PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SATKER BLU

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Advertisements

Sekolah Ilmu & Teknologi Hayati

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD-HOC DI LUAR NEGERI berdasarkan Keputusan.

PELATIHAN BENDAHARA BOS UNTUK TINGKAT SD DAN SMP TAHUN 2014

Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN

BIMTEK Penerapan Tata naskah Dinas Untuk Meningkatkan Tata Cara Administrasi Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informaasi Provinsi Banten Yang.

SOSIALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN

DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.

Berdasarkan Permendagri NO 55 Tahun 2008

LAPORAN SPM, SPTB, CHECKLIST dan ssbp

SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PENELITIAN UNGGULAN IPB

PENGELOLAAN KEUANGAN PPM Pada Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Penelitian Program Strategis Nasional dan PPM Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian.

Sebagai bentuk pengendalian Program Beserta Surat PertanggungJawaban

SYARAT-SYARAT SPJ.

MEKANISME PENCAIRAN DANA DIPA-BLU (RUPIAH MURNI/BOPTN)

SYARAT SAHNYA SPJ/KWITANSI

Oleh : AGUS FATKHUROKHMAN, SE

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Lanjutan ……..B. Belanja Bahan

KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014

AKUNTANSI BELANJA Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

II.D. PROSEDUR PEMBAYARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN

RAPAT KOORDINASI TRIPARTID

MEKANISME PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PEMBUKUAN BENDAHARA BOS 2017 Oleh : Hj. Meiyana, EW.

DASAR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN 1. UU NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEU

PERTANGGUNG JAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN Sumber dana ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) dan PNBP UNDIKSHA disampaikan oleh I Putu Gede.

Oleh : SUROSO, S.H., MM TARYA SUTARYO, S.SOS Kopertis wil. Iv

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN PENELITIAN & PM

TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA

Pelaksanaan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Tahun 2015

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KEGIATAN PENELITIAN

Ketentuan Pajak untuk Hibah Penelitian

PENGELOLAAN KEUANGAN BLU UNPAD TAHUN ANGGARAN 2016

IMPLEMENTASI PMK NOMOR 168/PMK

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH, PENYELESAIAN PEKERJAAN SERTA PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016.

SOSIALISASI PERDIRJEN NO 44/PB/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN 2016.

WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA

MEKANISME PENCAIRAN DANA BOPTN

Monev PHK Aspek Keuangan dan Sarana Prasarana

KIAT DAN TEKNIK MENYUSUN RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )

TATA CARA PENGAJUAN DANA KEGIATAN KE BAGIAN KEUANGAN

Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017

MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN SATKER BLU

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Perpajakan Akhir Tahun 2016

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BOS

Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.

KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAWASLU PROVINSI DAN PANWAS KAB/KOTA

Keterkaitan renkas g2 dengan penyediaan dana

BANTUAN PENYELENGGARAAN UAM

PENYESUAIAN LPJ BOS (REVISI) Oleh : CHAIRONI HIDAYAT, S.Ag., M.M.

MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI

INSPEKTORAT KOTA SURABAYA

Kopertis wilayah vii kementerian riset dan pendidikan tinggi

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN/SPJ

Pelaporan DAN Pertanggungjawaban Keuangan BOP RA Tahun 2018

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.

SOSIALISASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN HIBAH DAMAS PENGEMBANGAN MATA KULIAH BERBASIS IT FK-KMK UGM TAHUN 2019.

By Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA Inspektur III

MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN MELALUI LS. DASAR HUKUM Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana.

PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH.

Transcript presentasi:

PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SATKER BLU KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SATKER BLU UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017

KUITANSI Nilai Kuitansi Nilai Materai KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Kode Prog./Keg./Sub Keg./MAK UNIVERSITAS BRAWIJAYA .............................................................. Jl. Veteran Malang 64145, Telp. 0341-551611, Faks 565420, e-mail : rektorat@ub.ac.id Bukti Kas No. : Tahun Anggaran : 2017 Sudah terima dari : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN FAKULTAS ............................................ UNIVERSITAS BRAWIJAYA Banyaknya uang Untuk Pembayaran Mengetahui/Menyetujui Lunas dibayar Malang, ............. Pejabat Pembuat Komitmen Tanggal : Yang menerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu ...................................... ........................................ ............................................. NIP. ............................... NIP. ................................. Rp. ...................................... Nilai Kuitansi Nilai Materai Nilai kuitansi Rp. 250.000 s.d Rp. 1.000.000 Rp. 3.000 Di atas Rp. 1.000.000 Rp. 6.000

KEABSAHAN KUITANSI Nilai nominal huruf dan angka harus sama Nilai huruf/angka di kuitansi harus benar tidak boleh ditip ex. Uraian untuk pembayaran harus jelas Pengadaan barang dan jasa, rekanan harus Pengusaha kena Pajak (PKP) / mempunyai NPWP Kuitansi pengadaan barang/jasa harus distempel, dan di tanda tangani serta diberi nama yang jelas oleh pihak penyedia / rekanan Kuitansi harus diketik yang jelas Dibelakang kuitansi harus ditulis telah dipungut pajak

KELENGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA Belanja Gaji & Tunjangan (525111) Uang Makan Non PNS, Insentif Remun, Tambahan Gaji Pegawai SPM SPP LPA (Laporan Pengawasan Anggaran) Kuitansi Daftar Penerima honor Bukti Pungut Pajak Belanja Barang (525112) Pengadaan Barang Habis Pakai, Pembelian Konsumsi, Pembelian ATK SPM SPP LPA (Laporan Pengawasan Anggaran) Kuitansi Daftar Hadir E-faktur Bukti Pungut Pajak

LANJUTAN Belanja Barang (525112) Pembelian Konsumsi SPM SPP LPA (Laporan Pengawasan Anggaran) Kuitansi Daftar Hadir, Undangan rapat, nota pembelian E-faktur Bukti Pungut Pajak Pengadaan Barang Habis Pakai dan Pembelian ATK SPM SPP LPA (Laporan Pengawasan Anggaran) Kuitansi BAST, BAPP E-faktur Bukti Pungut Pajak

LANJUTAN Pengadaan Barang dan Modal > 50 juta SPM SPP Kontrak LPA (Laporan Pengawasan Anggaran) Kuitansi BAST, BAPP, BAP E-faktur Bukti Pungut Pajak Perjalanan Dinas SPM SPP Surat Tugas LPA (Laporan Pengawasan Anggaran) Kuitansi Tiket Perjalanan, boarding pass SPPD Bukti penginapan Surat pernyataan belanja riil

LANJUTAN Belanja Barang & Jasa BLU Lainnya (525119) Kegiatan penelitian SPM (Nilai SPM sesuai dengan jumlah yang ditransfer ke Bendahara Penerima) SPP LPA (Laporan Pengawasan Anggaran) Kuitansi Bukti Pungut Pajak

TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA YANG BAIK