CAPAIAN RENCANA AKSI Nota Kesepahaman Bersama Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia (NKB PPKHI) BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN 2013-2015 (B03.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Advertisements

Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK
Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
UNIT KERJA PRESIDEN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
PERUBAHAN UU NO. 24 TAHUN 1992 DAN PENYUSUNAN RTRW PULAU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN Oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen.
DEPUTI BIDANG SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN
PEMANFAATAN RUANG TERUTAMA KAWASAN HUTAN TIDAK SESUAI LAGI
Kegiatan Statistik Kehutanan
USULAN STRUKTUR KELEMBAGAAN
POKOK PIKIRAN PENGELOLAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
Kerangka Penilaian PGA dan Hasil Sementara Penilaian Jakarta, 29 Oktober 2012.
Asistensi Implementasi WBRS-DAK
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Alur Paparan Pendahuluan Kategori dan Mekanisme Penilaian
WILAYAH SASARAN PROGRAM PKB PPPPTK MATEMATIKA 2017
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
HASIL VERIFIKASI III LAPORAN GNPSDA INDONESIA SEKTOR KEHUTANAN
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
LEGAL STANDING PENETAPAN PULAU/KEPULAUAN DAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL
Prasetijono Widjojo MJ
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Program Kerja PBJ dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Terintegrasi Pemerintah Aceh.
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
Komisi Pemberantasan Korupsi Balai Kartini, 13 Desember 2012
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
31 Januari 2012 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LHK SEBAGAI
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Pikiran-Pikiran Umum Masyarakat Sipil Terhadap Rancangan PP Perencanaan Hutan Bogor 28 Juni 2016.
Tindak lanjut penyempurnaan rancangan peraturan pemerintah tentang perencanaan kehutanan jakarta, 12 agustus 2015 Direktorat Rencana, Penggunaan, dan.
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
Bahan tayang 3-4 Mei.
BAHAN RAPIM PLT. DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014
RPJMN Bidang Tata Ruang
MATERI 3: Regulasi Turunan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Program Pelatihan K-13 TA 2018
Prasetijono Widjojo MJ
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Persiapan Penyelenggaraan JIGN di Regional Sumatera dan Papua
Disusun oleh :       Kasmiati (H )
Kebijakan dan strategi pengelolaan tutupan lahan
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
Disampaikan oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan
PENYELARASAN KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH PADA ACARA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 IKHA PURNAMASARI, ST Direktorat Perencanaan Evaluasi.
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PISEW
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN) SATU DATA INDONESIA (SDI)
KAJI TERAP TUPOKSI TKPRD KAB. SINTANG KE BKPRD KABUPATEN SLEMAN SENIN, 29 OKTOBER 2018 DISAMPAIKAN OLEH KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN.
Pemahaman Dasar RP2KP/SPPIP merupakan strategi yang berfungsi sebagai ACUAN BAGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA yang penyusunannya.
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
EVALUASI KEGIATAN DEKONTP
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU
SINERGI BPJS KESEHATAN DENGAN FASKES TINGKAT PERTAMA
Transcript presentasi:

CAPAIAN RENCANA AKSI Nota Kesepahaman Bersama Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia (NKB PPKHI) BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN 2013-2015 (B03 – B36)

I. Implementasi Rencana Aksi Tahun 2013 (B03-B12)

TOTAL UKURAN KEBERHASILAN Hasil Evaluasi Implementasi Tahun 2013 (B03-B12) (surat Ketua KPK No. B-356/01-15/02/2014) NO PENANGGUNG JAWAB TOTAL UKURAN KEBERHASILAN STATUS s.d B12 OPEN % CLOSED 1 BIG 123 50 40.65 73 59.35 2 BPN 14 9 64.29 5 35.71 3 Kemen ESDM 4 Kemen LH 13 30.77 69.23 Kemen PU 6 83.33 16.67 Kemendagri 17 8 47.06 52.94 7 Kemenhut 32 53.13 15 46.88 KemenkumHAM 11 100.00 0.00 Kementan 16 68.75 31.25 10 Komnas HAM Total 259 129 49.81 130 50.19

