KOMITMEN MASYARAKAT INTERNASIONAL TERHADAP PENDIDIKAN LITERASI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Negara Maju dan Negara Berkembang
Advertisements

MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK PADA PENGGUNAAN DANA BOS TAHUN 2014
Indikator Kesejahteraan Masyarakat
Heris Hendriana Hotel Situ Buleud Purwakarta, 28 Februari 2013
Efadoc20091 Komitmen Internasional untuk EFA Negara-negara PBB berkomitmen untuk Education for All (EFA) di Jomtien (1991) dan Dakar (2000) berisikan enam.
KEAKSARAAN FUNGSIONAL DINAS P DAN K PROVINSI JAWA TENGAH
ARAH DAN STRATEGI PENDIDIKAN VERSI PNPM-MP 2010.
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Strategi pemerataan prinsip keadilan sosial di Indonesia
BAB 6 EKONOMI MIKRO DAN EKONOMI MAKRO.
Model Pengembaangan Kegiatan TPA
MENJAGA KEBERLANGSUNGAN PAUD DI MASYARAKAT Aam Kurnia, M.Pd
Position Paper Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan
KONSEP DAN PEMAHAMAN GENDER DALAM PENDIDIKAN
1. Latar Belakang-1 1UU Sisdiknas No.20 Thn 2003 (Pasal 34 ) Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar Pemerintah dan.
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN SERTA PENGEMBANGANNYA DITINGKAT NASIONAL DAN DAERAH Disampaikan oleh Beni Sujanto, A.Ks, M.Si,
Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pembangunan
Wakil Presiden RI Drs. H . Muhammad Jusuf Kalla
Pengantar Diskusi Komisi I PAUD dan DIKMAS
KOMPONEN PENDIDIKAN DALAM PKH
FILOSOFI PENDIDIKAN KEAKSARAAN
Pendidikan nonformal Nindhita Pangestika
PERKEMBANGAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA DI INDONESIA
ASPEK PEMBANGUNAN MANUSIA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
HASIL SIDANG KOMISI VIII RENSTRA DEPDIKNAS
Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
PELIBATAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERTANIAN
PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN PROGRAM KULIAH KERJA
Pengembangan Organisasi
BAB 6 EKONOMI MIKRO DAN EKONOMI MAKRO.
Masalah-masalah dalam belajar
KEMISKINAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN
ACARA REMBUG NASIONAL PENDIDIKAN
PARADIGMA BARU KEAKSARAAN
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
MASALAH KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA
PEREKONOMIAN INDONESIA
2. LANDASAN SOSIOLOGIS / EMPIRIS
Oleh SUJOKO,S.Sos.,M.Si. Kepala BPMPKB Kabupaten Gunungkidul
PERANAN PENDIDIKAN NON FORMAL DALAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DI DAERAH TERTINGGAL Oleh : enceng mulyana.
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
Kualitas penduduk Oleh: Muhamad Hanif.
PERSPEKTIF GENDER Oleh: Iwan Setiawan.
Nama : Nanik Sugiyarti Nim : A Kelas : H
KOMUNITAS PEMBERDAYAAN EKONOMI UNTUK PEREMPUAN (KomPEP - FE Unpas) FE - Universitas Pasundan (The Community of Economic Empowerment for Women)
MASALAH KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA
Apa dan Mengapa Demokrasi?
PERSPEKTIF GENDER Oleh: Iwan Setiawan.
HANDOUT 1 BELAJAR PEMBELAJARAN
KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pembangunan
Optimalisasi Demographic Dividend
KONSEP DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
Pengarusutamaan Gender
Isu-Isu Terkini Kependudukan
FAKULTAS KEGURUAN ILMU DAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
POVERTY AND NUTRITIONAL STATUS
Materi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 30 Mei 2017 RAPAT KABINET TERBATAS 1. Evaluasi Paruh Waktu RPJMN APBNP Tahun 2017.
PEMBANGUNAN & PERUBAHAN SOSIAL
SEMINAR NASIONAL UPI BOOKPEDIA III Bandung, 22 Maret 2018 OPIK
Negara Maju dan Berkembang
Indikator Pembangunan Ekonomi
Kebijakan dan Program Penyediaan Air Minum Terkait dengan Hak Atas Air di Indonesia Oswar Mungkasa Bappenas/Pokja AMPL.
Pembangunan Manusia Melalui Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG.
Ilmu Sosial dan Kebudayaan Masalah-masalah/ Isu-isu yang Terjadi pada Abad 21 Gayuh Tristanti Dewi Warsono.
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
Transcript presentasi:

