KETUA : AGUS SUGENG WIDODO (KABANDARA BAU-BAU, DITJEN PHB UDARA) WAKIL KETUA : BUNYAMIN (DITJEN KA) SEKRETARIS : DITA TIM PERUMUS : 1) BUDIANTO 2) ASRI SANTOSO 3) SARJITO 4) GUNAWATI 5) SAFRUDIN ANGGOTA : 212 Orang (daftar absen terlampir)   PENDAMPING : 1) DRS. BAMBANG WIJONARKO 2) DRS. PARIMIN, M.SI 3) RETNO DEWAYANI SW, SH, MT3

PETA JABATAN DAN URAIAN KEGIATAN ..\HUBUD DAN DITJEN KA

PERMASALAHAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN Kantor Pusat: Nomenklatur dalam PM 189 Tahun 2015 belum terakomodir dalam PM 199 tahun 2015 sehingga perlu segera diusulkan faktor evaluasi sistem (FES) ke Kementerian PAN dan RB melalui Biro Kepegawaian dan Organisasi. Usulan pembentukan Fungsional tertentu di bidang Perkeretaapian perlu segera ditindaklanjuti. Balai Teknik Perkeretaapian, Balai Pengujian Perkeretaapian dan Balai Perawatan Perkeretaapian : Perlu segera diusulkan penetapan peta jabatan dan jabatan fungsional umum dengan dilengkapi FES ke Kementerian PAN dan RB melalui Biro Kepegawaian dan Organisasi.

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERUBAHAN/ PENAMBAHAN NOMENKLATUR JABATAN PADA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA KELAS 1 UTAMA, KELAS 1 DAN KELAS 2: Rencana Penambahan nomenklatur jabatan pengelola informasi teknologi Untuk Jabatan Inspektur Penerbangan Yang Semula pada PM. 102 Level 1 –3 Menjadi Level 1- 6, Rencana Penambahan nomenklatur Jabatan Fungsional Tertentu Pranata Komputer dan Analis Kepegawaian. Jabatan Inspektur Penerbangan Untuk Kelas Jabatan 8 Posisi Jabatannya Dibawah Kepala Seksi Sedangkan Untuk Kelas Jabatan 9 – 14 Langsung Dibawah Kepala Otoritas Bandar Udara/ Direktur terkait.

Penambahan Nomenklatur jabatan penyusun bahan hukum, kehumasan dan publikasi yang berfungsi untuk mengkoordinasi dengan eksternal stakeholder. Penambahan nomenkalatur jabatan Pengelola pengadaan barang dan jasa.

KANTOR UPBU PERUBAHAN/ PENAMBAHAN NOMENKLATUR JABATAN PADA KANTOR KANTOR UPBU DILINGKUNGAN DITJEN PERHUBUNGAN UDARA: Tata Usaha : terdapat pemilihan nomenklatur jabatan yang memiliki grade 6 dengan pertimbangan uraian kegiatannya meliputi beberapa kegiatan yg melebihi kelas jabatan dibawahnya contoh: statistic Penambahan uraian tugas untuk AMC Senior : koordinasi dengan AMC Junior dan pihak ketiga Penambahan uraian tugas untuk Petugas PKP-PK Junior : melakukan perawatan sarana Perubahan nomenklatur Pengelola BMN menjadi Operator SIMAK BMN dengan pertimbangan terdapat Penambahan uraian tugas Pengelolaan BASTO, e-monitoring keuangan, dan rekonsiliasi wilayah yang meiliki beban kerja cukup tinggi.

KESEPAKATAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

LANGKAH STRATEGIS Diperlukan percepatan revisi Peta Jabatan PM. 101 (Ditjen Hubud) dan PM. 103 (Ditjen KA) yang disesuaikan dengan PM .189 ( Struktur Organisasi Kantor Pusat). UPT dilingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (PM. 63, 64, 65 Tahun 2014) segara diterbitkan peraturan Menteri Pehubungan tentang Peta Jabatan. sesuai PM. 189 yang belum ada di peta jabatan baru masih mengacu pada PM. 101 (Ditjen Hubud) dan PM. 103 (Ditjen KA). Usulan disampaikan ke Biro Kepegawaian dan Organisasi paling lambat minggu keempat bulan Maret 2016.

TERIMA KASIH