MATERI UMUM BIMBINGAN TEKNIS MODUL - 1

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN BIODATA, PENERBITAN
Advertisements

Pelayanan perekaman KTP-el menggunakan perangkat statis yang on-line
SOSIALISASI PELAKSANAAN HER-REGISTRASI DATA KEPESERTAAN TENAGA KERJA
KESIAPAN INDUSTRI PERANGKAT PEMBACA KTP ELEKTRONIK
PROSEDUR PENERAPAN KTP ELEKTRONIK (e-KTP)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI. KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
Pemanfaatan SIAK berkaitan dengan Card Reader KTP-El
RUMUSAN RAKORNAS PENDAFTARAN PENDUDUK
PENERAPAN KTP ELEKTRONIK
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
BIMBINGAN TEKNIS PENCETAKAN e-KTP PADA KABUPATEN / KOTA
PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) BERBASIS NIK SECARA NASIONAL
PENERAPAN KTP ELEKTRONIK SECARA NASIONAL
PADA ACARA : KUNJUNGAN KERJA DI PROVINSI DI. YOGYAKARTA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Yogyakarta, 11 JUNI 2012 PENGARAHAN SEKRETARIS JENDERAL.
PENERAPAN KTP ELEKTRONIK SECARA NASIONAL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
TATA CARA PENGGUNAAN ALAT DAN APLIKASI ENROLLMENT KTP ELEKTRONIK
DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang.
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN. DELI SERDANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL FORUM STATISTIK DAERAH
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 17 November 2015
Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor
Pelayanan perekaman KTP-el menggunakan perangkat statis yang on-line
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU.
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
(Rencana Induk Riset Nasional) Riset dan Pengembangan
Sebagai Sarana Bimbingan Masyarakat Di Luar Negeri
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
TUJUAN PENGATURAN PENYELENGGARAAN PONDOKAN
PERSIAPAN IMPLEMENTASI MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM) KOTA PEKALONGAN Oleh Kepala Bappeda Kota Pekalongan Rabu, 03 Mei 2017.
Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2016
VERIFIKASI BIOMETRIK PEREKAMAN DAN PENGHAPUSAN REKAMAN DUPLIKAT
PENERBITAN KTP ELEKTRONIK TAHUN
MEKANISME PELAYANAN PASPOR HAJI TAHUN 2016
KONSOLIDASI DAN PEMBERSIHAN DATA ( PEMBERSIHAN DATA ANOMALI )
ALUR PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI
PEDOMAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 4 November 2015
1. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
POLEMIK E-KTP NAMA : KHAIRUL NIL HAKIM SITORUS NIM :
Polemik E−KTP Disusun : Sari Oktaviyani NIM
TUGAS BAHASA INDONESIA KELAS X
ADMINISTRASI DAN PELAPORAN HASIL BELAJAR
SOSIALISASI KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN)
Kebijakan Pendataan Dapodikdasmen
Presented by: Cempaka Paramita,
SOSIALISASI KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN)
AMRINA ROSYIDA, S.Psi., MH KASIE PENTA PKK LATTAS.
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
MAKALAH PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (KK,KTP dan AKTA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI   Disusun dan diajukan.
PENGATURAN TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN.
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
PERMENSOS NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PP 76 TAHUN 2015
ARAH KEBIJAKAN KEMENDIKBUD DALAM PENDIDIKAN INFORMAL (SEKOLAHRUMAH)
SKRIPSI FAJAR MUTAQIN NIM PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 17 November 2015
Kebijakan Penyelenggaraan
BARU : BAGI YANG TERDAFTAR SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA ( WNI ) :
PROGRAM DAN INOVASI PELAYANAN ADMINDUK DI KAB SUMEDANG
Muhammad zamry PELAYANAN PRIMA. PENGERTIAN PELAYANAN PRIMA  Kata layanan prima berasal dari istilah Service Excellence yang berarti layanan istimewa.
PENYELENGGARAAN PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DPMPTSP PROVINSI JAWA BARAT BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM.
Transcript presentasi:

MATERI UMUM BIMBINGAN TEKNIS MODUL - 1 PENERBITAN KTP ELEKTRONIK TAHUN 2012 1/22

MATERI UMUM 1 2 3 4 5 Latar Belakang Proyek Tujuan Proyek Tujuan Bimbingan Teknis & Pendampingan Teknis 3 4 Profil Konsorsium Sikap & Prilaku Dalam Pelayanan E-KTP 5 2/22

LATAR BELAKANG Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa, Pemerintah wajib memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk Indonesia serta mencantumkannya dalam setiap dokumen kependudukan. Selain itu, Nomor Induk Kependudukan (NIK) juga dijadikan dasar penerbitan paspor, NPWP, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Selanjutnya, setiap penduduk Indonesia Wajib KTP, harus memiliki KTP yang mempunyai spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional dan telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009. Penerapan KTP Elektronik dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari 1 (satu) KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis sistem pelayanan terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Untuk mengatasi duplikasi tersebut, sekaligus menciptakan kartu identitas tunggal, maka diterapkanlah KTP Elektronik berbasis NIK. 3/22

LATAR BELAKANG Rekaman elektronik ini berisi biodata, pas photo, tanda tangan dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan. Program penerapan KTP Elektronik yang berbasis NIK Nasional tersebut, dimaksudkan untuk digunakan sebagai identitas jati diri sesorang yang bersifat tunggal senantiasa dapat dikembangkan multi fungsi, dengan demikian mempermudah penduduk untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah maupun swasta karena tidak lagi memerlukan KTP setempat. Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010, maka Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memprogram kegiatan Bimbingan teknis dan PendampinganTeknis agar program penerapan KTP Elektronik dan berjalan dengan baik. 4/22

LATAR BELAKANG Bimbingan teknis ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada petugas Pendampingan Teknis dan Operator pada tempat-tempat pelayanan KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan di Kecamatan. Sebelum melaksanakan tugasnya, petugas pendampingan teknis diberikan bimbingan teknis untuk menjadi instruktur yang sekaligus menjadi petugas pendampingan teknis kepada operator. 5/22

TUJUAN TUJUAN PROYEK Penerapan KTP Elektronik bagi 172 Juta wajib KTP pada tahun 2011 di 197 Kabupaten/Kota, 2.348 Kecamatan dan pada tahun 2012 di 300 Kabupaten/Kota, 3.886 Kecamatan 6/22

TUJUAN BIMBINGAN TEKNIS DAN PENDAMPINGAN TEKNIS Meningkatkan kemampuan tenaga operator untuk mengoperasikan perangkat penerbitan KTP Elektronik pada tempat-tempat pelayanan KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Spil dan di Kecamatan. PENDAMPINGAN TEKNIS Terwujudnya kelancaran proses verifikasi, validasi dan update data penduduk, perekaman pasphoto, tanda tangan, perekaman sidik jari, penduduk serta pengirimannya ke Data Center Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri dengan menggunakan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi dan proses verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk 1 : 1 serta pemberian KTP elektronik kepada penduduk pada tempat-tempat pelayanan KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan di Kecamatan. 8/22

PROFIL KONSORSIUM KONSORSIUM E-KTP 9/22

PROFIL KONSORSIUM Pembagian Porsi Tiap-Tiap Anggota Konsorsium PNRI Kartu, Perso, AFIS software Sandipala Kartu, Perso Sucofindo Bintek, Damtek, Helpdesk Len Server Kec, Server Kab, UPS 750 dan 1kVA, Perangkat Enrollment (IRIS, camera, Signature Pad, Finger print scanner, card reader, tripod, switch), Scanner, Printer Kartu Kab, External Harddisk, KMS, AFIS Kec (aplikasi enrollment), AFIS Kab., Mobile Enrollment Quadra Software (oracle,microsoft) , Server pusat, PC, Jarkomdat, UPS 3kVA, Stagging & Distribusi Perangkat 19/22

SIKAP & PRILAKU DALAM PELAYANAN E-KTP Konsep Dasar Pelayanan Prima antara lain, yakni : Konsep sikap (attitude) Keberhasilan pelayanan penduduk akan sangat tergantung pada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sikap pelayanan yang diharapkan tertanam pada diri para petugas adalah sikap yang baik, ramah, penuh simpatik, dan mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap tugas. Sikap yang diharapkan berdasarkan konsep pelayanan prima adalah : Sikap pelayanan prima berarti mempunyai rasa kebanggaan terhadap pekerjaan. Memiliki pengabdian yang besar terhadap pekerjaan, tugas dan tanggungjawab. Senantiasa menjaga martabat dan nama baik. Peningkatan dan penguasaan pengetahuan dan keterampilan menuju sikap profesional khusus dalam melaksanakan pelayanan KTP Elektronik. 20/22

SIKAP & PRILAKU DALAM PELAYANAN E-KTP Konsep perhatian (attention) Dalam melakukan kegiatan layanan, seorang petugas harus senantiasa memperhatikan dan mencermati keinginan penduduk. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan menyangkut bentuk-bentuk pelayanan berdasarkan konsep perhatian adalah sebagai berikut : Mengucapkan salam pembuka pembicaraan dan mengucapkan terima kasih di akhir pembicaraan. Menjujung norma-norma etika masyarakat setempat. Mendengarkan dan memahami keinginan pelanggan. Melayani penduduk dengan cepat, tepat dan ramah. 21/22

Add your company slogan Terima Kasih