MENATA UNIT-UNIT USAHA DI LINGKUNGAN TNI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Hutan Jawa Layak Dikelola oleh Rakyat Tim E2J-Klinik Hukum Lingkungan FH UGM dan ARUPA Jakarta – 11 Desember 2012.
Advertisements

Pasal 54. Penyelesai mempunyai hak,wewenang,dan kewajiban sebagai berikut: a.melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama”koperasi dalam penyelesaian”
BENTUK BENTUK KEPEMILIKAN BISNIS
MODEL KEMITRAAN USAHA AGROINDUSTRI JAGUNG
Aspek Hukum Rini Aprilia, M.Sc.
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PUSAT PT PERKEBUNAN NUSANTARA V
ASPEK LINGKUNGAN FEASIBILITY STUDIES.
Rika Kharlina Ekawati, S.E., M.T.I
BENTUK-BENTUK KEPEMILIKAN BISNIS (ORGANISASI BISNIS)
PMK Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/ Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
Tugas Individu Tugas di buat masing-masing oleh 2 orang.
Penyelesaian Siklus Akuntansi
Created by : Raisa Pratiwi
AKUISISI, PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN PERUSAHAAN BADAN HUKUM
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
ASPEK HUKUM F. Hafiz Saragih M.Sc.
KEUANGAN WIRAUSAHA.
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
Bentuk – bentuk Perusahaan
Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
Perbedaan antara yayasan,koperasi dan perseroan terbatas
MODUL STUDI KELAYAKAN BISNIS
Banama tingang makmur Business Plan.
Aspek Hukum.
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 2 “Laporan Keuangan Konsolidasi”
BANK DAN KEUANGAN LAINNYA
Arah Kebijakan Persusuan
ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
Kesehatan Bank dan Comunicación y Gerencia Kesehatan Bank dan
Kesehatan Bank dan Comunicación y Gerencia Kesehatan Bank dan
Bab 1 Perusahaan dan Akuntansi
USAHA KECIL Dalam perkonomian Indonesia memegang peranan sangat penting, berkaitan dengan Kemampuan penyerapan tenaga kerja, Upaya pemberdayaan ekonomi.
ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telah ditentukan menjadi 3 bidang usaha: 1. Bidang Usaha Terbuka 2. Bidang Usaha Tertutup 3. Bidang.
PERENCANAAN PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI
Arah Kebijakan Persusuan
Arah Kebijakan Persusuan
Bentuk-bentuk Badan Usaha
Zainul Muchlas, SE.,MM. Dosen STIE Asia Malang
Pertemuan 4 BENTUK USAHA TETAP
MATERI MATA KULIAH LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN BUKAN BANK
ASPEK HUKUM DALAM SKB Juhari, S.E. M.M..
Presented By: MURTIANI NURAININGSIH A Pendidikan Akuntansi
Pencari Kerja, Lowongan dan Penempatan Perguruan Tinggi (Fakultas)
KERJASAMA BILATERAL INDONESIA DAN AMERIKA DI BIDANG EKONOMI
Penyelesaian Siklus Akhir
RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN VOL. 2
Arah Kebijakan Persusuan
Manajemen dan Organisasi Bisnis
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
ASPEK –ASPEK LINGKUNGAN INDUSTRI YURIDIS LINGKUNGAN HIDUP
BIDANG USAHA DAN MANEJEMEN DALAM USAHA KECIL DAN MENENGAH
ANALISIS LIKUIDITAS KOPERASI SIMPAN PINJAM KAMANGTAWAYA DESA SENDANGAN KECAMATAN REMBOKEN KABUPATEN MINAHASA.
USAHA KECIL STIE SERELO LAHAT AMALUDIN, S.IP, MM.
Konsep Dasar Akuntansi.
Tingkat kesehatan bank
Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
LEADERSHIP AND ENTREPRENEURSHIP
Bentuk – bentuk badan Usaha
Pengertian Kesehatanan bank diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua.
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
PENYEBAB KREDIT BERMASALAH DALAM PERBANKAN – Bag. II
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Kebijakan penumbuhan iklim & pengembangan usaha PERTEMUAN – 12 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
KONSEP & STRUKTUR PASAR MODAL
Transcript presentasi:

