KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

LAPORAN FOTO ESSAY YES FOR SAFER SCHOOL DI MAN 1 KOTA BANDUNG 9 OKTOBER 2013.
Oleh: Emil Huriani, S.Kp, MN (Dikutip dari Yayasan IDEP)
Manajemen Bencana Berbasis Masyarakat
PERAN SENKOM DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA
Program Desa/Kelurahan Tangguh
MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA
Topik Bahasan PENYUSUNAN DOKUMEN RTPRB.
Keperawatan Bencana.
MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA
MITIGASI DAN MANAJEMEN BENCANA
KESIAPSIAGAAN dan MITIGASI BENCANA dalam UU No. 24 Tahun 2007
MENULIS BERITA BENCANA
Ir. Rachmat Tatang Bachrudin, M.Si.
Kebijakan Badan Nasional PenanggulangAn Bencana dalam Perlindungan
SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
BNPB PERAN BPBD DALAM UPAYA PEMBERSIHAN LINGKUNGAN PADA KEADAAN DARURAT BENCANA DENGAN MELIBATKAN RELAWAN DAN MASYARAKAT DESA TANGGUH Disampaikan.
SISTEM PENANGGULANAGN BENCANA NASIONAL
KEJADIAN LUAR BIASA Putri Ayu Utami S. Kep, Ns..
ROCKY PLAZA HOTEL, 16 Januari 2013
Kebijakan Pemerintah dan Peran Strategis Perempuan Dalam Penanggulangan Bencana Danang Samsu.
DALAM MANAJEMENT BENCANA PENGANTAR MANAJEMEN PB
MITIGASI DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA
Proses Manajemen Bencana
PENGURANGAN RISIKO BENCANA pengantar dalam membangun ketahanan komunitas Disampaikan pada materi kelas TRADAS XXVI KMPLHK RANITA, Ciputat 13 Januari 2015.
LAPORAN FOTO ESSAY YES FOR SAFER SCHOOL
DISASTER MANAGEMENT Oleh : Kak Totok
KONSEP DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
Menyelamatkan Arsip Dari Bencana : Antara Idealisme dan Realitas
Konsep Desa dan Kelurahan Tangguh
PRINSIP DASAR MANAJEMEN BENCANA
SIKLUS PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERPERAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
KASUBAG PROGRAM : FAHWRUN BASYREWAN, ST. TUGAS POKOK MASALAH TARGET RPJMD DALAM 5 TAHUN 1.Menurunnya Indeks Resiko Bencana Secara Nasional dari tinggi.
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
KETANGGUHAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Konsepsi Bencana.
BPBD CECEP KURNIA.
DASAR Amanat UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 50. (terkait kelembagaan) serta Pasal 87.
PENDAHULUAN DAN PENGANTAR FISIOTERAPI DISASTER
DESTANA desa tangguh bencana.
PENYULUHAN SOSIAL KESIAPSIAGAAN BENCANA
Materi 1 Manajemen Penanggulangan Bencana
Materi 4 KAJIAN DAN PEMETAAN RISIKO
LAPORAN FOTO ESSAY YES FOR SAFER SCHOOL
Materi 3 MANAJEMEN OPERASI TANGGAP DARURAT
NURHASANAH SYM S.Kep,M.K.M. Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan.
 Penanggulangan bencana berbasis masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara terorganisir baik sebelum, saat dan sesudah bencana.
PERTEMUAN-I MG CATUR YUANTARI
PERAN RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA
MITIGASI DAN MANAJEMEN BENCANA. Mitigasi Bencana? adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran.
PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2008.
Prinsip Bencana dan Manajemen Bencana
KEBIJAKAN DAN STRETEGI PENATAAN RUANG
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
PROSES MANAJEMEN BENCANA
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
KESIAPSIAGAAN dan MITIGASI BENCANA dalam UU No. 24 Tahun 2007
MITIGASI SIAGA BENCANA BERBASIS MASYARAKAT
KONSEP DESA TANGGUH BENCANA
Keperawatan Bencana. 1. Apa yang dimaksud dengan Bencana, krisis dan situasi darurat ? 2. Sebutkan jenis-jenis bencana yang Anda ketahui (berdasarkan.
Pengantar Manajemen Bencana Sesi 1. Pengertian Bencana Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN achmad yurianto a_yurianto362@yahoo.co.id 081310253107 PUSAT KRISIS KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL LATAR BELAKANG TREND KEBENCANAAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL INDEKS RESIKO BENCANA

LABORATORIUM BENCANA trend meningkat, terjadi pergeseran ke bencana non alam dan kegagalan teknologi, paradigma PRB belum kuat, harmonisasi pemerintah-dunia usaha-masyarakal belum optimal, belum menjadi SPM pemerintah

388 (78 %) kabupaten/kota : risiko tinggi 388 (78 %) kabupaten/kota : risiko tinggi 109 (22 %) kabupaten/kota : risiko sedang