Rekapitulasi Implementasi Rencana Aksi di BIG tahun 2013 Terdiri atas 5 Kegiatan, 35 Target, 123 Sub Target (Ukuran Keberhasilan) Kuantitas target/sub target terbanyak dibandingkan K/L lainnya Capaian keberhasilan sebesar 59.35%, lebih tinggi dari rata-rata capaian nasional (50.19%)

Rincian Kegiatan 1 Harmonisasi Kebijakan dan Perundang-Undangan A.3. RENAKSI #3. Menguatkan Alat-Alat Pengendalian dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam A.3.12. Membangun Basis Data dan Informasi Geospasial Terhadap Seluruh Perizinan Sektoral Terdiri atas 2 target, 5 sub target Capaian Kegiatan: Target-1: 3 sub target (2 closed, 1 open) Target-2: 2 sub target (1 closed, 1 open) Output: Draf  SOP Pembangunan Basisdata Geospasial Perizinan Sektoral  Terintegrasi Surat Edaran Ka BIG Tentang Penegasan Penetapan IGT Perizinan Pemanfaatan Lahan Terintegrasi

Rincian Kegiatan 2 Penyelarasan Teknis dan Prosedur B.1. RENAKSI #4. Meningkatkan Kualitas Peta Penunjukan Kawasan Hutan B1.2. Berkoordinasi dengan LAPAN Membangun Mekanisme Pertukaran CSRT Antar-Pihak Terdiri atas 1 target, 4 sub target Capaian Kegiatan: 2 closed, 2 open B1.3. BIG Mengkoordinasikan Pengadaan CSRT dengan Melibatkan LAPAN, Bappenas, Kemenkeu, dan Kemenhut Terdiri atas 1 target, 3 sub target Capaian Kegiatan: 2 closed, 1 open B.1.4. BIG mengkoordinasikan kegiatan kajian untuk memformulasikan skala perpetaan operasional untuk seluruh kegiatan alokasi ruang termasuk dalam proses pengukuhan kawasan hutan Capaian Kegiatan: 3 closed, 1 open

Rincian Kegiatan 2 (lanjutan) Output: Laporan kemajuan peningkatan kapasitas dan operasi sistem pengolahan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi (CSRT) Mekanisme pertukaran data CSRT pada tiap K/L Laporan hasil kajian formulasi skala perpetaan operasional untuk seluruh kegiatan alokasi ruang termasuk dalam proses pengukuhan kawasan hutan

Rincian Kegiatan 3 B.2.RENAKSI #5. Mengimplementasikan Kebijakan One Map B.2.1. Menyempurnakan dan Melengkapi Peta RBI Terdiri atas 1 target, 6 sub target Capaian Kegiatan: 4 closed, 2 open B.2.2. Mengimplementasikan Peta RBI Sebagai Peta Dasar Tunggal Sesuai Skala untuk Seluruh K/L Terdiri atas 1 target, 3 sub target Capaian Kegiatan: 0 closed, 3 open B.2.3. Berkoordinasi dengan UKP4 untuk Menuntaskan Renaksi One Map Terdiri atas 23 target, 87 sub target Capaian Kegiatan: 57 closed, 30 open

Rincian Kegiatan 3 (lanjutan) Output: seluruh komponen pendukung implementasi Kebijakan Satu Peta, meliputi: Peraturan perundang-undangan Informasi Geospasial Dasar Informasi Geospasial Tematik Infrastruktur Informasi Geospasial

Rincian Kegiatan 4 B.3.RENAKSI #6. Mengembangkan Integrasi IGT Sebagai Basis Inventarisasi Hutan B.3.5. Pengintegrasian IGT untuk Mewujudkan One Map, termasuk Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Terdiri atas 2 target, 6 sub target Capaian Kegiatan: 5 closed, 1 open B.3.9. Mengkoordinasikan Sinkronisasi Penyelenggaraan IGT Nasional Melalui Perencanaan Satu Pintu dengan Melibatkan Bappenas Terdiri atas 1 target, 6 sub target Capaian Kegiatan: 0 closed, 6 open

Rincian Kegiatan 4 (lanjutan) Output: Tersedianya NSPK Pemetaan Biomasa skala 1: 250.000 Tersedianya NSPK Pemetaan DAS Tersedianya NSPK Pemutakhiran Peta Sistem Lahan Tersedianya One Map DAS Pulau Jawa

