TUJUH TOPIK PENTING DALAM PENYUSUNAN RENSTRA OPD

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Daerah)
Advertisements

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Rencana Strategis SKPD
RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH (RPS)
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L)
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH
KONSISTENSI DAN INTEGRASI PENYUSUNAN RENJA SKPD TAHUN 2017
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Strategi dan Program 5 tahunan
Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Dalam Penganggaran
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
PENYUSUNAN RENSTRA-KL Dr. Bambang Widianto
Keterkaitan RenStra OPD
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
Analisis sinergisitas Visi-Misi dan Isu strategis Pembangunan Daerah
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
Integrasi Hasil GAP dalam Perencanaan Tahunan
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
Logical Framework Penyusunan RPJMD
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
RAPAT KOORDINASI PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Integrasi gender dalam RPJMD dan RKPD
Integrasi gender dalam sistim PERENCANAAN di DAERAH
PPT 4.3 MANAJEMEN BERBASIS KINERJA
Mekanisme kerja KPPPA dan pola untuk menyusun disain program
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
SINERGI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT-DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
STRATEGI KEBIJAKAN.
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
Menuju Laporan Kinerja yang Akuntabel
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA LOMBOK BARAT 08 DESEMBER 2018.
Pemerintah Kabupaten Buleleng
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
RANCANG BANGUN SIGA SULSEL
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

TUJUH TOPIK PENTING DALAM PENYUSUNAN RENSTRA OPD Sosisalisasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017

Subtansi Pekerjaan Penyusunan Renstra RPJMN / Nawa Cita Rumuskan Indikator Kinerja Renstra Kementerian Kewenangan UU 23/2014 Data Prestasi Kerja 5 tahun Yll Bab 2.3 OPD Harus Bekerja Menjalankan Amanat dan Memecahkan Permasalahan urusan Bab 3.1 Rumuskan Permasalahan Tugas Dan Fungsi Bab 3.5 Permasalahan Utama/Strategis Amanat UU Lainnya Renstra PD Provinsi Indikator sasaran Tujuan&Sasaran RPJMD Bab 4 Strategi & Kebijakan Sintesa Kewenangan Indikator Program Bab 5 Subtansi Pekerjaan Penyusunan Renstra Indikator Kegiatan

Topik-1 (Sintesa Kewenangan dan Merumuskan Indikator Kinerja Untuk 5 Tahun Yad)

Kewenangan Dimiliki Daerah Perencanaan dan Penganggaran Pembentukan Lembaga Perencanaan dan Penganggaran Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Perencanaan dan Penganggaran Kelembagaan Sub Urusan Pemerintahan Tugas Teknis Dinas Kode Program Kewenangan setiap Sub Urusan Pemerintahan Fungsi Dasar Kode Kegiatan Pemerintah Indikator Kegiatan Provinsi Uraian tugas sesuai fungsi dasar Dinas yg memuat unsur POAC Kab/Kota Komponen Input Indikator Input

Pembagian Urusan Pemerintahan Contoh : Bidang PPPA My First Template Pembagian Urusan Pemerintahan Contoh : Bidang PPPA 2. Perlindungan Perempuan 3. Kualitas Keluarga Kualitas Hidup Perempuan 4. Sistem Data Gender dan Anak 6. Perlindungan Khusus Anak . 5. Pemenuhan Hak Anak

Lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah

diterjemahkan Kewenangan Organisasi Perangkat Daerah Sub Urusan PPPA 1. Kualitas Hidup Perempuan 2. Perlindungan Perempuan 3. Kualitas Keluarga 4. Sistem Data Base Gender dan Anak 5. Pemenuhan Hak Anak 6. Perlindungan Khusus Anak Perbup Jepara 56-2016 Dinas PPPA, Dalduk dan KB Bid PPPA Bid . KB dan Dalduk Bid. Keluarga Sejahteran Sie PP Sie PA

Mekanisme Persandingan Kewenangan vs Tupoksi Sub Urusan Rincian Kewenangan Tugas Pokok dan Fungsi Undang Undang Teknis Sintesa Kewenangan Indikator Kinerja