MENATA UNIT-UNIT USAHA DI LINGKUNGAN TNI Berbagi Pengalaman dari Penugasan Jakarta, 20 Desember 2005

Sekilas Tentang Bisnis TNI

Sejarah Sejak masa perang kemerdekaan hingga setelah proklamasi, berbagai cara pencarian dana sudah dimulai oleh kesatuan-kesatuan Pada tahun 1950, KASAD menyusun konsep pembentukan wilayah pertahanan seluruh Indonesia, di mana setiap teritorium diharuskan melakukan operasi serta mencari dukungan logistiknya masing-masing. Dalam perkembangan TNI hingga saat ini, upaya melaksanakan fungsinya harus pula diikuti dengan pemenuhan sebagian logistiknya secara mandiri

Berbagai Jenis Usaha di Lingkungan TNI Umumnya Bisnis TNI dikelola melalui suatu Yayasan yang didirikan kesatuan-kesatuan Angkatan Yayasan Usaha Mabes TNI YAMABRI 5 Unit Usaha TNI-AD Yayasan Kartika Eka Paksi 3 Perguruan tinggi 11 anak usaha 22 usaha patungan Yang bergerak dibidang distribusi, HPH, manufaktur, konstruksi, biro perjalanan hingga penggemukan sapi Inkopad Primkopad TNI-AL Yayasan Bhumyamca 9 Unit usaha (data sementara) bergerak dibidang perbankan, perkapalan, suku cadang, trading dan resort Inkopal Primkopal TNI-AU Yayasan Adi Upaya 8 Unit usaha (data sementara) Bergerak di bidang perbankan, konstruksi , pers, dan telekomunikasi Inkopau Primkopau Berbagai Kesatuan YK Kobame, Yayasan Kostrad

Ilustrasi Profil - YKEP (Data tahun 2001) Kehutanan & Perkebunan Jasa Jenis Usaha Pengusahaan Hutan Perkebunan Kelapa Sawit Survei dan Pemtretan Udara Perbengkelan Hotel Properti Perbankan Konstruksi dan Rancang Bangun Biro Perjalanan Pengangkutan Asuransi Maskapai Penerbangan Industri & Perdagangan Pabrik Sepatu Pengolahan Kayu Pengolahan Sawit Pengolahan Kina Perdagangan Besar Kimia Data Keuangan Aktiva 315,9 Milyar Kewajiban 7,4 Milyar Aktiva Bersih 308,4 Milyar Penghasilan 71,7 Milyar Beban & Distribusi 62,5 Milyar Kenaikan Aktiva Bersih 9,1 MIlyar

Berbagai Jenis Usaha di Lingkungan TNI Jenis usaha yang dikelola sangat beragam, baik dari sisi jenis industri maupun levelnya. Berikut ilustrasi spektrum bisnis TNI Jasa Manufaktur & Perdagangan Industri Keuangan Perkebunan & Kehutanan Pertanian/ Peternakan Pertambangan Survei & Pemetaan Pabrik Sepatu Bank Pengusahaan Hutan Penggemukan Sapi Batu bara Jasa Konstruksi Pengolahan Kayu BPR Kelapa Sawit Perhotelan Pengolahan Sawit Modal Ventura Perbengkelan Pengolahan Kina Asuransi Apotik Pemilihan jenis usaha lebih didasarkan kepada kesempatan sesaat bukan pada kompetensi dan sumber daya Logistik Biro Perjalanan Penerbangan

Berbagai Bentuk Keterlibatan TNI dalam Bisnis Penyertaan Saham sebagai Mayoritas Penyertaan Saham Minoritas/ tanpa setoran Investasi dari Anak Usaha Pimpinan Diangkat Sbg Pengurus atau Pengawas Pati/ Pamen Menjadi Pengurus atau Pengawas Pihak TNI de-facto tidak mampu bertindak sebagai controlling shareholders meskipun memiliki mayoritas saham Asset TNI Digunakan dalam Usaha

