STUDI KELAYAKAN BISNIS Session - 2

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Drs. Marzuki, SH, Hum 28 MARET 2011
Advertisements

PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
MATERI 8 HUKUM PERUSAHAAN
Dr. H. WIDHI HANDOKO, SH., Sp.N.
Bentuk – bentuk badan Usaha
Studi Kelayakan Bisnis
BADAN PENANAMAN MODAL Menu Utama.
YAYASAN Stichting.
MK Dasar Manajemen PJMK Ir. Purana Indrawan, MP
Aspek Hukum Rini Aprilia, M.Sc.
KOPERASI BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 1992
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
KOPERASI.
Rika Kharlina Ekawati, S.E., M.T.I
Aspek Hukum (Yuridis) Aspek hukum bertujuan untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan dan keaslian dokumen-dokumen yang dimiliki. Bentuk Badan Usaha: 1. Perusahaan.
PERTEMUAN 8 KOPERASI.
Legalitas Bentuk dan Kegiatan Usaha
PROSES PENGESAHAN KOPERASI SEBAGAI BADAN Sumber:
ASPEK HUKUM F. Hafiz Saragih M.Sc.
Lecture Note: Trisnadi Wijaya, S.E., S.Kom
HUKUM PERUSAHAAN.
STIE DEWANTARA ASPEK HUKUM Studi Kelayakan Bisnis, Sesi 4.
Badan Usaha dalam kegiatan Bisnis -2 M-4
Bab ii Badan usaha dalam kegiatan bisnis
Perbedaan antara yayasan,koperasi dan perseroan terbatas
BADAN HUKUM KOPERASI.
KOPERASI Oleh YAS.
PENDIRIAN BADAN USAHA Zainal Abidin.
CARA MENDIRIKAN USAHA.
PERTEMUAN XIV PEDOMAN/TATACARA MENDIRIKAN KOPERASI
Aspek Hukum.
Bentuk-bentuk usaha (CV, perseorangan, perseroan, koperasi, dll.)
Pertemuan 06 Mekanisme Pendirian Koperasi
1. ASPEK HUKUM Reference :
By : Koperasi By :
ASPEK YURIDIS STUDI KELAYAKAN BISNIS Chapter 2
Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telah ditentukan menjadi 3 bidang usaha: 1. Bidang Usaha Terbuka 2. Bidang Usaha Tertutup 3. Bidang.
Marliana B. Winanti, S.Si., M.Si
Bentuk-bentuk Badan Usaha
ASPEK HUKUM DALAM SKB Juhari, S.E. M.M..
Studi Kelayakan Bisnis
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
Presented by: Cempaka Paramita,
KOPERASI.
HUKUM PERUSAHAAN.
By : Koperasi By :
Proses Pembentukan Koperasi
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
Hukum Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV)
YAYASAN Stichting.
Tugas Ekonomi Nama Kelompok : Agustin Dwi K (01) Dwilyan Candra K (10)
Mengapa Mendirikan Badan Usaha ?
STUDI KELAYAKAN USAHA/BISNIS
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
BAGAN PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI
CARA MENDIRIKAN USAHA.
KOPERASI.
Bagian 3. Cara Mendirikan Usaha
Wajib Daftar Perusahaan
BENTUK- BENTUK HUKUM BADAN USAHA
Cara Mendirikan Usaha Kuliah V Jumat, 21 September 2018.
1 PROSES PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI UU 25/1992 PP 4/1994
Bentuk-bentuk Organisasi Bisnis (3)
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 17/2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata.
ASPEK HUKUM DALAM STUDI KELAYAKAN BISNIS
M Bagus Farhan Teknik Industri.  Secara khusus aspek hukum, sosial ekonomi dan budaya kurang mendapat perhatian dari pemrakarsa proyek maupun.
Perubahan alamat Perusahaan
Memilih Bentuk Kepemilikan Usaha Pengantar Bisnis Manajemen, Pertemuan ke 3.
Transcript presentasi:

STUDI KELAYAKAN BISNIS Session - 2 ETIKA STUDI KELAYAKAN BISNIS & ASPEK HUKUM by : Bintang Putra

Etika dalam Studi Kelayakan Bisnis ?

Aspek Keuangan Aspek-2 dalam Studi Kelayakan Bisnis ? Aspek Hukum Aspek Lingkungan Aspek Pasar & Pemasaran Aspek Teknis & Teknologi Aspek Manajemen & Sumber Daya Manusia Aspek Keuangan

Aspek Hukum dalam Studi Kelayakan Bisnis ? Menjawab pertanyaan “Apakah bisnis yang akan dijalankan dapat memenuhi ketentuan hukum & perizinan di suatu wilayah ?”