KOMITMEN MASYARAKAT INTERNASIONAL TERHADAP PENDIDIKAN LITERASI

UUD dan UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 Salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan non formal di Indonesia adalah Program Pendidikan Keaksaraan melalui pendekatan Keaksaraan Fungsional (Functional Literacy), untuk memenuhi amanat: UUD dan UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 Konferensi di Jomtien Thailand tahun 1990

Konferensi Jomtien Thailand tahun 1990 yang di dukung oleh Badan-badan Dunia yaitu UNESCO, UNICEF, WORLD BANK, UNFPA, dan UNDP. Pertemuan tersebut disepakati suatu dasar berpijak tentang “World Declaration on Educational for All and the Framework for Action to Meet Basic Learning Needs” Deklarasi Dunia tentang “Pendidikan Untuk Semua Untuk Memenuhi Kebutuhan Belajar Dasar”

Deklarasi tersebut diperbaharui dan diratifikasi dalam bentuk “Rencana Aksi Dakar” diselenggarakan di Senegal pada bulan April tahun 2000. Rencana aksi tersebut adalah tujuan dan tekad negara komunitas internasional untuk mencapai “Pendidikan Dasar Yang Bermutu” bagi semua warga negara di setiap negara.

Deklarasi Dakar bertujuan: Memperluas Perawatan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) secara komprehensif Menjamin semua anak pada tahun 2015 mendapat akses dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bermutu dan gratis Menjamin semua kebutuhan belajar bagi anak dan orang dewasa untuk memperoleh program pembelajaran dan keterampilan kehidupan (life skills) Mencapai perbaikan tingkat keaksaraan orang dewasa sebesar 50% pada tahun 2015, dan kesamaan akses pendidikan dasar dan pendidikan berkelanjutan bagi semua orang dewasa.

Lanjut... Menghilangkan perbedaan gender di pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2015, dengan fokus terjaminya semua anak perempuan untuk mendapat akses penuh dan setara prestasi dalam pendidikan yang bermutu Memperbaiki semua aspek mutu pendidikan dan menjamin keunggulan sehingga hasil belajar yang diakui dan terukur dapat dicapai oleh semua.

HUMAN DEVELOPMENT INDEX KOMPONEN HDI RATA-RATA USIA HARAPAN HIDUP ANGKA MELEK HURUF OD RATA-RATA LAMA PENDIDIKAN PENGELUARAN PERKAPITA INDEKS KESEHATAN INDEKS PENDIDIKAN INDEKS PEREKONOMIAN HUMAN DEVELOPMENT INDEX

TUJUAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN Secara Politis, setiap upaya pelayanan pendidikan keaksaraan, hakekatnya merupakan upaya mendidik rakyat agar lebih bertanggungjawab dan memahami keinginan pemerintah dan menjadi warga negara yang produktif (Napitulu) Upaya pendidikan keaksaraan untuk menumbuhkan dan mendorong kelompok-kelompok marginal lebih aktif terlibat dalam proses pembangunan

Pelayanan Pendidikan Keaksaraan akan memungkinkan kelompok marginal di perkotaan dan pedesaan mempunyai peluang untuk menguasai 3 kemampuan yaitu: 1. pengetahuan dan keterampilan berkomunikasi 2. pengetahuan dan keterampilan belajar untuk hidup 3. pengetahuan dan keterampilan berproduksi.

Umumnya penyebab kebutaksaraan karena faktor: PENYEBAB BUTA AKSARA Umumnya penyebab kebutaksaraan karena faktor: Faktor struktural: disebabkan karena faktor lingkungan dan budaya Faktor non struktural: disebabkan karena kemiskinan

Penyebab buta aksara antara lain: Kemiskinan Penduduk Putus Sekolah Dasar (DO) Drop Out Program PLS Kondisi Sosial Masyarakat Aspek Kebijakan

KEMISKINAN Penyebab utama kemiskinan tidak hanya masalah ketimpangan sosial dan ekonomi akan tetapi disebabkan ketidakmampuan masyarakat tersebut untuk mengolah sumber daya yang ada, disebabkan karana kurangnya keterampilan yang dimiliki.

