IDENTIFIKASI POTENSI IMPLEMENTASI KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN HASIL PENELITIAN SEKTOR KEHUTANAN DALAM RKP 2018 Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi KLHK Direktorat Lingkungan Hidup Bogor, 19 September 2017

Kerangka Paparan 1. RPJMN 2015-2019 2. RKP 2018 3. Rincian Program/Kegiatan Prioritas Nasional dan Bidang TA 2018 4. Penutup

RPJMN 2015-2019 1

RPJMN 2015-2019 Dalam Kerangka RPJPN 2005-2025 Visi Pembangunan 2005-2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR (UU 17 TAHUN 2007)

VISI MISI PEMBANGUNAN VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015-2019 adalah: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”   Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

SEMBILAN AGENDA PEMBANGUNAN Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Melakukan revolusi karakter bangsa. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Capaian Sasaran Pokok RPJMN 2015-2019 Konsolidasi Sasaran Pokok Menurut Dimensi Pembangunan Keterangan Notifikasi: Agregasi notifikasi dengan menggunakan metode statistik deskriptif, melalui penggunaan modus: frekuensi/jumlah terbanyak, yang merupakan kombinasi dari tiga kategori menjadi dua kategori, yaitu hijau dan (kuning+merah). Pemberian kategori, jika jumlah terbanyak: - Hijau: notifikasi warna putih, kategori sudah tercapai - Kuning+Merah: notifikasi warna hitam, kategori belum tercapai

Sasaran LHK: Pembangunan Sektor Unggulan CATATAN: Permasahalahan: 1. Kedaulatan pangan: (Buku EPW: hal.89, subbab 5.1.3) 2. Kedaulatan Energi: (Buku EPW: hal.98, subbab 5.3.3) 3. Pariwisata: (Buku EPW: hal.116, subbab 5.6.3) (a) Daya saing pariwisata Indonesia rendah, berdasar data TTC Index (WEF 2015), dimana Indonesia berada di peringkat ke-50 secara global (141 negara) dan peringkat ke-11 di Asia Pasifik. 4. Manufaktur: : (Buku EPW: hal.120, subbab 5.7.3) 5. lnfrastruktur dan Konektivitas: (Buku EPW: hal.128, subbab 5.8.3)

Pembangunan Sektor Unggulan...(6) CATATAN: Permasahalahan: 1. Kedaulatan pangan: (Buku EPW: hal.89, subbab 5.1.3) 2. Kedaulatan Energi: (Buku EPW: hal.98, subbab 5.3.3) 3. Pariwisata: (Buku EPW: hal.116, subbab 5.6.3) (a) Daya saing pariwisata Indonesia rendah, berdasar data TTC Index (WEF 2015), dimana Indonesia berada di peringkat ke-50 secara global (141 negara) dan peringkat ke-11 di Asia Pasifik. 4. Manufaktur: : (Buku EPW: hal.120, subbab 5.7.3) 5. lnfrastruktur dan Konektivitas: (Buku EPW: hal.128, subbab 5.8.3) *) belum termasuk sektor hutan dan lahan

RKP 2018 2

Rancangan Tema RKP 2018 Memprioritaskan Belanja Pemerintah TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018 : “Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas” Upaya Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2017 dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2018 Memperbaiki Kualitas Belanja. Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif Peningkatan daya saing dan nilai tambah industri Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur Memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional Peningkatan Kualitas Money Follow Program dengan pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial RKP 2015*) Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan RKP 2016 Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas RKP 2017 Memacu Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan Dan Kesenjangan Antarwilayah RKP 2018 MEMACU INVESTASI DAN MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS RKP 2019 Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019

Penajaman Prioritas Nasional URAIAN RKP 2017 RANCANGAN RKP 2018 Prioritas Nasional 23 10 Program Prioritas 88 30 Prioritas yang semakin tajam menjadi dasar dari upaya penajaman alokasi anggaran pembangunan Disamping itu disusun pula skala prioritas dari masing-masing program prioritas yang akan digunakan jika terdapat kenaikan/penurunan anggaran

Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas 2018 PENDIDIKAN Pendidikan Vokasi Peningkatan kualitas guru KESEHATAN Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Penyediaan Perumahan Layak Air Bersih dan Sanitasi PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10) Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10) Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14) Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi KETAHANAN ENERGI EBT dan Konservasi Energi Pemenuhan Kebutuhan Energi KETAHANAN PANGAN Peningkatan Produksi pangan Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi) PENANGGULANGAN KEMISKINAN Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran Pemenuhan Kebutuhan Dasar Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda) Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika PEMBANGUNAN WILAYAH Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal Pembangunan Perdesaan Reforma Agraria Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan) Percepatan Pembangunan Papua Revolusi Mental Perubahan Iklim Kesetaraan Gender Tata kelola Pemerintahan yang Baik POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN Penguatan Pertahanan 29, Kepastian Hukum Stabilitas Politik dan Keamanan 30. Reformasi Birokrasi = Pengarusutamaan/Mainstreaming

KRITERIA PROYEK PRIORITAS 2018 Proyek Prioritas Nasional 2018 Kelengkapan Informasi - Ruang Lingkup (Fokus) - Jangka Waktu dengan tahapan yang terukur - Lokasi - Kebutuhan Anggaran Kelayakan - Merupakan kegiatan yang signifikan untuk mencapai sasaran RKP/RPJMN - Bukan kegiatan rutin/berulang-ulang atau kegiatan yang bersifat administrative/operasional - Sesuai dengan Tusi & Kewenangan - Memiliki muatan proyek yang memiliki tahapan (siklus) perencanaan – pelaksanaan – monev - Bukan kegiatan yang selesai dilakukan dalam jangka sangat pendek (satu titik waktu) Kesiapan (implementasi di 2018) Fisik/Konstruksi: - Terdapat kesiapan sesuai siklus proyek (FS/DED) - Kesiapan lahan untuk tahun 2018 - Terdapat Indikator pemantauan dan evaluasi - Organisasi pelaksana kegiatan (manajemen proyek) dan identifikasi stakeholder yang terkait (Pusat, Daerah, Swasta/BUMN/Masyarakat) - Terdapat Rencana umum pengadaan barang/jasa Non-Fisik: - Terdapat desain program dan kegiatan/proyek (didukung dengan background study) Dilaksanakan oleh 1 K/L Dilaksanakan oleh beberapa Instansi (K/L, Pemda, BUMN)

INSTRUKSI PRESIDEN RI TERKAIT SEKTOR KEHUTANAN “Pastikan kita bisa mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut dengan baik dengan menguatkan sinergi antar instansi, hilangkan egosektoral sehingga aksi pencegahan dan pengendalian bisa lebih efektif .” “Saya minta kementerian dan lembaga terkait melakukan langkah-langkah percepatan implementasi dari reforma agraria.” – salah satu langkah pemanfaatan hutan bagi rakyat “Kita berkeinginan program perhutanan sosial ini bisa membuat masyarakat secara legal masuk dalam kawasan hutan”

PEMBANGUNAN BIDANG KEHUTANAN TA 2018 Isu Strategis Bidang Kehutanan dalam RKP 2018 Pengendalian Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan Reforma Agraria - Pelepasan Kawasan Hutan Perhutanan Sosial Penyiapan Destinasi Ekowisata Ketahanan Pangan Pemberantasan Penyakit Endemik Penanggulangan Banjir Sumber Energi Terbarukan Pendidikan Vokasi Kehutanan

Kebijakan Terobosan Bidang Kehutanan ±10% Support economic inclusivity, consolidate social capital Kemitraan Kehutanan Hutan Rakyat Hutan Tanaman Rakyat Target social forestry until 2019 Hutan Adat Hutan Desa 0,51% Hutan Kemasyarakatan 2014 2019 Increase access right to manage forest 12,7 millions ha Allocate forest zone for land reform 4,1 million ha Delay new permission for palm oil plantation Support National Strategy Program for Infrastructure 104.126 ha 67.862 ha 49.803 ha 49.224 ha 42.612 ha HKm HD HKm HD Hutan Adat 2015 2016

