IMPLEMENTASI LIMA NILAI BUDAYA KERJA KEMENTERIAN AGAMA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BUDAYA PERUSAHAAN DAN ETIKA
Advertisements

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
Administrasi Pelayanan Publik
SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
Oleh: Irwan Apriyanto Class: B Pendidikan Bahasa Inggris
5 (LIMA) NILAI BUDAYA KERJA KEMENTERIAN AGAMA RI
KEPALA BIRO BINA MENTAL SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
GOOD GOVERNANCE.
Good Governance Bab 12.
Good Governance Bab 12.
NILAI-NILAI BUDAYA KERJA KEMENTERIAN AGAMA RI
GOOD GOVERNANCE.
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
KEMENTERIAN KEUANGAN.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Keterbukaan Informasi Publik
AKUNTABILITAS BIROKRASI Bahan - 11 Etika Administrasi Negara Semester VI.
Wakil Presiden RI Drs. H . Muhammad Jusuf Kalla
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
Jujur Profesional Melayani Inovatif Berarti
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
Disampaikan pada: RAPAT KOORDINASI NASIONAL
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
Aktualisasi Revolusi Mental dalam Inovasi Pelayanan Publik
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
KEBIJAKAN PENYELAMATAN DAN PENGOLAHAN ARSIP
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
AKUNTABILITAS BIROKRASI
POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
AKUNTABILITAS BIROKRASI
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
Pancasila Sebagai Etika Politik
BUDAYA KERJA & ETOS KERJA
AKUNTABILITAS KINERJA
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH CLEAN AND GOOD GOVERNANCE Di Indonesia terminologi ini dipadankan dengan tata kelola pememrintahan yang baik,
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
Agied Dharmayantie ( ) Anita Rosalin Hutahayan ( ) Ari Kleryyanti ( )
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
RPJMN Bidang Tata Ruang
BUDAYA KERJA & ETOS KERJA
NILAI-NILAI BUDAYA KERJA PEMERINTAH KOTA SEMARANG
Unggul Profesional Islami
Workshop Pengawasan Novotel Hotel Jakarta, Mei 2017 Oleh : H. MAMAN SAEPULLOH, S.Sos., M.Si Inspektur Wilayah II, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
BUDAYA KERJA & ETOS KERJA Bahan – 9 PERILAKU ORGANISASI ADM. NEGARA, FISIP, SMT. IV
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
WAWASAN NUSANTARA Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan.
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
STANDAR ETIKA PUBLIK Oleh BERE ALI.
MENAKAR PERAN RUU PESANTREN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
Oleh : KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
Oleh : KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Transcript presentasi:

IMPLEMENTASI LIMA NILAI BUDAYA KERJA KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA IMPLEMENTASI LIMA NILAI BUDAYA KERJA KEMENTERIAN AGAMA Sekretaris Jenderal Jakarta, 20 Februari 2017

KERANGKA UMUM VISI, MISI, DAN PROGRAM AKSI JOKOWI-JK PERMASALAHAN BANGSA Ancaman terhadap Wibawa Negara Kelemahan Sendi Perekonomian Bangsa Intoleransi & Krisis Kepribadian Bangsa TRISAKTI Kepribadian dalam kebudayaan Berdikari dalam ekonomi Kedaulatan dalam politik TAHAPAN PEMBANGUNAN 2015-2019 DI RPJP 2005-2025: “Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.” Visi : “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat Mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” Misi : M1-M7 NAWACITA / 9 AGENDA PRIORITAS

VISI & MISI PEMBANGUNAN 2015-2019 VISI : “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG” MISI : 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera 5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

9 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWA CITA) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik Melakukan revolusi karakter bangsa Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

VISI DAN MISI KEMENTERIAN AGAMA VISI RPJMN 2015-2019 (Perpres No. 2/2015) “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong-royong” Visi Kemenag “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya. Misi Kemenag

IMPLEMENTASI 5 NILAI BUDAYA KERJA KEMENTERIAN AGAMA

KONDISI DAN MASALAH BIROKRASI INDONESIA 1 Organisasi dan Kewenangan: Organisasi belum tepat fungsi dan sasaran Kewenangan masih banyak disalahgunakan dan overlapping 2 Pelayanan Publik: belum memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat 3 Pola pikir dan budaya kerja: belum mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif, profesional dan melayani