Mengapa banyak orang miskin buta aksara???? Orang kaya lebih muda memperoleh akses untuk belajar di berbagai lembaga yang tersedia Lebih mampu membeli bahan belajar untuk menunjang pendidikan Lebih muda mendapatkan fasilitas belajar yang dibutuhkan Lebih mudah memperoleh informasi yang diperlukan.

Mengapa banyak tenaga kasar buta aksara???? Dikarenakan tidak ada kesempatan belajar yang bisa diperoleh dan waktu yang tersedia bagi mereka untuk belajar disela-sela kesibukanya sebagai pekerja.

DROP OUT SEKOLAH DASAR Ancaman terbesar yang menjadi penyebab munculnya calon buta aksara adalah masih banyak anak-anak SD yang putus sekolah. Dan masih banyak anak yang belum memiliki kesempatan untuk masuk sekolah dikarenakan orang tua tidak mampu.

DROP OUT PROGRAM PLS Angka putus belajar dari program pendidikan keaksaraan cukup tinggi dikarenakan kurangnya motivasi warga belajar dan warga belajar tidak merasakan manfaat dalam kehidupan sehari-hari

Kondisi Sosial Masyarakat a Kondisi Sosial Masyarakat a. Kesehatan dan Gizi Masyarakat; akan berpengaruh pada penurunan angka partisipasi sekolah b. Demografis dan Geografis; jumlah penduduk tinggal di pedesaan sekitar 70-80 % c. Aspek Sosiologis; anggapan bahwa harkat dan martabat akan tinggi jika memiliki ijazah dari jalur pendidikan formal dan ketidakmampuan membiayai pendidikan

d. Isu Gender; pola pembagian peran dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang belum setara dan saling melengkapi. e. Penyebab Struktural; 1. Skala Makro;struktural pengambilan kebijakan di berbagai bidang di dominasi oleh laki-laki 2. Skala Mikro; keputusan yang berkaitan dengan keuangan di dominasi oleh figur laki-laki atau ayah termasuk dalam keputusan pembiayaan pendidikan bagi anak-anaknya.

PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN SKALA KECIL DALAM KELUARGA PENYEBAB STRUKTUR PEREMPUAN BUTA AKSARA HASIL PENDIDIKAN TIDAK MEMADAI PEREMPUAN PUTUS SEKOLAH/TIDAK SEKOLAH NEGARA BERKEMBANG DITANDAI INCOME PERKAPITA RENDAH PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN SKALA KECIL DALAM KELUARGA PRIORITAS PILIHAN: TIDAK SEMUA ANAK DIBERIKAN KESEMPATAN PENDIDIKAN YANG SAMA KEPADA SIAPA PENDIDIKAN AKAN DIBERIKAN? PILIHAN JATUH PADA LAKI-LAKI (FAKTOR BUDAYA DAN PENGAMBIL KEBIJAKAN) KELUARGA MISKIN DITANDAI INCOME TIDAK CUKUP UNTUK MEMBIAYAI PENDIDIKAN ANAK DAMPAK PEREMPUAN MENJADI BUTA AKSARA

ASPEK KEBIJAKAN a. Program-program pendidikan yang diluncurkan belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan pengentasan masyarakat yang memerlukan dan masih bersifat penawaran. b. Kurangnya kordinasi pelaksanaan program pemberantasan buta aksara

MISI PENDIDIKAN KEAKSARAAN INDONESIA “MENINGKATKAN KUALITAS PENDUDUK MELALUI PENDIDIKAN KEAKSARAAN BAGI PENDUDUK BUTA AKSARA 15 TAHUN KE ATAS UNTUK MEMACU DAYA SAING KUALITAS MANUSIA YANG DIUKUR MELALUI IPM” MENINGKATKAN JUMLAH MELEK AKSARA MELALUI KF DIKELOLA SECARA AKUNTABEL MENGEMBANGAKAN PDKT PEMBELAJARAN YANG BERBASIS PADA MINAT DAN KEBUTUHAN HIDUP WARGA BELAJAR MISI PENDIDIKAN KEAKSARAAN MENATA MEKANISME AKUNTABILITAS PEND.KEAKSARAAN PADA PEMERINTAHAN TERDEPAN MENATA MEKANISME PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU PEND.KEAKSARAAN MEMBERDAYAKAN LEMBAGA MASYARAKAT EX; PKBM, SKB, LSM, ORGANISASI MKEAKGAMAAN