PROSEDUR DAN MEKANISME PENCALONAN PILKADA 2017

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOSIALISASI PERATURAN KPU NOMOR 8 TAHUN 2012 Oleh : Arief budiman Malang, 10 agustus 2012.
Advertisements

PENCALONAN PADA PEMILUKADA PROVINSI DKI JAKARTA
KONFLIK-KONFLIK PILKADA YANG TERJADI SELAMA INI
Pencalonan Pada Pemilukada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
Oleh Juri Ardiantoro Komisi Pemilihan Umum RI
TAHAPAN PEMILU, Pendaftaran & VERIFIKASI Parpol Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 IDA BUDHIATI, S.H.,
PERADILAN INDONESIA Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si.
LATAR BELAKANG Pada tahun 2015 akan diselenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak di beberapa daerah yaitu 9 provinsi dan 224 kabupaten.
Regulasi Kampanye Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati dan/atau Walikota & Wakil Walikota SUHARDI SOUD, SE.
TIMELINE PENYELENGGARAAN PEMILU 2019
Pikada Serentak Jawa Timur 2018 & Pemilu Legislatif & Presiden 2019
PENYELENGGARAAN PEMILU
Pemutakhiran Data Pemilih dalam
OLEH : AGUS SALAM NASUTION, S.H.I
REKRUTMENT KPPS Oleh KPU Kota Semarang.
PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015 HARIYANTO. S.E.
COKLIT & PEMUTAKHIRAN DATA & DAFTAR PEMILIH Bimtek Mutarlih PPK & PPS
EVALUASI PILKADA 2015: CATATAN TERHADAP PILKADA SERENTAK TRANSISI GELOMBANG PERTAMA MENUJU PILKADA SERENTAK NASIONAL OLEH: HUSNI KAMIL MANIK.
Aston Bogor Hotel & Resort,
Pelatihan Saksi Peserta Pemilukada
KETENTUAN TENTANG POLITIK UANG dalam UU No. 10 Tahun 2016
JADWAL TAHAPAN DAN KEGIATAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK
POTENSI PERMASALAHAN DALAM PEMILIHAN
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI WILAYAH ACEH,
PELAPORAN DANA KAMPANYE
PENCALONAN Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017
Tata Cara Pencalonan pada Pemilu Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU.
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
KODIFIKASI PKPU TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNBUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA.
Tugas dan kewenangan KPU Provinsi dPerwakilan alam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
KEBIJAKAN KPU TENTANG PENDAFTARAN,
PELATIHAN SAKSI TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN.
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILU KEPALA DAERAH Oleh I Gusti Putu Artha.
RAPAT KERJA PENYULUHAN/PEMBEKALAN DAN EVALUASI PERATURAN KPU DAN PRODUK HUKUM TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN.
KESIAPAN KPU KAB. PURWOREJO dalam MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2010 Oleh: KPU Kab Purworejo.
Isi ( Batang Tubuh ) UUU 1945 Apakah Batang Tubuh UUD 1945 itu ?
MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI
PEMILIHAN UMUM KELASA VI SEMESTER 1 PROFIL PETUNJUK KURIKULUM MATERI
ALUR KERJA PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
ALUR KERJA PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH-1
PEMETAAN PERMASALAHAN PENCALONAN PILKADA TAHUN 2017
TAHAPAN PILKADA TAHUN 2018 Diana Ariyanti
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
Kelompok 1 Cahaya Mentari Herdina Budiono Ghanef Rayyan Hanisfy
PERSOALAN HUKUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018
PESERTA PEMILIHAN Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta.
SYARAT-SYARAT MENJADI ANGGOTA MK
DIVISI HUKUM DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU BAWASLU PROVINSI JATENG
Disampaikan oleh kpu KAB. KARANGANYAR
PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU 2014
PENGATURAN TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN.
Mahkamah Konstitusi. Rifqi Ridlo Phahlevy.
SISTEM INFORMASI PERSEORANGAN PESERTA PEMILU
TERKAIT VERIFIKASI PERSEORANGAN PESERTA PEMILU
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Desa Kemloko Kecamatan Nglegok
TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2019
MEKANISME DAN PERSYARATAN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA Oleh : Anggota KPU.
PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN FORMULIR LAPORAN DANA KAMPANYE
Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan.
MATERI KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM RELAWAN DEMOKRASI KPU KABUPATEN CIANJUR KPU Kabupaten Cianjur | Jl. Taifur Yusuf No. 35 Bojongherang Telp./Fax.
Anggota KPU Provinsi Jatim
PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN KPU KABUPATEN BULUNGAN KABUPATEN BULUNGAN
Transcript presentasi:

PROSEDUR DAN MEKANISME PENCALONAN PILKADA 2017 KOMISI PEMILIHAN UMUM

SYARAT PENCALONAN Pasangan Calon Perseorangan: Syarat Minimal Dukungan Pasangan Calon dari partai Politik: Surat Pencalonan Rekomendasi dari DPP Partai Politik; SK kepengurusan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya; Surat Kesepakatan antara Partai/Gabungan Partai dengan Pasangan Calon.

SYARAT CALON WNI Bertakwa kepada Tuhan YME Setia kepada Pancasila, UUD 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan, dan NKRI. Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat Memenuhi usia terendah Mampu secara jasmani dan rohani Tidak sedang dicabut hak Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi. Tidak memiliki tanggungan utang merugikan keuangan negara. Tidak sedang dinyatakan pailit. Memiliki NPWP. Belum pernah menjabat 2 kali masa jabatan yang sama. Berhenti dari jabatannya bagi : PNS, TNI, POLRI, DPR, DPRD, DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, Anggota KPU dan KPUD. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat Walikota. Bukan sebagai Matan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak.

SILON Cek Kegandaan Bakal Paslon Perseorangan Pencetakan Formulir APLIKASI PENCALONAN SILON Pencetakan Formulir Bakal Paslon Partai Politik

Dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan diserahkan : PENYERAHAN DUKUNGAN Dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan diserahkan : 1. softcopy (file asli dan hasil scan, kecuali fotocopy identitas kependudukan 2. hardcopy sebanyak 3 rangkap (satu rangkap asli dan 2 rangkap foto copy

SYARAT MINIMAL DUKUNGAN PASLON PERSEORANGAN Penentuan persentase dukungan pasangan calon peseorangan pada Pemilihan berdasarkan pada jumlah DPT pada pemilihan sebelumnya. Jumlah minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan adalah Persentase sebagaimana di atas dikali dengan jumlah DPT pemilihan sebelumnya. Khusus untuk Aceh penentuan persentase dukungan perseorangan di dasarkan pada jumlah penduduk

PENELITIAN DUKUNGAN PASLON PERSEORANGAN Penelitian Administratif Oleh KPUD saat peneyerahan dukungan Penelitian Dukungan Kegandaan Oleh KPU Daerah menggunakan SILON Penelitian Faktual Dilakukan oleh PPS menanyakan langsung kepada pendukung

PENGGANTIAN PASANGAN CALON Calon berhalangan tetap, dapat dilakukan pada tahap : a. sampai dengan tahap penelitian persyaratan pencalonandan persyaratan calon; b. sebelum penetapan Pasangan Calon; sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya kampanye. Calon Perseorangan : sampai rekapitulasi dukungan di Provinsi atau Kabupaten kota Catatan : Calon Perseorangan mengundurkan diri dapat diganti sampai tahapan sebelum penelitian faktual

DOKUMEN PENDAFTARAN CALON PASLON PERSEORANGAN PASLON DARI PARPOL HARUS ADA & SAH B KWK Perseorangan B1 KWK Perseorangan B2 KWK Perseorangan B KWK Parpol B1 KWK Parpol B2 KWK Parpol B3 KWK Parpol B4 KWK Parpol HARUS ADA & DAPAT DIPERBAIKI Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Setempat : Surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya; Surat keterangan tidak memiliki tanggungan hutang yang merugikan keuangan Negara; surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit. SKCK Surat Sehat Jasmani dan Rohani Surat Bebas Narkoba Surat Tanda Terima LHKPN Surat Keterangan dari Kantor Pajak yaitu : NPWP; Tanda terima penyampaian SPTPP; Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP Daftar Riwayat Hidup

21-23 Sept. 2016 24 Sept. 2016 25 Sept. 2016 27-28 Sept. 2016 21-27 Sept. 2016 23-29 Sept. 2016 30 Sep-1 Okt 2016 29 Sep- 4 Okt 2016 4-5 Okt 2016 29 Sep- 3 Okt 2016 5-11 Okt 2016

SENGKETA PENCALONAN Akibat dari ketidak puasan atas Keputusan KPU Tentang penetapan Pasangan Calon. Penyelesaian sengketa tata usaha negara diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.

MASALAH PENCALONAN YANG BERPOTENSI SENGKETA Dualisme Pengurus Partai Politik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota; Dualisme Pencalonan Pengambilalihan kewenangan pendaftaran oleh DPP Partai Politik;