PROGRAM BADAN P2SDM DALAM PEMBANGUNAN LHK DI EKOREGION PAPUA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENUNDAAN SEMENTARA PENERIMAAN CPNS
Advertisements

PENGEMBANGAN LKM-A PADA GAPOKTAN PENERIMA DANA BLM-PUAP
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEJIK
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PENGAMANAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN TAHUN 2011
(KONSEPSI DAN IMPLEMENTASINYA)
Perencanaan Pelaksanaan Diklat Pasca UKG
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
KANTOR PERWAKILAN DAERAH DIY 2017
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
PEDOMAN UMUM DAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS TA 2011
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
ISU-ISU PRIORITAS DI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH HASIL KESEPAKATAN PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 (BIDANG.
KIAT SUKSES PENGELOLAAN DANA BERGULIR OLEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Paper oleh : Karsudi Rinekso Soekmadi Hariadi Kartodiharjo
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL PADA RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA Jakarta, 2 Desember 2015 BIRO PERENCANAAN.
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
PROGRAM DITJEN PDASHL DALAM PEMBANGUNAN LHK DI EKOREGION PAPUA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
Rencana Strategis Tahun
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LHK SEBAGAI
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
DIREKTORAT RUMAH SWADAYA
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUAP-2010
XIII. PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBINA KOPERASI
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
KEBIJAKAN BPPSDMP TA MENDUKUKUNG PROGRAM PERBENIHAN Disampaikan : KEPALA BADAN PPSDMP Makasar, 12 Desember 2017 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN.
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL (PPS)
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
Materi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 30 Mei 2017 RAPAT KABINET TERBATAS 1. Evaluasi Paruh Waktu RPJMN APBNP Tahun 2017.
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN.
PENERAPAN KOORDINASI DAN SINGKRONISASI Tugas dan Fungsi Cabang Dinas dalam Rangka Mewujudkan Sekolah Menengah yang Mandiri Drs. ISTU HANDONO, M.Pd. Kepala.
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS SSSEKRETARIAT BADAN PPSDMK TERKAIT DENGAN POLTEKKES KEMENKES DAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN Disampaikan oleh : Sekretaris.
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSBUD DAN ORMAS
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Transcript presentasi:

PROGRAM BADAN P2SDM DALAM PEMBANGUNAN LHK DI EKOREGION PAPUA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BADAN P2SDM PROGRAM BADAN P2SDM DALAM PEMBANGUNAN LHK DI EKOREGION PAPUA RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA JAKARTA, 2 DESEMBER 2015 Oleh Kepala Badan P2SDM Dr. Ir. Bambang Soepijanto, MM

PROGRAM : PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

A. Sasaran Program dan Kegiatan SASARAN PROGRAM : MENINGKATNYA DAYA SAING SDM LHK 1 2 3 5 4 PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM LHK PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN PELATIHAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN GENERASI LINGKUNGAN PENINGKATAN PENYULUHAN SASARAN KEGIATAN TERSEDIANYA TENAGA BAKTI RIMBAWAN DLM MENDUKUNG PENGELOLAAN HUTAN TINGKAT TAPAK & SDM LHK KOMPETEN MENINGKATNYA KAPASITAS SDM LHK DAN GENERASI LINGKUNGAN MENINGKATNYA KAPASITAS PELAKU UTAMA DAN PELAKU USAHA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. 6 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SASARAN KEGIATAN : MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YG BAIK SESUAI KERANGKA RB

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) TAHUN 2015 – 2019 B. TARGET KINERJA PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM SESUAI RPJMN TAHUN 2015 - 2019 Sasaran: Meningkatnya daya saing SDM LHK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) TAHUN 2015 – 2019 TARGET KINERJA 2016 Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak, dan SDM LHK kompeten, 25.400 orang. Jumlah SDM Aparatur LHK/SMK Kehutanan yang meningkat kapasitasnya, 37.640 orang. Jumlah kapasitas SDM Non Aparatur dan Generasi LHK yang meningkat kapasitasnya, 96.200 orang, dan 5.000 sekolah/kampus. Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya, 5.500 unit KTH. 5.100 orang 7.770 orang 16.060 orang dan 800 sekolah/ kampus 1.205 unit KTH

KEGIATAN, SASARAN DAN TARGET KEGIATAN TAHUN 2016

1. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SDM No Program/Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja Tahun 2015 – 2019 Target Kinerja 2016 (RPJMN) 2016 (Berdasarkan Pagu ) 1. Perencanaan dan Pengembangan SDM Tersedianya tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak dan SDM LHK kompeten Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH, 15.000 orang Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensiny 10.400 orang 3.500 orang 1.600 orang 1.688 orang 1088 org tahun ke-2 600 BR baru 500 orang

2. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM LHK No Program/Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja Tahun 2015 – 2019 Target Kinerja 2016 (RPJMN) 2016 (Berdasarkan Pagu ) 2. Pendidikan dan pelatihan SDM LHK Meningkatnya kapasitas SDM LHK Jumlah kapasitas SDM Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya, 35.000 orang Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa(S2 dan S3), 340 orang 7.000 orang 70 orang 2.890 orang 40

2. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM LHK No Program/Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja Tahun 2015 – 2019 Target Kinerja 2016 (RPJMN) 2016 (Berdasarkan Pagu ) 2. Pendidikan dan pelatihan SDM LHK (lanjutan) Meningkatnya kapasitas SDM LHK Jumlah unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan, 7 unit KHDTK Jumlah tenaga bakti rimbawan yang meningkat kapasitasnya, 15.000 orang 2 unit 3500 orang 600 orang

2. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM LHK No Program/Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja Tahun 2015 – 2019 Target Kinerja 2016 (RPJMN) 2016 (Berdasarkan Pagu ) 2. Pendidikan dan pelatihan SDM LHK (lanjutan) Meningkatnya kapasitas SDM LHK 5. Jumlah tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan meningkat kapasitasnya 5.000 orang 800 orang 450 orang

3. PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN No Program/Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja Tahun 2015 – 2019 Target Kinerja 2016 (RPJMN) 2016 (Berdasarkan Pagu ) 3. Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanana Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan sebanyak 2.300 orang 700 orang

4. PELATIHAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN GENERASI LINGKUNGAN No Program/Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja Tahun 2015 – 2019 Target Kinerja 2016 (RPJMN) 2016 (Berdasarkan Pagu ) 4. Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Meningkatnya kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan Jumlah kader lingkungan hidup meningkat kapasitasnya, 11.200 orang Jumlah generasi muda LH meningkat kapasitasnya, 10.000 orang 1.760 orang 2.000 orang 500 1.000

4. PELATIHAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN GENERASI LINGKUNGAN No Program/Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja Tahun 2015 – 2019 Target Kinerja 2016 (RPJMN) 2016 (Berdasarkan Pagu ) 4. Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan (lanjutan) Meningkatnya kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan Jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup(adiwiyata) 5.000 unit sekolah/kampus Jumlah anggota saka kalpataru peduli dan berbudaya LH, 50.000 orang 800 unit 8.000 orang 700 unit 3.000 orang

5 . PENINGKATAN PENYULUHAN No Program/Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja Tahun 2015 – 2019 Target Kinerja 2016 (RPJMN) 2016 (Berdasarkan Pagu ) 5. Peningkatan Penyuluhan Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya, 5.000 KTH Jumlah koperasi KTH yang dibentuk, 500 unit 1.100 unit 105 unit 450 unit 22

5 PENINGKATAN PENYULUHAN No Program/Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja Tahun 2015 – 2019 Target Kinerja 2016 (RPJMN) 2016 (Berdasarkan Pagu ) 5. Peningkatan Penyuluhan (lanjutan) Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS), 250 unit Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan, 5.000 orang 47 unit 800 orang 15 unit 450 orang

6. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA No Program/Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja Tahun 2015 – 2019 Target Kinerja 2016 (RPJMN) 2016 (Berdasarkan Pagu ) 6. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tgas teknis lainnya Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi birokrasi pada unit Badan P2SDM Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SA KIP" dengan nilai minimal 84,00 (A). 81 poin 81 poin

