PROSPEK PEMERINTAHAN HASIL PILKADA 2015

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HASIL STUDI KUALITAS CALON LEGISLATIF DPR-RI PRO LINGKUNGAN HIDUP Walhi Institute and Eksekutif Nasional WALHI.
Advertisements

SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen.
BEM Se-UNS Kawal Pemilu 2014 Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta Kabinet Pertanian Mandiri.
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014 Yollaratma Yanti.
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014 NUR WIJAYANTI
KOALISI MERAH PUTIH VS INDONESIA HEBAT
KOALISI MERAH PUTIH VS KOALISI INDONESIA HEBAT
NAMA : JEPRIS KANDO EKA ARDIYANTO NIM :
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014 Handoko
Berdasarkan hasil quick count atau hitung cepat yang diadakan berbagai lembaga survey, PDI Perjuangan unggul dengan perolehan suara hampir 20 persen,
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
Analisis Hasil Rekapitulasi Sementara Pemilu Legislatif 2014
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
ADITYA SUYATNO / HARIAN KEDAULATAN RAKYAT, TAHUN LXIX NO. 189 EDISI 10 APRIL 2014 ANALISIS REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM 2014.
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014 REZA MONICA ILMU ADMINISTRASI NEGARA B 2013.
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014 TESSA ESCADINHA ILMU ADMINISTRASI NEGARA B.
Analisis Rekapitulasi Perolehan Suara
REFLEKSI PEMILU 2014 DAN PERSIAPAN PILKADA 2015 DI JAWA TENGAH
GILANG AULIA RAKHMAN PENDAHULUANPEMBAHASANKESIMPULAN.
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014 RIZAH MAISYAROH ILMU ADMINISTRASI NEGARA-B.
100 HARI KEPEMIMPINAN JOKOWI JK
DATAPHK PER SEPTEMBER 2105.
E-katalog BUKU KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB
Pilkada serentak: Peluang dan tantangan
PEMANTAUAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RAPERDA BIDANG PLP
LEMBAGA KLIMATOLOGI POLITIK
Pelatihan Investigasi Berbasiskan Open Data
Oleh: Agus Supriyatna Ketua KPU Provinsi Banten
Lanjut….
OLEH AGUS SUPRIYATNA, SH, M.Si KETUA KPU PROVINSI BANTEN
PARTAI POLITIK & PEMILU
PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK
ISU KRUSIAL SISTEM PEMILU DI RUU PENYELENGGARAAN PEMILU
Selamat Datang.
MEMPERKUAT KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
Pengantar Penjaringan Minat dan Desk Verifikasi Dokumen
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
Yang Plus-Plus dan yang Minus-Minus di Revisi UU Pilkada
Peran KPU Dalam Upaya Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
KEANGGOTAAN DAN BASIS DUKUNGAN PARTAI
Catatan Terhadap Hasil Survei Persepsi Publik Tentang RUU Pemilu
VS. VS Koalisi Indonesia Hebat Koalisi Merah Putih VS Koalisi Indonesia Hebat.
SEJARAH PEMILU DI INDONESIA
Koalisi Indonesia Hebat
PEMERINTAHAN YANG BERSIH
AMBANG BATAS PERWAKILAN Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu
100 Hari Jokowi Oleh Vincent Daniel ( )
Eksistensi Parpol dan Perubahan Sistem Pemilu Legislatif Moh. Ikmal, M
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
UU Pemilu & Konsolidasi Sistem Presidensial Indonesia
Penyusun: FREDERICK AFRIDUS RATU
REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
Pemilu di Indonesia Tahun 2004
ELECTORAL FORMULA.
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PILKADA SERENTAK 2018 DI PAPUA
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
KARAKTERISTIK DEMOGRAFI RESPONDEN KATEGORI SAMPEL THI FEBRUARI 2019 DATA BPS DAN KPU (2018) JENIS KELAMIN (%) LAKI-LAKI 50% 50.3% PEREMPUAN 49.7%
PARTISIPASI POLITIK KAUM MUDA DI PEMILU 2019 Jakarta, 19 Februari 2019
HASIL PENGAWASAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019
Transcript presentasi:

PROSPEK PEMERINTAHAN HASIL PILKADA 2015 Oleh. Perkumupulan Untuk Pemilu dan Demokrasi

Sebagian besar dari kita melihat pemilu dari sudut panda proses penyelenggaran semata (teknik pemberian suara dan konversi suara menjadi kursi) tanpa melihat hasil pemilu (pemerintahan yang terbentuk dan kebijakan publik yang dihasilkan). Sebagian besar dari kita juga melihat korupsi yang melibatkan kepala daerah dari sudut pandang behavioralis atau perilaku pejabat publik, tanpa melihat pemerintahan hasil pemilu yang terbentuk. Sudut pandang institusionalis melihat latar belakang korupsi dipengaruhi oleh seperangkat sistem/situasi yang memaksa hadirnya korupsi. Tingginya fragmantasi politik dan minoritasnya koalisi partai politik pendukung kepala daerah terpilih menjadi faktor pendukung hadirnya ketidak-efektifan pemerintahan yang menyulitkan pengambilan keputusan dan berujung pada kebijakan publik berbasiskan transaksi. Rumusan masalah: berusaha untuk menelaah lebih jauh bagaiamana prospek pemerintahan daerah hasil pilkada serentak 2015 ditengah tingginya fragmantasi politik di parlemen dengan mengkomparsikan indeks ENPP dengan koalisi partai politik pengusung kepala daerah ? Latar belakang

