MEKANISME PENGAJUAN CSR PERWALI NO 12-A TAHUN 2013

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAHAN RAKOR PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUN 2013
Advertisements

MEKANISME PENYALURAN BEASISWA UNGGULAN
LINGKUP PENJELASAN PENGERTIAN PROPOSAL PAKET HIK
1. Pengertian Bank 2. Fungsi Bank 3. Jenis dan Bentuk Bank
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Lembaga Keuangan Lembaga Keuangan Bank Lembaga Keuangan Bukan Bank
Sosialisasi Kmk - nomor : 271/kmk.06/2011
W. Djuwita Ramelan Penyusunan Pedoman Perizinan Cagar Budaya dan Museum Jakarta Juli 2013 PERIZINAN CAGAR BUDAYA INDONESIA.
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
PANITIA/PEJABAT PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN (PPHP)
IPTEKS BAGI WILAYAH (IbW)
Anggaran Negara. APBN(D) menurut UU no. 17/2003 Adalah rencana keuangan tahunan pemerintah neara yang disetujui DPR(D)
Sosialisasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2014 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.
ALUR PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN HIBAH, BANSOS DAN BANTUAN KEUANGAN
Penghapusan Piutang Negara
Pengelolaan Dana Hibah
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Depok Penyelenggaraan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada for further detail, please visit.
BAB IX Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
P E N A T A U S A H A A N K E U A N G A N D A E R A H
Pengelolaan Keuangan Daerah
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
Pengertian, Fungsi dan peranan Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.06/2016
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Kredit Kemitraan 02 Semarang, 23 Maret 2016.
POKOK-POKOK MATERI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
POKJA 2 INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM
PENGELOLAAN DAN LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
E-Delivery edelivery.surabaya.go.id.
Pemenuhan Kelengkapan Dokumen Administrasi setelah Perubahan APBD 2016
BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SETDA KOTA SURAKARTA 22 MARET 2015
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA PADA MUSRENBANG RKPD TAHUN 2015
DANA AMANAH MASYARAKAT
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN & TANAH
TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
Nurul Aulia Syafarina ( )
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA PADA MUSRENBANG RKPD TAHUN 2015
Disampaikan Oleh : MARINCEN, SE KEPALA BIDANG ANGGARAN DAERAH
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEBIJAKAN PEMDA.
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
PENYUSUNAN dan PENETAPAN APBD
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN AD HOC
SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI
PEMBINAAN & PENGAWASAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
Pedoman Permohonan Pembiayaan
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BMD.
PENGELOLAAN KEUANGAN KELOMPOK TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL
BLU PUSAT P2H KEMENTERIAN LHK
Laporan Kegiatan Magang Mahasiswa Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah LISPI APILIANI A
LISPI APILIANI A Pengecekkan dan pengelompokkan BPKB sesuai dengan OPD, kecamatan, Puskemas pengecekan ini dilakukan agar lebih terdata dan.
KEBIJAKAN HIBAH DANA DEKONSENTRASI / TUGAS PEMBANTUAN DAN HIBAH DROPPING DALAM RANGKA TERTIB PENATAUSAHAAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
Pengelolaan Hibah Daerah
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
© 2019 Tim Smart City Diskominfo Kab. Badung
2019 PENGAWASAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT
BANTUAN PEMERINTAH DITINJAU DARI ASPEK HUKUM
PROSES DOKUMEN LINGKUNGAN “SPPL”
Dra. Rita zasriyanti RAPAT KOORDINASI
Doden FE Untag Banyuwangi
Material Transfer Agreement
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
PERANCANGAN PEMENTASAN. 1. Pembentukan Panitia Inti Pembentukan panitia inti dalam sebuah rencana kegiatan adalah hal penting yang harus dilakukan.Dengan.
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH BANSOS DAN BELANJA TAK TERDUGA KABUPATEN BANJAR Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Drs. ACHMAD ZULYADAINI,M.Si.
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI DIREKTORAT PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN.
Transcript presentasi:

MEKANISME PENGAJUAN CSR PERWALI NO 12-A TAHUN 2013 Surakarta,5 Maret 2015

PROSEDUR PENGAJUAN CSR Menginventarisasi Program/Kegiatan ( SKPD) yang tidak dibiayai dari APBD untuk diajukan ke Perusahaan /Perbankan. SKPD atau masyarakat mengajukan Proposal CSR ke Walikota lewat Sekretariat CSR (Bagian Perekonomian Setda Kota Surakarta). Sekretariat CSR menyiapkan surat permohonan CSR dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perusahaan/Perbankan

BENTUK BANTUAN CSR Berupa barang Jadi Berupa Uang Kepada Pemerintah: a. berwujud barang jadi b. Menjadi Aset Daerah Kepada Masyarakat: Bantuan CSR bisa berbentuk uang atau barang jadi (Kegiatan Pelatihan, atau kegiatan fisik yang diperlukan masyarakat)

PERSETUJUAN Apabila Permohonan Bantuan CSR mendapat persetujuan dan disepakati ke dua belah pihak , dokumen yang disiapkan: Naskah Kesepakatan bersama (MoU) antara Walikota dengan Pemberi Bantuan CSR. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemberi CSR dengan Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Daerah. Naskah Berita Acara Penyerahan Hibah Barang yang diserahkan masuk Aset Daerah.

FISIK NON FISIK MATERI CSR USULAN MASYARAKAT RPJPD USULAN PEMERINTAH KOTA RPJPD RPJMD KEBIJAKAN PEMKOT BIDANG PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP BIDANG EKONOMI KEYAKYATAN NON FISIK FISIK BADAN USAHA PEMILIK DANA CSR

MEKANISME KERJASAMA CSR USULAN MASYARAKAT USULAN PEMERINTAH KOTA BIDANG PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP BIDANG EKONMI KERAKYATAN ASSET PEMKOT/ DALAM PENGUASAAN PEMKOT FASILITASI PEMERINTAH KOTA MELALUI BAG. PEREKONOMIAN & SKPD TEKNIS FASILITASI PEMERINTAH KOTA MELALUI BAG. PEREKONOMIAN & SKPD TEKNIS YA BUKAN SURAT PERMHN PROPOSAL MOU NPHD BA BADAN USAHA PEMILIK DANA CSR SURAT PERMHN PROPOSAL BA

FASILITASI USULAN PEMKOT 4 BIDANG) PROSES/ DOKUMEN ADMINISTRASI SKPD TEKNIS : PROPOSAL BAG. PEREKONOMIAN SETDA SURAT PERMOHONAN MOU NPHD BA DERAH TERIMA ASET BADAN USAHA PEMILIK DANA CSR

FASILITASI USULAN MASYARAKAT 4 BIDANG) SKPD TEKNIS DAPAT MEMBERIKAN REKOMENDASI PROG/ KEG ADM. BANTUAN CSR : SURAT PERMOHONAN PROPOSAL PERIKATAN KERJA SAMA BAG. PEREKONOMIAN SETDA (INFORMASI USULAN MASY. KE B.U.) BADAN USAHA PEMILIK DANA CSR

PERBANKAN / PERUSAHAAN PEMBERI CSR Bank Indonesia Bank Negara Indonesia (BNI 46) Bank Rakyat Indonesia ( BRI) Bank Danamon Indonesia Bank Mandiri Bank Tabungan Negara (BTN) Bank Pembangunan Jawa Tengah PT Pegadaian PT Taspen PT Telkomsel Bank Central Asia (BCA) PT Sritex