DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Bahan kuliah Lembaga Perwakilan Rakyat Oleh: Nur Widyastanti

Pasal 1 angka 4 UU No 32 tahun 2004 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 3 UU No 32 tahun 2004 (1) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah: a. pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi; b. pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintahdaerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 40 UU No 32 tahun 2004 Pasal 40 DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Fungsi, Tugas & Wewenang DPRD Legislasi (membentuk Perda bersama Kepala Daerah). Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan Gubernur atau Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan (Pasal 140 ayat (2) UU No 32/2004). Kelemahan: Sebagian besar inisiatif Perda datang dari eksekutif, kurangnya pemahaman tentang daerah Anggaran (menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemda). Pengawasan (pengawasan terhadap pelaksanaan UU, Perda, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan ditetapkan oleh Pemda). Kelemahan: Belum jelasnya kriteria untuk mengevaluasi kinerja eksekutif.

Fungsi, Tugas & Wewenang DPRD Tugas dan Wewenang: Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama. Menetapkan APBD bersama-sama Bupati. Melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Keputusan Bupati, APBD, Kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan progam pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati atau Wakil Bupati keada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Membangun pendapat dan pertimbangan Kepada Pemerintah Kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati dalam melaksanakan tugas desentralisasi. Tugas-tugas lain yang diberikan Undang-undang.

Hak DPRD: DPRD mempunyai hak: a. interpelasi; b. angket; dan c. menyatakan pendapat.

Hak Anggota DPRD: a. mengajukan rancangan Perda; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan pendapat; d. memilih dan dipilih; e. membela diri; f. Imunitas (hak untuk tidak dinyatakan bersalah atas pernyataan yang ia buat dalam rapat/sidang parlemen); g. protokoler; dan h. keuangan dan administratif.

Alat Kelengkapan DPRD: a. pimpinan; b. komisi; c. panitia musyawarah; d. panitia anggaran; e. Badan Kehormatan; dan f. alat kelengkapan lain yang diperlukan. (dibentuk tidak permanen, sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan saat itu, dapat berbentuk panitia)

Tugas Badan Kehormatan DPRD: Badan Kehormatan mempunyai tugas: a. mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD; b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji; c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih; d. menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.

Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Anggota.DPRD berhenti antarwaktu sebagai anggota karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.

Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Anggota DDRD diberhentikan antarwaktu, karena: a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD; c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau melanggar kode etik DPRD; d. tidak melaksanakan kewajiban anggota DPRD; e. melanggar larangan bagi anggota DPRD; f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara atau lebih.