Penelitian ini dibagi kedalam tiga lokus daerah pilkada: Tujuh Provinsi yang menyelenggarakan pilkada. 27 daerah kabupaten/kota yang dimenangkan oleh incumbent. Daerah pilkada yang dimenangkan oleh calon kepala daerah perempuan. Indeks effective number party in parliament (Indeks ENPP) menjadi tools utama untuk mengukur tingkat fragmantasi politik di DPRD. Laakso dan Taagepera (Laakso & Taagepera , 1979) rumus indeks ENPP dengan logika semakin tinggi indeks ENPP semakin terfragmantasi : n n ENPP= 1 / (∑ S i) = 1 / (S1 + S2 + S3 + S4 + ........ Sn) F = 1 - ∑ (S i)2 = 1 – 1/ENPP i=1 i=1 Fokus dan lokus kajian Jumlah Partai Tingkat Jarak Ideologis Rendah Tinggi 3 – 5 Multipartai Moderat Multipartai terbatas namun terpolarisasi >5 Multipartai Ekstrim Multipartai Terpolarisasi (Satori 1976 :124 – 126, 288 – 289 dalam Ambardi 2009: 11)

Indeks ENPP DPRD Provinsi (sumber diolah dari jumlah kursi DPRD Provinsi dan rumus indeks ENPP)

Kepala Daerah Terpilih Presentase Kursi Koalisi Nama Daerah Kepala Daerah Terpilih Partai Koalisi Jumlah Kursi DPRD Jumlah Kursi Koalisi Presentase Kursi Koalisi Provinsi Bengkulu Ridwan Mukti & Rohidin Mersyah Nasdem, PKPI, Hanura, PKB 45 10 22% Provinsi Sumatera Barat Irawan Prayitno & Nasrul Abit PKS, Gerindra 65 15 23% Provinsi Jambi Zumi Zola & Fachrori Umar Nasdem, PKB, PAN 55 14 25% Provinsi Sulawesi Tengah Longki Djanggola & Sudarto Gerindra, PAN, PKB, PBB 13 29% Provinsi Kepulauan Riau M Sani & Nurdin Basirun Demokrat, Nasdem, PKB, Gerindra, PPP 17 38% Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirin Noor & Rudy Resnawan PDIP, Gerindra, PKS, PAN, Hanura 22 40% Provinsi Sulawesi Utara Olly Dondakambey & Steven O.E PDIP Koalisi minoritas (sumber diolah dari perolehan kursi partai DPRD kabupaten/kota hasil pemilu legislatif 2014, dan www.infopilkada.kpu.go.id www.pilkada2015.kpu.go.id)

Koalisi pemerintahan terputus Koalisi Pemerintahan Pusat Koalisi Pemerintahan Provinsi Partai Koalisi Keterangan Konkuren Koalisi Pemerintahan Jokowi-JK KIH Koalisi Oposisi KMP Provinsi PDIP Nasdem PKB Hanura PKPI PAN PPP Gerindra Golkar PKS Demokrat Provinsi Bengkulu Nasdem, PKPI, Hanura, PKB Tidak konkruen Provinsi Sumatera Barat PKS, Gerindra Konkruen dengan oposisi Provinsi Jambi Nasdem, PKB, PAN Konkuren dengan pemerintah pusat Provinsi Sulawesi Tengah Gerindra, PAN, PKB, PBB Provinsi Kepulauan Riau Demokrat, Nasdem, PKB, Gerindra, PPP Provinsi Kalimantan Selatan PDIP, Gerindra, PKS, PAN, Hanura Provinsi Sulawesi Utara Konkruen dengan pemerintah pusat Koalisi pemerintahan terputus

