Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOSIALISASI PMK. NOMOR:162/PMK.05/2013 TENTANG KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA SATKER PENGELOLA APBN 10 APRIL 2014 DISAMPAIKAN DALAM ACARA.
Advertisements

KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN.
Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara serta Verifikasi LPJ Bendahara (Berdasarkan PER-3/PB/2014)
Pembukuan & LPJ Bendahara
PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG
PENYERAHAN DIPA TA 2012 Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara KPPN Tebing Tinggi.
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PEMBINAAN SATKER BLU Oleh Kanwil DJPBN KEMENTERIAN KEUANGAN
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA SATKER PENGELOLA APBN (Sesuai PMK No. 162/PMK.05/2013) KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT.
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PK BLU PADA KANWIL DJPBN
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
LATAR BELAKANG Kewajiban penatausahaan dan Penyusunan LPJ oleh setiap Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran (PMK 73/pmk.05/2008) LPJ wajib disampaikan secara.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DASAR HUKUM I. Nomor : 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara /Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. II. Nomor : 05/PMK.05/2010 tentang.
Penatausahaan Keuangan Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA DAN KESIAPAN PENYALURAN
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN PERMERINTAH DAERAH
Pengelolaan Hibah Langsung
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
Pemberian Uang Muka Kerja Kepada Madrasah Swasta Dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Rangka Penyaluran Dana BOS Madrasah TA.
Kementerian Keuangan RI
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT (SAPP)
SOSIALISASI PERDIRJEN NO 44/PB/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN 2016.
Peningkatan Kemampuan Bidang Perbendaharaan Kementerian Kesehatan
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA SATKER PENGELOLA APBN
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
OLEH : RADEN SUHARTIYANA
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
Inspektorat Kabupaten Sleman
SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG OLEH BPP
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016
Perbendaharaan Negara
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN
“Perbendaharaan Menyapa”
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tentang
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
INVENTARISASI DAN REKONSILIASI REKENING MILIK KEMENTERIAN KESEHATAN
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG
(PPLN, PANTARLIH LN DAN KPPSLN)
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM
APLIKASI BENDAHARA PENERIMAAN BOGOR, 30 MARET 2017.
Transcript presentasi:

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum PRINSIP-PRINSIP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Disampaikan pada Workshop Perencanaan Anggaran, Sistem Keuangan dan Pelaporan BLU Universitas Negeri Gorontalo

KETENTUAN OPERASIONAL PER-47/PB/2014 Tentang PETUNJUK TEKNIS PENATAUSAHAAN, PEMBUKUAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PADA BADAN LAYANAN UMUM SERTA VERIFIKASI DAN MONITORING LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PADA BADAN LAYANAN UMUM

PRINSIP-PRINSIP (1) Bendahara BLU terdiri dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; Bendahara BLU menatausahakan uang / surat berharga BLU; Badan Layanan Umum (BLU) menyampaikan 1 (satu) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara ke KPPN; Pembukuan Bendahara BLU menganut prinsip pembukuan berpasangan (double entry);

PRINSIP-PRINSIP (2) Bendahara Penerimaan menyelenggarakan Buku Kas Umum (Penerimaan) dan bertanggungjawab atas Rekening Operasional (Penerimaan); Bendahara Pengeluaran menyelenggarakan Buku Kas Umum (Pengeluaran) dan bertanggungjawab atas Rekening Operasional (Belanja); Bendahara Pengeluaran juga bertanggung jawab atas Rekening Dana Kelolaan.

PRINSIP-PRINSIP (3) Bendahara Penerimaan bertanggungjawab atas penerimaan yang berasal dari seluruh sumber-sumber Pendapatan BLU; Bendahara Penerimaan melaksanakan pengeluaran hanya dalam bentuk transfer kepada Bendahara Pengeluaran; Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas pembayaran belanja BLU;

PRINSIP-PRINSIP (4) Bendahara Pengeluaran melakukan transfer kepada Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP); Bendahara Pengeluaran hanya memperoleh penerimaan yang berasal dari transfer Bendahara Penerimaan; Pada Akhir Tahun anggaran Bendahara Pengeluaran menyetorkan seluruh sisa dana (PNBP BLU) kepada Bendahara Penerimaan;

PRINSIP-PRINSIP (5) Pada akhir tahun anggaran Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) menyetorkan seluruh sisa dana (PNBP BLU) kepada Bendahara Pengeluaran; Buku-buku Pembantu yang diselenggarakan oleh Bendahara BLU disesuaikan dengan klasifikasi layanan BLU dan jenis transaksi yang terjadi.

KEWENANGAN Bendahara Penerimaan menatausahakan seluruh uang/surat berharga yang sudah menjadi hak BLU. Bendahara Pengeluaran menatausahakan seluruh uang/surat berharga dalam rangka keperluan belanja BLU. dalam hal terdapat uang yang tidak tercakup pada huruf a dan huruf b maka dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

LPJ BENDAHARA BLU BLU KPPN BPP PENERIMAAN Rekonsiliasi BENDAHARA PENGELUARAN BPP LPJ Bendahara BLU Saldo Rekening Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, dan BPP; R/K Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran; BA Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi; Konfirmasi penerimaan negera dari KPPN (bila ada). Tanggal 10 bulan berikutnya dan saat pengesahan

LPJ BENDAHARA BLU…..Lanjutan Per BA tingkat wilayah Kanpus DJPB KPPN Kanwil DJPB Daftar LPJ Rekap LPJ Verifikasi Pemeriksaan Cq. Dit. PKN 15 Hari kerja bulan berikutnya 20 Hari kerja bulan berikutnya Daftar LPJ LPJ

LPJ BENDAHARA BLU……Lanjutan Rekapitulasi LPJ Bendahara BLU Kanpus DJPB Rekapitulasi LPJ Bendahara BLU Per Bagian Anggaran Tingkat Nasional Dit. PKN

Terima Kasih