Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2016 Disampaikan dalam acara Penilaian Tahap II Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2016 Ruang Rapat mancong Hotel Mesra, 16 Maret 2016

1 Pengantar

TUJUAN & SASARAN Tujuan: Mendorong setiap daerah (Prov/Kab/Kota) untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan (RKPD) secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan; Menciptakan insentif bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan bermutu. Sasaran: Tersusunnya metode dan kriteria penilaian dokumen rencana pembangunan; Terlaksananya penilaian dokumen rencana pembangunan; Terpilihnya Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan dokumen rencana pembangunan yang terbaik sesuai kriteria yang telah ditetapkan. TUJUAN & SASARAN

PELAKSANAAN PENILAIAN PANGRIPTA NUSANTARA 2011 – 2016 No TAHUN Dokumen yang Dinilai 1 2011 RPJMD Provinsi 2 2012 RKPD Tahun 2012 Provinsi 3 2013-2015 RKPD Provinsi RKPD Kab/Kota 4 2016 RKPD Tahun 2016 Provinsi RKPD Tahun 2016 Kab/Kota PELAKSANAAN PENILAIAN PANGRIPTA NUSANTARA 2011 – 2016 Catatan: Sejak Tahun 2013, Kedeputian Pengembangan Regional berkoordinasi dengan Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (PEPP) sebagai penyelenggara kegiatan, dimana Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Teknis berasal dari seluruh direktur dan staf dari kedua kedeputian tersebut.

KELUARAN DAN TROFI PENGHARGAAN 2016 JUMLAH TROFI Provinsi terbaik dalam penilaian “Dokumen RKPD 2016 Terbaik” Pangripta Nusantara Terbaik I, II, dan III untuk Provinsi dengan hasil perencanaan terbaik 3 TROFI Tiga Provinsi terbaik dalam “Peningkatan Terbesar” Penghargaan I, II dan III untuk Provinsi dengan peningkatan terbesar dalam hasil penilaian RKPD Tahun 2016 dibandingkan dengan Tahun 2015 Tiga Provinsi terbaik dalam “Inovasi Terbaik” Kategori Inovasi Terbaik I, II, dan III Provinsi Tiga Kab/Kota terbaik dalam penilaian “Dokumen RKPD 2016 Terbaik” Pangripta Nusantara Terbaik I, II, dan III untuk Kab/Kota dengan hasil perencanaan terbaik Tiga Kab/Kota terbaik dalam “Inovasi Terbaik” Kategori Inovasi Terbaik I, II, dan III Kab/Kota TOTAL TROFI 15 TROFI

TIM PENYELENGGARA ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2016 Tim Pengarah Penanggung Jawab (Deputi Bidang Pengembangan Regional) Menteri PPN/Kepala Bappenas (Ketua) Sesmen PPN/Sestama Bappenas Deputi PEPP Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Tim Pelaksana Sekretariat Tim Penghargaan & Acara Tim Penilai Independen (TPI) Tim Penilai Utama (TPU) Tim Penilai Teknis (TPT) TIM PENYELENGGARA ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2016

HAL – HAL BARU DALAM PENILAIAN ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2016 Penambahan Indikator terkait dengan uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, pembangunan pemerataan dan kewilayahan, serta tata kelola dan reformasi birokrasi. Penambahan kriteria INOVASI KEBIJAKAN pada Penilaian Tahap I: (1) penerapan konsep Holistik- tematik, integratif, dan spasial; (2) informasi usulan dan justifikasi penetapan hasil pelaksanaan musrenbang lingkup provinsi. Modifikasi kriteria INOVASI PROSES DAN PROGRAM DAERAH pada Penilaian Tahap II: (1) Inovasi pada proses penyusunan perencanaan; (2) Inovasi program pembangunan inisiasi daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat atau pelayanan publik atau daya saing daerah. Perubahan pada pembobotan Kriteria dan indikator sebagai konsekuensi penambahan/modifikasi pada jumlah kriteria dan indikator (*) Penjelasan lebih lanjut  dijelaskan secara teknis pada sesi penjelasan kriteria dan indikator oleh Ketua Tim Penilai Teknis HAL – HAL BARU DALAM PENILAIAN ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2016

PENETAPAN DOKUMEN YANG DINILAI Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota maupun Peraturan Daerah. Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2016 kepada Pemerintah Provinsi. PENETAPAN DOKUMEN YANG DINILAI

2 Penilaian Kabupaten/Kota

TAHAPAN PENILAIAN RKPD KABUPATEN/KOTA Tim Penilai Provinsi Penilaian Tahap I (Penilaian RKPDK) BOBOT 40% Penilaian Tahap II (Verifikasi/wa-wancara) BOBOT 60% PENETAPAN RKPDK TERBAIK TAHAPAN PENILAIAN RKPD KABUPATEN/KOTA Tim Penilai Pusat Penilaian Tahap III (Penilaian RKPDK) BOBOT 40% Penilaian Tahap IV (Verifikasi/wa-wancara) BOBOT 60% PENETAPAN RKPDK TERBAIK PROVINSI

TAHAPAN DAN KRITERIA PENILAIAN RKPD Kabupaten/Kota 2016 Penilaian Tahap I (Penilai Provinsi: Bobot 40%) terhadap dokumen RKPDK yang menghasilkan Kab/Kota nominasi, dan Penilaian Tahap III (Penilai Pusat: Bobot 40%) Keterkaitan Konsistensi Kelengkapan dan kedalaman Keterukuran Inovasi Kebijakan Penilaian Tahap IV (Penilai Pusat: Bobot 60%) melalui persentasi dan wawancara terhadap Kab/Kota nominasi Keterkaitan Konsistensi Kelengkapan dan kedalaman Keterukuran Inovasi Kebijakan Proses Perencanaan Dari Bawah (bottom-up) Proses Perencanaan Dari Atas (top-down) Proses Perencanaan Teknokratik Proses Perencanaan Politik Inovasi Tampilan dan Materi Presentasi Kemampuan Presentasi dan Penguasaan Materi TAHAPAN DAN KRITERIA PENILAIAN RKPD Kabupaten/Kota 2016 Penilaian Tahap II (Penilai Provinsi: Bobot 60%) terhadap proses perencanaan di Kab/Kota nominasi. Proses Perencanaan Dari Bawah (bottom-up) Proses Perencanaan Dari Atas (top-down) Proses Perencanaan Teknokratik Proses Perencanaan Politik Inovasi Proses & Program Daerah

KRITERIA PENILAIAN TAHAP I DAN TAHAP III PENILAIAN DOKUMEN RKPDK2016 Indikator KETERKAITAN (15%) 1. Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kabupaten/Kota 2016 yang terkait dengan: visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD (5%) 2. Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kabupaten/Kota 2016 yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKP Provinsi 2016 (10%) KONSISTENSI (20%) 3.Terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota2015 dengan isu strategis (5%) 4. Terwujudnya konsistensi antara isu strategis dengan prioritas pembangunan (5%) 5. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten/Kota 2016 dengan pagu anggaran SKPD (5%) 6. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten/Kota 2016 dengan program/kegiatan SKPD (5%) KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN (40%) 7. Tersedianya kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan 2016 (5%) 8. Tersedianya kerangka kebijakan keuangan daerah 2016 (5%) 9. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pertumbuhan ekonomi berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya (5%) 10. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan manusia (5%) 11. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan sektor unggulan (5%) 12. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan (5%) 13. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan berwawasan lingkungan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya (5%) 14. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan tata kelola dan reformasi birokrasi (5%) KETERUKURAN (10%) 15. Tersedianya rumusan sasaran pembangunan daerah, hasil program, dan output kegiatan tahun 2016 dengan indikator kinerja yang terukur (berbasis kinerja) –berdasarkan matrik (5%) 16. Tersedianya prakiraan maju anggaran tahun berikutnya (5%) INOVASI KEBIJAKAN (15%) 17. Tersedianya kebijakan pembangunan yang inovatif yang ditunjukkan oleh penerapan konsep holistik-tematik, integratif, dan spasial dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (10%) 18. Tersedianya informasi usulan dan justifikasi penetapan hasil pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dalam lingkup kabupaten/kota (5%) KRITERIA PENILAIAN TAHAP I DAN TAHAP III PENILAIAN DOKUMEN RKPDK2016

