REVIEW BANK OLEH : RITA SUSILOWATI.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
LANGKAH LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2012
Advertisements

KPPN Lhokseumawe November 2012
Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
Dokumen Sumber : SP2D yang diterbitkan Seksi Perbendaharaan
Pembukuan & LPJ Bendahara
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG
Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara Pada Bank/Pos Persepsi Tanjungbalai, 24 Oktober 2013.
PENYERAHAN DIPA TA 2012 Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara KPPN Tebing Tinggi.
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENERIMAAN NEGARA Tanjungbalai, Nopember 2012
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
PETUNJUK TEKNIS KOMPENSASI PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA PADA KPPN
SOSIALISASI PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-30/PB/2014
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2014
Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014
LAYANAN SEKSI BANK KPPN MALANG Malang, 23 Oktober 2014 INTEGRITAS
PELAPORAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU PARTAI POLITIK 2014
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satker BLU
LATAR BELAKANG Kewajiban penatausahaan dan Penyusunan LPJ oleh setiap Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran (PMK 73/pmk.05/2008) LPJ wajib disampaikan secara.
PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DASAR HUKUM I. Nomor : 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara /Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. II. Nomor : 05/PMK.05/2010 tentang.
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
II.D. PROSEDUR PEMBAYARAN
Perbandingan Rekonsiliasi antara SAI dengan SPAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kementerian Keuangan RI
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
PANDUAN SATKER DALAM MENGHADAPI ROLLOUT SPAN
KPPN MALANG Perdirjen No.PER-39/PB/2016 Tentang Perubahan
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH, PENYELESAIAN PEKERJAAN SERTA PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016.
Kementerian Keuangan RI
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Riwayat Jabatan :
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2015
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
OLEH : RADEN SUHARTIYANA
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017
PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU Dasar Hukum : PER DIRJEN NOMOR 32/PJ/2010.
PEMUNGUT PPN Niken Nindya H, SE., MSA., CA..
Keterkaitan renkas g2 dengan penyediaan dana
Perbendaharaan Negara
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2014
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-30/PB/2014
karena waktu anda bagi negara sungguh berharga
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
karena waktu anda bagi negara sungguh berharga
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK
Laporan Kegiatan Magang Mahasiswa Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah LISPI APILIANI A
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Rencana Penarikan Dana Harian Tingkat Satker
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,
Direktorat Pelaksanaan Anggaran 26 Februari 2019
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Pekalongan, 25 s.d 27 September 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK
Direktorat Pelaksanaan Anggaran 27 Juni 2019
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA AKHIR TAHUN 2019
Transcript presentasi:

REVIEW BANK OLEH : RITA SUSILOWATI

KETERLAMBATAN LIMPAH KETERLAMBATAN PELIMPAHAN PENERIMAAN OLEH BANK PENERIMAAN DIBUKUKAN SEBAGAI PENERIMAAN HARI BERIKUTNYA TERDAPAT SANKSI DENDA KETERLAMBATAN SEBESAR 1‰

KETERLAMBATAN LIMPAH BANK/POS PERSEPSI TIDAK TERLAMBAT LIMPAH BI MENERIMA PELIMPAHAN PADA HARI BERIKUTNYA PELIMPAHAN TETAP DIANGGAP TERLAMBAT BANK PERSEPSI MENDAPAT TEGURAN

KETERLAMBATAN LIMPAH OLEH BANK LAIN BANK/POS PERSEPSI A MELIMPAHKAN KEPADA PARTNER BANK PARTNER TERLAMBAT LIMPAH PELIMPAHAN TETAP DIANGGAP TERLAMBAT BANK/POS PERSEPSI A MENDAPAT TEGURAN

DANA TERTARIK KEMBALI DANA BOI TERTARIK KEMBALI OLEH PUSAT SP2D TIDAK DAPAT DIEKSEKUSI HARI BERSANGKUTAN SATKER PROTES TIDAK MENDAPATKAN DANA TEPAT WAKTU BANK PERSEPSI MENDAPAT TEGURAN

RETUR SATKER MENGAJUKAN SPM KE KPPN SP2D TERBIT TANPA ADA RETUR BANK BERSANGKUTAN MEMBUBUHKAN PARAF VALIDASI DAN NAMA JELAS VALIDATOR SATKER MENGAJUKAN SPM KE KPPN SP2D TERBIT TANPA ADA RETUR SATKER MELAKUKAN VALIDASI ATAS LAMPIRAN REKENING SPM VALID SATKER MENGURUS PERBAIKAN/ PENGAKTIFAN REKENING INVALID

PELIMPAHAN PBB BANK PERSEPSI PBB AGAR MELIMPAHKAN PENERIMAAN PBB KE BO III SETIAP HARI TANGGAL 19-31 DESEMBER 2014 PALING LAMBAT PUKUL 16.30 WIB BO III PBB AGAR MELIMPAHKAN PENERIMAAN PBB PALING LAMBAT TANGGAL 29 DESEMBER 2014 UNTUK PENERIMAAN TANGGAL 19-29 DESEMBER 2014 DAN SETIAP HARI UNTUK PENERIMAAN TANGGAL 30&31 DESEMBER 2014

KURANG INPUT PADA SSBP ADANYA KURANG INPUT UNTUK DATA BEBERAPA SSBP PADA KODE BA/ES DAN KODE SATKER.

SCREENSHOT DATA DARI ADK BANK PERSEPSI

SCREENSHOT DATA ADK DARI BANK PERSEPSI

PEMBERITAHUAN NIHIL BANK PERSEPSI YANG TIDAK TERDAPAT PENERIMAAN NEGARA PADA HARI BERSANGKUTAN TETAP HARUS MENYAMPAIKAN LHP NIHIL KE KPPN.

MAINTENANCE SYSTEM BANK/POS HENDAKNYA MELAKUKAN MAINTENANCE PADA SISTEMNYA SEHINGGA SIAP MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2014. APABILA TERJADI KERUSAKAN, OFFLINE, DOWN, DAN SEBAGAINYA DIHARAPKAN SEGERA MELAPOR KE KPPN.

DIPA 2015

DIPA 2015 Jumlah DIPA 2015 di provinsi Sumatera Selatan adalah 644 DIPA, dengan total alokasi dana sebesar Rp 9,88 T. Jumlah DIPA 2015 untuk satker di wilayah pembayaran KPPN Lubuk Linggau adalah 53 DIPA, dengan total alokasi dana sebesar Rp 317,4 M DIPA Dana Transfer Daerah dan Dana Desa untuk provinsi Sumatera Selatan adalah Rp 24,4 T. Alokasi untuk Kota Lubuk Linggau Rp 752,7 M, Kabupaten Musi Rawas Rp 936 M, Kabupaten Muratara Rp 546,2 M.

PEMBAGIAN PAGU DIPA PER JENIS BELANJA 154.920.399.000 76.234.415.000 55.740.686.000 30.566.150.000 51 52 53 57

PEMBAGIAN PAGU DIPA PER WILAYAH

PEMBAGIAN PAGU PER JENIS KEWENANGAN

Bendahara Pengeluaran REKENING BENDAHARA Masih terdapat rekening bendaharawan pemerintah yang mendapatkan bunga bank. Rekening dengan Qualitate Qua (QQ) nantinya tidak akan terbaca oleh sistem SPAN Rekening untuk bendaharawan pemerintah yang digunakan untuk menampung dana APBN wajib menggunakan “Bendahara Pengeluaran” di awal nama rekening Bendaharawan Pemerintah yang akan membuka rekening wajib membawa surat persetujuan pembukaan rekening dari KPPN X X QQ Bendahara Pengeluaran KPPN

TERIMAKASIH