Contoh Persandingan URUSAN PP & PA Kewenangan berdasarkan UU 23 Tahun 2014 TUPOKSI berdasarkan Peraturan Daereah/Peraturan Gubenrur atau Peraturan Bupati/Walikota Amanat Per-UU-an Teknis l Sintesa antara Kewenangan dan Tupoksi Sub Urusan : Kualitas Hidup Perempuan Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota. Koordinasi, fasilitasi pelaksanaan PUG. Koordinasi PUG lintas bidang. Pemantauan dan evaluasi PUG Inpres 9 Tahun 2000 : Pelembagaan PUG melalui PPRG Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota. Koordinsi kebijakan kualitas hidup perempuan. Fasilitlasikoordinasi pemberdayaan perempuan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan Permendagri 67/2011 Pemerintah daerah wajib meningkatkan kapasitas lembaga

Topik-2 (Gambarkan Kondisi Kinerja 5 Tahun Yll)

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Isi Bab II Point (3) Kinerja Pelayanan PD Review Pencapaian Kinerja Pelayanan PD TABEL KINERJA PROGRAM PD Tabel Kinerja Program PD 17

TABEL ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM PD Lanjutan (2.3) kinerja pelayanan PD.... TABEL ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM PD 18

Lanjutan point (2.3) kinerja pelayanan PD.... INDIKATOR PP DAN PA 19

Topik-3 (Temukan Masalah yang Masih Akan Kita Hadapi selama 5 Tahun Yang Akan Datang)

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Permasalahan merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan (berdasarkan tupoksi) yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan (diharapkan) serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Gap atau Permasalahan Kenyataan Rumusan harapan dilihat dari: Target Renstra Target RPJMD Target SPM Amanat undang-undang Kesepakatan internasional (MDG’s) Target Renstra Kementerian Lainnya Harapan 21

Ciri-ciri Kalimat Permasalahan Biasanya menggunakan kalimat negatif (-) CONTOH Menurunnya atau rendahnya ….. (pada indikator “maksimal”) yang nilainya semakin tinggi berarti capaiannya semakin baik, misalnya tingkat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. 1 Meningkatnya atau tingginya….. (pada indikator “minimal”yang nilainya semakin tinggi berarti capaiannya semakin jelek, misalnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak). 2 23

terkait Kesetaraan dan Keadilan Gender Contoh Permasalahan terkait Kesetaraan dan Keadilan Gender Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) setiap tahun meningkat namun masih relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. Angka Harapan Hidup perempuan, angkanya lebih rendah dibandingkan daerah lain atau dibawah rata-rata provinsi dan atau nasional. Rata-rata lama sekolah angkanya lebih rendah dibandingkan daerah lain atau dibawah rata-rata provinsi dan atau nasional. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) angkanya lebih rendah dibandingkan daerah lain atau dibawah rata-rata provinsi dan atau nasional. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah  terlihat dari persetase keterwakilan perempuan dalam parlemen, jauh dibawah kondisi ideal 30%. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi  terlihat dari gap pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. 24

Topik -4 (Seleksi Permasalahan yang Ada Tentukan Isu Strategisnya)

Penentuan Isu-isu Strategis Suatu permasalahan yg menjadi isu strategis adl keadaan yg apabila tdk diantisipasi akan menimbulkan kerugian yg lebih besar/ sebaliknya dlm hal tdk dimanfaatkan akan menghilangkan peluang utk meningkatkan layanan kpd masy dlm jangka panjang. 1 Isu strategis dirumuskan dengan kalimat negatif. 2 3 Penentuan isu-isu strategis pelayanan PD antara lain dapat dilakukan dgn metode/cara: Dibahas melalui FGD dgn melibatkan para pakar yg memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis. Metode skoring dgn pembobotan 26

Untuk Penentuan Isu Strategis Contoh Bobot Kriteria Untuk Penentuan Isu Strategis No Kriteria*) Bobot**) 1 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi 20 2 Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap publik 3 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 15 4 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 5 Merupakan Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 30 Total 100 *) urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 27

Dalam Penentuan Isu-isu Strategis Contoh Tabel Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis Permasalahan Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 Kriteria 4 Kriteria 5 Total Rangking Skor (1-5) x bobot 20 x bobot 15 x bobot 30 Skor x Bobot 28

Topik-5 (Perumusan Tujuan Sasaran)

BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Lanjutan.. BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD Strategi dan Kebijakan BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI. INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Perumusan Tujuan Pelayanan PD Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi PD. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus kuantitatif, namun terukur, setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Rumusan tujuan harus realistis dan dapat dicapai.