MANAJEMEN BENCANA PRB INDEKS RESIKO BENCANA VARIABEL KAPASITAS MITIGASI

PRB MANAJEMEN BENCANA BENCANA PASKA BENCANA PRA BENCANA PERUBAHAN PARADIGMA DARI TANGGAP DARURAT KE PENGURANGAN RESIKO BENCANA PASKA BENCANA PRA BENCANA TANGGAP DARURAT REHABILITASI REKONSTRUKSI MANAJEMEN RESIKO RECOVERY PRB

IRBI INDEKS RESIKO BENCANA PETA RESIKO BENCANA PETA BAHAYA PETA KAPASITAS INDEKS RESIKO BENCANA PETA KERENTANAN IRBI

R ≈ H x V C INDEKS RESIKO HAZARD VULNERABILITY CAPACITY

PETA RESIKO BENCANA PRINSIP-PRINSIP PRB KELOLA TINGKATKAN PRA BENCANA PETA BAHAYA PETA KAPASITAS INDEKS RESIKO BENCANA PETA KERENTANAN KELOLA TINGKATKAN PRA BENCANA MANAJEMEN RESIKO KURANGI

KELEMBAGAAN / KEBIJAKAN MITIGASI KESIAP SIAGAAN PENGUATAN KAPASITAS PERINGATAN DINI capacity

KELEMBAGAAN / KEBIJAKAN PERDA TERKAIT PB KELEMBAGAAN PB PB DALAM PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA PB ANGGARAN DALAM PB KELEMBAGAAN / KEBIJAKAN MITIGASI KESIAP SIAGAAN PENGUATAN KAPASITAS PERINGATAN DINI

KELEMBAGAAN / KEBIJAKAN MITIGASI KESIAP SIAGAAN PENGUATAN KAPASITAS PERINGATAN DINI SOSIALISASI PB KURIKULUM/MUATAN LOKAL PENDIDIKAN BENCANA DESA TANGGUH

KELEMBAGAAN / KEBIJAKAN MITIGASI KESIAP SIAGAAN PENGUATAN KAPASITAS PERINGATAN DINI PETA RAWAN BENCANA SISTEM PERINGATAN DINI

KELEMBAGAAN / KEBIJAKAN MITIGASI KESIAP SIAGAAN PENGUATAN KAPASITAS PERINGATAN DINI RT/RW BERBASIS MITIGASI MITIGASI BENCANA STRUKTURAL

KELEMBAGAAN / KEBIJAKAN MITIGASI KESIAP SIAGAAN PENGUATAN KAPASITAS PERINGATAN DINI RENCANA KONTIJENSI PUSDALOPS DEPO LOGISTIK RELAWAN

PLANNING OPERATION PREVENT PREPARE PREDICT RESCUE RELIEF REHABILITATION

MITIGASI Tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana. Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, karena bermukim di daerah rawan bencana. Mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana timbul. Pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana.

UNDANG-UNDANG KEBENCANAAN KEBIJAKAN NASIONAL UNDANG-UNDANG KEBENCANAAN SISTEM KLASTER

UU 24 TAHUN 2007 PASAL 5 Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. PASAL 6 PEMERINTAH PUSAT pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; ………….. e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai; f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana 'dalam bentuk dana siap pakai; dan

UU 24 / 2007 pasal 8 PEMERINTAH DAERAH a. ……………. c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai. Hal yang sama juga menjadi kewajiban pemerintah daerah

UU 36 TAHUN 2009 BAGIAN KESEPULUH Pelayanan Kesehatan Pada Bencana Pasal 82 ayat (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana.

SISTEM KLASTER

KOORDINASI BANTUAN KOLABORASI KAPASITAS INTEGRASI SISTEM BENCANA PASKA BENCANA PRA BENCANA TANGGAP DARURAT REHABILITASI REKONSTRUKSI MANAJEMEN RESIKO RECOVERY

KLASTER INTERNASIONAL

PERAN PEMERINTAH DALAM KLASTER KESEHATAN PENCARIAN DAN PENYELAMATAN LOGISTIK PENGUNGSIAN DAN PERLINDUNGAN PENDIDIKAN SARANA DAN PRASARANA EKONOMI PEMULIHAN DINI

KONSEP PENGORGANISAIAN KLASTER DAN SUB KLATER KESEHATAN TUGAS KLASTER PELAKSANA SUB KLASTER PELAYANAN KESEHATAN SUB KLASTER PELAYANAN KESEHATAN PENGENDALIAN PENYAKIT SUB KLASTER PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PENYIAPAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKUALITAS PELAYANAN KESEHATAN GIZI SUB KLATER PELAYANAN GIZI PENYIAPAN KESEHATAN REPRODUKSI DALAM SITUASI BENCANA SUB KLASTER KIA DAN REPRODUKSI PENANGANAN KESEHATAN JIWA SUB KLASTER KESEHATAN JIWA PENATALAKASANAAN KORBAN MATI SUB KLASTER DVI

SELESAI