PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Masukan PSHK terhadap RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum 27 September 2011.
Advertisements

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
RENCANA KERJA MADRASAH (RKM)
DEKONSENTRASI PERENCANAAN BIDANG PKP TAHUN 2015
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
Waktu Pelaksanaan 2011 (Tentatif) FPKLokasiWaktu Pertemuan 1LPMP Gorontalo14 S.D. 16 April 2011 Pertemuan 2LPMP Sulsel 17 sd 19 Desember 2011 Pertemuan.
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Dr. Lely Yulifar, M.Pd/ Ketua Tim Fasilitasi TANGGAPAN TERHADAP.
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
PT. INDULEXCO Consulting Group
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
Keynote Speech Direktur Jenderal Cipta Karya
KELOMPOK 1 Diskusi: Bantuan Keuangan (Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Riau)
PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
Draft Modul Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Bidang Kesehatan
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KOLOKIUM  PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RAPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH Jakarta, September 2016.
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
Fasilitasi pendataan perumahaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
BUKU PEGANGAN P2TP2A DANA DEKON
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
Panduan Langkah Penyusunan Memorandum Program
DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali
Direktorat Pembinaan SMA
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
Sesi 5 Penyusunan Rencana Anggaran Sekolah/Madrasah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Materi : Tahapan Pelaksanaan Dan Pasca Konstruksi
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
Kebijakan Penyelenggaraan
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
KEMEN PU DAN PERUMAHAN RAKYAT R.I
PENYUSUNAN PROGRAM PELATIHAN
Pemahaman Dasar RP2KP/SPPIP merupakan strategi yang berfungsi sebagai ACUAN BAGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA yang penyusunannya.
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
OUTLINE PENYUSUNAN AKTUALISASI PENINGKATAAN PENERAPAN SPBE
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI DEKONSENTRASI PERENCANAAN 2015

MENGAPA PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN Perumahan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah Strategi Pemerintah Faktor keberhasilan Peran Pusat UU Nomor 23 Tahun 2014, PP. No. 38 Tahun 2007 Pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) yang sinergis Koordinasi dan sinergi antar pihak secara terlembaga Dekonsentrasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015. Mengapa? Mandat pemerintah Perumahan dan kawasan permukiman adalah HAK ASASI bagi senua warga Indonesia meningkatkan koordinasi dengan melakukan fasilitasi pemberdayaan Pokja PKP provinsi (UUD 1945 Pasal 28 ayat 1, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 40)

Konsep Fasilitasi Pemberdayaan POKJA PKP Membangun kesadaran daerah terhadap Mandat dan Kewajiban terhadap perumahan dan permukiman Memetakan dan Review kondisi eksisting fungsi kelembagaan PKP Memperoleh gambaran isu dan permasalahan kelembagaan PKP Menetapkan target dan mutu peran kelembagaan PKP Menetapkan Rekomendasi terhadap dukungan yang perlu diberikan oleh pemerintah daerah Penyiapan Pokja PKP Menyusun Rencana Kerja

Panduan pemberdayaan pokja pkp Maksud SKPD Pelaksana Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015 dapat melaksanakan kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Pokja PKP Provinsi dengan tertib dan tepat sasaran. Tujuan Memandu SKPD Pelaksana Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015 dalam rangka melaksanakan kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Pokja PKP Provinsi. Sasaran Pengguna Penduan SKPD pelaksana dekonsentrasi dan Pokja PKP

Keluaran Keluaran Keterangan Terselenggaranya rangkaian kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Pokja PKP Provinsi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Pokja PKP Provinsi (Format C) Untuk 31 Provinsi selain DKI Jakarta, Jawa Timur dan Kalimantan Utara, Tersusunnya Dokumen Pokja PKP Provinsi, yang memuat: Riviu Rencana Kerja Pokja PKP Provinsi; Rencana Kerja Pokja PKP Provinsi; dan Hasil Diskusi Tematik Bidang Perumahan. Khusus Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur dan Kalimantan Utara, SK Pokja PKP Provinsi; Rencana Kerja Pokja PKP Provinsi; Hasil Diskusi Tematik Bidang Perumahan;

Tujuan pemberdayaan pokja PKP Umum Memastikan daerah menjalankan mandat pembangunan bidang perumahan dan permukiman Khusus SKPD bidang PKP menjalankan TUPOKSI dalam pembangunan bidang perumahan Upaya proaktif dalam pembangunan bidang perumahan melalui Pokja PKP Dekonsentrasi bidang perumahan untuk memperkuat fungsi kelembagaan melalui Pokja PKP Provinsi

ALUR PEMBERDAYAAN POKJA PKP Latar belakang Kondisi eksisting fungsi dan peran Kelembagaan Bidang perumahan dan permukiman daerah Tujuan Kondisi mendatang kelembagaan (Pokja PKP) yang diharapkan Rencana Aksi Rencana Aksi Pokja PKP untuk mencapai kondisi mendatang yang diharapkan

Memetakan Kondisi Eksisting Daerah yang telah membentuk Pokja Status fungsi dan peran Hasil yang telah dicapai Isu dan permasalahan yang diharapi Daerah yang belum membentuk Pokja Isu dan permasalahan umum bidang PKP Potensi dan pelaku potensial yang berperan di bidang PKP Keduanya Status cakupan perumahan dan permukiman Kontribusi para pelaku terhadap bidang perumahan sampai saat ini

Tujuan/Kondisi Yang Diharapkan Terhadap PERAN POKJA PKP Kontribusi yang diharapkan dari para pelaku bidang perumahan Kontribusi Pokja PKP dalam mendukung program perumahan Lingkungan yang mendukung (enabling environment) yang perlu disiapkan oleh daerah untuk mendukung kelembagaan (pokja) PKP

Rencana Kerja untuk Bidang Kelembagaan Semua provinsi membentuk Pokja PKP Fungsi dan peran Pokja PKP dalam mendukung program perumahan Upaya daerah memberdayakan Pokja PKP Strategi agar Pokja dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk program perumahan

Langkah Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Kelembagaan PKP Mendapatkan Peta Status Fungsi dan Peran Kelembagaan (Pokja) PKP Membentuk Pokja PKP bagi daerah yang belum memiliki Review kinerja Pokja PKP masing-masing bidang dalam mendukung program perumahan sampai saat ini Menyusun/memperbarui rencana dan program kerja Pokja PKP

MODUL DEKONSENTRASI BIDANG KELEMBAGAAN PKP tahun 2015

Ruang lingkup modul c Penjelasan Mekanisme dan Alur Pelaksanaan Fasilitasi Pemberdayaan Pokja PKP Provinsi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pokja PKP Provinsi Keterangan: Untuk 31 Provinsi selain DKI Jakarta, Jawa Timur dan Kalimantan Utara sebanyak 2 kali. Untuk Pokja PKP Provinsi; DKI Jakarta, Jawa Timur dan Kalimantan Utara sebanyak 6 kali

Substansi/Materi Pembahasan Kegiatan Pemberdayaan Pokja PKP Provinsi 31 Provinsi selain DKI Jakarta, Jawa Timur dan Kalimantan Utara Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur dan Kalimantan Utara Rakor1 Riviu rencana kerja Pokja PKP Provinsi Rakor 2 Riviu isu dan permasalahan PKP Rakor 3 Penyusunan rencana kerja Pokja PKP Provinsi (draf awal) Rakor 4 Penyusunan rencana kerja Pokja PKP Provinsi (draf akhir) Rakor 5 Diskusi Tematik sesuai dengan isu bidang perumahan di daerah Rakor 6 Rakor 1 Analisis isu dan permasalahan bidang perumahan Rakor 2 Pembentukan Pokja PKP Rakor 3 Penyusunan rencana kerja Pokja PKP Provinsi (draf awal) Rakor 4 Penyusunan rencana program kerja Pokja PKP Provinsi (draf akhir) Rakor 5 Diskusi Tematik sesuai dengan isu bidang perumahan di daerah Rakor 6

Rakor 3, 4. 5 dan 6 (semua provinsi)_ ALUR PELAKSANAAN Rakor 1 dan 2 Rakor 3, 4. 5 dan 6 (semua provinsi)_ IDENTIFIKASI ISU DAN PERMASALAHAN MENETAPKAN TUJUAN/ KONDISI MENDATANG MENETAPKAN RENCANA KERJA PEMBENTUKAN POKJA PKP PROVINSI Rakor 1 dan 2 untuk Prov DKI, Jatim dan Kal Utara

