EVALUASI DAK BIDANG PERTANIAN 2015 DAN KEGIATAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Advertisements

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KEBIJAKAN & IMPLEMENTASI DAK SUB BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Direktorat Pengairan dan Irigasi Kementerian Perencanaan Pembangunan.
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
ARAH KEBIJAKAN PENYULUHAN MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN
Pengukuran Realisasi Fisik Ditjen PSP Tahun 2016
PAKET KEBIJAKAN KEDAULATAN PANGAN
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
PENGUKURAN REALISASI FISIK KEGIATAN PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN 2016
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
KEBIJAKAN DAK FISIK 2018 Direktorat Otonomi Derah,
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
KEGIATAN DAK SUB BIDANG PERTANIAN TAHUN 2016 DAN DRAFT JUKNIS DAK SUB BIDANG PERTANIAN TAHUN 2016 SERTA MEKANISME PENYUSUNAN RKA DAK SUB BIDANG PERTANIAN.
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
DIREKTUR PANGAN DAN PERTANIAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SUMBER DANA DARI APBN TA 2016)
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
REALISASI DANA DESA DI PROV KALTENG TAHUN 2017
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
PEDOMAN UMUM DAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS TA 2011
KEGIATAN DAK TAHUN 2016 ASPEK PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
SOSIALISASI E-PROPOSAL UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2016
RENCANA PRODUKSI DAN PERCEPATAN HILIRISASI BENIH KOMODITAS PERKEBUNAN
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2017 Surabaya, 7-9 Desember 2016
RENSTRA SEKRETARIAT DIRJEN PETERNAKAN TAHUN
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
PERCEPATAN PENGELOLAAN DAN HIBAH DAK BIDANG PERTANIAN TA 2018
KEBIJAKAN DAK PERTANIAN
Kepala Bagian Anggaran Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal
KEMENTERIAN PERTANIAN
DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017
Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional
SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA DESA KEPADA APARAT PEMBINA DAN
GAMBARAN UMUM PANEL HARGA PANGAN TAHUN 2018 DAN EVALUASI TAHUN 2017
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
ARAHAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
PELAKSANAANK DAK T.A. 2018, ARAH KEBIJAKAN DAK T.A. 2019
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian KEMENTERIAN PERTANIAN 2015
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
EVALUASI CAPAIAN KINERJA TA
Kementerian Kesehatan
DIREKTUR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
EVALUASI BIDANG KPP TAHUN 2018
DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN RUMAH SWADAYA. OUT LINE USULAN DAK 2018.
KEBIJAKAN DAK BIDANG PERTANIAN DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016 DIREKTUR PANGAN DAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS.
KEMENTERIAN PERTANIAN
ARAHAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
RENCANA KERJA DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KESEHATAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Transcript presentasi:

EVALUASI DAK BIDANG PERTANIAN 2015 DAN KEGIATAN DAK SUB BIDANG PERTANIAN TAHUN 2016 Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Bandung, 10-12 November 2015 Kementerian Pertanian www.setjen.pertanian.go.id

Evaluasi Kegiatan DAK Bidang Pertanian 2015 II JUKNIS DAK Sub Bidang Pertanian Tahun 2016 Kementerian Pertanian www.setjen.pertanian.go.id

I EVALUASI DAK 2015 Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id

Permasalahan 1. Implementasi Belanja Hibah UU.23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah 2. SKPD Penerima DAK belum melaporkan realisasi kegiatan DAK berdasarkan triwulanan 3. Keterbatasan SDM ULP 4.Penetapan APBD Perubahan terlambat 5.Dinamisnya perubahan pejabat di daerah 6. Keterbatasan petugas monev DAK di daerah

I. DAK Bidang Pertanian Reguler Tahun 2015 Prov/Kab/Kota II. DAK Bidang Pertanian Tambahan Tahun 2015 Kab/Kota

ABSENSI LAP.APLIKASI E-MONEV DAK PERTANIAN (REGULER) 2015 SKPD PROVINSI Sesuai laporan aplikasi e-Monev DAK total 30 Provinsi (kurang lebih 83 SKPD) yang dapat alokasi DAK ada 11 SKPD (13%) yang belum melaporkan kegiatanya

ABSENSI LAP.APLIKASI E-MONEV DAK PERTANIAN (REGULER) 2015 KAB/KOTA Sesuai laporan aplikasi e-Monev DAK dari total 392 Kab/Kota yang dapat alokasi DAK ada 29 (7%) Kab/Kota yang belum meleporkan kegiatanya