Highlight Pengelola Kawasan Konservasi (BTN/BKSDA) Sebagai Agen Pembangunan Kewilayahan Mini/mikro hidro untuk energi listrik Pengelolaan Kolaboratif bersama Masyarakat Pembangunan Wildlife Rescue Unit (WRU) Pengelolaan Kolaboratif bersama Masyarakat Pengelolaan Kolaboratif bersama Masyarakat Pengembangan Destinasi Ekowisata di Danau Toba Pengendalian Kebakaran di Kawasan Konservasi Pengendalian Penyakit Schistosomiasis Terdapat 3 (tiga) aspek pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia: perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Dalam Prioritas Nasional RKP 2018, aspek perlindungan tercermin pada kegiatan pengendalian kebakaran di kawasan konservasi serta restorasi ekosistem untuk pengendalian penyakit Schistosomiasis. Aspek pengawetan tercermin pada pembangunan Wildlife Rescue Unit (WRU) dan pengelolaan kolaboratif bersama masyarakat. Aspek pemanfaatan tercermin pada kegiatan pengembangan destinasi ekowisata dan pengembangan energi listrik. Mini/mikro hidro untuk energi listrik Pengembangan Destinasi Ekowisata di Borobudur Pengembangan Destinasi Ekowisata di Mandalika PN Pengembangan Wilayah (Penanggulangan Bencana) PN Pengembangan Wilayah (Pembangunan Pedesaan) PN Kesehatan PN Pengembangan Pariwisata PN Ketahanan Energi

Highlight Pengendalian Kebakaran Hutan, Kebun, dan Lahan dalam Rancangan RKP 2018 Lokus Prioritas Pencegahan Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan: 8 Provinsi rawan kebakaran: Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Papua 66 Kabupaten/Kota dan 731 desa Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan, Kebun, dan Lahan Proyek Prioritas Anggaran (juta Rp) Instansi Lokasi Patroli terpadu pencegahan Karhutbunla 149.000 KLHK 8 provinsi prioritas Pemadaman karhutbunla darat 15.000 Restorasi gambut 500.000 BRG 7 provinsi prioiritas Pemadaman karhutbunla udara 20.000 Revitalisasi sarpras pemadaman 12.700 8 provinsi prioritas dan kk Dalkarhut KPHP 20.600 KPHP Operasionalisasi Masyarakat Peduli Api 3.000

Highlight Pelepasan Kawasan Hutan sebagai TORA 2018 USULAN KEGIATAN DAN ANGGARAN 2018 (REFORMA AGRARIA) PROYEK K/L TARGET ANGGARAN (JUTA RUPIAH) Penyelesaian perubahan batas kawasan hutan untuk TORA 1.630.421 Ha 55.955 Evaluasi kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan 13 provinsi 7.150 Pemutakhiran data dan peta TORA di Kawasan Hutan 26 Provinsi 6.372 Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA 58.556 km 531.685 Inventarisasi dan verifikasi Objek TORA dalam Kawasan Hutan 456.840 Pemetaan pemukiman, fasum dan fasos dalam kawasan hutan 34 Provinsi 3.487 TARGET PENYELESAIAN TORA DARI KAWASAN HUTAN LUAS TARGET REALISASI 2016 TARGET 2017 2018 2019 4.134.766 707.346 336.244 1.630.421 1.477.204

Rincian Program/Kegiatan Prioritas Nasional dan Bidang TA 2018 3

Dukungan KLHK Dalam Rancangan Awal RKP 2018 9 13 23 25 90 PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS NASIONAL PROYEK PRIORITAS K/L Bidang Kehutanan : 9PN 11PP 21KP 24ProPN 71ProK/L Bidang LH : 3PN 4PP 6KP 5ProPN 19ProK/L

REKAPITULASI JUMLAH PROYEK RINCIAN K/L TIAP PROGRAM K/L PADA TIAP PN   PN 1 PN 2 PN 3 PN 4 PN 5 PN 6 PN 7 PN 8 PN 9 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Setjen) -  2  Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang LHK (Itjen) 1  Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan (PHPL) -  - 1 Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL)  5 6 Program Konservasi dan Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) 3  8 2 20 Program Planologi dan Tata Lingkungan (PKTL)  10 Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Litbang) Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (P2SDM)  1 Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) 5 Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakum) 10 Program Pengendalian Perubahan Iklim (PPI)  6 Program Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Total 4 9 51 13 *) Sesuai Hasil Trilateral Meeting II Agustus 2017