Langkah-langkah Perumusan Tujuan Pelayanan PD Menelaah tugas dan fungsi PD Menelaah pernyataan tujuan pembangunan jangka menengah dalam Rancangan Awal RPJMD untuk dikaitkan dengan tugas dan fungsi PD Menelaah hasil perumusan isu-isu strategis PD Merumuskan pernyataan Tujuan

Perumusan Sasaran Pelayanan PD Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Langkah-langkah Perumusan Sasaran Pelayanan PD Mereview pernyataan tujuan Renstra PD yang telah dibuat Merumuskan pernyataan sasaran untuk masing-masing tujuan Merumuskan rancangan indikator kinerja sasasaran (impact) dan target indikator yang terukur dari setiap sasaran. Memeriksa kembali konsistensi pernyataan sasaran terhadap tujuan dan melakukan penyempurnaan bila diperlukan

Tujuan dan Sasaran RENSTRA-PD TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)    dst TUJUAN Pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. SASARAN Hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan

J Perumusan Strategi & Kebijakan STRATEGI dan KEBIJAKAN dalam Renstra PD adalah strategi dan kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rancangan Awal RPJMD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan PD bagi setiap program prioritas. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan PD, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah PD.

Langkah-langkah Perumusan Strategi Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/strengths, kelemahan/weaknesses, peluang/opportunities, dan tantangan/threats). Menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran ke dalam berbagai tabel.

Topik-6 (Perumusan Strategi Arah Kebijakan)

Pemilihan Strategi Pemilihan strategi yang paling tepat (efektif dan efisien) diantara berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui metode SWOT, dapat dilakukan melalui: Dibahas kembali melalui Focussed Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman di bidang manajemen strategik. Menggunakan metode pembobotan dengan cara seperti yang dilakukan terhadap penentuan isu-isu strategis. Menggunakan metode Balanced Score Card. Menggunakan kombinasi antara FGD dengan metode lainnya untuk obyektifitas pemilihan strategi.

Perumusan Kebijakan Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan dan melanggar kepentingan umum.

Langkah-langkah Perumusan Kebijakan Rancangan kebijakan dari setiap strategi mempertimbangkan: Besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan implementasi strategi Keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan Menguji rumusan rancangan kebijakan apakah dapat menghasilkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas : yang menjadi tugas dan fungsi PD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dan mempertimbangkan faktor penentu keberhasilan

Topik-7 (Perumusan Program dan Kegaitan)

Apakah Program dan Kegiatan? Program  bentuk instrumen kebijakan yg berisi satu/lebih kegiatan yg dilaksanakan oleh PD/masy  dikoordinasikan oleh pemda utk mencapai sasaran & tujuan pembangunan daerah. Kegiatan  bagian dr prog yg dilaksanakan oleh SKPD sbg bagian dr pencapaian sasaran terukur pd suatu program, & terdiri dr sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yg berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan & teknologi, dana/kombinasi dr beberapa/kesemua jenis sumber daya tsb, sbg masukan (input) utk menghasilkan keluaran (output) dlm bentuk barang/jasa. Prog & keg  bagian dr arsitektur kinerja utk mencapai sasaran pembangunan.

Program Perangkat Daerah Berpedoman Pada RPJMD RPJPD RPJMD Visi & Misi Visi & Misi RPJPD Renstra SKPD Tuj. & Sasaran Tuj. & Sasaran Strategi, Arah kebijakan, & Kebijakan Umum Program & Kegiatan yang “secara langsung” diselenggarakan untuk mencapai visi & misi Program & Kegiatan Prioritas Penyeleng. Bid. Urusan Lainnya Program Pemb Daerah Program & Kegiatan yang “secara tidak langsung” diseleng-garakan untuk mencapai visi & misi Program & Kegiatan Prioritas Program Prioritas

Langkah-langkah Perumusan Rencana Program & Kegiatan Review kembali Rancangan Awal RPJMD : Isu-isu strategis, Tujuan & Sasaran pembangunan 5 tahun mendatang, strategi & arah kebijakan. Kebijakan umum & prog pembangunan daerah, Indikasi rencana prog prioritas yg disertai kebutuhan pendanaan Periksalah  apakah Tujuan & Sasaran perangat daerah pada 5 tahun mendatang, strategi, & kebijakan dlm Rancangan Renstra PD telah relevan dan sinergis dgn Rancangan Awal RPJMD  lakukan penyesuaian jika diperlukan. Perhatikan indikator prog & pagu per prog. Rumuskan target outcome program PD utk mencapai sasaran pembangunan.