PENGERTIAN DAN FUNGSI BUDAYA KERJA Pengertian Budaya Kerja Falsafah yg didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yg menjadi sifat, kebiasaan dan kekuatan pendorong, membudaya dalam suatu kelompok masyarakat/organisasi, kemudian tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat & tindakan. Warna Budaya Kerja berupa PRODUKTIVITAS, yang tercermin dalam perilaku kerja (kerja keras, ulet, disiplin, tanggung jawab, dll) Fungsi Budaya Kerja Sebagai tapal batas/pembeda organisasi yang satu dengan organisasi yg lain Sebagai identitas bagi anggota organisasi Memudahkan timbulnya komitmen yg lebih luas daripada kepentingan pribadi Memantapkan sistem kerja dan sistem sosial dalam organisasi Sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap dan perilaku pegawai kualitas kerja ditentukan oleh: 90% sikap dan perilaku 10% pengetahuan/keterampilan

TUJUAN DAN MANFAAT BUDAYA KERJA Tujuan Budaya Kerja Membangun SDM seutuhnya agar setiap orang sadar bahwa mereka berada dalam hubungan yang memiliki sifat peran sebagai pelaku organisasi dan komunikasi dengan orang lain secara efektif dan efisien serta menyenangkan, sehingga produktivitas kerja meningkat sehingga visi dan misi organisasi tercapai. Budaya Kerja yg kuat akan memperoleh hasil yang baik, karena pegawai telah memahami ”what to do and how to do it” Manfaat Budaya Kerja Membatasi peran yang membedakan antara organisasi yang satu dengan yang lain karena setiap organisasi mempunyai peran yang berbeda Menimbulkan rasa memiliki identitas bagi anggota Mementingkan tujuan bersama dari pada mengutamakan kepentingan individu Menjaga stabilitas organisasi

Unsur Budaya Kerja UNSUR BUDAYA KERJA Unsur dasar budaya kerja merupakan suatu mata rantai proses, dimana setiap kegiatan berkaitan antara satu proses dgn proses lainnya, atau suatu hasil pekerjaan merupakan masukan bagi proses pekerjaan lainnya Kualitas pekerjaan terletak pada kekuatan setiap rangkaian proses kerja yang berjalan benar sejak saat pertama pada setiap tahap pekerjaan

8 PRINSIP PENERAPAN BUDAYA KERJA (FROGGAT) Inisiatif Kepercayaan Kesenangan Individualitas Kesetaraan Dialog Hubungan Kerja Pilihan Tempat Kerja Faktor-faktor determinasi: Komitmen Pimpinan Komunikasi Motivasi Lingkungan Kerja Perubahan Disiplin

SITUASI DAN INTERAKSI KERJA YANG KONDUSIF Hasil Analisis terhadap Sikap Kerja yang Perlu Dikembangkan untuk Menciptakan Situasi dan Interaksi Kerja yang Kondusif jujur dan memiliki integritas tinggi; memiliki etika, akhlak mulia, dan memberi suri tauladan; menghormati hukum dan aturan-aturan yang berlaku; bertanggung jawab dan akuntabel; hormat kepada hak-hak orang lain dan tidak mudah menyalahkan orang lain; mencintai pekerjaan dan mau bekerja keras; meningkatkan transparansi dan koordinasi; disiplin yang tinggi; dan bersahaja dalam hidup dan kehidupan.

BUDAYA KERJA ORGANISASI PEMERINTAH Beberapa Fakta Yang Muncul: Secara umum Pemerintah belum efektif dalam menjalankan tugas & fungsinya, kegemukan, berjalan lambat, belum proporsional dan profesional. Kurang lebih 50% PNS belum produktif, efisien, efektif ditinjau dari aspek kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan pengawasan. Dalam pengawasan & akuntabilitas masih terjadi pelanggaran thd per-UU yang berlaku, yaitu : Masih banyak praktek KKN Budaya minta dilayani bukan melayani Rendah tingkat disiplin masyarakat dan aparat Belum berfungsi secara baik aparat pengawasan termasuk penegak hukum

ASPEK BUDAYA & APARATUR PEMERINTAH Beberapa budaya di lingkungan pemerintah yang selama ini terjadi, yang berakibat kurang lancarnya pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien : Budaya Paternalistik  orientasi ke atas Budaya Menajemen Tertutup  tidak partisipatif Budaya kurang mampu membedakan jam kerja dan jam dinas, urusan pribadi & urusan kedinasan Budaya memberikan terlalu banyak pekerjaan dan Tanggung Jawab kpd seseorang yg aktif & berprestasi dan kurang percaya thd yg belum memperoleh kesempatan utk aktif dan berprestasi Budaya Sistem Famili dan Koneksi Budaya Asal Bapak Senang (ABS) Budaya tidak senang diperiksa, krn menganggap pengawas cenderung mencari-cari kesalahan.

