HASIL SIDANG KOMISI VIII RENSTRA DEPDIKNAS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Advertisements

STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL Disampaikan pada ; Bintek Tata Kelola Kearsipan Bagi Lembaga PNF Se-Provinsi Banten.
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
STANDAR BAN PT.
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
MANAJEMEN PELAKSANAAN KBK
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
“Seminar Sehari UHAMKA Menyongsong Masa Depan”
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Pengantar Diskusi Komisi I PAUD dan DIKMAS
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
HASIL RUMUSAN SIDANG KOMISI IV PADA REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2009.
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI (PT)
BORANG PENGELOLA (3B) DYNA APRIANY SKP., MKEP
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
STATUTA PERGURUAN TINGGI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
Tugas-Kewajiban & Peran Senat Akademik UI dan Isu terkait
PENGEMBANGAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL
Oleh : Drs. H. JAMUN EFENDI,M.Pd.i
2. LANDASAN SOSIOLOGIS / EMPIRIS
Peningkatan Layanan Pendidikan
PESERTA PELATIHAN AKREDITASI FKTP PUSKESMAS KECAMATAN CENGKARENG
Sasaran Strategis dan Strategi RENSTRA
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA 2009
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
RENCANA DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KAB. BUNGO
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
AD & ART KOMITE SEKOLAH Dinas Pendidikan DKI Jakarta 23 Februari 2009
Penyusunan Peraturan Akademik SMA
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Standar Nasional Pendidikan
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
Balai Bahasa Jawa Timur, Badan Pengembangan dan
Departemen MIKROBIOLOGI
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
DEPARTEMEN FISIOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS GADJAH MADA
DEPARTEMEN FISIOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS GADJAH MADA
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Program PAUD-Dikmas Tahun 2018
Materi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 30 Mei 2017 RAPAT KABINET TERBATAS 1. Evaluasi Paruh Waktu RPJMN APBNP Tahun 2017.
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)
Kebijakan Umum RKAT UPI 2019
2018 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kebijakan Umum RKAT UPI 2019
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA ‘X’ VISI: TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPENDIDIKAN BERKUALITAS DALAM MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERTAQWA, CERDAS, KOMPETITIF, DAN.
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
Departemen Gizi Kesehatan FK UGM
L A M A B A R U 7 STANDAR : 9 KRITERIA:
Bintek STRUKTUR RANCANGAN PERATURAN YAYASAN TENTANG STATUTA
PROFESI KEPENDIDIKAN ARVINDA C. LALANG. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa memahami hakikat profesi kependidikan.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Akreditasi Institusi.
Hubungan antara SN-Dikti dengan Kriteria Akreditasi
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

HASIL SIDANG KOMISI VIII RENSTRA DEPDIKNAS 2010 -2014 KETUA KOMISI: KEPALA BALITBANG DEPDIKNAS SEKRETARIS: KEPALA BIRO PERENCANAAN & KERJASAMA LUAR NEGERI

Kerangka Renstra Depdiknas 2010-2014 LANDASAN FILOSOFIS PENDIDIKAN NASIONAL DAN KERANGKA DASAR IMPLEMENTASINYA REFORMASI DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN VISI DAN MISI KONDISI IDAMAN PENDIDIKAN PADA AKHIR TAHUN 2014 DAN PROYEKSI TARGET PENCAPAIAN IKK 2010-2014 PROGRAM DAN KEGIATAN KERANGKA IMPLEMENTASI

BAB I. LANDASAN FILOSOFIS PENDIDIKAN NASIONAL DAN KERANGKA DASAR IMPLEMENTASINYA Belum ada landasan kebijakan global (MDGs, ESD, EFA) dan landasan yuridis Perlu memasukan aspek dan kriteria insan paripurna Perlunya gambaran kesinambungan kompetensi antar jenjang pendidikan Perlunya peningkatan tata kelola Perlu mempertimbangkan aspek afektif dan kultural Pendidikan sebagai human investment

BAB I. LANDASAN FILOSOFIS PENDIDIKAN NASIONAL DAN KERANGKA DASAR IMPLEMENTASINYA Memperhitungkan tantangan global Melibatkan kementerian dan lembaga terkait dalam meningkatkan relevansi pendidikan Meningkatkan peran Provinsi dalam peningkatan mutu, penyelarasan kebijakan, dan pendanaan pendidikan Pemberian otonomi satuan pendidikan agar tidak menimbulkan inefisiensi dan tidak mengurangi peran serta masyarakat Memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi

BAB II. REFORMASI DAN KEBIJAKAN TEROBOSAN MASUKAN UNTUK KEBIJAKAN TEROBOSAN 2010-2014 Perlu mengkaji kembali kebijakan perimbangan keuangan daerah dalam pemberian bantuan pendidikan Untuk menjamin peningkatan mutu dan profesionalisme pendidik, peningkatan kualifikasi pendidik menjadi D4/S1 dan sertifikasi pendidik perlu diikuti dengan evaluasi dan pembinaan yang berkelanjutan Perlu merancang terobosan untuk mempercepat diseminasi pendidikan inklusi Penyesuaian rasio SMA:SMK perlu memperhatikan konten bidang keahlian yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja Perlu kebijakan: pembelajaran yang bermakna didukung oleh budaya membaca dan menulis serta disiplin belajar

BAB III. VISI, MISI DAN STRATEGI MASUKAN PENYEMPURNAAN STRATEGI 2010-2014 Istilah Misi Kerja diusulkan menjadi Strategi dengan mempertimbangkan aspek pendidikan moral, etika dan akhlak Diusulkan agar akses pendidikan bagi penduduk miskin lebih diutamakan daripada isu kesetaraan gender Pendidikan non formal perlu diperjelas (antara lain: Pendidikan Berkelanjutan)

BAB IV. KONDISI IDAMAN PENDIDIKAN PADA AKHIR TAHUN 2014 DAN PROYEKSI TARGET PENCAPAIAN IKK 2010-2014 Perlu mempertimbangkan kondisi idaman dan target tahunan IKK yang dikehendaki pada setiap jenis dan jenjang pendidikan Ada penekanan untuk mendorong kualifikasi pendidik pendidikan non formal menjadi S1/D4 sesuai dengan PP 19/2005 mengenai SNP Perlu Indikator daya saing global PT seperti rasio dosen berpendidikan LN, persentase mahasiswa internasional (indikator THES) Perlu memasukkan indikator EFA seperti misalnya rata-rata lama sekolah 70% Tutor Paket A lulus pelatihan pembelajaran berpusat pada peserta didik terlalu ambisius sementara fasilitas di SKB belum siap Perlu dipertimbangkan tenaga administrasi di sekolah dasar Indikator Tenaga kependidikan (Laboran, Pustakawan) Indikator yang mengukur kualitas soft skill peserta didik

BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN Fokus Peningkatan Kesejahteraan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan diubah menjadi: Peningkatan Mutu Dan Kesejahteraan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Peningkatan Profesionalisme Dan Kesejahteraan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Ditambahkan Program Pendidikan Berkelanjutan Pendidikan Keaksaraan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Pendidikan Kepemudaan Pendidikan Kursus Dan Pelatihan Kerja Pendidikan Kecakapan Keorang Tuaan (Parenting Skill Education) Pendidikan Dan Perawatan Lansia (Age Care And Education) Diusulkan perlunya quality assurance dan quality control dalam implementasi SPM dan SNP yang menjamin kualitas keluaran

TERIMA KASIH