Lanjutan langkah perumusan... Lakukan perumusan target output/keluaran yg akan dihasilkan mell keg-keg dlm rangka mencapai target outcome prog PD. Lakukan perumusan keg. Hitunglah biaya keg utk mencapai target output keg. Hitunglah biaya prog utk mencapai target outcome. Periksalah apakah total biaya prog sesuai dgn pagu PD.  Jika melebihi pagu PD  lakukan prioritas prog & keg shg sesuai dgn pagu PD.  Daftar urutan prioritas prog & keg mjd salah satu bahan yg akan dibahas dlm Forum PD dlm penyusunan Renstra PD. Susunlah rincian target outcome prog ke dlm target tahunan. Berdasarkan target outcome tahunan  susun perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan prog per tahun.

Perumusan Program Prioritas No Permasalahan Pembangunan Daerah Faktor Penentu Keberhasilan Program Prioritas Indikator Kinerja Target Kinerja  

Program Pembangunan Daerah RPJMD BAB VII RPJMD PD A PD B PD C PD D PD E Sasaran RPJMD Program Prioritas SASARAN 1 .................................. Program .......................................... Program .......................................... SASARAN 2 ............................................ Program .......................................... Program .......................................... Program .......................................... SASARAN 3 ............................................ Program .......................................... Program .......................................... Program ..........................................

Indikasi Program RPJMD BAB VIII RPJMD Bid. Urusan/ Program Prioritas Indikator Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 PD Program .. ...................................................................................................... Program … ...................................................................................................... Program .. ...................................................................................................... Program .. ...................................................................................................... Program .. ......................................................................................................

Struktur Program : PD Sasaran Renstra PD 2016 2017 2018 2019 2020 dst Program ........................................ Program pencapaian sasaran STRATEGI & KEBIJAKAN Program ....................................... Program ....................................... Program administrasi - manajerial Program ....................................... Program ....................................... Program ....................................... Program administrasi - perkantoran Program ....................................... Program .......................................

Rekapitulasi Program Prioritas Bidang Urusan Program 2016 2017 2018 2019 2020 Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 dst Program .......................................... Program .......................................... Program .......................................... Program .......................................... Program .......................................... Program .......................................... Program .......................................... Program .......................................... Program .....................................

Program/Kegiatan PD Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Sasaran Program Renstra ............................................ Program./ Kegiatan................................... Program/ Kegiatan.......................... SASARAN 2 ............................................ Program/ Kegiatan......................... Program/ Kegiatan......................... Program/ Kegiatan......................... SASARAN 3 ............................................ Program/ Kegiatan......................... Program/ Kegiatan......................... Program/ Kegiatan.........................

Program Prioritas/Kegiatan Contoh 1: SASARAN: Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender KEBIJAKAN Program Prioritas/Kegiatan Peningkatan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan, serta kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan 2012 2013 2014 2015 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan 1 Pengarus Utamaan Gender Bidang Politik, Hukum dan Hankam Kegiatan 2 Pengarus Utamaan Gender Bidang Politik, Hukum dan Hankam Kegiatan 3 Pengarus Utamaan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga

Peningkatan dan perlindungan hak perempuan Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO Contoh 2: SASARAN: KEBIJAKAN Program Prioritas/Kegiatan 2017 2018 2019 Peningkatan dan perlindungan hak perempuan Program: Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan 1: Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga Kegiatan 2: Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kegiatan 3: Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perhitungan Pagu Indikatif Program Prioritas Setelah prog prioritas diketahui  baik berasal dr perumusan strategis maupun rumusan permasalahan pembangunan daerah  Susun alokasi pagu per prog. Pagu Indikatif Prog mrpkn jml dana yg tersedia utk mendanai Prog Prioritas Tahunan  penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yg ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhitungan pagu indikatif mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah  ketersediaan dana utk Prioritas I, Prioritas II & Prioritas III.

Perhitungan Pagu Program Outcome Standar Belanja Pagu Program PD Program 1 ....... Keluaran 1 ...... Rp. ......... PD 1 Keluaran 2 ...... Keluaran 3 ...... Dst ...... Program 2 ....... PD 2 Program dst .......  

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, & Pendanaan Indikatif PD Provinsi/Kabupaten/Kota: …………… Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja PD Penanggungjawab Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Tujuan 1 Sasaran 1   Program ................ Kegiatan................ Sasaran 2 Dst .......................

Keterkaitan Program dengan Program PD Kode   Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Penanggung Jawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD target Rp Target 1 Urusan Wajib 01 Pendidikan 02 Program......... 03 Dst ..... Program prioritas dalam RPJMD dimuat dalam Renstra SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, untuk diterjemahkan ke dalam kegiatan. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggungjawab Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Tujuan 1 Sasaran 1   Program ............ Kegiatan..............

My First Template TERIMA KASIH