Tujuan analisis dalam Aspek Hukum ? 1. Menganalisa Legalitas Usaha yang akan dijalankan Menganalisa ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan Menganalisa kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan Menganalisa jaminan-2 yang bisa disediakan jika bisnis dibiayai dengan pinjaman

Pemilihan Badan Usaha untuk Kegiatan Bisnis berdasarkan pertimbangan apa saja? Besarnya Modal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis Tingkat Kemampuan & Tanggung Jawab Hukum & Keuangan Bidang Industri yang dijalankan Persyaratan Perundangan yang berlaku

PERUSAHAAN PERORANGAN

BADAN USAHA FIRMA (Fa)

BADAN PERSERIKATAN KOMANDITER (CV)

PERSEROAN TERBATAS (PT)

YAYASAN Yayasan adalah Badan Hukum yangterdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan & kemanusiaan. Undang-Undang no 16 Tahun 2001 KOPERASI Badan Usaha yang beranggotakan orang-orang yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan demi kesejahteraan bersama. Undang-Undang no 25 Tahun 1992

LANGKAH-2 MENDIRIKAN BADAN USAHA I. PERUSAHAAN PERSEORANGAN 1. Persiapan : * Menyiapkan KTP dari Pihak yang bersangkutan * Menentukan calon nama perusahaan * Menentukan tempat kedudukan perusahaan * Menentukan tujuan spesifik perusahaan tsb 2. Pendaftaran ke Notaris Untuk mendapatkan Akta Notaris tentang pendirian perusahaan.

LANGKAH-2 MENDIRIKAN BADAN USAHA II. PERSERIKATAN KOMANDITER 1. Persiapan : * Kesepakatan antar pihak yang akan mendirikan CV * Menyiapkan KTP para pihak terkait * Calon nama CV * Tempat kedudukan CV * Penentuan Persero Aktif & Persero Diam * Penetapan Tujuan spesifik CV 2. Pendaftaran ke Notaris 3. Pendaftaran ke Pengadilan Negri setempat (Membawa Surat Keterangan Domisili Perusahaan & NPWP)

LANGKAH-2 MENDIRIKAN BADAN USAHA III. PERSEROAN TERBATAS 1. Pembuatan Akta Notaris 2. Anggaran Dasar 3. Pengesahan Mentri Kehakiman 4. Pendaftaran Wajib 5. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara (TBN)

LANGKAH-2 MENDIRIKAN BADAN USAHA IV. YAYASAN 1. Penyampaian Dokumen yang diperlukan 2. Penandatanganan Akta Pendirian Yayasan 3. Pengurusan Surat Keterangan Domisili 4. Pengurusan NPWP 5. Pengesahan menjadi Badan Hukum di Dep.Kehakiman & HAM 6. Pengumuman dalam Berita Negara Republik (BNRI )

LANGKAH-2 MENDIRIKAN BADAN USAHA V. KOPERASI 1. Rapat Pendirian Koperasi 2. Pembuatan Berita Acara, terutama mengenai Anggaran Dasar 3. Permohonan pengesahan Akta Pendirian dari Pejabat berwenang 4. Jika Permohonan pengesahan ditolak, alasan penolakan diberitahukan secara tertulis paling lambat 3 bulan setelahnya. 5. Jika Permohonan pengesahan diterima, diberikan dalam jangka waktu 3 bulan setelahya.

PENGURUSAN IZIN USAHA & IZIN LOKASI NPWP Izin Prinsip Izin Lokasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin HO (Hinder Ordonasi) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Izin Usaha Industri Izin Usaha Perluasan Izin Reklame Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

SUMBER DATA DATA PRIMER Data tanggapan & persetujuan masyarakat disekitar lokasi berkaitan dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. DATA SEKUNDER Data Literatur tentang hukum bisnis, peraturan perundangan, dan dokumen-2 lain tentang pendirian usaha untuk memperoleh perizinan. a. Izin Usaha b. Izin Lokasi

METODE PENGUMPULAN DATA WAWANCARA a. Masyarakat sekitar b. Pihak Kelurahan/Desa – Perwakilan Pemerintahan setempat c. Konsultan Hukum d. Pihak Kantor Pelayanan Perizinan & Investasi setempat e. Perbankan / Lembaga Keuangan lainnya STUDI DOKUMENTASI Untuk mengetahui kelengkapan perizinan mendirikan usaha & jaminan. (jika dibiayai dengan jaminan)

TUGAS