H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DIY TAHUN 2010
Hubungan Antar Pemerintahan
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
VISI – MISI DAN PROGRAM IR. DJAMALUDDIN MAKNUN, MP DR. MASJKUR, SP., M.SI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA PERIODE 2015 – 2020.
ARAH DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SIPPD Sosialisasi Musrenbang RKPD PROV JATIM ** UMUM ** 13 Peb 2014
PENGANGGARAN SANITASI
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
Deputi Bidang Pengembangan Regional
Universitas Negeri Semarang
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
MUSRENBANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU BAPPEDA PROVINSI BENGKULU
Pemerintah Kota Lubuklinggau
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH HASIL KESEPAKATAN PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 (BIDANG.
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
PENATAAN KELEMBAGAAN PEMDA DIY
Rencana Kerja DPUPKP 2017 No
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PEREKONOMIAN INDONESIA
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
Latihan Penyusunan RPJMD
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Otonomi Daerah studi kasus provinsi riau
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SAMARINDA PADA APBD PROVINSI KALTIM
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
STRUKTUR APBN (D) MENGGAMBARKAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE A.PENDAPATAN RP. XXXX B.BELANJA RP.
KEPALA BIRO ORGANISASI
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA LOMBOK BARAT 08 DESEMBER 2018.
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017
Oleh: Ir. Edison Siagian, ME
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
Pengelolaan website pemerintah daerah
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Transcript presentasi:

H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos DUKUNGAN OPD TERHADAP PENCAPAIAN VISI DAN MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PERIODE 2017-2022 H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos

PENDAHULUAN

Pendahuluan Lampiran III Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 (Hal 49) merupakan referensi utama dalam merumuskan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan. Visi menurut Permendagri 54/2010 adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

RPJMD dalam UU 23/2014 Pasal 263 1. Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: a. RPJPD; b. RPJMD; dan c. RKPD. 3. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Lanjutan Renstra PD...

Visi Misi Pasangan Bakal Calon Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Religius dan Berbudaya Memperkuat Sumberdaya Alam yang Seimbang Dengan Kesejahteraan Rakyat Mewujudkan Jepara yang Mandiri dan Berkemajuan Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat Visi : Terwujudnya JEPARA MADANI yang BERKARAKTER, MAJU dan BERDAYASAING

Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Religius dan Berbudaya Visi : Terwujudnya JEPARA MADANI yang BERKARAKTER, MAJU dan BERDAYASAING No Misi Urusan Terkait 1. Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Religius dan Berbudaya Pendidikan Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemuda dan Olahraga Kebudayaan 2. Memperkuat Sumberdaya Alam yang Seimbang Dengan Kesejahteraan Rakyat Perikanan Pertanian Pangan Lingkungan Hidup OPD pengampu urusan harus mendukung tercapainya visi dan misi Pasangan Bupati Wakil Bupati

Mewujudkan Jepara yang Mandiri dan Berkemajuan Koperasi dan UMKM Visi : Terwujudnya JEPARA MADANI yang BERKARAKTER, MAJU dan BERDAYASAING No Misi Urusan Terkait 3. Mewujudkan Jepara yang Mandiri dan Berkemajuan Koperasi dan UMKM Penanaman Modal Pariwisata Perdagangan Perindustrian Tenaga Kerja Transmigrasi 4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan Perumahan dan Pemukiman Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perhubungan Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak OPD pengampu urusan harus mendukung tercapainya visi dan misi Pasangan Bupati Wakil Bupati

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat Visi : Terwujudnya JEPARA MADANI yang BERKARAKTER, MAJU dan BERDAYASAING No Misi Urusan Terkait 5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Komunikasi & Informatika Persandian Statistik Kearsipan Kepegawaian Perpustakaan Fungsi Perencanaan Pembangunan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Fungsi Keuangan Fungsi Pengawasan Fungsi Setda Fungsi Setwan

PROGRAM BUPATI JEPARA

Program (Program Prioritas Pencapaian Visi-Misi) Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan Peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat Pemantapan budaya dan karakter masyarakat Jepara Peningkatan jaringan infrastruktur transportasi hingga ke pelosok pedesaan Peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam Peningkatan kualitas konservasi sumberdaya alam dan lingkungan Peningaktan pertumbuhan perekonomian masyarkat yang mantap Peningkatan keterpaduan industri manufaktur pertanian dan kelautan secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik

11 program tersebut akan diterjemahkan dalam bab VIII RPJMD yang didalamnya harus diikuti dengan indikator kinerja, target dan pendanaan indikatif. Dari 11 program tersebut ada beberapa program yang perlu dipertegas, namun ada satu program yang sulit dirumuskan indikator kinerjanya. No Program Masukan 1. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan Selain kualitas dan relevansi perlu ditambah dengan aksesibilitas dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat Telah sesuai 3. Pemantapan budaya dan karakter masyarakat Jepara Program ini cukup sulit rumusan indikator kinerjanya 4. Peningkatan jaringan infrastruktur transportasi hingga ke pelosok pedesaan 5. Peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat Termasuk didalamnya peningkatan kualitas RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 6. Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam 7. Peningkatan kualitas konservasi sumberdaya alam dan lingkungan 8. Peningaktan pertumbuhan perekonomian masyarkat yang mantap 9. Peningkatan keterpaduan industri manufaktur pertanian dan kelautan secara berkelanjutan. 10. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat 11. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik Partisipasi masyarakat sebaiknya diperluas tidak hanya KIP namun dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnya.

Daftar Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati No Program Urusan Terkait Program Nomenklatur 1. Peningkatan akses, kualitas, relevansi dan tata kelola pendidikan Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini; Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program manajemen pelayanan pendidikan 2. Peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Program Perbaikan Gizi Masyarakat; Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 3. Pemantapan budaya dan karakter masyarakat Jepara Kebudayaan Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4. Peningkatan jaringan infrastruktur transportasi hingga ke pelosok pedesaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Perhubungan Program peningkatan pelayanan angkutan; Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Daftar Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati No Program Urusan Terkait Program Nomenklatur 5. Peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat termasuk peningkatan kualitas RTLH Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pemberdayaan komunitas Perumahan 6. Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam Pertanian Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Perikanan Program pengembangan budidaya perikanan; Program pengembangan perikanan tangkap 7. Peningkatan kualitas konservasi sumberdaya alam dan lingkungan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 8. Peningaktan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mantap Koperasi dan UMKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Tanaga Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Daftar Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati No Program Urusan Terkait Program Nomenklatur 9. Peningkatan keterpaduan industri manufaktur pertanian dan kelautan secara berkelanjutan. Perindustrian Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 10. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat Penunjang Kepegawaian Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Penunjang Pengawasan Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 11. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik serta pelaksanaan pembangunan pada umumnya Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa