RAPAT KOORDINASI POKJA KKIP

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA Koordinasi Monitoring – Evaluasi Kementerian Riset dan Teknologi 2012.
Advertisements

RANCANGAN UNDANG-UNDANG Jakarta, Rabu 26 September 2012
Click to edit Master title style Koordinasi Lintas Kementerian Jakarta, 16 Mei 2010 PEMBENTUKAN Kesekretariatan Bersama Program Penyelarasan Pendidikan.
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA Koordinasi Monitoring – Evaluasi Kementerian Riset dan Teknologi 2012.
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
PENYUSUNAN RUU TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN
Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana Operasional Pendataan Pendidikan Islam Drs. Abd. Hakim, M.Ag EMIS.
Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah
DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS
KONSEP GUGUS KENDALI MUTU (GKM) / Quality Control Cyrcle (QCC)
Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L)
Drs. I Gst Made Manuaba, M.Si
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
KEBIJAKAN DAK FISIK 2018 Direktorat Otonomi Derah,
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN daerah (TP4D)
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
PADA SIDANG KETIGA KKIP
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
Latar Belakang Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31,
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Tahun 2017
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
RANGKAIAN KEGIATAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2012
KEPADA TIM POKJA KKIP DAN TIM ASISTENSI KKIP
KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN
PENJELASAN SEKRETARIS KKIP TENTANG AGENDA DAN MEKANISME SIDANG
IMPLEMENTASI SJSN Rapat Pakar tentang Jaminan Sosial dan Landasan Perlindungan Sosial: Belajar dari Pengalaman Regional DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL Jakarta,
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL PADA RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA Jakarta, 2 Desember 2015 BIRO PERENCANAAN.
KEMENTERIAN PERTAHANAN
Outline Presentasi Overview Kegiatan Tahun 2015
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Tanggapan terhadap Rencana Kebijakan KKIP
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
PENJELASAN SEKRETARIS KKIP TENTANG AGENDA DAN MEKANISME SIDANG
KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
LAPORAN PROGRAM KERJA MASTEL TAHUN 2003
KERJA SAMA DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG
Sesi 2 Organisasi, Mekanisme dan Tata Tertib Pengelolaan BOS
KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN
Arah dan Kebijakan AGENDA RISET NASIONAL Lokakarya
KONSEP GUGUS KENDALI MUTU
RANGKAIAN KEGIATAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2012
PEMBAHASAN BAHAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL TA 2017/2018 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Rapat tanggal.
WORKSHOP I Ruang Belajar Masyarakat (Rubelmas/RBM)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
BARANG/JASA PEMERINTAH
PENDEKATAN SISTEM DALAM AKREDITASI PUSKESMAS
Pengembangan SDM Melalui Sistem Sertifikasi Kompetensi
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
LAPORAN KEGIATAN DRD TAHUN 2011
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
Evaluasi dan Rencana Kerja
KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
Pengelolaan Hibah Daerah
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
MONITORING Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, lingkup kementerian/lembaga, dan pemerintah.
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
Transcript presentasi:

RAPAT KOORDINASI POKJA KKIP JAKARTA, 26 JANUARI 2011

DASAR PERPRES NOMOR 42 TAHUN 2010 TANGGAL 17 JUNI 2010 TENTANG KKIP PERMENHAN NOMOR 12 TAHUN 2010 TANGGAL 14 SEPTEMBER 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KKIP KEPMENHAN NOMOR KEP/610/M/VIII/2010 TANGGAL 19 AGUSTUS 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KKIP KEPMENHAN NOMOR KEP/700/M/X/2010 TANGGAL 8 OKTOBER 2010 TENTANG TIM POKJA KKIP KEPMENHAN NOMOR KEP/703/M/X/2010 TANGGAL 8 OKTOBER 2010 TENTANG TIM ASISTENSI KKIP

HASIL SIDANG I KKIP PENYEMPURNAAN GRAND STARTEGY KKIP PENETAPAN TIM POKJA (POKJA 1-5) PENETAPAN TIM ASISTENSI (8 ORANG) PENETAPAN SEKRETARIAT KKIP MONITORING PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI INDUSTRI MELALUI PROGRAM PDN. PENYELESAIAN SECARA KOMPREHENSIF DRAFT NASKAH AKADEMIS (NA) DAN RUU TTG REVITALISASI INDUSTRI STRATEGIS PERTAHANAN DAN KEAMANAN.