ABSENSI E-MONEV DAK BIDANG PERTANIAN 2015 (TAMBAHAN) Kab/Kota

Kegiatan DAK Pertanian 2015 Provinsi

Kegiatan DAK Pertanian 2015 (Reguler ) Kab/Kota

Kegiata DAK Pertanian 2015 (Tambahan)Kab/Kota

Total Realisasi Kegiatan DAK Reguler Provinsi

Total Realisasi Kegiatan DAK Reguler Kab/Kota

Total Realisasi Kegiatan DAK Tambahan Tahun 2015 Kab/Kota

DAK SUB BIDANG PERTANIAN TA.2016 II DAK SUB BIDANG PERTANIAN TA.2016 Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id

DASAR HUKUM TUJUAN PEMANFAATAN DAK BIDANG PERTANIAN 2014 UU 33 Tahun 2004 PP 55 Tahun 2005 Perpres 54/2010 juncto Perpres 70/2012 PerPres….. Tahun Draft Permentan …/2015 Tentang JUKNIS DAK 2016 Pasal 1 angka 23 Pengertian DAK: Sumber APBN Daerah Tertentu Kegiatan Khusus Urusan Daerah Prioritas Nasional Penjelasan pasal 51 ayat 1: Kegiatan Fisik Pelayanan Dasar masyarakat berumur ekonomis panjang Pasal 51 Ayat 2 alokasi DAK berdasarkan : Kriteria umum, Kriteria khusus, dan Kriteria teknis. Pasal 61 ayat 1: Penyediaan dana pendamping 10% Dasar Pelaksanaan: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Rincian APBN TA. 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor…) Data Alokasi DAK Bidang Pertanian TA 2015 Pasal 4: Kegiatan DAK sub Bidang Pertanian Tahun 2016 merupakan Kegiatan Wajib untuk sumber-sumber air dan Kegiatan lainnya merupaka Kegiatan Pilihan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas dan Kebijakan Daerah serta ketersediaan pagu anggaran. Dapat diunduh di: http://www.eproposal.pertanian.go.id

KEBIJAKAN DAK SUB BIDANG PERTANIAN TAHUN 2016 Pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana fisik dasar pembangunan pertanian guna mendukung peningkatan produksi dan ekspor komoditas pertanian strategis serta pengembangan bioindustri dan bioenergi pertanian melalui refocusing kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2016.

KELUARAN KEGIATAN DAK SUB BIDANG PERTANIAN 2016 Terbangunnya infrastruktur dasar pertanian berupa balai-balai perbenihan, proteksi dan perbibitan serta sumber-sumber air mendukung tanaman pangan dan hortikultura; Tersedianya Balai Penyuluhan Pertanian sebagai simpul koordinasi penyuluhan dilapangan; Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pertanian melalui pendidikan dan pelatihan.

ALOKASI DAK BIDANG PERTANIAN TAHUN 2005 - 2016 KEMENTERIAN PERTANIAN TUJUAN PEMANFAATAN DAK BIDANG PERTANIAN 2014 ALOKASI DAK BIDANG PERTANIAN TAHUN 2005 - 2016 19 KEMENTERIAN PERTANIAN www.pertanian.go.id

KEGIATAN DAK DI PROVINSI KEGIATAN DAK DI KABUPATEN/KOTA KEGIATAN DAK BIDANG PERTANIAN TAHUN 2016 NO. KEGIATAN DAK DI PROVINSI 1. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/ Balai Diklat Pertanian dan SMK Pertanian dan Penyediaan Sarana Pendukungnya 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan serta Penyediaan Sarana Pendukungnya 3 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, Laboratorium Pakan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya 4 Pembangunan UPTD/UPTB Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) dan Penyediaan Sarana Pendukungnya NO. KEGIATAN DAK DI KABUPATEN/KOTA 1   Pengembangan Sumber-sumber Air (Kegiatan Wajib) Irigasi Air Tanah (dangkal/dalam) embung, dam parit, long storage 2 Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Lantai Jemur 3 Pengembangan Jalan Pertanian ( Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi) 4 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan penyediaan sarana pendukung penyuluhan 5 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan Ruminansia Reguler, Rumah Potong Hewan Unggas dan Penyediaan Sarana Pendukungnya 6 Pembangunan Unit Desa Mandiri Benih 20