PROGRAM BADAN P2SDM DALAM PEMBANGUNAN LHK DI EKOREGION PAPUA

DATA SEBARAN KTH DAN PENYULUH 10/25/2017 JUMLAH KTH DI INDONESIA (32.643 Klp) JUMLAH PENYULUH PNS DI INDONESIA (3.879 Orang) KTH di PULAU JAWA 22.356 klp(68,5 % ) PENYULUH PNS di PULAU JAWA 1.563 org (40,3% ) KTH DI PAPUA 167 klp KTH DI PAPUA BARAT 6 klp PENYULUH PNS DI PAPUA 39 Orang PENYULUH PNS DI PAPUA BARAT 65 Orang 652.860 3.264.300

BALAI DIKLAT MANOKWARI PADA TAHUN 2016 AKAN DIBENTUK BALAI DIKLAT MANOKWARI. PROSES PEMBENTUKAN INI TELAH DIUSULKAN OLEH MENTERI LHK KEPADA MENPAN RB PADA TAHUN 2016 “BALAI DIKLAT MANOKWARI” AKAN DILAKUKAN PELATIHAN BAGI PENINGKATAN KAPASITAS SDM LHK SEBANYAK 4 ANGKATAN (120 ORANG) UNTUK MENDUKUNG KPH. DAN SUDAH DISIAPKAN ANGGARAN UNTUK CALON BDK MANOKWARI (DITITIPKAN DI BDK MAKASAR) ± Rp 4 MILYAR

DATA SEBARAN KTH DAN PENYULUH SMK KEHUTANAN MANOKWARI Wilayah pelayanan meliputi; Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Maluku Dari tahun 2012 s.d 2015 SMK Kehutanan Manokwari telah meluluskan sebanyak 173 orang Pada saat ini terdapat 273 siswa dengan rincian sebagai berikut: SMKKN Manokwari Kelas X Kelas XI Kelas XII Kelas XIII Jumlah Kelas 2 Jumlah Peserta Didik 80 72 65 56 Pada tahun 2016 akan menerima siswa sebanyak 123 orang Dengan anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 16.377.691.000,-

Sebaran Tenaga Bakti Rimbawan Tahun 2015 Pada 10 KPH model di Prov. Papua dan Papua Barat (1 KPHK ; 2 KPHL ; dan 7 KPHP), dialokasikan bakti rimbawan sebanyak 69 orang terdiri dari : KPHK : 3 orang KPHL : 10 orang KPHP : 56 orang Rincian tingkat pendidikan bakti rimbawan sebanyak 69 orang adalah sebagai berikut: SMK Kehutanan : 41 orang D3 : 5 orang S1 : 23 orang

Sebaran Tenaga Bakti Rimbawan Tahun 2016 Pada 11 KPH model di Prov. Papua dan Papua Barat (4 KPHK ; 4 KPHL ; dan 3 KPHP), dialokasikan bakti rimbawan sebanyak 34 orang terdiri dari : KPHK : 12 orang KPHL : 16 orang KPHP : 10 orang Rencana Penempatan Tenaga Bakti Rimbawan Tahun 2016 Rincian tingkat pendidikan bakti rimbawan sebanyak 34 orang adalah sebagai berikut: SMK Kehutanan : 21 orang S1 : 13 orang

PERMASALAHAN Jumlah Penyuluh PNS sangat sedikit sehingga kurang efektif untuk mendukung pembinaan masyarakat; Tidak adanya Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM); Sulitnya keterjangkauan lokasi dalam perekrutan siswa SMK Kehutanan; Berlarutnya sengketa aset eks-BLK dan SMK Kehutanan dengan masyarakat adat;

UPAYA PENYELESAIAN Mengalokasikan Penyuluh PNS untuk mendukung pembinaan masyarakat; Perlu upaya bersama oleh para pihak terkait untuk mendorong tumbuhnya Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM); Perlu upaya bersama untuk memberi kemudahan dalam perekrutan siswa SMK dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM; Perlu dukungan Kementerian LHK dan Pemerintah Daerah Prov. Papua Barat untuk mendorong upaya penyelesaian sengketa aset melalui sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD);

TERIMA KASIH