KRITERIA PENILAIAN TAHAP II VERIFIKASI PROSES PENYUSUNAN RKPDK 2016 Parameter Indikator DARI BAWAH (BOTTOM-UP) (25%) 1. Usulan dari Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2016 Persentase usulan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang menjadi kegiatan RKPD Kab/Kota 2016 (12,5%) 2. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2016 Persentase keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang RKPD Kab/Kota 2016 (12,5%) DARI ATAS (TOP-DOWN) (20%) 3. Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Kab/Kota 2016 dan Prioritas Nasional dalam RKP 2016 Tingkat kesesuaian tujuan dan sasaran, dan prioritas pembangunan dalam RKPD Kab/Kota 2016 dengan RKP 2016 (10%) 4. Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD Kab/Kota 2016 dan RKP 2016 Persentase program dan kegiatan RKPD Kab/Kota 2016 yang mendukung RKP 2016 (10%) TEKNOKRATIK (20%) 5. Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2016 Persentase program dan kegiatan RKPD Kab/Kota 2016 yang dilengkapi dengan indikator kinerja (10%) 6. Kapasitas Perencana Daerah dalam Penyiapan RKPD Kab/Kota 2016 Tingkat kapasitas perencana Bappeda Kab/Kota dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2016 (10%) POLITIK (20%) 7. Pertimbangan dan Pendapat DPRD Kab/Kota dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2016 Persentase kesesuaian prioritas program dan kegiatan RKPD Kab/Kota 2016 dengan usulan DPRD Kab/Kota (10%) 8. Konsultasi Publik dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2016 Persentase kesesuaian prioritas program dan kegiatan RKPD Kab/Kota 2016 dengan usulan masyarakat sipil (LSM, PT, dan pelaku usaha) (10%) INOVASI (15%) 9. Inovasi pada proses perencanaan Tingkat kapasitas Perencana Daerah untuk melakukan inovasi pada proses perencanaan melalui pendekatan non-konventional (7,5%) 10. Inovasi program pembangunan daerah Inovasi program pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat atau pelayanan publik atau daya saing daerah (7,5%) KRITERIA PENILAIAN TAHAP II VERIFIKASI PROSES PENYUSUNAN RKPDK 2016

Penjelasan Kriteria Penilaian Provinsi Tahap II

KRITERIA PENILAIAN TAHAP I DAN TAHAP III PENILAIAN DOKUMEN RKPDK2016 Parameter Indikator 1 DARI BAWAH (BOTTOM-UP) (25%) 1. Usulan dari Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2016 2. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2016 1. Persentase usulan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang menjadi kegiatan RKPD Kab/Kota 2016 (12,5%) 2. Persentase keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang RKPD Kab/Kota 2016 (12,5%) 2 DARI ATAS (TOP-DOWN) (20%) KRITERIA PENILAIAN TAHAP I DAN TAHAP III PENILAIAN DOKUMEN RKPDK2016 TEKNOKRATIK (20%) 3 POLITIK (20%) 4 5 INOVASI (15%)

KRITERIA PENILAIAN TAHAP I DAN TAHAP III PENILAIAN DOKUMEN RKPDK2016 INOVASI (15%) 1 2 3 4 5 DARI BAWAH (BOTTOM-UP) (25%) DARI ATAS (TOP-DOWN) (20%) TEKNOKRATIK (20%) POLITIK (20%) 3. Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Kab/Kota 2016 dan Prioritas Nasional dalam RKP 2016 4. Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD Kab/Kota 2016 dan RKP 2016 Indikator 3. Tingkat kesesuaian tujuan dan sasaran, dan prioritas pembangunan dalam RKPD Kab/Kota 2016 dengan RKP 2016 (10%) 4. Persentase program dan kegiatan RKPD Kab/Kota 2016 yang mendukung RKP 2016 (10%) Parameter KRITERIA PENILAIAN TAHAP I DAN TAHAP III PENILAIAN DOKUMEN RKPDK2016

KRITERIA PENILAIAN TAHAP I DAN TAHAP III PENILAIAN DOKUMEN RKPDK2016 DARI BAWAH (BOTTOM-UP) (25%) DARI ATAS (TOP-DOWN) (20%) TEKNOKRATIK (20%) POLITIK (20%) INOVASI (15%) Kriteria Parameter 5. Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2016 6. Kapasitas Perencana Daerah dalam Penyiapan Kab/Kota Provinsi 2016 5. Persentase program dan kegiatan RKPD Kab/Kota 2016 yang dilengkapi dengan indikator kinerja (10%) 6. Tingkat kapasitas perencana Bappeda Kab/Kota dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2016 (10%) Indikator 1 2 KRITERIA PENILAIAN TAHAP I DAN TAHAP III PENILAIAN DOKUMEN RKPDK2016 3 4 5

KRITERIA PENILAIAN TAHAP I DAN TAHAP III PENILAIAN DOKUMEN RKPDK2016 DARI BAWAH (BOTTOM-UP) (25%) DARI ATAS (TOP-DOWN) (20%) TEKNOKRATIK (20%) POLITIK (20%) INOVASI (15%) Kriteria Parameter 7. Pertimbangan dan Pendapat DPRD Kab/Kota dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2016 8. Konsultasi Publik dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2016 1 2 3 4 5 7. Persentase kesesuaian prioritas program dan kegiatan RKPD Kab/Kota 2016 dengan usulan DPRD Kab/Kota (10%) 8. Persentase kesesuaian prioritas program dan kegiatan RKPD Kab/Kota 2016 dengan usulan masyarakat sipil (LSM, PT, dan pelaku usaha) (10%) Indikator KRITERIA PENILAIAN TAHAP I DAN TAHAP III PENILAIAN DOKUMEN RKPDK2016

KRITERIA PENILAIAN TAHAP I DAN TAHAP III PENILAIAN DOKUMEN RKPDK2016 DARI BAWAH (BOTTOM-UP) (25%) DARI ATAS (TOP-DOWN) (20%) TEKNOKRATIK (20%) POLITIK (20%) INOVASI (15%) 9. Inovasi pada proses perencanaan 10. Inovasi program pembangunan daerah 1 2 3 4 5 Indikator 9. Inovasi pada proses perencanaan melalui pendekatan non-konvensional (7,5%) 10. Inovasi program pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat atau pelayanan publik atau daya saing daerah (7,5%) KRITERIA PENILAIAN TAHAP I DAN TAHAP III PENILAIAN DOKUMEN RKPDK2016 Parameter

KRITERIA PENILAIAN TAHAP IV KAB/KOTA PRESENTASI DAN WAWANCARA No. KRITERIA 1 Keterkaitan (5%) 2 Konsistensi (5%) 3 Kelengkapan dan kedalaman (5%) 4 Keterukuran (5%) 5 Inovasi kebijakan (5%) 6 Dari bawah (bottom-up) (5%) 7 Dari atas (top-down) (5%) 8 Teknokratik (5%) 9 Politik (5%) 10 Inovasi proses dan program daerah (5%) 11 Tampilan dan Materi Presentasi (Visualisasi(tabel, gambar, grafik, peta), alur, konsistensi, IT) (25%) 12 Kemampuan Presentasi dan Penguasaan Materi (pengetahuan tentang RPJMN 2016-2019, institutional leadership, bahasa penyampaian, gesture, kualitas argumentasi, waktu ) (25%) KRITERIA PENILAIAN TAHAP IV KAB/KOTA PRESENTASI DAN WAWANCARA

