Peningkatan Sinergi APIP K/L

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
FASILITAS IMPOR KEGIATAN PANAS BUMI
Advertisements

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SISTEM AUDIT INTERNAL APBN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Kebijakan Perpajakan Dalam Mendukung Pembentukan Kawasan Pelabuhan Dan Perdagangan Bebas disampaikan oleh: Direktorat Jenderal Pajak.
TPS TPP TPB TPB TEMPAT PENIMBUNAN
Penghapusan Sanksi Administrasi Sebagai Akibat: 1
AREA PERUBAHAN PENINGKATAN MATURITAS SPIP
POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA K/L TAHUN 2018
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA DAN KESIAPAN PENYALURAN
INSPEKTORAT WILAYAH VI
Kementerian Keuangan RI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
DASAR-DASAR PERPAJAKAN, KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
INSTITUSI PENGAWASAN INTERN Satuan Pengawasan yang dibentuk untuk terlaksananya pengawasan terhadap satuan tugas unit kerja SPI Badan Pengawas Keuangan.
DITWAS FISKAL DAN INVESTASI
PROGRAM PENGUATAN REFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
KEBIJAKAN PENGANGGARAN TAHUN 2016
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M. Hum
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
PENGERTIAN DAN LINGKUP PEMERIKSAAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang. Organisasi
ajustment/opinion/deal
PERTEMUAN 4 MEMANFAATKAN FASILITAS PERPAJAKAN
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
Saat dan tempat pajak terutang
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
DASAR HUKUM Dasar Hukum Pengertian Tidak Dipungut Bea Masuk
MATERI KULIAH PENGERTIAN RESTITUSI
Jasa Akuntan Publik Jasa Asurans Jasa Non Asurans
TUJUAN PENGAWASAN INTERNAL
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN
Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan
DILINGKUNGAN KEMENDAGRI
INSPEKTORAT III KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Bali, 15 Desember 2017
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH oleh Nisa Putri Bagaswati
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PENGANTAR KEPABEANAN Yusi Riza S.ST Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
PELAKSANAAN PENGAWASAN BPKP DAN ITJEN KEMENRISTEKDIKTI TAHUN 2018
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
LATT-82/D203/2/2017 Tgl 20 JULI 2017 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Audit atas Pengelolaan Dana BOPTN dan BPPTN BH Tahun 2016 DISAJIKAN OLEH BPKP Senin,
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KEBIJAKAN PENGANGGARAN TAHUN 2016
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
EVALUASI PROGRAM PENGUATAN INDUSTRI
PROGRAM KERJA PENGAWASAN BPKP DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Sumitro Direktur PLP Bidang Kesejahteraan Rakyat, Deputi Polhukam dan.
PMK 94/PMK.04/2018 Jakarta, 14 September 2018
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
By Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA Inspektur III
REVIU DAN EVALUASI BERBASIS APLIKASI
Sistem Informasi Perencanaan dan
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENDIKBUD TAHUN 2017
Oleh : Dr. Yusrial Bachtiar, Ak. MM., CA Plt. Inspektur Jenderal
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Kebijakan Pengawasan Atas Tindak Lanjut Temuan BPK Bidang Penelitian
KEBIJAKAN PENERAPAN DAN PENILAIAN PIPK KEMENTERIAN KESEHATAN
This presentation uses a free template provided by FPPT.com ADMINISTRASI PAJAK PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK / SSP.
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
Transcript presentasi:

Peningkatan Sinergi APIP K/L Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Jakarta - 15 Mei 2012

Kebijakan Pengawasan KMK No 130/2011 Fokus pada Kegiatan-kegiatan: Pembangunan dan penguatan fungsi pengendalian intern Pelaksanaan audit kinerja, kepatuhan (compliance), dan audit investigasi pada program dan kegiatan yang berisiko tinggi Pemberian konsultasi untuk efektivitas operasi, governance, dan manajemen risiko; Pelaksanaan reviu penjaminan kualitas LK BA 15, BA 999 dan BUN Peningkatan kapabilitas dan kapasitas sumber daya Itjen

PKPT ITJEN Kep. Ir. No. 687/2011 Berisikan Diktum-diktum: PKPT merupakan acuan kegiatan operasional . Terdiri dari Tema Pengawasan Unggulan yang harus memperioritaskan arahan terkini pimpinan, kondisi current issues, efektivitas hasil, dan efisiensi penggunaan waktu, dana serta SDM. Membentuk Tim Pencapaian TPU sebagai Steering Commitee. Tim bertugas mengoordinasikan, melaksanakan dan bertanggungjawab atas pencapaian tujuan TPU.

Contoh TPU Bid. Perpajakan terdiri antara lain: Efektivitas Pemanfaatan Data/Informasi Hasil Pengolahan Sistem Informasi Untuk Peningkatan Penerimaan Pajak. Monitoring dan Evaluasi Penagihan PPs dan PDBR (PPh Migas), Pembayaran Reimbursement PPN, dan Penghapusan NPWP KKKS yang Melakukan Pengalihan Participating Interest. Compliance Audit atas Pelaksanaan Penyidikan Wajib Pajak. Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak .

Contoh TPU Bid. Bea dan Cukai terdiri antara lain: Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pengawasan Pelayanan Izin Bongkar dan Timbun di Luar Kawasan Pabean Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Impor yang Menggunakan Fasilitas Impor Sementara dan Impor Dengan Penangguhan (Voruitslag) Peningkatan Efektivitas Joint Audit DJP dengan DJBC  Optimalisasi Penerimaan Cukai dari Minuman Mengandung Ethyl Alkohol (MMEA)

Contoh TPU Penerapan SPIP dgn kegiatan antara lain: Penetapan KMK untuk menyisipkan fungsi monitoring controls pada kegiatan tertentu. Membentuk struktur org. Permanen untuk UKI. Menerapkan konsep GRC dalam pelaksanaannya.

Kegiatan Lintas Sektoral Penyetoran Pajak oleh Bendaharawan Pemda Bagi Hasil Migas/SDA Dana Alokasi Khusus Subsidi

Terima Kasih