D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PKPD-PU Tahun 2007 Bidang Sumber Daya Air DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Advertisements

Subdit Pengembangan Profesi-Dit.Sistem Perbendaharaan
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
SISTEM REKRUTMEN DAN PELAKSANAAN UJIAN SERTIFIKASI BAGI GURU
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
salam sejahtera untuk kita semua
MEKANISME DAN KAJIAN PERANGKAT AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
PEMBINAAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
Kebijakan-kebijakan aktual usaha jasa konstruksi.
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN BELANJA MODAL TA 2016
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN
UJI KOMPETENSI KEAHLIAN (UKK) TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Undang-Undang bidang puPR
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
PRAKTIK KERJA LAPANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Direktorat Bina Intala Ditjen Binalattas
POLA KARIER PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
RANCANGAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PENAJAMAN RENCANA KERJA TA 2016 UNTUK OPTIMALISASI PENCAPAIAN RENSTRA DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN OLEH: DIREKTUR KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN.
ANALISIS KESENJANGAN ANTARA PROFIL PNS DENGAN SYARAT JABATAN
UPAYA PERCEPATAN SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI INDONESIA
RENCANA KERJA TA DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
DIREKTUR KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN
PERKEMBANGAN PENYALURAN DANA BOS SMA TAHUN 2015
KEBIJAKAN PELAKSANAAN
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
TENAGA FASILITATOR LAPANGAN ( TFL)
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
Undang-Undang bidang puPR
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
MEKANISME PELAKSANAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas
EVALUASI KINERJA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KINERJA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL 2015
Materi : MONITORING, PELAPORAN DAN RKTL
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
PAPARAN DIREKTORAT BINA STANDARDISASI KOMPETENSI DAN PELATIHAN KERJA
Pengembangan SDM Melalui Sistem Sertifikasi Kompetensi
WORKSHOP TENAGA PENDAMPING 2017
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
PAPARAN RAPAT KOORDINASI DIREKTORAT 2018 DITJEN BINALATTAS
Subdit. Pemantauan dan Evaluasi
Kebijakan SDM PBJ Dalam Perpres 16/2018 Disampaikan pada:
KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN BIDANG KECIPTAKARYAAN
Kebijakan Inovasi dan Inovasi Jasa Konstruksi DIY
PERAN SIMEKA DALAM DUKUNGAN PENYELENGGARAAN SAKIP DITJEN CIPTA KARYA
TATA KELOLA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
Kebijakan Penyelenggaraan
TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
Persiapan Penyelenggaraan Program DAK Bidang Sanitasi TA. 2019
Kebijakan pengaturan kelembagaan jasa konstruksi
PEMBINAAN GURU DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM DEPARTEMEN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN.
Contoh penyusunan skp.
ASOSIASI TENAGA AHLI KONSTRUKSI INDONESIA (ASTAKI) Indonesian Association of Expert for Construction (IASEC) Disampaikan oleh: Ir. Zainal Arifin. Sekjen.
Transcript presentasi:

D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I PEMBAHASAN FORMAT ISIAN DAN DESK SOSIALISASI PEMBINAAN KONSTRUKSI D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I Jakarta, 17 Maret 2017

1 2 3 Formulir Desk Sosialisasi Pembinaan Konstruksi Mekanisme Desk OUTLINE PEMBAHASAN Desk Sosialisasi Pembinaan Konstruksi Mekanisme Desk Formulir 1 2 3 2

Desk Sosialisasi Pembinaan Konstruksi

DESK SOSIALISASI PEMBINAAN KONSTRUKSI MAKSUD DAN TUJUAN DESK SOSIALISASI PEMBINAAN KONSTRUKSI Desk Sosialisasi Pembinaan Konstruksi dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari pemangku kepentingan jasa konstruksi di daerah, dengan tujuan untuk: Menyerap kebutuhan pembinaan jasa konstruksi di daerah; Memberikan penjelasan teknis mengenai kegiatan pembinaan jasa konstruksi di daerah; Memberikan konsultasi kepada pemangku kepentingan di daerah terkait pembinaan jasa konstruksi;