Rincian Kegiatan 5 B.4.RENAKSI #7. Memastikan Tersedianya Informasi Kawasan Hutan Teraktual bagi Seluruh Pihak B.4.2. BIG Menyediakan Portal untuk Menampilkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Secara Update Terdiri atas 1 target, 3 sub target Capaian Kegiatan: 0 closed, 3 open Output: service aplikasi tematik SDA dari K/L terkait di Ina-Geoportal

II. Implementasi Rencana Aksi Tahun 2014 (B015-B24)

TOTAL UKURAN KEBERHASILAN Hasil Evaluasi Implementasi Tahun 2014 (B15-B24) (surat Plh. Deputi Bid. Pencegahan KPK No. B-1753/10-15/02/2015) NO PENANGGUNG JAWAB TOTAL UKURAN KEBERHASILAN STATUS s.d B12 OPEN % CLOSED 1 BIG 146 63 43.2 83 56.8 2 BPN 28 13 46.4 15 53.6 3 Kemen ESDM 24 8 33.3 16 66.7 4 Kemen LH 31 48.4 51.6 5 Kemen PU 11 68.8 31.3 6 Kemendagri 40 18 45.0 22 55.0 7 Kemenhut 85 41 48.2 44 51.8 KemenkumHAM 61.5 38.5 9 Kementan 26 17 65.4 34.6 10 Komnas HAM 59.1 40.9 Total 431 207 48.0 224 52.0

Rekapitulasi Implementasi Rencana Aksi di BIG tahun 2013 Terdiri atas 5 Kegiatan, 35 Target, 146 Sub Target (Ukuran Keberhasilan) Dibandingkan tahun 2013, kuantitas Kegiatan dan Target tetap, namun kuantitas sub target bertambah (dari 123 menjadi 146) Kuantitas target/sub target masih terbanyak dibandingkan K/L lainnya Capaian keberhasilan sebesar 56.8%, lebih tinggi dari rata-rata capaian nasional (52.0%)

Output-output Tambahan pada Tahun 2014 Sistem Informasi Geospasial Perizinan Pemanfaatan Lahan Terintegrasi pada Ina-Geoportal BIG SK Pokja IGT Perijinan Sektoral FGD dan uji coba hasil kajian formulasi skala perpetaan operasional untuk seluruh kegiatan alokasi ruang termasuk dalam proses pengukuhan kawasan hutan One Map Penutup Lahan Pulau Jawa dan Bali skala 1: 25.000 One Map Morfometri Lahan Pulau Jawa Bali skala 1: 25.000 NSPK One Map Curah Hujan Peta RBI skala 1:50.000 sebanyak 566 NLP di wilayah Pulau Sumatera Dokumen Rencana Aksi Penyelenggaran IGT oleh K/L terkait Tahun 2015

III. Implementasi Rencana Aksi Tahun 2015 (B025-B36)

Kondisi Rencana Aksi NKB-PPKHI Tahun 2015 Sub-target (ukuran keberhasilan) bertambah sebanyak 21 dibandingkan tahun 2014 Pelaporan tidak optimal, sistem aplikasi berubah. File data dukung tidak bisa diupload. Capaian yang tergambar pada sistem aplikasi tidak maksimal (lihat contoh grafik)

Output-output Tambahan pada Tahun 2015 Pengembangan  Pengoperasian Sistem Informasi Geospasial Perizinan Pemanfaatan Lahan Terintegrasi pada Ina-Geoportal  secara berkelanjutan Workshop Nasional menuju formulasi dan formalisasi skala perpetaan operasional untuk seluruh kegiatan alokasi ruang termasuk dalam proses pengukuhan kawasan hutan Peta RBI skala 1:50.000 sebanyak 100 NLP di wilayah Pulau Kalimantan untuk siap digunakan sebagai peta dasar percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia One Map Penutup Lahan dan Morfometri Lahan skala 1: 50.000 Provinsi Lampung, Jambi, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Bangka dan Belitung; One Map Curah Hujan skala 1: 25.000 di Kab. Malang Dokumen Rencana Aksi Penyelenggaran IGT oleh K/L terkait Tahun 2016

TERIMA KASIH TERIMA KASIH 20 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL Jl. Jakarta-Bogor Km. 46, Cibinong 16911, Bogor 20