Proses Penyusunan Anggaran BSN Tahun N Jan tahun N-1 Unit kerja mengusulkan RKA kepada ess 1 untuk penetapan prioritas Unit Kerja Ess 1. RKA hasil reviu.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
(PMK No. …../PMK.02/2013, tanggal 28 Juni 2013)
Advertisements

RENCANA KERJA PEMERINTAH
PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
REVISI ANGGARAN TA.2014 PERSIAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN TA.2015
Persiapan Penelaahan RKAKL TA 2013
SIMULASI PENYUSUNAN RBA UNIT KERJA ITB
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
(RINCIAN KEGIATAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA)
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT RAPAT KONSULTASI REGIONAL SUMATERA I
MEKANISME REVISI ANGGARAN TAHUN 2011 DITJEN PENDIDIKAN DASAR
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT RAPAT KONSULTASI REGIONAL
REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS Kerangka dan Agenda Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (RAKORBANGPUS) II Tahun.
KEBIJAKAN PENGANGGARAN 2010
SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
TATA CARA PENYUSUNAN dan PENELAAHAN RKA-KL
Sistem Perencanaan Pendidikan Nasional
BADAN LAYANAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN Direktorat Pembinaan PK BLU
(Pengganti PP No. 21 Tahun 2004)
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
Pengelolaan Program dan Anggaran Kementerian PP dan PA
2. Penyusunan dan Penetapan APBD
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011
Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L)
Sistem Perencanaan & Pengembangan IPB MUSRENBANG I Senin, 21 Juli 2014
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
Pembiayaan Pembangunan
PRINSIP-PRINSIP POKOK SIKLUS ANGGARAN APBN
Hilmi Muhammadiyah Sekretaris Itjen Disampaikan Bandung, 2 Februari 2017.
PENGELOLAAN PNBP ~ PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TA 2018 ~
Hotel Inna Garuda Yogyakarta, 29 s.d. 31 Maret 2017
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
KEBIJAKAN DAK FISIK 2018 Direktorat Otonomi Derah,
PENYUSUNAN RENSTRA-KL Dr. Bambang Widianto
HAL-HAL YANG HARUS DIALOKASIKAN
Disampaikan Oleh: BIRO AKAPK DAN BAGIAN PERENCANAAN DAN KERJASAMA
SEGI HUKUM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN
POKOK BAHASAN Struktur Organisasi Penganggaran Jadwal Penganggaran
KEBIJAKAN PENGANGGARAN TA 2015 DALAM RANGKA EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN APBN Rapat Konsinyering Penyusunan RKAKL Pagu Indikatif Tahun Anggaran.
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
Pembiayaan Pembangunan
JADWAL PENGANGGARAN Alur Proses Perencanaan Penganggaran (Jan – Des)
POKOK-POKOK PERENCANAAN KEBUTUHAN BMN RKBMN Tahun 2018
Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.
A P B N.
Perencanaan Penganggaran dan Keuangan Pendidikan Madrasah di Lingkungan Kanwil Kemenag Prov. Aceh disampaikan oleh: Saifuddin, SE (Kasubbag Perencanaan.
KEBIJAKAN DAK PERTANIAN
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
KEBIJAKAN REVISI DIPA PNBP BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
LANDASAN HUKUM. REFORMASI KEUANGAN NEGARA: PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN.
KEBIJAKAN REVISI DIPA PNBP Disampaikan oleh : KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN Solo, Juni 2016.
KETERKAITAN DIPA DENGAN RKA-KL PENYUSUNAN DIPA PENELAAHAN DAN PENGESAHAN.
Mekanisme Penyusunan RKAKL dan Revisi DIPA
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN RUMAH SWADAYA. OUT LINE USULAN DAK 2018.
Pengelolaan Hibah Daerah
Timeline penyampaian IKD hingga Sanksi
KEMENTERIAN PERTANIAN
Sistem Informasi Perencanaan dan
TIME SCHEDULE PENGGUNAAN E-PLANNING RKPD 2017
TAHAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2019
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
Arah Kebijakan DAK Fisik Tahun 2017 dan Tahun 2018
Transcript presentasi:

Proses Penyusunan Anggaran BSN Tahun N Jan tahun N-1 Unit kerja mengusulkan RKA kepada ess 1 untuk penetapan prioritas Unit Kerja Ess 1. RKA hasil reviu Ess 1 disampaikan kepada Biro PKT untuk dikompilasi Des 2016 Penetapan DIPA BSN 2017 Nov 2016 Penelaahan RKA BSN dengan DJA & BAPPENAS Sesuai Alokasi Anggaran Draft DIPA Feb tahun N-1 Penetapan Prioritas BSN Tahun N . Penyampaian Usulan Pagu Indikatif BSN Tahun N Ke Bappenas dan Menteri Keungan sesuai PrioritasBSN Raker BSN Okt 2016 Pembahasan RAPBN, dan RUU APBN antara pemerintah dengan DPR Menerima Alokasi Anggaran dari Kem. Keu Pembahasan RKA BSN dengan DPR Penelaahan RKA oleh Inspektorat sesuai Alokasi Anggaran Maret tahun N-1 Penyesuaian Pagu Indikatif Tahun N April tahun N-1 Bilateral Meeting BSN dengan BAPPENAS Penyusunan Renja BSN Sept 2016 Penelaahan RKA-BSN oleh Inspektorat dalam rangka penetapan Pagu RKA-KL yang bersifat final Sidang kabinet pembahasan Nota Keuangan, RAPBN, dan RUU tentang APBN. Mei tahun N-1 Menerima Pagu Indikatif Trilateral Meeting dengan BAPPENAS dan Kementerian Keuangan Penyusunan Renja BSN Agt 2016 Pembahasan RKA BSN dengan DPR Juni tahun N-1 Pembahasan RKA BSN dengan DPR Penyusunan RAB oleh Unit kerja sesuai RENJA Juli 2016 Pembahasan RKA BSN dengan DPR Penelaahan RKA BSN dengan DJA & BAPPENAS Menerima Pagu Anggaran