BUDAYA KERJA KEMENTERIAN AGAMA Mengawali jilid baru dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK, Kemenag ingin membangun kesadaran bersama dalam perbaikan budaya kerja. (republika, 1 Nov 2014) Untuk membuktikan keseriusannya menjadikan Kemenag menjadi kementerian yang lebih baik, Menag Lukman Hakim Saifuddin yang didukung oleh segenap jajarannya meluncurkan program budaya kerja di Kemenag. Sebagai langkah pertama, Kemenag menggandeng ESQ dalam agenda reformasi moral di internal. ”Kami harus menyelesaikan program yang sangat berat namun dapat menjadi tolok ukur yang diinginkan. Ini sebuah kepercayaan dari Pak Menteri Agama. Pertama menyiapkan mapping mindset di Kemenag. Kemudian Focus Group Discussion (FGD). Maka akan lahir DNA reformasi birokrasi secara moral dan kultural,” ungkap Ary seusai peluncuran Lima Nilai Kerja di Kantor Kemenag, Jakarta, Kamis (06/11). Ia menambahkan kita memiliki 5 juta Aparatur Sipil Negara, kantor dibangun dengan bagus, dan itu harus dibarengi dengan pembangunan integritas pegawainya. “Sebab itu, saya menyambut baik langkah Kemenag dalam membangun integritas pegawainya, seperti sekarang ini,” tutur Ary.

BUDAYA KERJA KEMENTERIAN AGAMA Transformasi Budaya Kerja Aparatur Negara : 1. Proses Sosialisasi; 2. Pembentukan Nilai-Nilai Budaya; 3. Etika Kebijakan Kementerian Agama memasuki babak baru. Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin meluncurkan program 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama pada 6 November 2014. Program ini meliputi lima nilai kerja yaitu: integritas, profesional, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan.

BUDAYA KERJA KEMENTERIAN AGAMA 5 Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama ini lahir menurut Menag Lukman Hakim Saifuddin untuk menjawab : Keinginannya yang ingin mengembalikan citra dan kepercayaan baik Kementerian Agama dimata publik dengan dibuktikan dengan kinerja yang baik. Maka upaya pelayanan kepada publik berbasis akuntabilitas dan transparansi harus didukung oleh pelayanan yag ikhlas dari seluruh pegawainya.

BUDAYA KERJA KEMENTERIAN AGAMA 1. Integritas “Keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar” Integritas dimaknai sebuah konsep yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang.

BUDAYA KERJA KEMENTERIAN AGAMA 2. Profesionalitas “Bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik ” Mencerminkan kompetensi dan keahlian. Pegawai yang profesional harus dapat mengemban amanah dengan baik guna memperoleh proses dan hasil yang optimal.

BUDAYA KERJA KEMENTERIAN AGAMA 3. Inovasi “Menyempurnakan yang sudah ada dan megkreasi hal baru yang lebih baik” Menemukan hal-hal baru yang bermanfaat bagi masyarakat, karena birokrat bukanlah mesin karenanya dituntut untuk berinovasi dan tidak lagi terjebak terhadap rutinitas.

BUDAYA KERJA KEMENTERIAN AGAMA 4. Tanggung Jawab “Bekerja secara tuntas dan konsekuen” Aparatur Kementerian Agama harus mempunyai kesadaran yang tinggi bahwa kiprah mereka di Kementerian Agama itu harus dipertanggungjawabkan, inilah cara kita untuk selalu membentengi diri kita untuk selalu on the track dalam mengemban kepercayaan dan menjalankan tugas dan pungsi masing-masing.

BUDAYA KERJA KEMENTERIAN AGAMA 5. Keteladanan “Menjadi contoh yang baik bagi orang lain” Mengajak kita menyadari bahwa sebagai aparatur Kementerian Agama harus teladan di lingkungan masing-masing.

HUBUNGAN SIKAP KERJA DENGAN PEMBENTUKAN PERILAKU KERJA

FORMULASI KERANGKA BUDAYA KERJA KEMENAG

ARAH PERUBAHAN MENUJU GOOD GOVERNANCE Pengembangan Budaya Kerja Nilai Dasar (landasan filosofis) Persepsi Kerja (landasan fungsional) Sikap Kerja (landasan afektif) Perilaku Kerja (landasan operasional) Aktualisasi Reformasi Birokrasi penataan kelembagaan penyempurnaan ketatalaksanaan peningkatan kualitas SDM Perwujudan Good Governance profesionalisme partisipasi masyarakat supremasi hukum daya tanggap stakeholders transparansi kesetaraan berorientasi pada visi akuntabilitas pengawasan efektif dan efisien

TERIMA KASIH