Asisten Administrasi Sekda Jepara

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Advertisements

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
PENGEMBANGAN SDM PNS (Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar,
POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN
Disampaikan pada acara
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Persiapan dan Peran Perekam Medis Dalam Menghadapi Jabatan Fungsional Profesi Perekam Medis Sugeng, SKM.
KISI-KISI TPP DAN PENGUKURAN KINERJA.
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
BAG. ORGANISASI SETDA KENDAL
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PNS
Kebijakan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2015
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA Kabupaten Kendal
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
Perspektif Jabatan Fungsional dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014
PENYUSUNAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
Sugeng Rawuh PESERTA RAPAT KOORDINASI FORMASI TAHUN 2015
Kab. Jepara PEMANFAATAN PBDT 2015 UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAB. JEPARA.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL FORUM STATISTIK DAERAH
UU APARATUR SIPIL NEGARA UU NO 5/2014
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
P E M B E R H E N T I A N PEGAWAI NEGERI SIPIL.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIRO KEPEGAWAIAN – NOVEMBER 2011
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEGAWAI BERBASIS URUSAN BERDASARKAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
Arah kebijakan diklat APARATUR DALAM RANGKA IMPLEMENTASI uu asn
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASN
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
PPPK Formasi dan Seleksi Pusat Inovasi Kelembagaan dan SDA
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
Gedung Kaca Pemerintah Kab. Kulon Progo Kulon Progo, 26 Oktober 2015
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
Formasi ASN 2017 Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN Berdasarkan UU No.
Manajemen Umum Kepegawaian
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PEMBENTUKAN/TERJADINYA PIUTANG NEGARA
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER Kebijakan dalam JFPK
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2017
( L H K A S N ) LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGERA
SELAMAT DATANG PESERTA SARASEHAN INDOMS
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI
BATAS USIA PENSIUN JABATAN FUNGSIONAL
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil
PENYUSUNAN KEBUTUHAN (FORMASI) PNS PEMDA DIY TAHUN 2018
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
Surabaya, 21 Maret 2018 Oleh : Budi Setiawan
Universitas Brawijaya DR. Endah Setyowati S.SOS. MSI
PNS BERPRESTASI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Tahun 2018
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
TATA KELOLA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IZIN PENGGUNAAN GELAR
KEBIJAKAN DAN STRETEGI PENATAAN RUANG
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 42 TAHUN 2018 )
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA IMPROVING GOVERNANCE WORK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN.
Bahan materi “Sosialisasi Kebijakan Analisa jabatan Analisa Beban Kerja, Evaluasi jabatan, penataan pegawai, dan Tambahan Penghasilan Pegawai” 8 Januari.
? Siapa? Penyesuaian/Inpassing 1 3 4
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH BANSOS DAN BELANJA TAK TERDUGA KABUPATEN BANJAR Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Drs. ACHMAD ZULYADAINI,M.Si.
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
Transcript presentasi:

Asisten Administrasi Sekda Jepara URGENSI DAN PENEGASAN PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN & ANALISIS BEBAN KERJA KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 Oleh : Drs. M. FADKURROZI, M. H. Asisten Administrasi Sekda Jepara Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara 1

9 PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI Penataan Struktur Organisasi Pemerintah Penataan Jumlah dan Distribusi PNS Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka Peningkatan Profesionalisasi PNS Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi Peningkatan Pelayanan Publik Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur * If any of these issues caused a schedule delay or need to be discussed further, include details in next slide.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 56 Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Duplicate this slide as necessary if there is more than one issue. This and related slides can be moved to the appendix or hidden if necessary.

JABATAN Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah Jabatan ASN terdiri atas: Jabatan Administrasi; Jabatan Fungsional; dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Pasal 68 (1) PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah Jabata Administrasi terdiiri atas  jabatan administrator; jabatan pengawas; jabatan pelaksana; pasal 13 huruf a Jabatan Fungsional  jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan. Jabatan Fungsional Keahlian ( ahli utama; ahli madya; ahli muda; ahli pertama). Jabatan Fungsional Ketrampilan (penyelia; mahir; trempil; pemula)

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara telah berdampak pada perubahan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Jepara dan berpengaruh terhadap jumlah kebutuhan pegawai, sehingga perlu dilakukan penyusunan kembali Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)

Guna mempercepat dan memperlancar penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, masing-masing Perangkat Daerah dipersilakan membentuk tim internal yang dikoordinir oleh Pimpinan Perangkat Daerah melalui Sekretaris dan melibatkan bidang-bidang. Untuk Sekda dan Asisten, dikoordinir melalui TU masing- masing dan Bagian yang dibawahinya. Untuk Bagian, dikoordinir melalui Kasubbag.

Dalam proses penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Perangkat Daerah dipersilakan berkoordinasi dengan Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kabupaten Jepara No. Nama Nomor HP Perangkat Daerah 1. 2. SIH MARIANI, S. H. LAILLY NURAINI, S. Psi. 08122927071 / 081914618167 081326622824 Setda Setwan Disdikpora Dishub Disparbud BPBD 3. 4. YENI YAHYA HASAN AHMAD SHOFI, S. STP., M. H. ANNA FARIDA ASTUTI, A. Md. Keb. 082136848262 081325692550 Dinkes RSUD RA Kartini DLH Disperindag DKPP Bakesbangpol 7. 8. M. ADJIB GHUFRON, S. H., M. H. KUSNADI 08122501649 082335455184 Inspektorat Satpol PP Damkar DPMPTSP DPUPR Disperkim Dinsospermasdes Diskominfo 5. 6. SUMARYANTO, S. Sos., M. M. SABAT BANUAJI, S. IP. 081325604347 085229607744 BKD Bappeda BPKAD DP3AP2KB Diskop UMKM Nakertrans Disdukcapil Dinas Perikanan Diskarpus 9. 10. DYAH PARAMITA SARI, S. STP., M. H. MIMIN SAKTIANINGRUM, A. Md. 085226440066 087833958808 / 085802948589 Kecamatan Donorojo Kecamatan Keling Kecamatan Kembang Kecamatan Bangsri Kecamatan Pakis Aji Kecamatan Mlonggo Kecamatan Jepara Kecamatan Karimunjawa Kecamatan Tahunan Kecamatan Kedung Kecamatan Batealit Kecamatan Pecangaan Kecamatan Kalinyamatan Kecamatan Mayong Kecamatan Nalumsari Kecamatan Welahan

Semua Perangkat Daerah diminta untuk segera menyusun kembali Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sesuai dengan nomenklatur Perangkat Daerah yang baru serta menyampaikan hasil penyusunan kepada Bupati Jepara c.q. Kepala Bagian Organisasi Setda Jepara dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah dalam bentuk soft copy melalui email organisasi.setdajepara@gmail.com dan dikirim dalam bentuk hard copy ke Bagian Organisasi Setda Jepara

1 dokumen Analisis Jabatan & 1 dokumen Analisis Beban Kerja dikirim selambat-lambatnya tanggal 17 Juli 2017