PERAN MAHASISWA DALAM MEMBANGUN GENERASI BERINTEGRITAS & ANTI KORUPSI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN SERTA APARATUR PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI dan KPK Whistleblower’s system Jakarta, 17 SEPTEMBER 2013.
Advertisements

Foto – Foto Kegiatan SOMASI NTB 2013 – selected
Administrasi Pelayanan Publik
Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
FUNGSI DAN KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM
Komisi Pemberantasan Korupsi
Tanggung Jawab Mahasiswa Dalam Mencegah Perilaku Korupsi di Indonesia
Penerapan Perlindungan bagi Saksi dan Korban dalam Perkara Pidana Yang ditangani Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
BAWASLU DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU
SELAMAT DATANG.
Pendidikan Anti-Korupsi
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENCEGAHAN KORUPSI
1 MEMERANGI KORUPSI di INDONESIA YANG TERDESENTRALISASI LOCAL GOVERNMENT CORRUPTION STUDY - LGCS Justice for the Poor Program, World Bank June, 2007.
Elizabeth Goenawan Ananto, Ph.D, FIPRA 14 Juni 2011.
TANGGUNG JAWAB MAHASISWA DALAM MENCEGAH PERILAKU KORUPSI DI INDONESIA
TINDAK PIDANA KORUPSI.
HASIL SURVEI TI-INDONESIA DAN KORMONEV INPRES 5/2004
Pendidikan Anti-Korupsi
Tanggung Jawab Mahasiswa dalam Mencegah Perilaku Korupsi di Indonesia
Pendidikan Anti-Korupsi
SEMARANG, 25 MARET 2010 PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL PATTIRO SEMARANG Local Media Roadshow Harian Seputar Indonesia.
Ade Rahardja Plt. Deputy INDA KPK Jakarta, 4 Maret 2010
KINERJA APARATUR KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Pemberantasan Korupsi di Indonesia
“Local Governance Forum – II”
BIMBINGAN TEKNIS/ WORKSHOP PENGISIAN FORMULIR LAPORAN HARTA KEKAYAAN
LHKASN Direktorat Sumberdaya Manusia Universitas Airlangga & Badan Pengawas Internal.
TUGAS DAN FUNGSI SERTA PENGUATAN SUBSTANSI PENELITIAN HUKUM DI WILAYAH Oleh: Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Disampaikan pada: Rapat.
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESA
Membangun Integritas Di Jawa Tengah
Disampaikan oleh: Agus Rahardjo Pimpinan KPK Jakarta, 10 Agustus 2016
PENGGELEDAHAN, PENYITAAN & INTERSEPSI
GRATIFIKASI.
RENCANA AKSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI
PENGARAHAN DALAM RAKORNAS APIP
Pendidikan Anti Korupsi
Konsultasi dan Kampanye Publik RAN-PK 2004 – 2009
UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DAN UPAYA PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE Satria Prayoga,S.H.,M.H., Dosen HAN &
KOMUNITAS PEMBERDAYAAN EKONOMI UNTUK PEREMPUAN (KomPEP - FE Unpas) FE - Universitas Pasundan (The Community of Economic Empowerment for Women)
MENGEMBANGKAN BISNIS BERINTEGRITAS DI INDONESIA
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
Masalah Korupsi di Indonesia ( Good Public Governance)
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial
DEPARTEMEN NEUROLOGI.
Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen asuransi Kesehatan
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
Draft Renstra Departemen Keperawatan Jiwa dan Komunitas - FKKMK UGM
KETERBUKAAN DESA DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
OLEH : YUNIANINGSIH RORO INGGRIANI
Program Studi Ilmu Keperawatan
Departemen Keperawatan
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
Program Studi Magister Keperawatan
DEPARTEMEN KEPERAWATAN DASAR
MEMERANGI KORUPSI di INDONESIA YANG TERDESENTRALISASI
Dosen : Muslimin L., A. Kep, S.Pd, M.Si TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (CLEAN GOVERNANCE DAN GOOD GOVERMENT)
profesional berintegritas
Oleh ERNA AL MAGHFIROH PANWASLU KOTA MALANG
PEMBERANTASAN KORUPSI
“Menuju Pemilu Serentak 2019 Di Jawa Tengah yang aman dan damai”
DASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA.
Komisi Pemberantasan Korupsi
NILAI DAN PRINSIP ANTIKORUPSI Nama : Linda Aviva (D ) Aristia Indah D. (D )
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
KELOMPOK 4 : 1. AIDA 2. MARGARETHA 3. RIRIN ENDANG S 4. NELLA RETTA R.S. 5. EKA PURNAMA SARI.
Pertemuan 4 Integritas dan Anti Korupsi. Tugas : 1. Apa itu sistem integritas nasional ? 2. Mengapa diperlukan sistem integritas nasional? 3. Bagaimana.
“Penyelenggaraan negara yang baik dan bersih harus menjadi perhatian serius”
Transcript presentasi:

PERAN MAHASISWA DALAM MEMBANGUN GENERASI BERINTEGRITAS & ANTI KORUPSI Irjen. Pol (Purn) Basaria Panjaitan, S.H., M.H. Wakil Ketua KPK Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950 Telp: (021) 2557 8300, Fax : (021) 5289 2456, Email : informasi@kpk.go.id