Usulan Alokasi Anggaran (Rp) USULAN ALOKASI ANGGARAN DAK BIDANG PERTANIAN TAHUN 2016 DI PROVINSI DAN KAB/KOTA No. Usulan Alokasi Anggaran (Rp) 1. DAK Provinsi 350.200.000.000 2. DAK Kabupaten/Kota 5.823.000.000.000 TOTAL 6.173.200.000.000 21

ALOKASI DAK SUB BIDANG PERTANIAN TA.2016

KRITERIA TEKNIS UNTUK MENGHITUNG INDEKS TEKNIS DAK BIDANG PERTANIAN DI PROVINSI TAHUN 2016 Indeks lahan Luas Sawah Irigasi Luas Sawah Tadah Hujan Luas Rawa Ladang Tegal Indeks Produksi & Populasi Produksi PAJALE Produksi Cabe, Bawang Produksi Tebu, Kakao Populasi Sapi, Kerbau Indeks UPTD/B UPTD Perbenihan TP/Horti UPTD Perbenihan Perkebunan UPTD Perbibitan Ternak UPTD Proteksi BUN UPTD Balai Mekanisasi UPTD/B OKKPD UPTD/Balai Diklat UPTD/SMKPP Lokasi prioritas nasional Perbatasan Tertinggal Rawan Pangan Sentra Produksi Pangan Sentra Peternakan Potensi Pangan Tinggi Indeks Realisasi fisik/Anggaran Realisasi 0 s/d 25% Realisasi 26 s/d 50 % Realisasi >50 % 23

Indeks Produksi & Populasi Indeks Ketahanan pangan KRITERIA TEKNIS YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGHITUNG INDEKS TEKNIS DAK BIDANG PERTANIAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016 Luas Sawah Irigasi • Luas Sawah Tadah Hujan Luas Rawa • Ladang Tegal Indeks lahan Produksi PAJALE Populasi Sapi, Kerbau dan unggas Indeks Produksi & Populasi Daerah endemik kekeringan Luas Indeks Kekeringan UPTD Peternakan Balai Perbibitan/Perbenihan TP/Horti BPP Indeks UPTD Jumlah Penduduk Rawan Pangan Indeks Ketahanan pangan 24

Lanjutan... Jumlah Penangkar Indeks mandiri Benih (10%) Perbatasan Tertinggal Rawan Pangan Sentra Produksi Pangan Sentra Peternakan Potensi Pangan Tinggi Lokasi prioritas nasional (10%) Realisasi 0 s/d 25% Realisasi 26 s/d 50 % Realisasi >50 % Indeks Realisasi fisik/Anggaran (5%) 25

KEMENTERIAN PERTANIAN www.pertanian.go.id Mekanisme Pengalokasian DAK Provinsi Tahun 2016 Biro Perencanaan Keterangan warna Panah: Validasi Mekanisme Pengalokasian DAK TIDAK DAPAT DAK SKPD Lingkup Pertanian Provinsi E-Proposal Kirim Data Teknis Tidak Server (Pusdatin) Rekap dan Validasi Data (Biro Perencanaan dan Eselon-I terkait) Perhitungan Indeks Teknis Pengiriman Indeks Teknis (DJPK) Perhitungan Alokasi DAK * E-Proposal Kementan: http://www.eproposal.pertanian.go.id Tidak Sesuai/ Tidak Lengkap Sesuai/ Lengkap Ya Perbaikan 26 KEMENTERIAN PERTANIAN www.pertanian.go.id

KEMENTERIAN PERTANIAN www.pertanian.go.id Mekanisme Pengalokasian DAK Kabupaten/Kota Tahun 2016 Biro Perencanaan Keterangan warna Panah: Validasi Mekanisme Pengalokasian DAK TIDAK DAPAT DAK SKPD Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota E-Proposal Kirim Data Teknis Tidak Server (Pusdatin) Rekap dan Validasi Data (Biro Perencanaan dan Eselon-I terkait) Perhitungan Indeks Teknis Pengiriman Indeks Teknis (DJPK) Perhitungan Alokasi DAK * E-Proposal Kementan: http://www.eproposal.pertanian.go.id Tidak Sesuai/ Tidak Lengkap Sesuai/ Lengkap Ya Perbaikan Validasi Oleh SKPD Provinsi 27 KEMENTERIAN PERTANIAN www.pertanian.go.id

TERIMA KASIH

PENGUMUMAN Materi Workshop Penelaahan RKA DAK Sub Bidang Pertanian Tahun 2016 di Download di Web: setjen.pertanian.go.id Draft Juknis DAK bidang Pertanian Download di Web: Pertanian.go.id (di Pengumuman sebelah Kiri Bawah)