Mekanisme Desk

MEKANISME DESK Meja Asistensi Balai/Dit 5 Meja Pengumpulan Kuisioner DIT BINA INVESTASI (1) DIT BINA PENYELENGGARAAN (2) DIT BINA KELEMBAGAAN (3) DIT BINA KELEMBAGAAN (4) DIT KERJA SAMA (5) Balai/Dit 5 Meja Pengumpulan Kuisioner PESERTA (RANDOM)

Formulir

Form F.DJBK.01  berisikan pertanyaan mengenai institusi pembina jasa konstruksi di daerah, terdiri dari: Nama Pemerintah Daerah. Cukup jelas. Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi. Kolom ini diisi dengan nama jabatan yag ditunjuk sebagai ketua tim pembina jasa konstruksi di daerah masing-masing. Sekretaris Tim Pembina Jasa Konstruksi. Kolom ini diisi dengan nama jabatan yag ditunjuk sebagai sekretaris tim pembina jasa konstruksi di daerah masing-masing. Dinas Teknis yang Menangani Pembinaan Jasa Konstruksi. Cukup Jelas. Nama Unit Kerja Pembina Jasa Konstruksi. Kolom pertanyaan ini diisi dengan menyebutkan level unit kerja dan nama lengkap unit kerja yang bertugas melakukan pembinaan jasa konstruksi. Contoh: unit kerja eselon IV, Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi atau unit kerja eselon III, Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi. Nama/ Jabatan/ No. Telp (Kantor dan Handphone). Kolom ini diisi dengan informasi nama, jabaran dan no telepon contact person instansi pembina jasa konstruksi daerah. Jumlah Anggaran Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi Tahun 2017. Cukup jelas. Jumlah SDM Pelaksana Pembinaan Jasa Konstruksi. Kolom pertanyaan ini diisi dengan jumlah keseluruhan SDM yang ada di unit kerja pelaksana pembinaan jasa konstruksi termasuk komposisi tingkat pendidikannya.

Form F.DJBK.02 mengenai rencana kegiatan pembinaan Jasa Konstruksi yang akan dilakukan di wilayah pembinaan masing-masing sepanjang tahun anggaran 2017. Ada beberapa kolom pada form 2 yaitu: Kolom nama kegiatan. Kolom ini diisi dengan nama kegiatan pembinaan jasa konstruksi yang akan dilaksanakan. Contoh: “Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten XXX” atau “Pelatihan dan Uji Sertifikasi Tukang Terampil Bidang Kayu Provinsi XXX”. Jumlah Peserta. Cukup jelas. Durasi pelaksanaan. Kolom ini diisi dengan keterangan rencana pelaksanaan kegiatan dengan satuan hari. Bila kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari dua kegiatan pembinaan yang disatukan, maka dijelaskan durasi masing-masing kegiatan pembinaannya. Contoh kegiatan “Pelatihan dan Uji Sertifikasi Tukang Terampil Bidang Kayu Provinsi XXX”, pelatihan tukang terampil bidang Kayu (5 hari), Uji Sertifikasi tukang terampil bidang Kayu (3 hari). Jumlah Alokasi Dana. Cukup jelas. Sumber dana. Cukup jelas. Ketersediaan Instruktur/Narasumber di daerah/lokal. Cukup jelas.

Form F.DJBK.03 mengenai kebutuhan daerah terhadap kegiatan pembinaan Jasa Konstruksi yang dapat diberikan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Ditjen Bina Konstruksi). Didalam form ini sudah disediakan pilihan kegiatan pembinaan jasa konstruksi yang disediakan Ditjen Bina Konstruksi. Selain itu disediakan pula kolom pilihan prioritas dari masing-masing kegiatan untuk menentukan kegiatan pembinaan yang paling dibutuhkan di wilayah masing-masing pemerintah daerah dan kolom alasan untuk menjelaskan alasan penentuan prioritas. Prioritas 1 untuk penilaian dimana anda merasa kegiatan pembinaan tersebut tidak terlalu dibutuhkan di daerah anda. Prioritas 2 untuk penilaian dimana anda merasa kegiatan pembinaan tersebut dibutuhkan namun tidak menjadi prioritas di daerah anda. Prioritas 3 untuk penilaian dimana anda merasa kegiatan pembinaan tersebut dibutuhkan di daerah anda. Prioritas 4 untuk penilaian dimana anda merasa kegiatan pembinaan tersebut dibutuhkan agak mendesak di daerah anda. Prioritas 5 untuk penilaian dimana anda merasa kegiatan pembinaan tersebut sangat dibutuhkan di daerah anda.

