IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOSIALISASI PENYUSUNAN LKPJAMJ BUPATI MAGETAN
Advertisements

SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
ARAH KEBIJAKAN DAN PEMANFAATAN DAK BIDANG LH 2012.
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
MENUJU KAB BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI SOSIAL RI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) RSUD “NGUDI WALUYO” WLINGI dr. A. LOEQKIJANA AGRAWATI, MARS Direktur RSUD “Ngudi.
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
Strategi Pembangunan Manajemen Kinerja Pemerintah Kabupaten
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
Analisis sinergisitas Visi-Misi dan Isu strategis Pembangunan Daerah
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
Logical Framework Penyusunan RPJMD
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
KASI GIZI, PROMOSI DAN PM DINAS KESEHATAN KABUPATEN PRINGSEWU
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
LAPORAN MENTERI SOSIAL RI SIDANG KABINET PARIPURNA
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
DATABASE PENERIMA BANTUAN STIMULAN BERBASIS APLIKASI OLEH: MUHAMMAD HALIM KASI PENDAMPING BANTUAN STIMULAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN.
PENGARUS UTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN AMPL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Sesuai pepres no.29 tahun 2014.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
KASUBAG PROGRAM : FAHWRUN BASYREWAN, ST. TUGAS POKOK MASALAH TARGET RPJMD DALAM 5 TAHUN 1.Menurunnya Indeks Resiko Bencana Secara Nasional dari tinggi.
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
PENGELOLAAN KEUANGAN KELOMPOK TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Menuju Laporan Kinerja yang Akuntabel
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
Disampaikan pada rapat Pra-rakerkesda 26 Maret 2018
Sistematika laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2018
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
Penyusunan Pelaporan Kinerja
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
Transcript presentasi:

IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017

KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN BLITAR 2016 – 2021 DENGAN RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 - 2021 RPJMD TAHUN 2016 – 2021 VISI : MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING MISI 1 : MENINGKATKAN TARAF KEHIDUPAN MASYARAKAT MELALUI AKSELERASI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN, OPTIMALISASI DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN YANG TEPAT SASARAN TUJUAN 1 : MENINGKATKAN DERAJAT EKONOMI MASYARAKAT SASARAN 1 : MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN RENSTRA TAHUN 2016 - 20219 TUJUAN 1 : Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) TUJUAN 1 SASARAN 1 : Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS ) 2 Meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) DINAS DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 – 2021 PROGRAM KEGIATAN Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial 4 Kegiatan Sasaran 1 Meningkatnya Kesejahteraan PMKS TUJUAN 1 Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Rehabilitasi dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 6 Kegiatan Sasaran 2 Meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 8 Kegiatan

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) DINAS DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 - 2021 (lanjutan) PROGRAM KEGIATAN Bantuan dan Perlindungan Sosial 7 Kegiatan Sasaran 1 Meningkatnya Kesejahteraan PMKS Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 7 Kegiatan TUJUAN 1 Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin 5 Kegiatan Sasaran 2 Meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial 7 Kegiatan 4

Cascading Kinerja Pemerintah Daerah Kepala Daerah Sasaran : MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan PMKS Indikator Kinerja : % PMKS Penerima Bantuan Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebuth,dasarnya dan kemampuan fungsi sosialnya Kepala Dinas Sosial (Eselon 2) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial (Eselon 3) Program : Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin Indikator Kinerja : % PMKS penerima bantuan program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin Kegiatan : Pembinaan dan Penyuluhan masyarakat peneima bantuan stimulan Indikator Kinerja : Jumlah Keluarga Fakir Miskin calon penerima bantuan stimulan yang diberi penyuluhan tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial Kepala Seksi (Eselon 4)

IKU Jumlah perencanaan, penganggaran kinerja KINERJA UTAMA (TUJUAN/ SASARAN) INDIKATOR KINERJA RUMUSAN OPERSIONAL PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA Menurunnya Angka Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) % Perencanaan, penganggaran kinerja dan keuangan tepat waktu Jumlah perencanaan, penganggaran kinerja dan keuangan yang diperlukan x 100 % dan keuangan yang disusun tepat waktu DINAS SOSIAL Laporan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan % PMKS yang ditangani Jumlah PMK yang ditangani Jumlah PMKS sasaran penaganan % PMKS yang diberi bantuan Jumlah PMKS yang diberi bantuan Jumlah PMKS sasaran penerima bantuan % PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan Sosial Jumlah PSKS yang berpartisipasi Dalam program kesejahteraan sosial Jumlah PSKS yang dibakukan oleh permensos

Integrasi indikator Kinerja dalam RKA   RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR RKA SKPD 2.2.1 Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial Organisasi Dinas Sosial Program Bantuan dan Perlindungan Sosial Kegiatan Pemulihan dan perlindungan eks korban bencana Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 - 31 Desember 2018 Lokasi Kegiatan Kabupaten Blitar Sumber Dana APBD Jumlah Thn 2018 Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program PMKS yang diberi bantuan 100 % Masukan Jumlah Dana Rp. Keluaran Jumlah korban bencana sosial yang diberi bantuan 500 orang Hasil Tersalurnya bantuan kepada korban bencana alam dan sosial Kelompok Sasaran Kegiatan Indikator Program Indikator Kegiatan (Keluaran /Output) Indikator (Sasaran /Hasil)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Eselon (II)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Eselon (III)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Eselon (IV)

12 kegiatan yg disosialisasikan (100%) RENCANA KERJA TAHUN 2016 Sasaran Indikator Program / kegiatan TARGET PMKS Sasaran 1 PMKS Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masalah Kesejahteraan Sosial Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS Meningkatnya jumlah bantuan untuk PMKS 1.586 orang (100%) 940 orang (100%) TARGET PSKS Meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sasaran 2 PSKS Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial 12 kegiatan yg disosialisasikan (100%)

Terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkatnya Kesejahteraan PMKS RENCANA KERJA TAHUN 2017 Sasaran Indikator Program / kegiatan TARGET PMKS Sasaran 1 PMKS Bantuan & Perlindungan Sosial Pelayanan & Rehabilitasi Sosial Peningkatan Pelayanan & Pemberdayaan Fakir Miskin 100 % Terpenuhi kebutuhan dasar dan meningkatnya Kesejahteraan PMKS 100% 100% TARGET PSKS Meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sasaran 2 PSKS Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial 100%

CAPAIAN KINERJA & ANGGARAN

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 SASARAN 1 Meningkatnya Kesejahteraan PMKS Indikator Target Realisasi % Capaian Meningkatnya Kesejahteraan PMKS PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.586 2.820 177,8 % REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL 940 2.549 271,1% UPAYA PENCAPAIAN KINERJA : Penguatan peran pendamping dan pilar sosial di lapangan Peningkatan koordinasi dengan daerah Kab/Kota dalam mpenyeenggaraan kesejahteraan sosial Peningkatan dan penguatan komitmen penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahtraan sosial Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan klien KENDALA / PERMASALAHAN YANG DIHADAPI : SDM Pendamping perlu ditingkatkan Keterbatasan prasarana dan sarana pelayanan klien sehingga belum memungkinkan menaikan target pelayanan PMKS

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 SASARAN 2 12 kgt 16 kgt 133,3% Sasaran Indikator Target Realisasi % Capaian Meningkatkan partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan social Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial 12 kgt 16 kgt 133,3% UPAYA PENCAPAIAN KINERJA : Peningkatan dan penguatan komitmen penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahtraan sosial Penguatan komitmen PSKS / pilar sosial di daerah Peningkatan koordinasi dengan daerah Kab/Kota dalam pembinaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial KENDALA : SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang masih perlu ditingkatkan khususnya penguasaan bidang pekerjaan sosial Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan yang mendukung Dukungan Pemerintah Kab/Kota yang masih perlu ditingkatkan

CAPAIAN ANGGARAN TAHUN 2016 SASARAN 1 Sasaran Indikator Alokasi Realisasi % Capaian Meningkatnya Kesejahteraan PMKS PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 334.400.000 326.957.518 98 % REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL 2.138.385.600 1.640.323.000 77 % SASARAN 2 Sasaran Indikator Alokasi Realisasi % Capaian Meningkatkan partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan social Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial 1.752.738.650 1.640.324.100 94 %

Efisien = (Capaian Kinerja – Penyerapan anggaran) Jika Capaian Kinerja lebih tinggi dari pada Penyerapan anggaran (Capaian Kinerja – Penyerapan anggaran) MISI 1 : STRATEGI 1 Sasaran Indikator Capaian Kinerja Penyerapan Anggaran Tingkat Efisiensi Meningkatnya Kesejahteraan PMKS PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 100 98 % 2 % REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL 77 % 23 % Efisien Efisien MISI 1 : STRATEGI 2 Sasaran Indikator Capaian Kinerja Penyerapan Anggaran Tingkat Efisiensi Meningkatkan partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan social Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial 100 94 % 6 %

LANGKAH-LANGKAH OPTIMALISASI PENERAPAN SAKIP Langkah Memperkuat Komitmen Pimpinan 1 Langkah Menerapkan Pengendalian SAKIP secara periodik Langkah Penguatan Soliditas Tim Pengendali SAKIP Dinsos PENGUATAN MANAJEMEN KINERJA PEMERINTAH 4 2 Langkah Penguatan Kapasitas dan Kesungguhan Pejabat Pengawas dan Pelaksana 3

MANFAAT PENERAPAN SAKIP Dapat digunakan sebagai alat evaluasi lembaga Untuk melihat / menilai hasil kinerja Untuk menyusun bahan masukan penyempurnaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Meningkatkan komitmen penyelenggara program kesejahteraan sosial Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kesejahteraan sosial Dapat memperjelas tujuan dan sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial

PENGHARGAAN YANG DITERIMA TAHUN 2016 Penghargaan Pemecahan Rekor Muri tentang Senam Lansia, makan lempok dan nasi pecel sebanyak 15.000 peserta Tahun 2016

PMKS LEBIH SEJAHTERA, PSKS LEBIH TERIMA KASIH PMKS LEBIH SEJAHTERA, PSKS LEBIH KUAT DAN BERDAYA