ARAHAN WAMENHAN SELAKU SES KKIP: SIDANG KKIP DILAKSANAKAN TIGA BULAN SEKALI. JANUARI TDK DILAKSANAKAN SCR FISIK MELAINKAN SCR ADMINISTRASI DGN MENERBITKAN SURAT DARI KETUA KKIP KPD SEGENAP ANGGOTA KKIP DGN MENGINFORMASIKAN HAL2 YG TELAH DIKERJAKAN OLEH TIM POKJA, UNTUK DIBAHAS PADA SIDANG BULAN FEBRUARI 2011. PERLU DIBANGUN HUB KOMUNIKASI YANG BAIK ANTARA TIM POKJA, TIM ASISTENSI DAN SEKRETARIAT KKIP, A.L. MELIBATKAN TIM ASISTENSI TERKAIT & SET KKIP DALAM SETIAP RAPAT2 POKJA. HAL2 YG DIBAHAS DI POKJA SELAIN YG NORMATIF JG PERLU DIBAHAS/MENJAWAB HAL2 DINAMIS YANG DIANGKAT DALAM AGENDA RAPAT POKJA. SETIAP POKJA AGAR MENENTUKAN TARGET DAN BATAS WAKTU PROGRAM KERJANYA DAN MELAPORKAN HASILNYA SCR RUTIN SHG DPT DIMONITOR PERKEMBANGANNYA DLM PENCAPAIAN SASARAN.

HAL-HAL YANG TELAH DILAKSANAKAN : FINALISASI DRAFT NA DAN RUU TTG REVITALISASI INDUSTRI STRATEGIS PERTAHANAN DAN KEAMANAN. FINALISASI MASTER PLAN INDUSTRI PERTAHANAN MENJADI PERMENHAN NOMOR : PER/24/M/XII/2010 TANGGAL 28 DESEMBER 2010. MENGAWAL IMPLEMENTASI PROGRAM PDN. LAUNCHING KANTOR SEKRETARIAT KKIP DI LANTAI II GD. M SJARIFUDDIN PRAWIRANEGARA (GD. DITJEN RENHAN). MEMAKSIMALKAN KERJA SAMA LUAR NEGERI BAGI INDUSTRI PERTAHANAN GUNA MEMBANGUN ALUTSISTA MELALUI PROGRAM TOT (PESPUR KFX, KAPAL PKR, RUDAL C-705, PANSER CANON).

POKJA BIDANG I-KEBIJAKAN PROGRAM SASARAN MENYEMPURNAKAN GRAND STRATEGY KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN DITETAPKANNYA GRAND STRATEGY KKIP DENGAN KEPUTUSAN KETUA KKIP MENYEMPURNAKAN MASTER PLAN REVITALISASI INDUSTRI PERTAHANAN DITETAPKANNYA MASTER PLAN REVITALISASI INDUSTRI PERTAHANAN DENGAN KEPUTUSAN KETUA KKIP

POKJA BIDANG II-LITBANG DAN PEREKAYASAAN PROGRAM SASARAN PENDATAAN PELAKSANAAN LITBANG DAN PEREKAYASAAN BIDANG HANKAM DISELURUH INSTITUSI PEMERINTAH DAN SWASTA. TERSUSUNNYA PETA LITBANG DAN PEREKAYASAAN BIDANG HANKAM DI INDONESIA PENATAAN SEGMENTASI KEGIATAN LITBANG DAN PEREKAYASAAN BIDANG HANKAM SESUAI DENGAN MASTER PLAN REVITALISASI INDUSTRI PERTAHANAN. TERWUJUDNYA SINKRONISASI KEGIATAN LITBANG DAN PEREKAYASAAN BIDANG HANKAM DENGAN MASTER PLAN REVITALISASI INDUSTRI PERTAHANAN.