Proyek Prioritas Bidang Litbang Inovasi TA 2018 029.04 Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan   58.170,3 029.04.5390 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Inovasi (Setbadan Litbang dan Inovasi) 5.667,0 029.04.5390.099 Nilai capaian tata kelola pemerintahan yang baik Badan Litbang dan Inovasi 82 poin SAKIP 5.328,8 029.04.5390.951 Layanan Internal (Overhead) 2 layanan 338,1 029.04.5391 Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Hutan 4.865,3 029.04.5391.001 Capaian paket IPTEK dan persen kemanfaatan IPTEK bidang pengelolaan hutan 3 bahan policy brief 795,1 029.04.5391.002 Rancangan Pengelolaan Stasiun Riset Terintegrasi di Taman Nasional ranangan pengelolaan 350,5 029.04.5391.003 Pengembangan Iptek LHK di KPH melalui Pilot Iptek 5 pilot iptek 3.106,5 029.04.5391.004 Pengelolaan KHDTK dan Hutan Penelitian 4 KHDTK 463,2 029.04.5391.951 150,0 029.04.5392 Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan 3.210,0 029.04.5392.001 Capaian IPTEK dan persen kemanfaatan IPTEK, Revitalisasi Pemanfaatan Energi, Pangan dan Obat-obatan alternatif dari hutan 1.099,0 029.04.5392.002 Capaian paket pengembangan hasil penelitian meningkat setiap tahun pilot IPTEK 2.111,0 029.04.5393 Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan 2.950,0 029.04.5393.001 Sistesis hasil penelitian bidang kualitas lingkungan 680,0 029.04.5393.002 Pengelolaan Laboratorium Rujukan 1 unit 1.030,0 029.04.5393.003 Peningkatan kapasitas pengembangan laboratorium lingkungan di daerah pada 15 provinsi provinsi 340,0 029.04.5393.004 Pengembangan hasil penelitian meningkat setiap tahun (1 paket pengembangan IPTEK) 865,0 35,0 029.04.5394 Penelitian dan Pengembangan Sosekjak dan Perubahan Iklim 12.123,0 029.04.5394.001 Capaian Paket IpteK dan persen kemanfaatan IPTEK bidang sosekjak dan perubahan iklim 15 635,6 029.04.5394.002 11.237,4 029.04.5394.003 Rekomendasi Kebijakan Bidang LHK paket 250,0 029.04.5395 Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Tematik Unit Litbang LHK di Daerah (15 Satker) 29.355,0 029.04.5395.001 Bahan Sintesis Hasil Penelitian LHK terintegrasi di seluruh Satker, Balai Besar dan Balai lingkup BLI sebanyak 75 paket 5.377,0 029.04.5395.002 Pilot IPTEK Satker BLI di Daerah 15.672,3 029.04.5395.003 Pengelolaan KHDTK dan Hutan Penelitian (HP) 30 unit KHDTK atau HP 2.671,7 029.04.5395.004 Pengkajian dan pengembangan ekowisata kawasan hutan Aek Nauli kajian 5.634,0

Proyek Prioritas Nasional Litbang Inovasi TA 2018 PN PP Proyek K/L Target/Satuan Pagu (Juta Rupiah) 1 Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata Pengembangan 3 Kawasan Pariwisana (dari 10) Pengkajian dan pengembangan ekowisata kawasan hutan Aek Nauli 5 paket 5.634,0 Total Alokasi Proyek Prioritas

Tujuan kegiatan pengkajian dan pengembangan ekowisata kawasan hutan Aek Nauli Mengidentifikasi faktor-faktor internal yang terdiri dari kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), serta faktor eskternal yang terdiri dari peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dalam pengembangan ekowisata gajah di KHDTK Aek Nauli. Menganalisis sistem kelembagaan dan menyusun perangkat-perangkat pendukung kelembagaan dan kebijakan yang diperlukan dalam operasionalisasi kawasan. Mengembangkan produk pendukung untuk meningkatkan edukasi dan pengetahuan pengunjung. Menyusun strategi pengelolaan yang didasarkan pada kajian faktor ekologi dan sosial budaya, baik pengaruh secara internal maupun ekternal. Menyusun daftar atraksi utama dan kegiatan pendukung yang potensial dikembangkan di kawasan ekowisata dalam rangka menarik minat para wisatawan berkunjung ke KHDTK Aek Nauli. Melakukan sosialisasi dan promosi kawasan melalui berbagai media sosialisasi dan promosi.

Penutup 4

Peran lembaga riset bidang lingkungan hidup dan kehutanan ke depan: Key Messages Peran lembaga riset bidang lingkungan hidup dan kehutanan ke depan: Penekanan pada pengembangan riset dan inovasi yang terintegrasi dengan program dan kegiatan lain di KLHK Pengembangan kebijakan bidang LHK secara makro agar melibatkan Kementerian PPN/Bappenas Mewujudkan Pengelolaan Multiguna Hutan (Multiple Uses) Secara Lestari

TERIMA KASIH