PANDUAN RAKOR 1 DAN 2 UNTUK SEMUA PROVINSI KECUALI DKI, JAWA TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA

RAKOR 2. REVIEW ISU DAN PERMASALAHAN BIDANG PERUMAHAN Tujuan Meningkatkan pemahaman peserta tentang isu-isu strategis pembangunan bidang perumahan di tingkat provinsi; dan Merumuskan kembali (updating) isu-isu prioritas pembangunan bidang perumahan di tingkat provinsi Keluaran Hasil rumusan (updating) isu-isu prioritas pembangunan bidang perumahan (tingkat provinsi); dan Format C - 2A. Metode Pelaksana: SKPD Pelaksana Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015 Peserta: Seluruh anggota Pokja PKP Provinsi Narasumber: Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu Waktu: 1 (satu) hari Tempat: Ibukota provinsi Bahan Permen PU-PR No.... Tahun 20...tentang Pelimpahan dan Permen PU-PR No......Tahun 20...tentang Pedoman Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015; Modul C – Fasilitasi Pemberdayaan Pokja PKP Provinsi; Bahan Tayang tentang: Kilas balik pembentukan Pokja PKP Provinsi; Pengantar Pelaksanaan Fasilitasi Pemberdayaan Pokja PKP Provinsi (narasumber pusat); Hasil evaluasi rencana kerja Pokja PKP Provinsi; dan Hasil evaluasi kelembagaan Pokja PKP Provinsi PROSES Pembukaan Kilas balik Pembentukan Pokja PKP Provinsi Evaluasi Rencana Kerja Pokja PKP Provinsi Evaluasi Kelembagaan Pokja PKP Provinsi Penutupan Sambutan dan arahan Pengantar Rakor Latar belakang, maksud, tujuan dan manfaat pembentukan Pokja provinsi Penjelasan pengantar pembentukan Pokja PKP Provinsi Tugas dan peran Pokja PKP Provinsi Kilas balik kegiatan yang telah dilakukan Pokja Provinsi sampai sekarang Isu dan permasalahan yang dihadapi Evaluasi kelembagaan Pokja PKP Provinsi Permasalahan dan kendala struktur Penyampaian pokok pokok hasil pertemuan dan kesepakan tindak lanjut

RAKOR 2. REVIEW ISU DAN PERMASALAHAN BIDANG PERUMAHAN Tujuan Meningkatkan pemahaman peserta tentang isu-isu strategis pembangunan bidang perumahan di tingkat provinsi; dan Merumuskan kembali (updating) isu-isu prioritas pembangunan bidang perumahan di tingkat provinsi Keluaran Hasil rumusan (updating) isu-isu prioritas pembangunan bidang perumahan (tingkat provinsi); dan Format C - 2A. Metode Pelaksana: SKPD Pelaksana Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015 Peserta: Seluruh anggota Pokja PKP Provinsi Narasumber: Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu Waktu: 1 (satu) hari Tempat: Ibukota provinsi Bahan Permen PU-PR No..... Tahun 20...tentang Pelimpahan dan Permen PU-PR No..... Tahun 20...tentang Pedoman Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015; Modul C – Fasilitasi Pemberdayaan Pokja PKP Provinsi; Bahan Tayang tentang: Isu-isu strategis pembangunan bidang perumahan (tingkat provinsi); Rumusan (updating) isu-isu prioritas pembangunan bidang perumahan di tingkat tingkat provinsi PROSES Pembukaan Isu-isu Pembangunan Bidang Perumahan di Tingkat Provinsi Perumusan Updating Isu-isu Pembangunan Bidang Perumahan di Tingkat Provinsi Perumusan Isu Prioritas Pembangunan Bidang Perumahan Penutupan Sambutan dan arahan Pengantar Rakor Paparan isu-isu pembangunan bidang perumahan Diskusi dan klarifikasi Penyampaian pokok-pokok hasil diskusi Identifikasi permasalahan Analisis/pengelompokan permasalahan Pembobotan permasalahan Kesepakatan prioritas permasalahan Penyampaian pokok pokok hasil pertemuan dan kesepakan tindak lanjut

Hasil Diskusi Hasil Diskusi Langkah 3 Hasil Diskusi Langkah 4 : Isu dan Permasalahan: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Penyebab: Level Permasalahan: Daftar permasalahan yang dianggap prioritas Bobot permasalahan (total = 100%) Respon Daerah terhadap permasalahan (rating 1-4)   No Kategori Masalah Faktor penyebab Level Permasalahan 1. Sosial/Peran serta masyarakat Masalah 1 Masalah 2, dst... Sebab 1 Sebab 2, dst... Pengambil Kebijakan, SKPD/ Dinas terkait, Pelaku/ Penyedia, Penerima Manfaat 2. Kelembagaan   3. Pendanaan/ investasi 4. Kualitas Sarana dan Prasarana 5. Modul 1 | hal 11  Dampak Lingkungan   Modul 1 | hal 11