Korupsi 2 Tahun 2011, CPI Indonesia 3,0 (ranking 100 dari 183 negara) Tahun 2012, CPI Indonesia naik 32 (namun turun peringkat menjadi 118 dari 182 negara-masih lebih baik Timor Leste (33)‏ Tahun 2013, CPI Indonesia tidak berubah/tetap 32 peringkat 114 dari 177 negara Tahun 2014, CPI Indonesia naik menjadi 34, dengan urutan 107 dari 174 negara Tahun 2015, CPI Indonesia naik menjadi 36, dengan urutan 88 dari 163 negara Tahun 2016, CPI Indonesia naik menjadi 37, dengan urutan 90 dari 176 negara Korupsi Korupsi sudah sangat meluas secara sistemik merasuk ke semua sektor diberbagai tingkatan pusat dan daerah, disemua lembaga negara eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Oleh karenanya korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes)‏ Korupsi bukan lagi masalah lokal, melainkan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi semua masyarakat dan ekonomi sehingga mendorong perlunya kerjasama internasional dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi. 2

APA ITU KPK ?

KPK DAN PEMBERANTASAN KORUPSI Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan- penyidikan-penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. (Pasal 1 UU 30/2002) Koordinasi Supervisi Pasal 7 Pasal 8 networking  counterpartner tidak memonopoli tugas dan wewenang lid-dik-tut; trigger mechanism TUGAS KPK Penyelidikan, Penyidikan & Penuntutan Monitoring Pasal 14 Pasal 11 Pencegahan Pasal 13 4 4 4

Komitmen Semua Pihak termasuk Perguruan Tinggi PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI Kita semua harus menjadi Subjek Pemberantasan Korupsi PP 71 Th. 2000: Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Ormas, atau LSM dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Aparat Pemerintah Sektor Swasta Masyarakat Mahasiswa Good Corporate Governance Anti bribe Peran Serta Tidak Permisif Clean Government & Good Governance Komitmen Semua Pihak termasuk Perguruan Tinggi

Adakah korupsi di lingkungan Mahasiswa? Peran apa yang bisa dilakukan Mahasiswa saat ini?

Korupsi versi Mahasiswa Menyontek Plagiat/copy-paste Titip absen Gratifikasi ke dosen LPJ fiktif Kuitansi dan cap palsu kegiatan

APA ITU GRATIFIKASI ?!

Bagaimana Integritas dibangun dan diasah di Kampus?

Pencegahan: Tanggung Jawab Bersama UNCAC mengamanatkan bahwa budaya integritas dan pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama dari seluruh anggota masyarakat, termasuk: korporasi lembaga masyarakat media pemerintah dan parlemen institusi pendidikan Whose job is it to do this? UNCAC specifies that this is a shared burden for all sectors of society, including the private sector, civil society, the media, governments and the higher education community. As this is everyone’s responsibility, CoSP members can support each other’s efforts by sharing good practices and practicing cross-border cooperation. UNODC supports CoSP and UNCAC signatories by providing technical support for this and other aspects of fighting corruption. 10

Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pemberantasan korupsi Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat Sosialisasi KPK Whistleblower's System (KWS) Mendorong pembentukan Komunitas Anti Korupsi 11 11

Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi Optimalisasi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi Pendidikan Pengabdian Masyarakat Kampus - sebagai inkubator pembentuk dan pengawal 'Pemimpin yang Antikorupsi & Berintegritas' Penelitian

Kerjasama KPK dengan Universitas MOU/ Nota Kesepahaman dengan 86 Universitas PKS tentang Perekaman Persidangan dengan 33 Universitas PKS tentang Pemanfaatan Publikasi lokal Perpustakaan dengan dengan 8 Universitas Anti-Corruption Summit

Jenis Kegiatan Kampanye, Sosialisasi, Pendidikan Anti Korupsi (Pengembangan materi dan promosi anti korupsi) Kampanye, Sosialisasi, Kajian dan Riset ( Survey, Kajian, Penelitian, Eksaminasi perkara tipikor, bedah kasus perkara tipikor) Perekaman persidangan di PN Tipikor (33 universitas ) Link Perpustakaan (pemanfaatan Publikasi Lokal Universitas) Pembentukan Pusat Kajian Anti Korupsi Kegiatan bersama

KPK = SUMBER DATA Hasil Kajian Litbang KPK Hasil Rekam Sidang Pengadilan Tipikor Hasil Komitmen Global ; Anti Korupsi Narasumber atau Pembicara Pelibatan dengan partner lainnya 15

AGENT OF CHANGE Mahasiswa/Pemuda Sebagai Agen Perubahan: - Teladan Anti Korupsi - Penyebar Virus Anti Korupsi - Kontrol Sosial / Gerakan Moral / Pressure Group

Sudahkah Anda? Mensosialisasikan antikorupsi di lingkungan kampus? Membangun organisasi mahasiswa yang profesional, transparan, dan akuntabel? Mengkampanyekan antikorupsi ke masyarakat sebagai bagian dari pengabdian masyarakat? Mengawal pelayanan publik dan transparansi pemerintah?

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950 Telp: (021) 2557 8300, Fax : (021) 5289 2456, Email : informasi@kpk.go.id