3 Simulasi Penilaian RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2016

CONTOH PENILAIAN TAHAP I RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN/KOTA (1) Parameter Indikator Skala Penilaian Skala Nilai KETERKAITAN (10%) Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kabupaten/Kota yang terkait dengan: visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD (5%) 4 Sangat jelas RKPD Kabupaten/Kota 2016 menyebutkan dan menjabarkan visi, misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten/Kota secara lengkap dan runtut dalam bentuk matrik 3 Jelas RKPD Kabupaten/Kota 2016 menyebutkan visi, misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten/Kota, tapi kurang lengkap dan kurang runtut 1 Kurang jelas RKPD Kabupaten/Kota 2016 menyebutkan visi, misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten/Kota, tapi tidak lengkap dan tidak jelas Tidak jelas RKPD Kabupaten/Kota 2016 tidak berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kab/Kota 2014 yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKPD Provinsi 2016 (10%) RKPD Kabupaten/Kota 2016 menyebutkan dan menjabarkan tujuan, sasaran, dan prioritas RKPD Provinsi 2016 secara lengkap dan runtut dalam bentuk matrik RKPD Kabupaten/Kota 2016 menyebutkan dan menjabarkan tujuan, sasaran, dan prioritas RKPD Kabupaten/Kota 2016 tapi kurang lengkap dan kurang runtut RKPD Kabupaten/Kota 2016 menyebutkan tujuan, sasaran, dan prioritas RKP Kabupaten/Kota 2014, tapi tidak lengkap dan tidak jelas RKPD Kabupaten/Kota 2016 tidak berpedoman pada RKPD Provinsi 2016 Pengisian berdasarkan penilaian masing-masing indikator (4,3,1,0)

PENILAIAN TAHAP I RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN/KOTA (2) PENILAIAN TAHAP I ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2016 KAB/KOTA XXX PROVINSI XXX BERDASARKAN SKALA NILAI No. NAMA PENILAI KETERKAITAN KONSISTENSI KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN KETERUKURAN INOVASI KEBIJAKAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Penilai 1 Penilai 2 Penilai 3   PENILAIAN TAHAP I ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2016 KAB/KOTA XXX PROVINSI XXX BERDASARKAN PEMBOBOTAN No. NAMA PENILAI KETERKAITAN KONSISTENSI KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN KETERUKURAN INOVASI KEBIJAKAN NILAI TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Penilai 1 0,20 0,40 4.00 Penilai 2 0,15 0,30 3.00 Penilai 3 0,05 0,10 1.00   Rata-rata 0,13 0,27 2.67

PENILAIAN TAHAP I RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN/KOTA (3) HASIL PENILAIAN TAHAP I SELURUH RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016 PROVINSI XXX ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2016   No. PROVINSI XXX KETERKAITAN KONSISTENSI KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN KETERUKURAN INOVASI KEBIJAKAN NILAI TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 KAB/KOTA 1 0,20 0,40 0,05 0,10 2,05 KAB/KOTA 2 0,15 3,40 KAB/KOTA 3 0,30 2,70 .. KAB/KOTA n 1,70 3 Kab/Kota Terbaik HASIL PENILAIAN TAHAP I SELURUH RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016 PROVINSI XXX ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2016 BERDASARKAN PEMERINGKATAN   No. PROVINSI XXX KETERKAITAN KONSISTENSI KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN KETERUKURAN INOVASI KEBIJAKAN NILAI TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 KAB/KOTA 2 0,15 0,40 0,20 0,05 3,40 KAB/KOTA 3 0,10 0,30 2,70 KAB/KOTA 1 2,05 .. KAB/KOTA n 1,70 CATATAN: Seluruh Form Penilaian yang diperlukan dalam Penilaian RKPD Kab/Kota oleh Provinsi akan dikirimkan kepada Tim Sekretariat Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2016.

4 Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan APN 2016 (tentatif)

Terima kasih