BKD KAB. KEDIRI 22-23 OKTOBER 2015 SOSIALISASI PENYUSUNAN BEZETTING DAN FORMASI PNS BERBASIS SISTEM E-FORMASI BKD KAB. KEDIRI 22-23 OKTOBER 2015.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Advertisements

PENYUSUNAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN BERDASARKAN ABK, PROYEKSI KEBUTUHAN 5 TAHUN, DAN PERENCANAAN REDISTRIBUSI PEGAWAI DALAM.
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
PENGEMBANGAN SDM PNS (Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar,
Disampaikan pada acara
SASARAN KERJA PEGAWAI.
PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
MATRIKS EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI - KPP PA
Penyusunan Formasi Melalui eFormasi.
RAPAT EVALUASI & KOORDINASI KENAIKAN PANGKAT
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
Kebijakan Perencanaan
Kebijakan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2015
PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA Kabupaten Kendal
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 25 DAN NO. 26 TAHUN 2016 )
UU APARATUR SIPIL NEGARA UU NO 5/2014
SISTEM APLIKASI RENPEGFOR
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIRO KEPEGAWAIAN – NOVEMBER 2011
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
RAPAT TEKNIS KEPEGAWAIAN
TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JF -1
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
Formasi ASN 2017 Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN Berdasarkan UU No.
Manajemen Umum Kepegawaian
Penetapan jabatan, ANALISIS JABATAN, dan ANALISIS BEBAN KERJA
d MANUAL BOOK e-FORMASI d.
RAPAT TEKNIS PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN DAN EVALUASI IMPLEMENTASI SIMPEG Selasa, 01 Desember 2015.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL I YOGYAKARTA
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
Badan Kepegawaian Daerah
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
INPASSING Pranata Komputer.
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (PERAWAT) Erni Kurniati
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (BIDAN) Erni Kurniati
ANALISIS PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA ADMINSTRASI SEKOLAH
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PENYUSUNAN KEBUTUHAN (FORMASI) PNS PEMDA DIY TAHUN 2018
S I M P E G SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT KOORDINASI
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi
Surabaya, 21 Maret 2018 Oleh : Budi Setiawan
Profil Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
REVIEW PENYUSUNAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
Asdep Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
Penyusunan Kebutuhan dan Formasi Dosen
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 42 TAHUN 2018 )
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI

Bahan materi “Sosialisasi Kebijakan Analisa jabatan Analisa Beban Kerja, Evaluasi jabatan, penataan pegawai, dan Tambahan Penghasilan Pegawai” 8 Januari.
Validasi Data ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019
? Siapa? Penyesuaian/Inpassing 1 3 4
PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN
KUANTITAS DAN KUALITAS DATA ASN
Transcript presentasi:

BKD KAB. KEDIRI 22-23 OKTOBER 2015 SOSIALISASI PENYUSUNAN BEZETTING DAN FORMASI PNS BERBASIS SISTEM E-FORMASI BKD KAB. KEDIRI 22-23 OKTOBER 2015

DASAR PELAKSANAAN Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB) nomor B.5548/M.PAN-rb/12/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Optimalisasi Kebutuhan ASN Sistem e-Formasi Hasil rapat koordinasi kepegawaian pada tanggal 19-20 Oktober 2015 tentang evaluasi capaian pengisian aplikasi e-formasi tahun 2015

CARA MENYUSUN BEZETTING DAN FORMASI PNS KE DALAM SISTEM E-FORMASI (SECARA ONLINE) Mengentri nama jabatan struktural sesuai dengan SOTK Mengentri nama jabatan fungsional umum (JFU) pada masing-masing jabatan eselon terendah dan nama jabatan fungsional tertentu (JFT) yang ada di satker, sesuai dengan hasil analisa jabatan (anjab) dari Bagian Organisasi. Untuk nama JFU harus sesuai dengan daftar nama JFU yang ada dalam aplikasi e-formasi

Lanjutan.. C. Mengisikan data pada masing-masing jabatan baik jabatan struktural, JFU maupun JFT, meliputi : Data kebutuhan sesuai dengan hasil anjab dan analisa beban kerja (ABK) dari Bagian Organisasi Data bezeting pada saat ini (PNS, CPNS dan P3K) Data BUP, pindah dll tahun 2015 – 2019 Usul formasi (PNS dan P3K)

d. Mengisikan data hasil anjab, meliputi : Ikhtisar jabatan Uraian jabatan Bahan kerja Perangkat/alat kerja Hasil kerja Korelasi Kondisi lingkungan kerja Resiko bahaya Syarat jabatan (harus detail sampai dengan jurusan yang dipersyaratkan, misal S-1 Ekonomi Akuntansi, S-1 Administrasi Negara, S-1 Budidaya Tanaman Pangan, D-3 Kebidanan dst) Prestasi

Sesuai hasil koordinasi dengan Kemenpan & RB, update progress e-formasi untuk Kabupaten Kediri per 15 Oktober 2015 adalah 86 %, dan apabila sampai dengan akhir November 2015 tidak mencapai 100 % maka Daerah tidak akan mendapatkan alokasi formasi untuk pengadaan CPNS

Yang perlu diperhatikan : 1) Bagi satker yang belum ada hasil anjab dari Bagian Organisasi (belum pernah dilakukan anjab), pengisian anjab dapat dilakukan : untuk ikhtisar jabatan dan uraian jabatan dapat disesuaikan dengan SKP dari masing-masing pemangku jabatan atau browsing internet. Untuk syarat jabatan, usulan formasi baru harus disertai pangkat minimal dan kompetensi pendidikan yang sesuai dengan jabatan (pendidikan harus detil sampai dengan jurusannya, tidak boleh hanya ditulis SMA, D-3, S-1).

2) Untuk pengisian template bezetting : Dilarang mengusulkan formasi untuk JABATAN STRUKTURAL (meskipun ybs memasuki BUP) Usulan formasi baru tidak boleh melebihi kebutuhan sehingga template menjadi berwarna merah Usulan pada jabatan fungsional tertentu disesuaikan pada tingkatan ahli atau terampil Sambil menunggu Peraturan pemerintah yang mengatur PPPK, dalam usul formasi baru sepanjang dibutuhkan agar mengakomodir pengisian untuk PPPK (mengantisipasi apabila nanti ada persetujuan untuk formasi PPPK)

3) Cek kembali semua PNS yang ada di satker apakah sudah masuk dalam e-formasi (pengawas, penilik, penjaga sekolah, PNS yang dipekerjakan di luar instansi induk/swasta, PNS yang menjadi kades/perangkat desa, PNS yang cuti, tugas belajar dsb jangan sampai ada yang terlewat)

masing-masing satker diminta untuk : Segera menyelesaikan entry data penyusunan bezetting dan formasi PNS ke dalam aplikasi e-formasi serta mengecek kembali kelengkapan dan kebenaran isian e-formasi (data dalam e-formasi akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan alokasi tambahan formasi CPNS oleh Kemenpan & RB untuk tahun 2015 dan seterusnya). Mencetak data e-formasi dan selanjutnya disampaikan ke BKD (ditandatangani oleh Kepala satker) paling lambat tanggal 30 Oktober 2015.