kapabilitas APIP Sesuai Hasil Self Assessment pengembangan secara mandiri Kapabilitas APIP berdasarkan hasil self assessment BPKP menyediakan pedoman teknis self improvement bagaimana meningkatkan dari Level-1 ke Level-2; dan dari Level-2 ke Level-3 5 28

PROSES PENINGKATKAN KAPABILITAS APIP QA-Validation Self Assessment Self Improvement Monitoring Pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP menggunakan aplikasi online di Web: http://www.bpkp.go.id 29

Terima Kasih 30