PENGEMBANGAN SIIDaKep BERBASIS GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) Oleh: Drs. SOHEH ABDURAHMAN, M.Pd Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

A. LATAR BELAKANG URUSAN ADMINDUK DAN PENCATATAN SIPIL MERUPAKAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR UU No. 23/2014 Jo. UU No. 9/2015 TTG PEMERINTAHAN DAERAH (Ps. 12, 17) DAERAH BERHAK MENETAPKAN KEBIJAKAN DAERAH UNTUK MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DENGAN BERPEDOMAN PADA NSPK YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT

B. KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMKAB B. KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMKAB. SUKABUMI DALAM PENYELENGGARAAN ADMINDUK KOORDINASI PENYELENGGARAAN ADMINDUK PEMBENTUKAN SEBAGAI INSTANSI PELAKSANA PENGATURAN TEKNIS PENYELENGGARAAN ADMINDUK PEMBINAAN DAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN ADMINDUK PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN MASYARAKAT DI BIDANG ADMINDUK PENUGASAN KEPADA DESA UNTUK MENYELENG-GARAKAN SEBAGIAN URUSAN ADMINDUK BERDASARKAN ASAS TUGAS PEMBANTUAN PENYAJIAN DATA KPNDK BERSKALA KAB/KOTA DARI DKB KEMENDAGRI KOORDINASI PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN ADMINDUK UU No. 23/2006 Jo. UU No. 24/2013 TTG ADMINDUK (Ps. 7)

C. PENYELENGGARAAN ADMINDUK OLEH DISDUKCASIP KAB C. PENYELENGGARAAN ADMINDUK OLEH DISDUKCASIP KAB. SUKABUMI SEBAGAI INSTANSI PELAKSANA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAI RANGKAIAN KEGIATAN PENATAAN DAN PENERTIBAN DALAM PENERBITAN DOKUMEN DAN DATA KEPENDUDUKAN, PENYELENGGARAAN URUSAN ADMINDUK DAN PENCATATAN SIPIL DILAKUKAN MELALUI: PENDAFTARAN PENDUDUK PENCATATAN SIPIL PENGELOLAAN INFORMASI ADMINDUK PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN UU No. 23/2006 Jo. UU No. 24/2013 TTG ADMINDUK RPJMN RENSTRA KEMENDAGRI RPJMD KAB. SUKABUMI RKPD KAB. SUKABUMI VISI: “TERWUJUDNYA KAB. SUKABUMI YANG RELIGIUS DAN MANDIRI” MISI: MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS EKONOMI LOKAL MELALUI BIDANG AGRIBISNIS, PARIWISATA DAN INDUSTRI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN MEWUJUDKAN SDM YANG BERDAYA SAING DAN RELIGIUS MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN PROFESIONAL OPTIMALISASI PELAYANAN KESEHATAN, PENDIDIKAN DAN INFRASTRUKTUR DAERAH RENSTRA DAN RENJA INSTANSI PELAKSANA DISDUKCASIP KAB. SUKABUMI

LANJUTAN........ STRATEGI DAN KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN DAN KELUARAN MENINGKATKAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK PENINGKATAN KINERJA PELAYAN-AN PENDAFTARAN PENDUDUK MENINGKATKAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL PENINGKATAN KINERJA PELAYAN-AN PENCATATAN SIPIL 3. MENINGKATKAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINDUK PENINGKATAN KINERJA PENGE-LOLAAN INFORMASI ADMINDUK MENINGKATKAN PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPEN-DUDUKAN PENINGKATAN KINERJA PEMAN-FAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN RENSTRA DAN RENJA INSTANSI PELAKSANA DISDUKCASIP KAB. SUKABUMI PROGRAM/KEGIATAN DAN KELUARAN PROGRAM/KEGIATAN KELUARAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK MENINGKATNYA PELAYANAN PEN-DAFTARAN PENDUDUK PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL MENINGKATNYA PELAYANAN PEN-CATATAN SIPIL 3. PENINGKATAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINDUK MENINGKATNYA PENGELOLAAN INFORMASI ADMINDUK PENINGKATAN PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KPNDK MENINGKATNYA PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPEN-DUDUKAN

D. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SIIDaKep 1 PROGRAM ERCEPATAN (QUICK WINS) MANAJEMEN YANADMINDUK SEBAGAI SUATU INISIATIF DALAM MENINGKATKAN MANAJEMEN YANADMINDUK YANG MUDAH DAN CEPAT DICAPAI MENGAWALI SUATU PROGRAM BESAR DAN SULIT, YANG BERMANFAAT UNTUK MENDAPATKAN MOMENTUM AWAL YANG POSITIF DAN KEPERCAYAAN DIRI UNTUK MELAKUKAN SESUATU YANG BERAT 1. HALLO KEPENDUDUKAN DAN SMS GATWAY 2. PERJANJIAN KERJASAMA PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DENGAN RSUD, RS SWASTA, DINKES (PKM DAN BIDAN) SERTA PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN TERPADU ISBAT NIKAH BAGI KELUARGA KURANG MAMPU DENGAN KEMENAG DAN PA 3. PENYELENGGARAAN YANADMINDUK SECARA MOBILE 4. PENATAAN DATABASE KEPENDUDUKAN BER-SKALA KABUPATEN DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DISDUKCASIP DENGAN BKKBD, DISDIK, DINKES, DINSOS DAN BPS DENGAN MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN SIIDaKep

LANJUTAN........ 2 LANDASAN KEBIJAKAN UU NO. 23/2006 Jo. UU NO. 24/2013 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 23/2006 TTG ADMINDUK PP NO. 37/2007 Jo. PP NO. 102/2012 TTG PERUBAHAN ATAS PP NO. 37/2007 TTG PELAKSANAAN UU NO. 23/2006 TTG ADMINDUK PERPRES NO. 25/2011 TTG PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SIAK PERDA NO. 7/2013 TTG PENYELENGGARAAN ADMINDUK PERBUP NO. 8/2014 TTG PENATAAN DATABASE KEPENDUDUKAN PERBUP NO. 52/2015 TTG SIIDaKep 3 MAKSUD DAN TUJUAN A. MAKSUD UNTUK MENSELARASKAN, MENSERASIKAN DAN MEMADUKAN DATABASE KEPENDUDUKAN YANG TERINTEGRASI BERSKALA KABUPATEN B. TUJUAN UNTUK MEWUJUDKAN DATABASE KEPENDUDUKAN YANG TERINTEGRASI BERSKALA KABUPATEN

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SIIDaKep LANJUTAN ......... 4 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SIIDaKep SIIDaKep ADALAH SUATU SISTEM INFORMASI YANG MENGGUNAKAN TI DAN KOMUNIKASI UNTUK MENGINTEGRASIKAN DATABASE KPPDK BERSKALA KAB. MENJADI INFORMASI YANG DISAJIKAN DAN DIMANFAATKAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN PEMKAB. SUKABUMI A. TUJUAN MENJAMIN KETERSEDIAAN, KUALITAS DAN AKSES DATABASE KPPDK YANG TERINTEGRASI BERSKALA KAB. MEMBERDAYAKAN PERAN PD/INSTANSI/LEMBAGA DALAM PENYELENGGARAAN SIIDaKep MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN SIIDAKEP DALAM RUANG LINGKUP SISTEM PENGINTEGRASIAN DATABASE KPPDK BERSKALA KAB. YANG BERDAYA GUNA DAN BERHASIL GUNA MELALUI PENGUATAN KERJASAMA, KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI DATABASE KPPDK B. MANFAAT TERSEDIANYA DATA KPPDK YANG TELAH DILENGKAPI DENGAN ELEMEN DATA, SEPERTI INDIKATOR KS, PENDIDIKAN, KESEHATAN, SOSIAL, EKONOMI DAN LAIN-LAIN. TERSEDIANYA DATA KPPDK BERSKALA KAB. (KAB. SUKABUMI SATU DATA) HASIL PENGINTEGRASIAN DATABASE KPPDK YANG TERSEBAR DI PD/INSTANSI/LEMBAGA DI LINGKUNGAN PEMKAB. SUKABUMI UNTUK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI RUJUKAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN.

E. PENGEMBANGAN SIIDaKep BERBASIS GIS 1 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) ADALAH SUATU SISTEM INFORMASI INTEGRASI DATABASE KPPDK YANG MEMILIKI FUNGSI MENGUMPULKAN, MENGATUR, MENGELOLA, MENYIMPAN DAN MENYAJIKAN INFORMASI SPASIAL DATA SEBARAN PENDUDUK DAN YANADMINDUK KPDK YANG BERKOORDINAT GEOGRAFIS (LOKASI KERUANGAN) YANG ADA DI SUATU WILAYAH BERSKALA KABUPATEN. GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) MERUPAKAN SUATU ALAT BANTU SISTEM INFORMASI YANG DIRANCANG KHUSUS UNTUK INFORMASI SPASIAL DATA SEBARAN PENDUDUK DAN PELAYANAN ADMINISTRASI KPPDK DALAM SIIDaKep YANG BERKOORDINAT GEOGRAFIS (LOKASI KERUANGAN) YANG ADA DI SUATU WILAYAH BERSKALA KABUPATEN 2 LANDASAN KEBIJAKAN UU NO. 4/2011 TTG INFORMASI GEOSPASIAL PP NO. 9/2014 TTG PELAKSANAAN UU NO. 4/2011 TTG INFORMASI GEOSPASIAL PERPRES NO. 27/2014 TTG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL (JIGN)