POKJA BIDANG III-ALUTSISTA PROGRAM SASARAN MENYIAPKAN DATA AWAL ROAD MAP PRODUK UNGGULAN STRATEGIS INDUSTRI PERTAHANAN DALAM NEGERI SEJALAN DENGAN PROGRAM REVITALISASI INDUSTRI PERTAHANAN TERSUSUNNYA DATA AWAL UNTUK PEMBUATAN ROAD MAP PRODUK UNGGULAN STRATEGIS INDUSTRI PERTAHANAN DALAM NEGERI MENGAWAL KEGIATAN PDN ALUTSISTA SAMPAI DENGAN PRODUK DITERIMA OLEH PENGGUNA DITERIMANYA PRODUK ALUT SISTA PROGRAM PDN OLEH PENGGUNA.

POKJA BIDANG III-ALUTSISTA PROGRAM SASARAN KEBIJAKAN UPAYA (PROGRAM) PERMASALAHAN PENCAPAIAN UPAYA/INDIKATOR TERSUSUNNYA DATA AWAL UNTUK PEMBUATAN ROAD MAP PRODUK UNGGULAN STRATEGIS INDUSTRI PERTAHANAN DALAM NEGERI MENGAWAL KEGIATAN PDN ALUTSISTA SAMPAI DENGAN PRODUK DITERIMA OLEH PENGGUNA DITERIMANYA PRODUK ALUT SISTA PROGRAM PDN OLEH PENGGUNA.

POKJA BIDANG IV-NON ALUTSISTA PROGRAM SASARAN MENYIAPKAN DATA AWAL ROAD MAP PRODUK NON ALUTSISTA TERMASUK BAHAN BAKU UNGGULAN YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PERTAHANAN NEGARA TERSUSUNNYA DATA AWAL UNTUK PEMBUATAN ROAD MAP PRODUK NON ALUTSISTA TERMASUK BAHAN BAKU UNGGULAN YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PERTAHANAN NEGARA MENGAWAL KEGIATAN PDN NON ALUTSISTA SAMPAI DENGAN PRODUK DITERIMA OLEH PENGGUNA DITERIMANYA PRODUK NON ALUT SISTA PROGRAM PDN OLEH PENGGUNA.

POKJA BIDANG V-KERJASAMA PROGRAM SASARAN MENYIAPKAN PROGRAM KERJA SAMA DALAM DAN LUAR NEGERI DALAM RANGKA REVITALISASI/PENINGKATAN KEMAMPUAN INDUSTRI PERTAHANAN TERWUJUDNYA KESIAPAN PROGRAM KERJA SAMA DALAM DAN LUAR NEGERI DALAM RANGKA REVITALISASI/PENINGKATAN KEMAMPUAN INDUSTRI PERTAHANAN MENINGKATKAN PERAN INDUSTRI SWASTA NASIONAL DALAM MENDUKUNG INDUSTRI PERTAHANAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA INDUSTRI SWASTA NASIONAL DENGAN BUMN DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

TUGAS SES POKJA MENGKOORDINIR RAPAT POKJA DAN MENYIAPKAN LAPORAN KETUA POKJA KEPADA KETUA KKIP SECARA PERIODIK DUA MINGGU SEKALI TENTANG HASIL/KEMAJUAN POKJA. MEMBANTU KETUA POKJA DALAM MENYUSUN TIM SUB POKJA YANG KEANGGOTAANYA TERDIRI DARI STAKEHOLDER TERKAIT DISESUAIKAN DENGAN PROGJA YANG DITETAPKAN. MENYUSUN SKALA PRIORITAS PROGRAM KERJANYA A.L. UNTUK LAHIRNYA KEBIJAKAN2 DALAM MENGAWAL ALOKASI ANGGARAN KEMHAN TTG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INDHAN (TA. 2011 = 1,5 T). UNTUK KESERAGAMAN, LAPORAN PERIODIK DISESUAIKAN DENGAN FORMAT YANG TELAH DIBERIKAN OLEH SET KKIP. DALAM RANGKA HEARING DENGAN DPR, YANG DIRENCANAKAN PADA HARI SENIN TGL 7 FEBRUARI 2011, PERLU SEGERA DISIAPKAN BAHAN/MATERINYA A.L. TINDAK LANJUT HASIL SIDANG I KKIP DAN PROGJA KKIP TA. 2011.

Terima Kasih