PANDUAN RAKOR 1 DAN 2 Provinsi; dki, jawa timur, kalimantan utara

RAKOR 1. REVIEW ISU DAN PERMASALAHAN BIDANG PERUMAHAN Tujuan Meningkatkan pemahaman peserta tentang isu-isu strategis pembangunan bidang perumahan di tingkat provinsi; dan Merumuskan kembali (updating) isu-isu prioritas pembangunan bidang perumahan di tingkat provinsi Keluaran Hasil rumusan (updating) isu-isu prioritas pembangunan bidang perumahan (tingkat provinsi); dan Format C - 2A. Metode Pelaksana: SKPD Pelaksana Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015 Peserta: Seluruh anggota Pokja PKP Provinsi Narasumber: Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu Waktu: 1 (satu) hari Tempat: Ibukota provinsi Bahan Permen PU-PR No..... Tahun 20...tentang Pelimpahan dan Permen PU-PR No..... Tahun 20...tentang Pedoman Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015; Modul C – Fasilitasi Pemberdayaan Pokja PKP Provinsi; Bahan Tayang tentang: Pokok-pokok kebijakan dan rencana pembangunan bidang perumahan di daerah; Pengantar Pelaksanaan Fasilitasi Pemberdayaan Pokja PKP Provinsi (narasumber pusat); Identifikasi isu dan permasalahan pembangunan bidang perumahan di daerah; dan Isu dan permasalahan prioritas pembangunan bidang perumahan di daerah PROSES Pembukaan Kebijakan dan Renana Pembangunan PKP di Daerah Identifikasi Isu dan Permasalahan Pembangunan PKP di Daerah Analisis Prioritas dan Permasalahan Pembangunan PKP Penutupan Sambutan dan arahan Pengantar Rakor Progress, permasalahan, sasaran, tantangan kebijakan pembangunan PKP di daerah Pengantar fasilitasi pemberdayaan Pokja PKP provinsi Identifikasi dan klarifikasi isu dan permasalahan PKP Identifikasi pelaku pembangunan PKP Perumusan, analisis dan penyepakatan isu dan permasalahan PKP di daerah Penyampaian pokok pokok hasil pertemuan dan kesepakan tindak lanjut

Hasil Diskusi Hasil Diskusi Langkah 3 Hasil Diskusi Langkah 4 : Isu dan Permasalahan: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Penyebab: Level Permasalahan: Daftar permasalahan yang dianggap prioritas Bobot permasalahan (total = 100%) Respon Daerah terhadap permasalahan (rating 1-4)   No Kategori Masalah Faktor penyebab Level Permasalahan 1. Sosial/Peran serta masyarakat Masalah 1 Masalah 2, dst... Sebab 1 Sebab 2, dst... Pengambil Kebijakan, SKPD/ Dinas terkait, Pelaku/ Penyedia, Penerima Manfaat 2. Kelembagaan   3. Pendanaan/ investasi 4. Kualitas Sarana dan Prasarana 5. Modul 1 | hal 11  Dampak Lingkungan   Modul 1 | hal 11

RAKOR 2. PEMBENTUKAN POKJA PKP PROVINSI Tujuan Meningkatkan pemahaman peserta tentang isu-isu strategis pembangunan bidang perumahan di tingkat provinsi; dan Merumuskan kembali (updating) isu-isu prioritas pembangunan bidang perumahan di tingkat provinsi Keluaran Hasil rumusan (updating) isu-isu prioritas pembangunan bidang perumahan (tingkat provinsi); dan Format C - 2A. Metode Pelaksana: SKPD Pelaksana Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015 Peserta: Seluruh anggota Pokja PKP Provinsi Narasumber: Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu Waktu: 1 (satu) hari Tempat: Ibukota provinsi Bahan Permen PU-PR No.... Tahun 20... tentang Pelimpahan dan Permen PU-PR No.... Tahun 20... tentang Pedoman Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015; Modul C – Fasilitasi Pemberdayaan Pokja PKP Provinsi; Bahan Tayang tentang Konsep Pokja PKP Provinsi; PROSES Pembukaan Kebijakan dan Renana Pembangunan PKP di Daerah Identifikasi Isu dan Permasalahan Pembangunan PKP di Daerah Analisis Prioritas dan Permasalahan Pembangunan PKP Penutupan Sambutan dan arahan Pengantar Rakor Penjelasan pokok-pokok hasil rakor 1 Paparan, penjelasan dan diskusi tentang Konsep Pokja PKP provinsi Perumusan dan penyepakatan nama Pokja, tugas dan peran serta struktur Penyampaian pokok pokok hasil pertemuan dan kesepakan tindak lanjut