LANJUTAN ......... MAKSUD DAN TUJUAN 3 A. MAKSUD B. TUJUAN UNTUK AKURASI DATABASE KPPDK DARI HASIL PENGINTEGRASIAN DATABASE KPDDK DENGAN PENCANTUMAN NIK SECARA NASIONAL SEBAGAI SATU-SATUNYA DATA KPDDK DENGAN SINGLE IDENTITY NUMBER BERDASARKAN DKB KEMENTERIAN DALAM NEGERI SERTA MEMPERMUDAH MENDAPATKAN INFORMASI SPASIAL DATA SEBARAN PENDUDUK DAN YANADMINDUK KPPDK DALAM SIIDaKep YANG BERKOORDINAT GEOGRAFIS (LOKASI KERUANGAN) YANG ADA DI SUATU WILAYAH BERSKALA KABUPATEN 3 MAKSUD DAN TUJUAN B. TUJUAN MENJAMIN KETERSEDIAAN, KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SPASIAL DATA SEBARAN PENDUDUK DAN YANADMINDUK KPPD DALAM SIIDaKep YANG BERKOORDINAT GEOGRAFIS (LOKASI KERUANGAN) YANG ADA DI SUATU WILAYAH BERSKALA KABUPATEN MEWUJUDKAN SIIDaKep YANG BERDAYA GUNA DAN BERHASIL GUNA DENGAN INFORMASI SPASIAL DATA SEBARAN PENDUDUK DAN YANADMINDUK KPPDK YANG BERKOORDINAT GEOGRAFIS (LOKASI KERUANGAN) YANG ADA DI SUATU WILAYAH BERSKALA KABUPATEN MENDORONG PENGGUNAAN SIIDaKep DENGAN INFORMASI SPASIAL DATA SEBARAN PENDUDUK DAN YANADMINDUK KPPDK YANG BERKOORDINAT GEOGRAFIS (LOKASI KERUANGAN) YANG ADA DI SUATU WILAYAH BERSKALA KABUPATEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI KAB. SUKABUMI

RENCANA PELAK-SANAAN PENGEM-BANGAN SIIDaKep BERBASIS GIS LANJUTAN ......... 2 RENCANA PELAK-SANAAN PENGEM-BANGAN SIIDaKep BERBASIS GIS A TAHAP PERSIAPAN INVENTARISASI KEBUTUHAN PERANGKAT DAN DATA KEPENDUDUKAN PENGEMBANGAN SIIDAKEP BERBASIS GIS PENYUSUNAN KEBUTUHAN PERANGKAT DAN DATA KEPENDUDUKAN PENGEMBANGAN SIIDAKEP BERBASIS GIS PELAPORAN HASIL PENYUSUNAN KEBUTUHAN PERANGKAT DAN DATA KEPENDUDUKAN PENGEMBANGAN SIIDAKEP BERBASIS GIS B TAHAP PELAKSANAAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN REGULASI, MODUL/PEDOMAN/ PETUNJUK TEKNIS, SOP DAN SDM SIIDaKep BERBASIS GIS 2. PENGUMPULAN DATA (COMMUNICATION) PENGEMBANGAN SIIDaKep BERBASIS GIS 3. ANALISISIS KEBUTUHAN SISTEM (PLANNING) PENGEM-BANGAN SIIDaKep BERBASIS GIS 4. PERANCANGAN SISTEM (MODELLING) PENGEMBANGAN SIIDaKep BERBASIS GIS, MELIPUTI: RANCANGAN PROSES DATA FLOW DIAGRAM (DFD) DAN DIAGRAM; DAN b. RANCANGAN INTERFACE.

LANJUTAN ......... C TAHAP EVALUASI DAN PELAPORAN 5. PENENTUAN OKASI DAN PENGAMBILAN KOORDINAT GEOGRAFIS PENGEMBANGAN SIIDaKep BERBASIS GIS 6. PEMBANGUNAN SISTEM (MODELLING) PENGEMBANGAN SIIDaKep BERBASIS GIS, MELIPUTI: DIGITASI PETA, KLASIFIKASI DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMBUATAN PROGRAM 7. PENGUJIAN SISTEM (MODELLING) PENGEMBANGAN SIIDaKep BERBASIS GIS 8. IMPLEMENTASI SIIDaKep BERBASIS GIS C TAHAP EVALUASI DAN PELAPORAN 1. EVALUASI PENGEMBANGAN SIIDaKep BERBASIS GIS, DAN 2. PELAPORAN PENGEMBANGAN SIIDaKep BERBASIS GIS

BEST PRACTICES SIIDaKep BERBASIS GIS

TERIMA KASIH