SOP PPID DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
MENYIKAPI PENGADUAN DAN MENANGANI SENGKETA INFORMASI PUBLIK
Panduan Mengisi Instrumen LGI Bagian I dan II. Bagian I  bertujuan untuk mengukur implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan sektor LULUCF melalui.
Disampaikan Siti Roswati Handayani, SH., MPA. Yogyakarta, 17 Juni 2013.
Oleh: MARTAN KISWOTO DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Tata.
M O N E V Hasil Pemeringkatan Badan Publik Surabaya, 19 Nopember 2013 Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.
Daftar Informasi Publik & Informasi Yang Dikecualikan
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2010 Tentang PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN.
Prosedur Beracara Arbitrase
KEBERATAN DAN BANDING.
FILOSOFI DAN POKOK POKOK UU KIP
Disampaikan: Martan Kiswoto Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta.
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur ADMINISTRASI PPID DAN ATASAN PPID.
Sekretariat PPID Prov. Nusa Tenggara Barat
TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN DAN TATA CARA PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK MENURUT PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010.
Oleh : Dr. Tjahjanulin Domai, MS
MATERI KEGIATAN PELAYANAN PENGADUAN PUBLIK
PRANATA MANAJEMEN PEMBANGUNAN
Proses Hukum di KPPU Laporan Pemeriksaan pendahuluan
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN XII) PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL copyright by Elok Hikmawati.
Impeachment atau Pemakzulan
PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN EKSPOR
Melayani Proses Pemeriksaan Pertemuan 7
Surat Keterangan Keimigrasian
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMasi publik
 Hak paten diperlukan agar tidak dilakukan pelanggaran hak cipta. Belakangan ini banyak sekali dijumpai peniruan baik dalam tulisan maupun produk yang.
STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK Depok, 5 Nopember.
TATA CARA PENDAFTARAN, PERUBAHAN DATA DAN INFORMASI
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
Hak Memperoleh Informasi
Disampaikan oleh : H. DADANG ISKANDAR, SKM.,MKM
Komisi Informasi Provinsi/kab/kota Laporan Perkembangan
Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha PERATURAN MENTERI.
OPTIMALISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Pertemuan I HAK & KEWAJIBAN PAJAK.
LEBIH MEMAHAMI PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA DALAM RANGKA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL.
SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
Beberapa Masalah Eksekusi Putusan Komisi Informasi
LAPOR! – SP4N untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik
KEWAJIBAN DAN WEWENANG PEMERIKSA
KEWAJIBAN DAN HAK WAJIB PAJAK DALAM PEMERIKSAAN
SOSIALISASI UU NO. 14 TAHUN 2008 : KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Oleh : M. Raihan .F. Tirza Eka
TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK Rahmulyo Adi Wibowo, S.H.,M.H
TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
KEBERATAN DAN BANDING.
PEMINDAHAN HAK DENGAN LELANG
SIMULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK KOMITE SEKOLAH
Pengelolaan Web Info Publik ITB
Hukum Acara Peradilan Konstitusi
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI BARAT KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI BARAT.
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
-- STANDAR OPORASIONAL PROSEDUR ---
Pengelolaan Web Info Publik ITB
PERSURATAN.
PENANGANAN SURAT MASUK
PPID KOTA MADIUN JL. PAHLAWAN NO.37 KOTA MADIUN
SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
© 2019 Tim Smart City Diskominfo Kab. Badung
PENGUATAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI & DOKUMENTASI PUBLIK
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
STRATEGI MEMPERCEPAT KETERBUKAAN INFORMASI
KENDALA PELAKSANAAN PPID DI KABUPATEN KOLAKA
PERANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI DI KABUPATEN TORAJA UTARA BAHAN RAPAT KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA.