Mata kuliah : O PENGANTAR PUBLIC RELATIONS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999
Advertisements

Media Relation dan Media Massa
Hotel Public Relation Dewi Pancawati N.,MM.
KOMUNIKASI ORGANISASI berkaitan dengan KOMUNIKASI PUBLIK Pertemuan 13 Mata kuliah: O0282 / KOMUNIKASI ORGANISASI Tahun : 2008 / 2009.
PUBLIC RELATIONS, MEMBUAT RENCANA DAN PROGRAM Pertemuan 3 Mata kuliah: O0342 – Public Relations Management Tahun : 2010.
AKTIFITAS LOBI KE PEMERINTAH
FIRSTA VAULINA AFRINANDA
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN DIRECT MAIL UNTUK PEMASARAN.
Segi Hukum Kartu Kredit
Yudhi Setiawan, S.H., M.Hum Dalam Segi Hukum Pembiayaan Konsumen
Melayani Proses Pemeriksaan Pertemuan 7
MENGEVALUASI PROGRAM PUBLIC RELATIONS Pertemuan 6 Mata kuliah: O Public Relations Management Tahun : 2010.
PUBLIC RELATIONS, MENGAMBIL TINDAKAN DAN BERKOMUNIKASI (2) Pertemuan 5
LANDASAN ETIKA DAN PROFESIONALISME JURNALIS Pertemuan 3 & 4 Mata kuliah: O0264 / TEKNIK WAWANCARA MEDIA Tahun : 2008 / 2009.
HUKUM BENDA DAN PERIKATAN
Pertemuan 10 TANGGUNG JAWAB Kepada KLIEN
BAPEPAM WEWENANG DAN FUNGSINYA Pertemuan 1
Kondisi dibutuhkannya Branding Pertemuan 12 Matakuliah: U0286 – Desain Komunikasi Visual IV (New Media) Tahun: 2010.
PERTEMUAN 1 GOVERNMENT RELATIONS.
PUBLIC RELATIONS, KOMUNIKASI DAN OPINI PUBLIK Pertemuan 11
INTERAKTIF DIGITAL PUBLIC RELATIONS Pertemuan 10
PERTEMUAN #7 MELAYANI PROSES PEMERIKSAAN
Pertemuan 3 Faktor-faktor yang Memperkuat Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia Faktor Idiil (Sesuai Cita-cita Kebangsaan Yang Siap Mempertahankan Sumpah.
Pengetahuan lain yang Mempertajam Profesi Pertemuan 13
A. Segi Hukum Perdata Pada setiap kegiatan usaha pembiayaan, termasuk juga kartu kredit, inisiatif mengadakan hubungan kontraktual berasal dari para pihak.
PENDAHULUAN Pertemuan 1
ETIKA DAN PROFESIONALISME PR Pertemuan 8
HUBUNGAN PR DENGAN KOMUNIKASI PEMASARAN Pertemuan 7
Pemasaran Sosial Konsep dan peran PR.
DISTORSI PESAN dalam KOMUNIKASI ORGANISASI Pertemuan 12
Mata kuliah : O Public Relations Management
Pentingnya Perwakilan Diplomatik
PR PEMERINTAHAN By: Reni Fitriani.
Oleh: Adiyana Slamet, S.IP., M.Si
PENGERTIAN HUKUM BISNIS
PUBLIC RELATIONS DAN INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS Pertemuan 13
KRITERIA PUBLIC RELATIONS INDONESIA Pertemuan 6
Mata kuliah : O0342 – Public Relations Management
PERAN PUBLIC RELATIONS DALAM ORGANISASI NIRLABA Pertemuan 8
PROSES DAN ASPEK MANAJEMEN PUBLIC RELATIONS
EMITEN & PERUSAHAAN PUBLIK PERTEMUAN 6
PUBLIC RELATIONS MEMBINA KARIR DI PERUSAHAAN Pertemuan 5
FORMAT INTERAKSI KOMUNIKASI ORGANISASI Pertemuan 11
Mata kuliah : O Public Relations Management
SIDANG KONSEP Pertemuan 7
KEWAJIBAN PARA PUBLIC RELATIONS (TOUR OF DUTY) Pertemuan 3
Pertemuan 4 BENTUK USAHA TETAP
PERAN HUMAS / PR di ERA MODERN
Kejahatan di bidang Pasar Modal (Insider Trading)
PENGUNGKAPAN ATAS BENTURAN KEPENTINGAN Pertemuan 6
Konsumen Pasal 1 butir 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang UUPK
PROFESI LAIN DARI MANAJER INVESTASI Pertemuan 10
PENGANTAR PR WRITING SOAL Pertemuan
TEORI ORGANISASI Pertemuan 2
EVALUASI NASKAH RADIO Etika Naskah Jurnalistik Radio Pertemuan 16
PUBLIC RELATIONS, MEDIA DAN RELASI-RELASI MEDIA Pertemuan 10
KONSEP-KONSEP DASAR KOMUNIKASI Pertemuan 1
PUBLIC RELATIONS DAN KEKAYAAN MEREK PERUSAHAAN Pertemuan 9
Applying Theory to Accounting Regulation
Ruang Lingkup Perilaku Konsumen
PROSEDUR DAN SYARAT PENDIRIAN KOPERASI
Kampanye Public Relations
PERENCANAAN STRATEGIS & PROSES PEMASARAN
PUBLIC RELATIONS.
LATAR BELAKANG KEBIJAKAN SMK3
Bagian 4 Hukum dan Undang-Undang Kepariwisataan
HAK MEREK Merek Adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang.
PERENCANAAN STRATEGIS & PROSES PEMASARAN
Undang Undang Perlindungan Konsumen UURI No
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH
Transcript presentasi:

Mata kuliah : O0312 - PENGANTAR PUBLIC RELATIONS Tahun : 2010 PUBLIC RELATIONS, DENGAN HUBUNGAN PERUSAHAAN PADA PEMERINTAH Pertemuan 12

Learning Objectives Pada akhir pertemuan 12 ini, diharapkan mahasiswa dapat menyimpulkan pengertian: Wacana Public Relations. PR sebagai Pelobi. Teknik Lobi Akar Rumput. Perlindungan atas Hak Cipta dan Merek Dagang. Tata-cara menyelenggarakan Iklan. Bina Nusantara University

Wacana Public Relations Spesifikasi jabatan PR dalam suatu organisasi tidaklah semata-mata harus mempunyai latar belakang sarjana ekonomi atau komunikasi. Tetapi perusahaan sering butuh PR yang mempunyai latar belakang sarjana hukum atau disiplin ilmu lainnya. PR dibutuhkan memunyai wawasan yang luas, sehingga dapat mewakili pimpinan organisasi untuk urusan eksternal umumnya dan beberapa masalah yang ada hubungannya dengan pemerintah atau bidang hukum atau politik lainnya. Bina Nusantara University

PR sebagai Pelobi Pelobi adalah seseorang yang bekerja internal atau dibayar oleh klien untuk melakukan komunikasi baik lisan maupun tulisan atas nama klien. Sebagai Lobbyist, PR mencoba mempengaruhi perundang-undangan, regulasi dan peraturan, perjanjian pemberian pinjaman, izin, program atau nominasi perusahaan pada pemerintah. Jika mewakili pemerintah atau bisnis negara lain, PR juga daat disebut sebagai Agen Asing. Di USA, para diharuskan mendaftar ada kongres dan melapor aktivitasnya setiap triwulan kepada Federal Regulation of Lobbying. Bina Nusantara University

Teknik Lobi Akar Rumput Merupakan teknik kampanye yang dilakukan PR untuk memobilisasi dukungan publik pada suatu negara. Tujuannya adalah mempengaruhi opini dan menggerak kan publik untuk mendukung atau menolak aturan yang sedang dirancang, jika sesuai atau tidak sesuai dengan organisasinya. Cutlip, 2005 Bina Nusantara University

Perlindungan atas Hak Cipta dan Merek Dagang PR hendaknya mengerti bagaimana perusahaan dapat memperoleh Hak Cipta-copyright atas produknya atau mendapatkan perlindungan merek dagang-trademark nya. PR harus mengetahui dampak penggunaan hak tersebut pada potensi pasar atau nilai karya yang di-hak cipta-kan. PR hendaknya mempelajari setiap bab dan pasal dari perundangan yang terkait. Jangan sampai ketika ada masalah, PR baru sadar bertindak. Bina Nusantara University

Tata-cara menyelenggarakan Iklan Perusahaan pemilik merek dagang harus mengingatkan para wartawan dan PRnya, agar menggunakan merek dagangnya sebagai kata sifat - adjektif, bukan sebagai kata benda – noun atau kata kerja – verb. Upaya pengawasan tersebut oleh pimpinan dapat ditugaskan kepada PRnya, untuk menghindari kehilangan kegunaan merek dagang dengan memberi kesempatan merek tersebut sebagai penggunaan umum atau sebagai kata generik. Bina Nusantara University

Closing Setelah memahami pengertian perlindungan atas hak cipta dan merek dagang yang dicapai perusahaan dalam rangka memperoleh pengenalan publik akan produk atau jasa perusahaan, dan penggunaannya oleh pihak ketiga. Bina Nusantara University