Form F.DJBK.04 mengenai data tenaga kerja konstruksi yang ada di daerah wilayah kerja bapak/ibu. Didalam form ini sudah disediakan kolom isian untuk diisi sesuai judul kolom. Jumlah Tenaga Terampil Bersertifikat, diisi jumlah tenaga terampil yang memiliki SKT yang ada di daerah wilayah kerja bapak/ibu. Pembagian Klasifikasi KKNI sesuai pembagian Jumlah Tenaga Ahli Bersertifikat, diisi jumlah tenaga ahli yang memiliki SKA yang ada di daerah wilayah kerja bapak/ibu.

Form F.DJBK.05 mengenai data Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang teknik yang ada di daerah wilayah kerja bapak/ibu. Didalam form ini sudah disediakan kolom isian untuk diisi sesuai judul kolom. Nama LSP, diisi nama lembaga sertifikasi secara lengkap. Alamat, cukup jelas. Bidang yang disertifikasi, diisi nama bidang sertifikasi yang dapat dilakukan di LSP tersebut. Status LSP, cukup jelas.

Form F.DJBK.06 mengenai data jumlah asesor/penguji untuk proses sertifikasi yang ada di daerah wilayah kerja bapak/ibu. Didalam form ini sudah disediakan kolom isian untuk diisi sesuai judul kolom. Bidang Keahlian, diisi bidang keahlian sesuai kompetensi asesor untuk menguji tenaga kerja konstruksi. (Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal dan Tata Lingkungan, jika ada bidang tambahan mohon ditulis dengan jelas dan spesifik) Jumlah, diisi jumlah orang asesor/penguji sesuai dengan kolom bidang keahlian.

Form F.DJBK.07 mengenai data jumlah Instruktur/pengajar untuk proses pelatihan yang ada di daerah wilayah kerja bapak/ibu. Didalam form ini sudah disediakan kolom isian untuk diisi sesuai judul kolom. Bidang Keahlian, diisi bidang keahlian sesuai kompetensi instruktur untuk mengajar tenaga kerja konstruksi. (Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal dan Tata Lingkungan, jika ada bidang tambahan mohon ditulis dengan jelas dan spesifik) Jumlah, diisi jumlah orang Instruktur/pengajar sesuai dengan kolom bidang keahlian.

Form F.DJBK.08 mengenai data institusi pendidikan dimana dalam kegiatan pendidikan mengajarkan bidang pendidikan yang terkait Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal, Tata Lingkungan dan/atau bidang lain yang terkait konstruksi. Didalam form ini sudah disediakan kolom isian untuk diisi sesuai judul kolom. Nama Institusi Pendidikan, telah jelas. Alamat, telah jelas. Jenis bidang pendidikan, diisi materi ajar terkait konstruksi yang dapat di sertifikasikan.

F.DJBK.09 mengenai data proyek konstruksi yang dimulai pada tahun 2017 dan berakhir pada Januari 2018, termasuk proyek rehabilitasi/perbaikan/perawatan. Didalam form ini sudah disediakan kolom isian untuk diisi sesuai judul kolom. Nama Kegiatan Proyek, diisi nama proyek sesuai dengan LPSE. Jenis infrastruktur, diisi jenis proyek konstruksi, contoh jalan-jembatan, pembangunan permukiman, pembangunan sabo, pembangunan pelabuhan dan lain-lain. Sumber Pendanaan, diisi asal pembiayaan dari proyek tersebut, diisi nominal anggaran di kolom sesuai asal pembiayaan. Lokasi Proyek, diisi lokasi proyek secara spesifik, contoh pembangunan permukiman di kecamatan A, Kabupaten A/Kota B. Durasi pelaksanaan, diisi bulan dan tahun dimulai dan berakhirnya proyek konstruksi tersebut.

TERIMA KASIH Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Gedung Bina Marga (B-1A) Lantai 1 Jl. Pattimura no. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, 12110 Telp. 021-27513841 Email. ditksp.djbk@gmail.com