Indeks ENPP daerah incumbent

Koalisi pendukung pemerintahan incumbent

Indeks ENPP & peta koalisi kepala daerah perempuan terpilih No Nama Daerah ENPP Persentase Kursi 1 HJ. INDAH DHAMAYANTI PUTRI KAB. BIMA 9.9 31% 2 SITI U SURUWAKY KAB. SERAM BAGIAN TIMUR 9.6 48% 3 Hj. RATU TATU CHASANAH, SE, M. Ak KAB. SERANG 9.4 58% 4 HJ. IRNA NARULITA, SE., MM. KAB. PANDEGLANG 9.1 52% 5 Dr. CELLICA NURRACHADIANA KAB. KARAWANG 8.5 22% 6 Dr. Hj. FAIDA, MMR KAB. JEMBER 8.2 34% 7 HJ. INDAH PUTRI INDRIANI, S.IP, M.SI KAB. LUWU UTARA 8.1 40% 8 Dr. MIRNA ANNISA, M.Si KAB. KENDAL 9 HJ.AIRIN RACHMI DIANY,SH.,MH KOTA TANGERANG SELATAN 44% 10 Dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp. OG KOTA BONTANG 7.9 11 SRI SUMARNI, SH, MM KAB. GROBOGAN 7.7 12 Chusnunia Chalim KAB. LAMPUNG TIMUR 7.6 24% 13 DR (H.C) IR. Tri Rismaharini, MT KOTA SURABAYA 7.1 26% 14 Hj. Asmin Laura Hafid, SE, MM KAB. NUNUKAN 15 Hj. Badingah,S.Sos KAB. GUNUNG KIDUL 6.8 68% 16 HARYANTI KAB. KEDIRI 64% 17 VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN KAB. MINAHASA UTARA 6.7 30% 18 Dr. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI KAB. SRAGEN 6.4 19 Hj. SRI HARTINI, SE KAB. KLATEN 5.6 36% 20 I Gusti Ayu Mas Sumantri, S.Sos, M.Ap KAB. KARANGASEM 5.1 20% 21 HJ. ANNA SOPHANAH KAB. INDRAMAYU 4.8 22 CHRISTIANY EUGINIA PARUNTU KAB. MINAHASA SELATAN 4.7 23 Rita Widyasari, S. Sos., MM., Ph. D KAB. KUTAI KARTANEGARA 4.2 24 Ni Putu Eka Wiryastuti, S.Sos KAB. TABANAN 2.9 55% Indeks ENPP & peta koalisi kepala daerah perempuan terpilih

Indeks ENPP & peta koalisi wakil kepala daerah perempuan terpilih No NAMA DAERAH ENPP PRESENTASE KURSI 1 NETI HERAWATI, S.Sos KAB. KEPAHIANG 10.6 32% 2 Drh. MARIA GEONG, Ph.D KAB. MANGGARAI BARAT 10.2 33% 3 Hj. Yulis Suti Sutri KAB. KAUR 9.3 20% 4 Hj. Andi Merya Nur, S.IP KAB. KOLAKA TIMUR 9.2 31% 5 Hj. Hairiah, S.H., M.H. KAB. SAMBAS 36% 6 Hj. SOFIA JOESOEF, S.H KAB. BATANGHARI 8.8 23% 7 Hj. Suwarti, S.IP KAB. MUSI RAWAS 49% 8 PAULINA, S.E., M.Si KAB. SIGI 9 YULI HASTUTI, SH KAB. PURWOREJO 7.9 10 Sri Muslimatun, M. Kes KAB. SLEMAN 7.2 42% 11 Dra. Hj. Ngesti Yuni Suprapti KAB. NATUNA 7.1 25% 12 DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.ECON KAB. PURBALINGGA 60% 13 Cory Sri Waty Sebayang KAB. KARO 14 Dra. Hj. Tuty Hamid KAB. BANGGAI LAUT 6.8 37% 15 Dra. Hj. KARTIKA HIDAYATI, MM., MHP KAB. LAMONGAN 92% 16 Dra. WINDARTI AGUSTINA KOTA MAGELANG 6.4 17 Ir. Hj. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU KOTA SEMARANG 6.1 18 Ir. Hj. ARINI HARIMURTI KAB. PEKALONGAN 5.7 27% 19 Hj. SRI MULYANI KAB. KLATEN 5.6 34% 20 Ilmiati Daud, SE, M.Si KAB. WAKATOBI 4.6 48% 21 SYERLY ADELYN SOMPOTAN KOTA TOMOHON 4.3 22 Erlina, SP, MH KAB. PESISIR BARAT NA Indeks ENPP & peta koalisi wakil kepala daerah perempuan terpilih

Sebagian besar daerah yang melangsungkan pilkada serentak 2015 memiliki indeks ENPP rata-rata lebih dari 7 atau terdapat 7 partai politik di DPRD yang relevan untuk mengambil keputusan dan cenderung terfragmantasi. Bangunan koalisi partai politik pengusung kepala daerah tidak memikirkan indeks ENPP yang terbukti dengan sebagian besar kepala daerah terpilih didukung oleh minoritas kursi di DPRD. Secara teoritik ada dua kemungkinan yang terjadi ditengah kondisi demikian: Konflik legislatif dan eksekutif yang berujung pada deadlock pengambilan keputusan. Munculnya kebijakan publik berbasiskan pada transaksi antara eksekutif dan legislatif yang berujung korupsi. Pemilu konkuren serentak nasional (pemilu presiden, DPR, DPD) serentak lokal (pemilu kepala daerah, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) menjadi solusi untuk mencapai mayortas dukungan parlemen terhadap pemerintahan eksekutif terpilih. Kesmipulan