PANDUAN RAKOR 3, 4, 5 DAN 6 UNTUK SEMUA PROVINSI

RAKOR 3. PENYUSUNAN RENCANA KERJA POKJA PKP Tujuan Meningkatkan pemahaman peserta tentang isu-isu strategis pembangunan bidang perumahan di tingkat provinsi; dan Merumuskan kembali (updating) isu-isu prioritas pembangunan bidang perumahan di tingkat provinsi Keluaran Hasil rumusan (updating) isu-isu prioritas pembangunan bidang perumahan (tingkat provinsi); dan Format C - 2A. Metode Pelaksana: SKPD Pelaksana Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015 Peserta: Seluruh anggota Pokja PKP Provinsi Narasumber: Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu Waktu: 1 (satu) hari Tempat: Ibukota provinsi Bahan Permen PU-PR No..... Tahun 20...tentang Pelimpahan dan Permen PU-PR No......Tahun 20...tentang Pedoman Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015; Modul C – Fasilitasi Pemberdayaan Pokja PKP Provinsi; Hasil Rakor Pokja PKP Provinsi 2. PROSES Pembukaan Kebijakan dan Renana Pembangunan PKP di Daerah Identifikasi Isu dan Permasalahan Pembangunan PKP di Daerah Analisis Prioritas dan Permasalahan Pembangunan PKP Penutupan Sambutan dan arahan Pengantar Rakor Paparan dan penjelasan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (STOK) Pokja PKP Provinsi Perumusan Rencana Kerja Pokja PKP untuk periode 5 tahun Perumusan Rencana Kerja Pokja PKP per bidang untuk periode 5 tahun mendatang Penyampaian pokok pokok hasil pertemuan dan kesepakan tindak lanjut

RAKOR 4. PENYUSUNAN RENCANA KERJA POKJA PKP (lanjutan) Tujuan Meningkatkan pemahaman peserta tentang isu-isu strategis pembangunan bidang perumahan di tingkat provinsi; dan Merumuskan kembali (updating) isu-isu prioritas pembangunan bidang perumahan di tingkat provinsi Keluaran Hasil rumusan (updating) isu-isu prioritas pembangunan bidang perumahan (tingkat provinsi); dan Format C - 2A. Metode Pelaksana: SKPD Pelaksana Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015 Peserta: Seluruh anggota Pokja PKP Provinsi Narasumber: Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu Waktu: 1 (satu) hari Tempat: Ibukota provinsi Bahan Permen PU-PR No..... Tahun 20...tentang Pelimpahan dan Permen PU-PR No......Tahun 20...tentang Pedoman Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015; Modul C – Fasilitasi Pemberdayaan Pokja PKP Provinsi; Hasil Rakor Pokja PKP Provinsi 2. PROSES Pembukaan Presentasi Rencana Program Kerja per bidang Presentasi rencana program kerja per bidang (lanjutan) Penyepakan Rencana Program Kerja Pokja PKP Provinsi Penutupan Sambutan dan arahan Pengantar Rakor Penyampaian pokok-pokok hasil diskusi rumusan rencana kerja per bidang untuk 5 tahun mendatang Perumusan Rencana Kerja Pokja PKP untuk periode 5 tahun Paparan kesepakatan rumusan program kerja Pokja PKP Memperoleh masukan akhir atas rencana program Penyampaian pokok pokok hasil pertemuan dan kesepakan tindak lanjut

RAKOR 5. penyusunan rekomendasi atas isu-isu bidang perumahan Tujuan Meningkatkan pemahaman peserta tentang isu-isu bidang perumahan; dan Merumuskan rekomendasi terhadap isu-isu bidang perumahan tingkat provinsi. Keluaran Rekomendasi terhadap isu-isu bidang perumahan tingkat provinsi; dan Format C - 5. Metode Pelaksana: SKPD Pelaksana Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015 Peserta: Seluruh anggota Pokja PKP Provinsi Narasumber: Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu Waktu: 1 (satu) hari Tempat: Ibukota provinsi Bahan Permen PU-PR No... Tahun 20...tentang Pelimpahan dan Permen PU-PR No... Tahun 20...tentang Pedoman Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015; Modul C – Fasilitasi Pemberdayaan Pokja PKP Provinsi; PROSES Pembukaan Presentasi Materi 1 Presentasi Materi 2 Penyusunan Rekomendasi Penutupan Sambutan dan arahan Pengantar Rakor Paparan pokok-pokok isu dan permasalahan bidang PKP Diskusi dan klarifikasi terhadap pokok pokok isu dan permasalahan Diskusi penyusunan rekomendasi atas isu-isu bidang PKP Penyampaian pokok pokok hasil pertemuan dan kesepakan tindak lanjut