Indikator Kinerja Utama

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh : Ir. M. Maliki Moersid, MCP Direktur Pengembangan PLP
Advertisements

PLPBK Desa Karamat Mulya
DIREKTORAT BINA PENATAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
SOSIALISASI PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2018
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KE PU-AN PADA BIDANG CIPTA KARYA
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP TAHUN 2019
Z “PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH (KOTAKU)” BERBASIS OUTPUT & OUTCOME SERTA KOLABORASI Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.
MENUJU KAB BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Penguatan Lembaga Keagamaan
PERHITUNGAN KEKUMUHAN
PENCAPAIAN TARGET PROGRAM KOTAKU
Undang-Undang bidang puPR
PERUBAHAN-PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PROGRAM KOTAKU
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) RSUD “NGUDI WALUYO” WLINGI dr. A. LOEQKIJANA AGRAWATI, MARS Direktur RSUD “Ngudi.
KEY INDICATORS PERFORMANCE (KPI) PROGRAM KOTAKU
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017
PERMUKIMAN.
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
Rencana Kerja DPUPKP 2017 No
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
Landasan Yuridis Penanganan Permukiman Kumuh Program KOTAKU
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
TARGET KPI/PAD PROGRAM KOTAKU WILAYAH – I (IDB Loan)
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Undang-Undang bidang puPR
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Identifikasi dan Analisis Potensi Daerah Aspek Geografi dan Demografi
PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGERANG PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
KASUBAG PROGRAM : FAHWRUN BASYREWAN, ST. TUGAS POKOK MASALAH TARGET RPJMD DALAM 5 TAHUN 1.Menurunnya Indeks Resiko Bencana Secara Nasional dari tinggi.
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.
Oleh : KABID KAWASAN PERMUKIMAN IR. PRIHASTOTO, MT
PERMUKIMAN KUMUH MEKANISME IDENTIFIKASI LOKASI
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN BIDANG KECIPTAKARYAAN
STRATEGI PENCAPAIAN TARGET IKLH DI KOTA SEMARANG
Kementerian PPN/ Bappenas
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
CASCADING DINAS PERTANIAN KAB. SAMPANG TAHUN 2017
AKUNTABILITAS KINERJA
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2020
PERDA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI JAMBI
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Infrastruktur Permukiman
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN Oleh : Drs. SYAHID, MM Camat Glagah.
RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERPADU WPS di Kepulauan Nusa Tenggara 1 TANJUNG – MATARAM - MANDALIKA WPS 16 JAKARTA, 02 Desember 2016.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Transcript presentasi:

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman

INDIKATOR KINERJA UTAMA BUPATI IKU BUPATI INDIKATOR KINERJA AKHIR RPJMD (2021) URAIAN CAPAIAN 2016 SAT. TARGET TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 INDEKS KEPUASAN MASY. THD LAYANAN INFRA STRUKTUR   Survai indek kepuasan masyarakat thd layanan infrastruktur _ % - 72 74 76 78 80 DESA TANGGUH BENCANA (BPBD) Jumlah Desa tangguh bencana dibagi jumlah desa x 100 % BPBD 20 22,66 25.34 28 30.66 33.34

Jalan kab. Kondisi mantap dibagi jumlah panjang jalan kab. x 100% INDIKATOR KINERJA OPD IKU OPD INDIKATOR KINERJA AKHIR RPJMD (2021) URAIAN CAPAIAN 2016 SAT. TARGET TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Jalan kabupaten kondisi mantap Jalan kab. Kondisi mantap dibagi jumlah panjang jalan kab. x 100% 82.79 % 84.05 84.45 84,95 85.12 85.56 85.98 Persentase Gedung Pemerintah kondisi baik Juml. gedung Pemerintah kondisi baik dibagi juml.keseluruhan gedung pemerintah x 100% 80 82 84

INDIKATOR KINERJA OPD IKU OPD INDIKATOR KINERJA AKHIR RPJMD (2021) URAIAN CAPAIAN 2016 SAT. TARGET TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase kawas. Kumuh perkotaan yang tertangani Juml. Kawasan Kumuh yg tertangani dibagi jumlah kawasan kumuh x 100 % 50,13 % 60 70 80 90 100 Persentase pendduk yg terlayani pengelolaan air minum/air limbah Jumlah penduduk yang memiliki akses air minum dibagi jumlah penduduk x 100% 95 93 96 Jumlah penduduk yang memiliki akses air limbah dibagi jumlah penduduk x 100% 79,61 77 83 91

INDIKATOR KINERJA OPD IKU OPD INDIKATOR KINERJA AKHIR RPJMD (2021) URAIAN CAPAIAN 2016 SAT. TARGET TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Kecukupan Air Irigasi Luas Daerah Irigasi yg terairi dibagi jumlah luas Daerah Irigasi x 100% 81 % 79 83 85 86 87 Persentase Penanganan Banjir 2014 :893.56ha Luas banjir tertangani dibagi luas potensi rawan banjir x 100 % 20.30 % 13,78 20.56 27.34 34.12 40.9 47.68

INDIKATOR KINERJA ESELON III IKU ESELON III (IKU PROGRAM) INDIKATOR KINERJA Program URAIAN SAT. Real 2016 TARGET TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Penanganan Jalan kabupaten Jumlah panjang jalan yg ditangani dalam setahun km 27,23 20 21 22 Pembangunan dan rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan Persentase drainase jalan kabupaten % 0,06 0,03 0,04 0,05 0,07 0,08 Pembangunan dan rehabilitasi /pemeliharaan drainase/gorong2 Cakupan Gedung Pemerintah kondisi baik Juml. gedung Pemerintah kondisi baik dibagi juml.keseluruhan gedung pemerintah x 100% 80 82 84 Peningkatan Sarpras Aparatur

INDIKATOR KINERJA ESELON III IKU ESELON III INDIKATOR KINERJA Program FORMULA SAT. Real 2016 TARGET TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Persentase penanganan infrastruktur pedesaan Panjang jalan desa yg ditangani dibagi total panjang jalan desa x 100 % % 17,4 10 10.5 11 11,5 12 Pembangunan dan rehabilitasi /pemeliharaan infrastruktur pedesaan Persentase pendduk yg terlayani pengelolaan air minum/air limbah Jml Penduduk yg terlayani dibagi jumlah total pendudukx 100 % 95 82 88 94 100 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

INDIKATOR KINERJA ESELON III IKU ESELON III INDIKATOR KINERJA Program FORMULA SAT. Real 2016 TARGET TAHUN 2017 2018 2019 2020 2021 Persentase Saluran irigasi berfungsi baik Panjang saluran kondisi baik dibagi total panjang saluran x 100 % % 81 79 83 85 87 88 89 Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Pemanfataan sumber air/mata air Jumlah mata air yg termanfaatkan bh 11 21 31 41 51 61 Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan SDA lainnya Cakupan lokasi penanganan banjir Jumlah lokasi banjir yang tertangani lok 30 (55,82 ha) 18 Program Pengendalian Banjir