Ilustrasi Kasus Lemahnya Posisi Tawar Story 1: 10 hektar tersandera Story 2: 60 milyar tanpa proposal Story 3: Merana di sebelah tetangga kaya Story 4: YPI Metamorfosis Story 5: MAN, Direktur menghapus hak tagih Story 6: 3 Jendral di rumah kaca

Belajar dari Proses Pembenahan

Proses Yang Telah Dilakukan Yayasan Kartika Eka Paksi Pembentukan Holding Pemisahan Fungsi Sosial-Bisnis 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Yayasan Bhumyamca Pembenahan manajemen holding PT Jala Bhakti Yasbhum, meliputi: Mekanisme kerja Holding –Yayasan Mekanisme kerja Holding-Anak Usaha Pengembangan Anak Usaha Yayasan Kartika Eka Paksi Pembenahan manajemen Yayasan Kartika Eka Paksi, meliputi: Penerapan Standar Akuntansi Yayasan Management Review thd anak-anak usaha Penyelesaian berbagai masalah pada anak usaha Penyiapan pengalihan saham kepada Holding Yayasan Markas Besar ABRI (YAMABRI) Pembenahan Manajemen Yayasan Pemisahan Fungsi Sosial-Bisnis Yayasan Korps Baret Merah (KOBAME) Restrukturisasi Hutang

Pengurusan Pada Manajemen Yayasan Yayasan menjalankan fungsi ganda yaitu: fungsi sosial dan fungsi usaha Akuntabilitas yang belum memadai kepada prajurit dan masyarakat sebagai stakeholders Budaya organisasi masih didominasi oleh budaya militer yang mengedepankan jenjang kepangkatan dan perintah komando Belum terdapat sistem manajemen SDM yang memadai Proses manajemen strategik belum dikembangkan Keputusan investasi yang dilakukan cenderung reaktif Yayasan tidak memiliki posisi tawar dan kendali yang kuat terhadap anak usaha

Pengurusan Pada Manajemen Anak Usaha Pengaruh krisis ekonomi telah memberikan dampak buruk Kecenderungan untuk melakukan bisnis dengan metode outsourcing Beberapa perusahaan tidak mempunyai core competence yang jelas Beberapa perusahaan terjerat hutang yang cukup berat Sebagian besar perusahaan beroperasi dengan margin yang sangat tipis

Lingkungan yang Berubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, mengatur yayasan hanya bergerak di bidang sosial, budaya, pendidikan dan kesejahteraan Undang-Undang No.34 tahun 2004 tentang TNI pasal 76 menyebutkan dalam waktu 5 (lima) tahun mulai sejak Oktober 2004 pemerintah harus mengambil alih semua bisnis milik TNI Suasana sosial-politik menjadi lebih terbuka

Siapa Sesungguhnya Penerima Manfaat Negara Satuan ? Keluarga Besar TNI Prajurit Elit PATI

Gunung Es YAMABRI YKEP Yasbhum YAU YK Kobame Koperasi Yayasan dan unit usaha pada: KODAM KORAMIL KOREM Kesatuan TNI-AL Kesatuan TNI AU Kesatuan-kesatuan khusus lainnya

Tipikal Siklus Program Pembenahan Inisiasi oleh Pimpinan baru Restrukturisasi Yayasan dan Holding BERHENTI… ketika pimpinan berganti. Peningkatan kapsitas managerial Mapping (Due Dilligent) Restrukturisasi SBU, pilih, pilah, treatment

Potensi Kendala dalam Proses Pembenahan Komitmen pimpinan sangat penting Tidak cukup pembenahan hanya di permukaan Tidak cukup hanya aspek teknis Penataan Bisnis di TNI bukan agenda “mainstream” Pendanaan Pengganti Hubungan para Panglima dengan “mitra”

Terima Kasih