Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik Moh. Bregas Ismulah Dyah purwaningsih Benny ramadlan

Pengukuran Pelayanan Publik Latar Belakang Penyelenggaraan pelayanan publik pemenuhan kebutuhan pelayanan meningkatkan kesejahteraan masyarakat harapan masyarakat

Konsep pengukuran kinerja (performance measurement) Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi publik Konsep Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. Evaluasi kinerja penilaian kemajuan organisasi feedback meningkatkan kualitas pengambilan keputusan akuntabilitas

Standar Pelayanan Minimal Mutu pelayanan Instansi Kesejahteraan Dasar Hukum SPM : - Ketentuan SPM diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/757/OTDA Tahun 2002, - PP nomor 65 Tahun 2005

Tolak Ukur Kualitas Pelayanan Tangible (Terjamah) Realiable (Handal) Courtesy (ramah) Competence (kompeten) Responsiveness (tanggap) Security (keamanan) Access (Akses) Communication (Komunikasi) Understanding the customer Credibility (kepercayaan)

Contoh kasus pengukuran kinerja pelayanan publik Pengukuran kinerja pelayanan di rumah sakit penembahan senopati Bantul Indikator pelayanan yang di bahas : Pencapaian kinerja standar pelayanan minimal pada tahun 2015

Pencapaian Nilai Standart Pelayanan Minimal yaitu indikator kualitas pelayanan minimal sesuai Peraturan Bupati No. 87 tahun 2008, di mana indikator ini dapat memberi gambaran mutu pelayanan Rumah Sakit.

Target yang ditetapkan 100 % Target yang ditetapkan 100 %. Selama 4 tahun (2012 – 2015) pencapaian SPM 79,12 % (2012), 76,9 % (2013) , 74,2 % (2014) ,Penurunan angka capaian SPM antara lain disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana sedangkan jumlah dokter dan jenis pelayanan bertambah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berlaku 1 Januari 2014, waktu tunggu pemeriksaan yang cukup lama yang berpengaruh pada kepuasan pasien. Akan tetapi di tahun 2015 ini ada kenaikan sebesar 76,1%

Grafik 7 Pencapaian Standart Pelayanan Minimal RSUD Panembahan Senopati Tahun 2013 – 2015

Kesimpulan Pelayanan yang baik adalah hak yang harus di dapatkan oleh masyrakat, oleh karna itu penerapan standar pelayanan minimal harus di terapkan pada pelayanan publik dan pengukuran kinerja pada pelayanan publik sangat tepat untuk di laksanakan agar masyrakat dapat meraksakan standar pelayanan yang sesuai harapan.